No.132/Pdt.G/2019/PTA MksDalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnyapada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama yangmenolak eksepsi Tergugat/Pembanding dengan alasan Tergugat/Pembandingmenilai Surat Izin untuk bercerai yang dimiliki oleh Penggugat/Terbandingdalam status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak sah/tidak memenuhisyarat karena dikeluarkan oleh Instansi yang tidak berwenang;Menimbang, bahwa terhadap keberatan beserta alasanTergugat

/Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwapersoalan izin pejabat untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil adalahpersoalan yang bersangkutan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sanksipelanggarannya diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983, hal mana tidak berkaitan langsung yang dapat mempengaruhi putusandalam hal perceraian yang menjadi wewenang Pengadilan, sehingga dengandemikian keberatan beserta alasan Tergugat/Pembanding dalam memoribandingnya dinyatakan

PUTUSANNomor 1561/Pdt.G/2020/PA.PdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Raya, 05 Mei 1972,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXKota Padang Provinsi Sumatera Barat.

., SHEL sebagaiAdvokat dan Konsultan Hukum pada kantorSyariah Consultant yang beralamat di Jl.Bypass Kampung Lalang Kelurahan PasarAmbacang Kecamatan Kuranji Kota Padang,berdasarkan kekuatan Surat Kuasa KhususNomor: 68/KHSC/XI/2020 yang dibuat padatanggal 24 November 2020 dan telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama PadangKelas, selanjutnya disebut Pemohon;melawan,TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Oktober 1970,Pengadilan Agama tersebut.agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

O06 Kelurahan Dadok Tunggul HitamKecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;Bahwa Pemohon adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), Sesuaidengan Perundang undangan yang berlaku, bagi seorang PNS yanghendak melakukan perceraian harus ada izin dari atasan. Oleh karenanyaPemohon telah diberi izin untuk bercerai Ssesuai dengan surat keputusanyang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan LembagaHal. 3 dari 7 Hal. Pen.

perkaraini maka mohon putusan yang seadiladilnya .Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadapsendiri, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lainsebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patutsebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 3 Nopember 2010 dan 29 Desember2010 , padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatuhalangan yang sah.Bahwa penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannyauntuk melakukan perceraian .Bahwa majelis Hakim telah berusaha = menasehati penggugat danmengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akantetapi upaya tersebut tidak berhasil.Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh penggugat.Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, penggugat telah mengajukan buktibukti sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,tanggal

pendiriannya untukbercerai dengan tergugat.Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi demi untukmemenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 serta untuk meyakinkanmajelis hakim atas kebenaran dalil gugatannya, maka kepada penggugat tetap dibebanipembuktian, untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti P sertadua orang saksi seperti tersebut diatas.Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan telahmemperoleh izin dari atasannya, maka majelis berpendapat bahwa penggugat telahmemenuhi syarat untuk bercerai sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah No. 10 tahun1983 juncto Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidanganmajelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yangsempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakantelah terbukti, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan bahwapenggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin dari atasannyauntuk bercerai dengan tergugat sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang

Bahwa permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara nomor :1220/Pdt.G/2016/PA.Krs. sebelumnya sudah pernah diajukan kePengadilan Agama Kraksaan dengan Memalsukan identitas, dantanpa ijin atasan sebagai pegawai negeri. Sehingga PengadilanAgama Kraksaan Menolak Gugatan Pemohon.DALAM POKOK PERKARA. . Bahwa Pihak termohon melalui Kuasanya menyatakan Menolak danmenyangkal seluruh dari permohonan pemohon kecuali yang diakuisecara tegas kenarannya oleh termohon..

Pengadilan agamakraksaan dengan memalsukan identitas pekerjaan petani padahaltermohon yang benar adalah pekerjaan seorang pegawai negeri(Guru).12.Bahwa berdasarkan fakta fakta dan bukti surat yang ada sudah jelaspemohon selalu berbohong untuk menutupi kekurangannya dankebohongannya, untuk mendapatkan keadilan yang seadil adilnyamohon majelis hakim yang Mulia untuk benar benarmempertimbangkan dan menghukum pemohon untukmempertimbangkan dan mengabulkan gugatan rekopensi pemohonterutama yang berhubungan

negeri makaberdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 10 tahun 1983 yang di rubahdengan PP.

