No.0601/Pdt.P/2016/PA.Mpw.kepentingan hukum, permohonan para Pemohon juga dinilai tidak mempunyaidasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon selayaknya harusdinyatakan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijke verklaard ), hal ini telahsesual dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Juli 1971 Reg.No. 194 K/Skip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan olehorang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga dengan demikianpermohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

., Jenis kelamin: laki-laki, lahir di : Kesimpar, tanggal 2 April 1971 ( 45 tahun ) Pekerjaan : Petani, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SMA, KTP Nomor : 5107050204710001danNI WAYAN SIMPEN, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di : Kesimpar, tanggal 30 Desember 1972 ( 44 tahun ) Pekerjaan : Petani, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SD , KTP Nomor : 5107057012720008; bersama-sama bertempat tinggal di Br.

P/2016/ PN SgnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapanseperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon:CHOLIMAH , Tempat dan tanggal lahir di Sragen, 1 April 1971, Jenis KelaminPerempuan, Agama Islam, Alamat tinggal Cemeng Rt 008.DesaPlumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen,Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai manne enna nn nne noe en an nae

eksepsi merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dari pokok perkara.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugatyang menyatakan bahwa Dusun Dati Relatuw adalah milikPenggugat yang letaknya di Karang Panjang Keluruhan AmanteluKecamatan Sirimau, karena setahu Tergugat sesuai Register DatiNegeri Soya 1814 tercatat atas nama Kepala Dusun Dati JohnDewana, yang jaraknnya + 12 KM dari objek sengketa (sekitar AerBesar Ahuru) yang kini telah dikuasai oleh Keluarga Pesulima sejakTahun 1971

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untukkepentingan Pembangunan Kota Satelit, yang mana atasPemberian tersebut didahalui pengosongan dan pemindahan 25KepalaKeluarga Orang Tepa yang mendiami tanah tersebut keHalaman 5 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PNAmbKelurahan Waihoka dan Sisanya ke Batu Merah, yang manapengosongan dan perpidahan atas kepala keluarga tersebutdiberikan kompensasi atas bangunan rumah milik Masyarakat.Bahwa penyerahan dan pengosongan sebagaina dimaksud,dilakukan pada tahun 1971

, yang dilakukan sesuai mekanismehukum adat Negeri Soya sehingga adalah benar dan patutTergugat mendapat perlindungan hukum sebagai Pemilik Tanah incasu objek sengketa.Bahwa pengusaan Tergugat atas tanah tersebut dan kemudianmemulai Pembangunan Kota Satelit yang didalamnyaterdapatbangunan Stadion Mandala adalah sejak tahun 1971, terhitungpengosongan dan perpidahan masyarakat diatas tanah tersebut,sehingga dalil penggugat yang menyatakan tahun 1978 Penggugatmempuyai bangunan Permanen hal tersebut

tanah Dati Ralatuw tersebut telah dikuasai oleh KeluargaPesulima atas pemberian Pemerintah Negeri Soya sesuai mekanisme hukumadat di negeri Soya karena Dati tersebut adalah Dati Lenyap, dan tanah DatiRalatuw tersebut jaraknya + 12 Km dari obyek sengketa, dan penguasaan tanahobyek sengketa yang luasnya + 5000 M2 oleh Tergugat adalah pemberiansecara adat dari Pemerintah dan Saniri Negeri Soya kepada pemerintah daerahProvinsi maluku (Tergugat) untuk pembangunan Kota satelit yang dilakukanpada Tahun 1971

sama dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi MARTINHUWAA yang dimaksud dengan Tanah Dati yaitu merupakan tanah turuntemurun yang dikuasai dan dikelola oleh satu marga dan keturunannya, danapabila keturunannya tidak ada lagi maka dengan sendirinya Dati tersebutmenjadi Dati lenyap dan dikuasai olen Pemerintah Negeri, dan menurut dalilTergugat bahwa sesuai Register Dati Negeri Soya 1814 bahwa Dusun DatiRalatuw adalah milik Jonn Dewanna dan tanah Dati tersebut adalah Dati Lenyaplalu pada Tahun 1971

