Ditemukan 11629 data
12 — 4
gugatan Rekonvensi telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun/belum menikah) yang selama ini diasuholeh Penggugat Rekonvensi, maka gugatan tersebut telah terbukti dan dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang besarnya kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhituntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 608
11 — 4
Penyebutan Kedudukan Para PihakMenimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalampenyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnyadigunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi PenggugatRekonpensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutanyang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003tanggal 23 Maret 2005;b.
12 — 6
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan baliktersebut telah Sesuai dengan peraturan perundangundangan yakni diajukanbersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon dalam konpensidalam jawabannya telah menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi,niscaya Termohon dalam konpensi tidak kuasa
12 — 7
rekonpensi atasnafkah lampau dari satu orang anak dan biaya tak terduga masa lalu, makaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikannafkah kepada anaknya adalah lilintifa bukan bersifat litamlik, maka kelalaianseorang ayah yang tidak memeberikan nafkah kepada anaknya (nafkahmadhiyah anak) dan biaya tak terduga masa lalu tidak dapat digugat, hal manasesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,sebagaimana putusan nomor:608
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Citra Putra Mandiri;8 TII Intervensi I8 = Foto Copy Dari Foto Copy Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 123/P1977, Tanggal I Agustus 1977 Beserta Lampiran;9 TII Intervensi I9 = Foto Copy Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 608 Tahun 2009, TentangPenetapan Status Penggunaan Barang/Aset Milik Pemerintah PropinsiKalimantan Barat Yang terletak Di Jalan A.Yani Pontianak Pada DinasPemuda Dan Olah Raga Propinsi Kalimantan Barat, Tanggal
112 — 74
Jika suami miskin,maka semampunya sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya dalamkondisi miskin tersebut;Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua yaitu mengenaijumlah atau nominal nafkah madliyah yang patut diberikan kepadaPenggugat, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan Jumlahnilai mutah, nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkahanak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutandan rasa keadilan
7 — 5
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohonyang mohon untuk diberi izin menjatunkan talak satu raji kepadaTermohon dapat dikabulkan;DALAM REKONPENSI :Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonpensiini, Majelis Hakim menyebut Termohon dalam konpensi menjadiPenggugat rekonpensi, dan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugatrekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensiMARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Menimbang, bahwa Penggugat
10 — 5
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;halaman 28 dari35 halaman, Putusan Nomor 2840/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgPertimbangan pokok perkara dalam rekonpensiMenimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan baliktersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima,sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan /egalstanding perkara sebagaimana dipertimbangkan
12 — 0
Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumedang untukmengirimkan salinan putusan perkara, a quo kepada Pegawai Pencatat Nikahyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat danHalaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor03557/Pdt. G/2016/PA.
9 — 5
sebagaimana terurai di atas;Pertimbangan Kedudukan PihakMenimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalampenyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnyadigunakan istilan sebagai berikut semula Termohon menjadi PenggugatRekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutanyang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalamhalaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.SwwYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608
15 — 11
tersebut dewasa (21 tahun),jumlah mana telah dipandang layak dan pantas serta dinilai dapat memenuhirasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan TergugatRekonvensi, dan di saat yang sama kebutuhan bagi anakanak tersebutdapat terpenuhi;Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim berpendapat besaranbiaya (nafkah anak) yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi sebesarRp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah sejalan denganpetunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608
13 — 3
5d256cbh37eb0bee740bbe278cad253b8bbfcf69eca2 397 3d 93 9b978 91c 6ce2cecd8da8e2d343578f 6648ac2d0383fc818c798cf 64e52f597c740 fl chd05df0c264c4913 4cf09d4a60e8al107260f 20Ff92d 47b37 4e3 2000000f F03 00504b0304140006000800000021000dd1909fb60000001b010000270000007 46865 6d 652 F7 468 65 6d652f5f72656c7 327468 656d 654d616e 6167657 22e78 6d 6c2e7 265 6C738 48 fF4d0ac2301484f7827708 6f 6d3bal0 9126dd8 8d0add4 038 4e 4350d363 2 451leced0 dae2c08 2e8761be99 69bb979dc9136332de3168aala08 3ae 99571 9acl6db8ec8e 40521 64e89d93b64b0 608
15 — 7
Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sejalan pula denganYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Marettt2005 yang isinya Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selamamasa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum,berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 5 dan 6, oleh karenatidak didasari
48 — 9
Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensisecara lisan maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan parapihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semulaTermohon menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon menjadiTergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yangtersebut diatas
9 — 0
Hukum Islamtelah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, serta Surat Ketua Muda UldilagMahkamah Agung Nomor : 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 608
16 — 10
Nomor : 608 K/AG/2003tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensihalaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 6319/Pdt.G/2020/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik, bersamaanpengajuan jawaban pertama, setelah Termohon menyatakan bahwa jikaperceraian ini harus terjadi, niscaya Penggugat mengajukan gugatan agarterpenuhinya hakhak Penggugat dan hakhak anaknya sampai usia
14 — 7
Putusan No. 2132/Pdt.G/2016/PA.Slw.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya hadlonah untuk anak yangterhutang meskipun tergugat Rekonpensi tidak mengajukan jawabannya,Majleis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RInomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwakwajibahn seorang ayah untuk mamberikan nafkah kepada anaknya adalah lilintifa bukan litamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikannafkah kepada
69 — 7
Dengan demikian menurut Majelis,terhitung mulai bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 , sekitar 7 (tujuh)bulanan, terbukti Termohon tidak memberikan nafkah wajib kepada Pemohon, sehingggaPemohon sebagai istri tetap berhak atas Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Termohonselama 7 Bulan tersebut, dan Termohon sebagai suami wajib untuk memenuhinya, danbahkan bila tidak dibayarkan menjadi hutang Termohon; Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/AG/2005, tanggal 23 Maret 2005
99 — 20
2016/Res.Narkoba sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03Nopember 2016 ; Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 November 2016Nomor : 1959/0.3.16/Epp.3/11/2016. sejak tanggal 04 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2016 Nomor :Prin1793/0.3.16/Ep.3/12/2016 sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 ;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati tertanggal 28 Desember 2016,Nomor 608
10 — 6
Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwamutah merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yangjJumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnyadalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23Maret 2005;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam,bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uangatau benda kecuali bekas istri tersebut gabla