Tahun 1990tentangPerubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990) : Apabilaperceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka iawajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteridan anakanaknya.

Lebih lanjutPasal 8 ayat (2) PP10/1983 menyatakan : Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalamayat (1)ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untukanak atau anakanaknya.

Sahwan, A.Ma.Pd.sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/520/Sekret.01/BKD tanggal30 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Lombok Tengah;107) 1 (satu) lembar fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil a.n.

E714056tanggal 26 Maret 1991;1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah No.215 tahun 2011 tentang Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilPeriode April 2011 a.n. Sahwan, A.Ma.Pd. tanggal 31 Mei 2011;1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Aktif a.n. Sahwan, A.Ma.Pd.sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/520/Sekret.01/BKD tanggal30 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Lombok Tengah;Hal. 19 dari 33 hal.

Putusan Nomor 878 K/PID.SUS/2016107. 1 (satu) lembar fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil a.n.

E714056tanggal 26 Maret 1991;1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah No.215 tahun 2011 tentang Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilPeriode April 2011 a.n. Sahwan, A.Ma.Pd. tanggal 31 Mei 2011;1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Aktif a.n.

Sahwan, A.Ma.Pd.sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/520/Sekret.01/BKD tanggal30 April 2015 yang ditandatangani olen Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Lombok Tengah;1 (satu) lembar fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil a.n.

PUTUSANNomor 1596/Pdt.G/2016/PA.KrwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kabupaten Karawang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta.

berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat di dampingikuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil ataukuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 31Agustus 2016 dengan relaas panggilan, Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Krw., danketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil untuk mengajukangugatannya telah mendapatkan izin dari atasannya yang mempunyaiwewenang memberikankan izin kepada Penggugat untuk mengajukanperceraian di Penggadilan Agama Karawang yaitu Dari Sekretariat daerahPemerintah Kabupaten Karawang Yaitu Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor tanggal 15 September 2016 ;Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.KrwBahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapatdilaksanakan, Majelis Hakim setiap dipersidangan telah

KrwMenimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri sipil telahmendapat izin dari atasan penggugat atau pejabat yang berwenang untuk ituyaitu Keputusan pemberian Izin Perceraian Nomor tanggal 15September 2016 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Karawang SekretariatDaerah Pemerintah Kabupaten Karwang Dengan demikian Penggugat telahmemenuhi syrata sebagai Pegawai negeri Sipil untuk mengajukan gugatanCerai terhadap Tergugatt sebagaimasn yang diatur dalam PP nomor 10 tahun1983 diperbaiki PP nomor

PUTUSANNomor 87/Pdt.G/2019/PA.MpwKA) Vash =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Maret1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanDiploma Ill, tempat kediaman di Kabupaten Mempawah sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 42 tahun, tempat

dan tanggal lahir Batu Ampar, 11 Juni 1977,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan StrataIl, tempat kediaman di Kabupaten Mempawah sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2019telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Mempawah, dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berkewajiban terlebin dahulumendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang,dan dalam dalilnya Penggugat telah memperoleh izin pejabat yang berwenangtersebut, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan

Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, terbukti bahwa Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil telan mendapatkan izin untuk melakukanperceraian dari pejabat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatanperceraian dengan alasan adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terusmenerus maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkanketerangan pihak keluarga dan atau orangorang yang dekat

Negeri Sipil telahmemperoleh izin bercerai dari atasan;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasangsuami isteri telah cekcok satu sama lain, dan isteri pun sudah tidak berniat lagiuntuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai Ssuamisteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupidan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor

PUTUSANNomor 3347/Pdt.G/2021/PA.Ckrmz, Marl2p aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:NAMA, tempat dan tanggal lahir Majalengjka 08 Juni 1984, umur 37 tahun,agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi,selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;lawanNAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 Agustus 1983, umur 38 tahun,agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebutsebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar Pemohon serta saksisaksinya;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemiliki izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat IzinPerceraian No. 800/7738/Distan/2021 yang dikeluarkan oleh DinasPertanian Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Oktober 2021;10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;Bahwa berdasarkan halhal dan alasan tersebut di atas, makapermohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukumdan mempunyai alasanalasan yang cukup.