.: 663 K/Sip/1971, tanggal 6Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972,tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan: TurutHalaman 7 dari 32 halamanTergugat adalah seseorang yang tidak menguasaisesuatu barang akan tetapi demiformalitasgugatan harus dilibatkan guna dalam Petitumsebagai pihak yang tunduk dan taat padaputusan hakim perdata.2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ExceptioObscurum Libellum);2.1. Adanya ketidaksesuaian antara Posita denganPetitum Gugatan Penggugat:2.1.1. Bahwa menurut M.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971,Tanggal 9 Juli 1973, menyatakan: bahwa karenatanah yang dikuasai Penggugat ternyata tidaksama batasbatas dan luasnya dengan yangtercantum dalam gugatan, maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima.d. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakangugatan yang tidak menyebutkan batasbatasobjek sengketa dinyatakan obscuur libel dangugatan tidak dapat diterima.3.

pekaraaquo, berdasarkan hal tersebut KantorPertanahan Kabupaten Aceh Singkil semestinyamenjadi pihak dalam perkara aquo, namundengan Penggugat tidak menarik KantorPertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagaiHalaman 37 dari 32 halaman38pihak berupa Turut Tergugat sehingga gugatanPenggugat menjadi tidak lengkap dan ataukurang pthak;16.Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak makagugatan menjadi kurang pihak atau tidak lengkap,Sselanjutnya bila dikaitkan dengan YurisprudensiMahkamah Agung No.: 663 K/Sip/1971

, tanggal 6Agustus 1971 Jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971,Tanggal 9 Juli 1973, menyatakan: bahwa karenatanah yang dikuasai Penggugat ternyata tidaksama batasbatas dan luasnya dengan yangtercantum dalam gugatan, maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima.d.

sub dan Sub II oleh karena diantarai dengan jalana raya.e Bahwa pada sub obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat dan tergugatIl dengan batas batas :Utara dengan Tanah Bolo, Timur dengan Jalan Raya, Selatan dengan kebun Labo,dan Barat dengan kebun Bacce.Bahwa tergugat Nuro dan tergugat II Bajinang menguasai tanah perumahanmilik penggugat dengan mendirikan rumah diatas obyek sengketa tersebut.Bahwa tergugat Nuro menguasai obyek sengketa atas pembelian dari turuttergugat Hamdana pada tahun 1971

Tjinde Bin Dilau, bahwa Tergugat Nurodan Tergugat II Bajinang menguasai obyek sengketa sub , TanahPerumahan milik Penggugat dengan mendirikan rumah, Tergugat menguasai obyek sengketa atas pembelian dari Turut Tergugat Hamdana pada tahun 1971, sedangkan Tergugat II Bajinangmenguasai obyek sengketa atas pembelian dari (alm.)

dari tanah kosong dan tanah perumahan,tanah kosong dikuasai oleh Nuro dan tanah perumahan dikuasai oleh Bajinang.e Bahwa obyek sengketa sub II dikuasai oleh Sawalong yang didalamnya terdapatrumah Sawalong.e Bahwa jalan desa yang berada di sekitar lokasi sengketa tidak termasuk dalamobyek sengketa.e Bahwa obyek sengketa terbagi dalam 3 (tiga) sub obyek dan saksi tidakmengetahui batasbatas dalam obyek sengketa sub Ill.13Bahwa Nuro memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Hamdanapada tahun 1971

pernah melihat suratsurat tanah yang diklaim oleh Habbasiahtersebut, tetapi saksi hanya pernah melihat bukti pembayaran SPPT tahun 2015.Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan Obyeksengketa.Bahwa batasbatas tanah yang dikuasai Sawalong pada obyek sengketa sub IIadalahe Utara: Tanah saksi.e Timur : Kebun Zainuddin.e Selatan : Tanah Laba.e Barat : Jalanan Desa.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa pernah diperjualbelikan.Bahwa Nuro menguasai tanah tersebut pada tahun 1971

Bajinang karena Hamdana bersepupu satu kali denganCinde.Bahwa ayah Hamdana bernama Pasau dan ayah Cinde bernama Dilau, yangmana antara Pasau dan Dilau bersaudara kandung.Bahwa Hamdana menjual tanah obyek sengketa sub II kepada Nuro pada tahun1970.Bahwa jalan desa yang berada di atas tanah sengketa dibuat pada tahun 1959.Bahwa dahulu yang menguasai tanah yang sekarang dibuat jalan adalahMentong dengan Cinde.Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tanah tersebut diambil alin olehHamdana pada tahun 1971

Hal. 148) sedangkanMahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor294 K/Sip/1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum; Dari doktrin dan yurisprudensitersebut dapat ditarik kaidah bahwa orang atau badan hukum yangditarik sebagai pihak Tergugat harus terdapat kepentingan dan dasarhukum serta hubungan hukum yang nyata;Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/PadtSus/2013.Bahwa benar PT Bina Bumi Segara dengan PT.

berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;Bahwa berdasarkan asas point d'interest, point d'action, ada kepentinganmaka ada hak untuk menggugat, dikaitkan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakanbahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syaratmutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yangberperkara;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294K/Sip/1971

tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan olehorang yang mempunyai hubungan hukum;Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam gugatannya adalah tercatatsebagai karyawan PT Bina Bumi Segara, dengan demikian hubungan kerjayang ada adalah antara Penggugat dengan PT Bina Bumi Segara, terbuktisebagaimana diakui oleh Penggugat juga bahwa ia menerima gaji dari PTBina Bumi Segara.

berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;Bahwa berdasarkan asas point dinterest, point daction, ada kepentinganmaka ada hak untuk menggugat, dikaitkan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakanbahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syaratmutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihakyang berperkara;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294K/Sip/1971

tidak jelasdan tidak ada rincian dengan demikian gugatan Pelawan a quoHARUSLAH DITOLAK /Tidak dikabulkan berdasarkan Yurisprudensi M.A.No.117K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971.5. Bahwa dalam gugatan Pelawan mengenai petitum point 4,5,7 dan 8 tidakdidukung fundamentum petendi, demikian pula posita dengan petitumtidak bersesuaian.

gugatannya mengenaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan dimanaTerlawan dalam menjalankan usahanya sematamata untuk kepentingankorporasinya dengan kepentingan masyarakat banyak sehinggamengabaikan amanat UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan angka 1 tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I,tanggal 7 Juli 1971

Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakanGugatan hanya di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubunganhukum;Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Plw/2019/PN MIgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti danmencermati dalil gugatan Pelawan, apakah sesuai dengan YurisprudensiNomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang mengharuskan adanyahubungan hukum dalam suatu perkara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca suratgugatan Pelawan

No. 109 PK/Pdt/2001(borgtocht) dari para Penggugat (linhat bukti P5 dan P8 yang diajukanpara Penggugat dalam gugatannya) ; Dimohon perhatian, bahwa sesuai ketentuan dalam UndangUndangNomor 49 Prp 1960 jo SK Menkeu Nomor Kep. 271/MK/7/4/1971 danaturan hukum lainnya yang terkait, Tergugat Il sebagai Bank Negarawajiod dan sudah menyerahkan pengurusan kredit PT. Kombet Indonesiayang macet tersebut kepada Tergugat III ; Dimohon perhatian, bahwa sesuai maksud Yurisprudensi MahkamahAgung R.I.

Nomor 1205 K/Sip/1971, tanggal 10 Januari 1973, makaPengadilan Negeri secara kompetensi absolut tidak berwenangmemeriksa dan mengadili persoalan hutang piutang PT.

Kombet Indonesia kepada Tergugat Il sesuaimaksud dari UndangUndang Nomor 49 Prp 1960 jo SK Menkeu NomorKep271/MK/7/4/1971 jo Yurisprudensi Nomor 1205 K/Sip/1971 ; Oleh karena itu, dengan menunjuk maksud Pasal 134 HIR telah dapatdibuktikan pula bahwa Pengadilan Negeri (i.c.