Putusan Nomor 3347/Pdt.G/2021/PA.CkrBahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkanKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/17738/Distan/2021 tanggal11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehatiPemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu. dibacakanlah suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Putusan Nomor 3347/Pdt.G/2021/PA.CkrMenimbang berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 800/17738/Distan/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan olehDinas Pertanian Kabupaten Bekasi, maka secara administratif, Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahn Nomor 10 Tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karenanyaproses pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan

PUTUSANNomor 153/Pdt.G/2021/PA.SwwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Perceraian antara;PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa,Kabupaten Bone Bolango, sebagai PenggugatMelawanTERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam,

Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh izin perceraian dari atasan Penggugat dengan nomor:800/DISDIKBB/SET/336a/III/2021 tanggal 30 Maret 2021;10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasanalasan tersebut, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan menetapkan halhal sebagai berikut :Primair :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di DesaTalulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango : Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri; Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtuaPenggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mulut Penggugat danTergugat; Bahwa Penyebabnya adalah

Negeri Sipil, tempat tinggal di DesaDuano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango :Bahwa Ya, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtuaPenggugat;Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mulut Penggugatdan Tergugat hanya mengetahui pisah tempat tinggal Penggugatdan Tergugat;Bahwa Sejak 6 bulan setelah menikah Penggugat dan

Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi,keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalamduduk perkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain danrelevan dengan dalildalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidakada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalahdisebabkan oleh halhal sebagai berikut:Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah tugas ke Sidoarjokemudian Penggugat berusaha untuk mengurus pindah sebagaiPegawai Negeri Sipil (Guru), namun diwilayah Sidoarjo tidak ada yangbutuh untuk menerima Penggugat sebagai Guru, kemudian Tergugatmemaksa Penggugat untuk berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil, laluterjadi perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Adapun upaya perdamaian di luar sidang dengan caramenempuh proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izinuntuk melakukan perceraian dari Kepala SMP negeri 1 Marancar sesuaidengan surat Nomor 094/066/SMPN.1/2015, tanggal 21 September 2015;Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat telah mengajukan buktibukti sebagai berikut

Negeri Sipil(PNS) telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengansuaminya (Tergugat) dari Kepala SMP Negeri 1 Marancar, hal ini sesuaiHal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PA.Pspkdengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangmasih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P)adalah sebagai bukti

Negeri Sipil,saksisaksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak ikut tinggal di KotaPadangsidimpuan adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilaipembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuanhukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamPasal 308 RBg;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaianketerangan kedua orang saksi Pemohon tersebut ternyata satu sama lain salingbersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;Menimbang

, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakimmenemukan faktafakta sebagai berikut:1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,menikah pada tanggal 4 Agustus 2014;2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak 2 (dua) minggu pernikahan, Penggugat tinggal di KotaPadangsidimpuan, sedang Tergugat tinggal di Jawa Timur;3. bahwa Penggugat tingggal di Kota Padangsidimpuan karena bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil;Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G

Tmk(~~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,XXXX Uumurpendidikan S1, tempat kediaman di XXXX Kec. Indihiang KotaTasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaXXXX dan XXXxX Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXKecamatan.

Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan suratKuasa khusus tanggal 04 Mei 2020 yang telah didaftar dalamRegister Kuasa Nomor 0814/Reg.K/2020/PA.mk tanggal 08 Mei2020, sebagai Penggugat;melawan51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S2, tempat kediaman di XXXX Kec.

TmkBahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.4/Kep.401 bksdm/2020 tanggal21 Juli 202 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Tasikmalaya;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena

Kuasa Khusus, danMajelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu MajelisHakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberibantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberiizin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquosebagai advokat profesional;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengandemikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmidan patut

PUTUSANNomor 279/Pdt.G/2018/PA.Bkyaml Cpe ll abil aesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili padatingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 12 April 1966, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal

lahir Mempawah, 08 Maret 1961, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KotaSingkawang, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARAHal. 1 dari 18 Put.