Tentang Gugatan Salah alamat :Dimohon perhatian, bahwa sesuai maksud dari Pasal 7 SK MenkeuNomor Kep271/MK/7/4/1971 (berikut penjelasannya), maka denganTergugat telah menyerahkan kepada Tergugat Ill pengurusan kreditmacet PT. Kombet Indonesia tersebut (yang salah satu jaminannyaadalah jaminan pribadi dari para Penggugat), maka kewenangankualitatif (cara menagih) dan kuantitatif (jumlah yang ditagih) atas kreditPT.

adanya kredit tersebut para Penggugat secaratanggung renteng bersamasama dengan pengurus dan pemegang sahamlainnya mengikatkan diri sebagai penjamin guna kepentingan Bank ataudengan kata lain memberikan jaminan pribadi (Borgtocht) ;Bahwa dengan adanya piutang macet tersebut Tergugat Il telahmelimpahkan wewenang penyelesaiannya kepada Tergugat Ill sesuaidengan UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 beserta peraturanperaturan pelaksanaannya, dan telah pula dikuatkan oleh YurisprudensiNomor 1205 K/Sip/1971

jelas, maka oleh karenanya terhadap tuntutanganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolakatau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkelij verklaara);Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16Desember 1970, dengan Kaidah Hukum: ganti rugi sejumlah uangtertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjadi dasartuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutantuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna*;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971

, tanggal 2Juni 1971, dengan Kaidah Hukum: tuntutan ganti rugi harusditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenaijumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkepadanya;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18Desember 1971, dengan Kaidah Hukum: gugatan dimanaPenggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya danbesarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak*;Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT SMRPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K

/Sip/1971, tanggal 22Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum: menurut Yurisprudensitetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang gantirugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktianuntuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yangdideritanya dengan alatalat bukti yang sah.

areal IzinHalaman 27 dari 37 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT SMRPinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat,maka oleh karenanya tuntutan Penggugat yang memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menghentikansegala kegiatan Tergugat diatas tanah objek sengketa danmeletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah objeksengketa dalam perkara ini menurut hukum haruslah ditolakkarena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971

tanggal 16 juni 1971 yang mengatur kaidahHukum :Penarikan pihak ketiga kedalam perkara oleh Pengadilan Tinggidilarang*;Menimbang, bahwa Penggugat pembanding pun keberatan terhadappertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa dengan tidak puladigugatnya PT Timber Dana yang juga menguasai objek sengketa makagugatan Penggugat/Pembanding tersebut kurang pihak.

Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Razali Mahmud bin Mahmud, sesuaidengan kutipan akta nikah Nomor 96/1971 tanggal 04 Oktober 1971 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Darussalam Kabupaten AcehBesar.2. Bahwa selain Pemohon I, Razali Mahmud bin Mahmud tidak memiliki istriyang lain;3.

Fotokopi Surat Nikah Nomor 96/1971/ tanggal 4101971 dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Atjeh Besar, atas namaRazali dan Nurhajati, bermeterai cukup, dinazegelen serta telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya (buti P.8);9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/02/VI/1999 tanggal 1071999dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, atasnama Bakhtiar, ST dan Hafnizar, ST. bermeterai cukup, dinazegelenserta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (buti P.9);10.

Berdasarkan bukti P.8tersebut, maka telah terbukti Pemohon dan Razali Mahmud adalah suamiisteri sah yang menikah pada tanggal O04 Oktober 1971, selanjutnyadikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 216/Pat.P/2019/MS.BnaMenimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi kutipan akta nikahPemohon VIII (Bakhtiar) dengan Hafnizar binti Razali Mahmud, merupakan aktaautentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.Berdasarkan bukti P.9 tersebut, maka

keterangansaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diaturdalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksisaksi tersebutmemiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.23 dan keterangan saksiyang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalildalil permohonanpara Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Razali Mahmud dengan Nurhayati (Pemohon ) adalah suami isteriyang menikah tanggal 4 Oktober 1971

Bahwa Alehina (almarhum) yang meninggal pada tahun 1971 denganmeninggalkan ahliahli waris yaitu Ny. Putere (istri alm. Alehina) dan anakanak alm. Alehina masingmasing bernama Hasbullah, Hasmin, Aspar danAsmaun;2. Bahwa selain Alehina (almarhum) meninggalkan ahli waris tersebutdiatas, juga meninggalkan harta benda yaitu sebidang tanah perumahanseluas 1.410 m?

Bahwa pada tahun 1971 Alehina/suami Penggugat menderita sakitkemudian dibawah ke Kendari untuk pengobatan dan akhirnya meninggaldunia lalu mayatnya disemayamkan di Wawatobi sebagai kampung suamiPenggugat;7. Bahwa setelah Alenga (alm) meninggal lalu Penggugat (Putere istri alm.Alehina) dan anakanaknya bolak balik tinggal di Wawatobi dan di tanahsengketa karena Penggugat menerima gaji pensiun janda alm. Alehina diKolaka.

Bahwa setelah Alehina (alm) meninggal dunia, lalu anak tertua alm.Alehina bernama Hasbullanh telah mengajukan surat permohonanpengakuan hak milik atas tanah sengketa tersebut sehingga terbitlan suratpengakuan kepemilikan dari Kepala Desa Wundulako dan CamatWundulako pada tanggal 28 Maret 1971 dan risalah pemeriksaan tanahyang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wundulako dan Camat Wundulako;Halaman 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/201710.

Bahwa sebagaimana tertuangdalam Gugatan Penggugat bahwa Almarhum Alehina telah meninggal duniapada tahun 1971 dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orangyang terdiri dari 1 (satu) isteri bernama Putere dan 4 (empat) orang anakmasingmasing bernama Hasbullah (Sinoro), Hasmin (Amin Ratman), Aspardan Asmaun, juga didalilkan Penggugat bahwa Almarhum Alehina selainmeninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa tanahperumahan seluas + 30 m x 47 m = 1410 m (seribu empat ratus sepuluhmeter

penguasaan Penggugat dengansuami atas objek sengketa oleh karena selama Penggugat dengan suaminya(Alehina) menguasai tanah sengketa mulai dengan membangun rumahpanggung dan ditempati Kurang lebih 10 tahun tidak ada yang keberatanhingga suami Penggugat meninggal dunia lalu anak pertama Penggugatyang bernama Hasbullan mengurus surat atas tanah sengketa denganmengajukan permohonan hak milik lalu terbitlah surat pengakuankepemilikan dari Kepala Desa Wundulalo dan Camat Wundulako padatanggal 23 Maret 1971

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.209 K/Sip/1970 tanggal06 Maret 1971 Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidakbertentangan dengan asasasas hukum acara perdata, asalkan tidak mengubahdan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider,untuk peradilan yang adil.

(Riduan Syahrani, 1988), (1)Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No.1043 K/Sip/1971 menyebutkan,dilarang dan tidak dibenarkan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan.Yang dimaksud dengan perubahan posita gugatan yaitu adalah perubahan itumengakibatkan terjadinya pergantian posita semula atau posita yang baru atauposita lain;Perubahan gugatan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materipokok perkara tidak diperbolehkan atau dilarang.

dengan batasbatas:Utara : dengan Anton Lumi, Wens LumiTimur : dengan Jalan DesaSelatan : dengan Karamoy LengkongBarat : dengan Wens LumiBahwa di dalam gugatan baru yang dimasukan Penggugat pada tgl 10September 2020, pada poin 13, Penggugat mendalilkan dalam isi Perdamaiantahun 1971, yang menjadi bagian/milik dari Alm.

Anton Lumi pernah terjadi sengketa atas tanahtersebut yang kemudain pada Tahun 1971 telah terjadi perdamaian diantaramereka dengan kesepakatan membagi tanah tersebut menjadi 3 bagian,masingmasing kepada Alm. Maxi Kaparang, Alm. Anton Lumi dan Alm.Dominikus Lumi.Bahwa kemudian tanah bagian dari Alm. Anton Lumi telah dijual kepadaTergugat, dengan demikian Tergugat menjadi bingung tanah yang mana yangdimaksud Penggugat telah diambil oleh Tergugat dan berapa luasnya?

Maxi Kaparangsehingga terjadi permusyawatan diantara mereka pada tahun 1971 untukmengakhiri perselisihan dan akhirnya terjadi perdamaian dengan isiperdamaian membagi 3 tanah yang disengketakan, masingmasing kepada:Alm. Maxi Kaparang, Alm. Anton Lumi dan Alm. Dominikus Kaparang,seperti apa yang diakui oleh Penggugat pada poin 6 (gugatan yangdidaftarkan dalam buku register perkara dan poin 11, poin 12 pada gugatanyang dimasukan Penggugat pada persidangan tgl 10 September 2020);6.