Sehingga karenanya perkawinan tersebutadalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jucto Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975;Bahwa mengingat Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilmaka telah disetujui dan diberi ijin Atasan Penggugat dengan dasarKeputusan Walikota Singkawang Nomor Tahun 2018 tetang PemberianIjin Perceraian, tertanggal 15 Mei 2018;Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat berjalan baik dan harmonis

, yang merupakan aktaautentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbuktiPenggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejaktanggal 26 Pebruari 1986, sehingga dengan demikian keduanyaberkedudukan hukum yang benar sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Izin PerceraianMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 1 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai

Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariPejabat;Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban tersebutPenggugat telah menyampaikan Surat Keputusan Walikota Singkawangtentang Pemberian Izin Cerai, sebagaimana bukti P.3, dengan demikianHal. 10 dari 18 Put.

PUTUSANNomor 480/Pdt.G/2019/PA.KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara pihakpihak:Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempatkediaman di Kabupaten Batu Bara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Zulkifli, SH dan Dedi Suheri,SH, Advokat

Negeri Sipil yang telahHalaman 2 dari 12 halaman.

Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikanperkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetappada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telahdiberikan izin untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Keputusan BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 800/1493/BKD/2019tertanggal 24 Juli 2019;Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaanperkara dalam persidangan

Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dantelah diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan KeputusanBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 800/1493/

BKD/2019tertanggal 24 Juli 2019 sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telahmengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untukdijadikan alat bukti di persidangan.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut semakin lama semakin memuncak karena Penggugat selaku istriyang sah dari Tergugat tidak didaftarkan sebagai istri Pegawai Negeri Sipildimana Tergugat bekerja, pada waktu itu Tergugat ditanya oleh orang tuaPenggugat, jawabnya hanya lupa.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau apabilaPengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, parapihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh SuratKeterangan untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang , oleh karenanyamajelis Hakim menunda sidang sampai batas

dan pertengkaran; Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat danTergugat, terjadi di rumah saksi pada siang, malam hari; Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah,dalam sebulan hanya diberi Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehinggatidak cukup, terkadang di minta lagi oleh Tergugat dan disamping itu namaPenggugat tidak di masukkan ke dalam data Kepegawaian tempat Tergugatbekerja sebagai Pegawai

Negeri ; Bahwa Setelah terjadi pertangkaran tersebut, Kemudian mereka berpisahtempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan ; Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepadaPenggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungji; Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil;Him 4 dari 12 him Putusan.No.2027/Pat.G/2018/PA.Jbg Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi; Bahwa Sudah cukup;Saksi Il: SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam

Negeri; Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, kKemudian terjadipisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarangberlangsung selama + 2 tahun 5 bulan: Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernahdatang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat, dan diantaramereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhandan keharmonisan rumah tangga; Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguhsungguh bahwa dirinya tidak

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung sudahmendapat Surat Izin Perceraian Nomor : 879/1850/PC/II.09/2012 tertanggal 13Maret 2012 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung;Hal 3 dari 14Putusan No : 0286/Pdt.G/2012/PA.Tnk9.

dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, namun upaya tersebut tidak berhasilHal 5 dari 14Putusan No : 0286/Pdt.G/2012/PA.Tnkdan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak perah hadir dipersidangan;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil, sesuai ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izinmelakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangdengan surat keputusan Nomor : 879/1850/PC/II.09/2012 tertanggal 13 Maret2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;Bahwa, pada sidang tanggal 01 Mei 2012 dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tetapi ada perubahanyaitu

kepada Penggugatagar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahung 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, namun upayatersebut tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa, Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil, sesuaiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangizin melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PenggugatHal 11 dari 14 Putusan No : 0286/Pdt.G/2012/PA.Tnktelah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang dengan surat keputusan Nomor : 879/1850/PC/II.09/2012 tertanggal 13Maret 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut, tidak datang

., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat kediaman di Dusun RT.0O1 RW. 001 Desa Kecamatan Kabupaten Sintang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M.DIDI, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Akcaya 2,Gang Karya, Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Kabupaten Sintangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang denganRegister Nomor: 0002/SK/I/2016/PA.