Bahwa pada tanggal 19 Januari 1971 atas tanah sebagaimana tersebutpada posita nomor 02 diatas oleh mbok Sastrodikoro Sugijem dilakukanpembagian waris kepada anakanaknya, dengan perincian sebagai berikut:a. Sisman Hardjosumitro, mendapatkan tanah pekarangan bagiansebelah barat laut seluas + 222 m?, tercatat dalam Sertifikat Hak MilikNomor 187 atas nama Sisman Hardjosumitro Dukuh Surobayan, DesaDukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;b.

Kecamatan BanyudonoKabupaten Boyolali sedangkan Tergugat II secara administrasi membantudan mendukung tanpa dasar yang jelas dengan mengesampingkan sertifikathak milik yang sudah ada atas obyek sengketa tersebut sehingga TergugatIll menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1292 atas nama Mardiwiredjoalias Djumali sehingga tindakan Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebutmerupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud padaposita nomor 05 diatas pada tahun 1971

telah bersertifikat Hak Milik Nomor189 atas nama Djuminem isteri Martosudarmo, dan oleh Tergugat denganbantuan Tergugat II pada tahun 1999 diajukan dan oleh Tergugat III telahterbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1292 atas nama Mardiwiredjo alias Djumailitanpa alas dasar yang jelas, sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor1292 atas nama Mardiwiredjo alias Djumali wajib dinyatakan cacat hukumsehingga tidak memiliki kekuatan hukum;Bahwa, sejak tahun 1971 Penggugat bersama Tergugat I, telah menempatirumah

Bahwa telah terjadi kekeliruan dan kesalahan atasukuran luas dan batasbatas tanah sebagaimana yang tertuang didalamBuku Daftar C Tanah (yang lama) Nomor 379/515 atas nama Sastrodikoroyang kemudian digunakan untuk diterbitkannya Sertifikat HM Nomor 189Tahun 1971 atas nama lbu Djuminem. Kekeliruan dan kesalahan tersebuttelah diakui oleh pejabat desa melalui surat tertanggal 2 Juni 1999 yangpada pokoknya menerangkan:A.

Sastrodikoro Warkah Nomor252/208/V/1971 Surat Pembagian Harta Warisan tanggal19 Januari 1971 (terdapat kesalahan fatal pada putusanMajelis Hakim pemeriksa perkara pertama pada halaman73 baris ke11 yang mana ditulis Warkah Nomor250/208/V/1971 dan tidak dikoreksi oleh Majelis HakimTingkat Banding).

Surat Kuasa Tidak Memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIRdan SEMA No.1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6tahun 1994 (14 Oktober 1994);Bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13Februari 2018, Penggugat tidak mencantumkan kedudukan parapihak didalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Surat Kuasa khusustersebut tidak menjelaskan kedudukan CV.

SUKSES JASA TAKAM(ARISTON DAYANO) sebagai Penggugat dan PT MANDAUBERLIAN SEJATI sebagai Tergugat, Surat Kuasa yang dibuatPenggugat yang tidak menjelaskan kedudukan pihak didalamnya,Halaman 11 dari 62 PutusanNo.31/Pdt.G/2018/PN.Bpp.sehingga telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIRdan SEMA No.1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6tahun 1994 (14 Oktober 1994) yang menjelaskan :1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untukberperan di Pengadilan;2) MenyebutkanIdentitas

SUKSES JASA TAKAM (ARISTON DAYANO) sebagaiPenggugat dan PT MANDAU BERLIAN SEJATI sebagai Tergugat, Surat Kuasayang dibuat Penggugat yang tidak menjelaskan kedudukan pihak didalamnya,Halaman 42 dari 62 PutusanNo.31/Pdt.G/2018/PN.Bpp.sehingga telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMANo.1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6 tahun 1994 (14 Oktober1994) yang menjelaskan :5) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan diPengadilan;6) Menyebutkan Identitas

Sehingga poin 1 dan 2dari pasal 123 ayat (1) HIR dan Serna No. 1 tahun 1971 terpenuhi.Dan pokok perkara yang akan di perkarakan sudah diuraikan secarajelas dan terang benderang dalam Surat Kuasa tersebut di jelaskanbahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT.

pasal 123 ayat (1) HIR dan Sema No. 1 tahun 1971,karenanya dalil ini harus di tolak.

Ali alias xxx(Pewaris) pada tanggal 09 Desember 1971 di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, xxxxxxxxXx XXXXXXXXHal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0392/Padt.P/2020/PA.Lmgsebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/23/1971tanggal 09 Desember 1971;2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya tidakdikarunial anak;3. Bahwa Pewaris bernama H.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama xxx Binti xxx Nomor:503/23/1971 Tanggal 09 Desember 1971, bermaterai cukup di tandai P 6;Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0392/Padt.P/2020/PA.Lmg7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, nomorSurat Kartu Tanda Penduduk 3524195802320001, tanggal O6 FebruariJanuarii 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lopang, xxxxxxxxxXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, bermaterai cukup, telah dicocokkandengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;8.

., yangdikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang,pada tanggal17 November 1971;Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat danTergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suamiistri danbertempat tinggal di rumah Penggugat di Kota Malang selama 41tahun;Bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat telahmelakukan hubungansebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan dikaruniai dua oranganak yang bernama:a. ANAK , Umu r40Tahun;b.

dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugattelah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksisebagaimana tersebut di atas yang masingmasing telah memberikanketerangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukungdalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen KotaMalang Nomor: .................., tanggal 17 Nopember 1971

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalamHal.8 dari 12 halm.Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2018/PA.Mlgikatan perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugatdihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu SAKSI ( anak kandungPenggugat) dan SAKSI II (tetangga Penggugat ) telah diperoleh bukti adanyafakta: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 17 Nopember 1971

Menikah padatanggal 23 Februari 1971 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta NikahNomor : 57/66/71 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBondowoso, Kabupaten Bondowoso;10.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami istri di rumah Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :a. ANAK, umur 40 tahun, sudah berkeluragab.

dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah menghadap persidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwaPenggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alatbukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor:57/66/71, tanggal 23 Februari 1971

Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadappersidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapatmenjatuhkan putusan dengan verstek.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwaPenggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alatbukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor:57/66/71, tanggal 23 Februari 1971 foto copy mana telah dinachtzegelen/

Nomor: 108/PDT/2014/PT.SMR17 / 1971 tanggal 4 Pebruari 1971 serta Izin mendirikan bangunan daripengawasan pembangunan dan perumahan di Balikpapan Nomor9/XII/S/1965 tanggal 13 Desember 1965 ;Menyatakan bidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yangberasal dari Penguasaan Tanah Negara milik Almarhum H.

Makka yang sah ;Menyatakan menurut hukum sah dan mempunyai kekuatan hukumSurat Keterangan dan Pernyataan tanggal 17 11 1983 danGambar Situasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran TanahKotamadya Balikpapan No. 17 / 1971 tanggal 4 Pebruari 1971serta Izin mendirikan bangunan dari pengawasan pembangunan danperumahan di Balikpapan Nomor : 9/XII/S/1965 tanggal 13Desember 1965 ;Menyatakan bidang tanah berikut bangunan rumah yang adadiatasnya yang berasal dari Penguasaan Tanah Negara milikAlmarhum H.

karena menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengancara musyawarah perdamaian agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepadaPara Penggugat namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik hinggagugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri BondowosoBahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut merugikan di pihak Para Penggugatkarena Penggugat tidaki dapat menguasai tanah sengketa sejak tanah tersebutdirampas oleh MISTRO pada tahun 1971

dan apabila tanah sengketa tersebutdisewakan setahunnya pada saat ini dapat laku Rp.6.000.000,(enam juta rupiah)terhitung sejak tahun 1971, hingga tanah tersebut diserahkan kepada ParaPenggugat;Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak wajar apabilaPara Penggugat menuntut uang paksa untuk setiap hari keterlambatanmenjalankan isi putusan sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak siasia mohon agar PengadilanNegeri Bondowoso meletakkan sita

perbuatanmelawan hukum karena menguasai tanah sengketa hak milik Para Penggugattanpa alas hak yang sah;Menyatakan bahwa suratsurat tanah yang terbit tanpa seijin Para Penggugatadalah tidak sah;Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untukmenyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Pengggat bila perlu denganbantuan Polisi;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kenikmatan tanahsengketa tersebut setahunnya Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) terhitung sejaktahun 1971