No. 0052/Pdt.G/2016/PA.Stg1 TERGUGAT, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru), bertempat kediaman di Jalan I Gg. H. Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;2 TURUT TERGUGAT di Jakarta Cq. TURUT TERGUGAT di Jakarta,TURUT TERGUGAT di Pontianak Cq. Bupati Sintang di Sintang Cq.TURUT TERGUGAT di Jl. , Desa , Kec.

Apa lagianak sudah besar dan semua sudah sekolah yang memerlukan banyak biayasementara Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini bertugasmenjadi guru di SMA Negeri 1 . Jadi, sangat tidak beralasan kalau Tergugatselama ini tidak pernah memberi nafkah dan membiayai hidup anakanaknyasementara Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang jelas mempunyaipenghasilan tetap setiap bulannya.

tinggi dengan langsung dipotong dari gaji Tergugat olehturut Tergugat (Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang) atau manakala suatu saatTergugat di mutasi di instansi manapun di seluruh Indonesia untuk di bayarsecara langsung dan tunai kepada Penggugat selaku wali dari ketiga anakanaksebagaimana di maksud pada posita 2 diatas dan minta kepada Turut Tergugatagar memotong langsung gaji Tergugat sebesar RP.2.000.000, (dua jutarupiah) dan langsung diserahkan kepada Penggugat secara tunai setiap tanggalpara Pegawai

Negeri di lingkungan Tergugat bekerja diisntansi manapundiseluruh Indonesia bekerja gajian tiap bulannya tanpa syarat apapun;Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat berdasar bukti dan alasan hukum yang kuatmaka cukup beralasan bagi Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa(DwangSom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari, terhitungsejak didaftarkannya gugatan ini bila Tergugat lalai memenuhi putusan dalamperkara ini kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat

PUTUSANNomor 660/Pdt.G/2017/PA PipG2 RN abtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara antara :PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikanSarjana DiplomaIll (D3) Farmasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempatkediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.MelawanTERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata (S1) Pertanian, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempatkediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini.Telah mendengar keterangan Penggugat.Telah memeriksa buktibukti yang diajukan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan registerNomor 660/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 11 Desember 2017, mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat dengan

Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentangtempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri; Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dalammenjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya; Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keyakinan danoptimisme dalam usaha mencapai tujuan berumahtangga untukmembentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil pada KantorDinas Kesehatan Kota Palopo telah mendapatkan izin untuk berceraiberdasarkan Surat Keputusan/Keterangan Nomor: yang dikeluarkanoleh Walikota Palopo tanggal 01 Agustus 2017.

negeri sipil telah memperolehizin dari atasannya berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor yang dikeluarkantanggal 01 Agustus 2017 oleh Walikota Palopo, oleh sebab itupemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan diawali dengan membacakansurat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan tersebut, Penggugatmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan telahmendapat surat izin melakukan perceraian oleh Bupati KabupatenKepulauan Selayar dengan Nomor : 800/02/I/2022/BPKPSD, tertanggal 31Januari 2022.7.

Surat Panggilan (relaas)Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sly. tanggal O7 Februari 2022 dan tanggal 16Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugattersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidakberceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS),yang telah mendapatkan izin dari atasan;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Halaman 3 dari 13 Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.

Sly.Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebuttidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS), yang telah mendapatkan izin dari atasan, sebagaimana ketentuan Pasal3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah denganPeraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajib mendapatkan ijin dari atasan

SALINANPENETAPANNomor : aoe DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara : PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKota Malang, sebagai "Pemohon" ;melawanTERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjan Pegawai Negri Sipil, tempat tinggal diKota Malang, sebagai "

berhubungan dengan berkas perkara tersebut; Menimbang, bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malang tanggal 21Pebruari 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, selanjutnya Ketua Majelis telahmenentukan hari sidang tertanggal 22 Pebruari 2012; Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon danTermohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai

Negeri Sipilmaka sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yangdiajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;b.

., dan MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Nyoman Rastika, adalah benar dan sesuai dengan berita acaraPenyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Pemerintah Kabupaten Tabanan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa