Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 19-10-2021 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mam
Tanggal 13 April 2022 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAMUJU
38 — 20
  • BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAMUJU
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 117/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
DRS .KRISNA AJI KURNIAWAN,MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
PATMIATI
187 — 86
  • Penggugat:
    DRS .KRISNA AJI KURNIAWAN,MM
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO
    Intervensi:
    PATMIATI
    Bahwa karena terbitnya suatu sertifikat adalah keputusan dari pejabattata usaha negara yang berwewenang menerbitkan sertifikat Hak Milikdan hakhak lainnya yang diatur dalam pasal 16 UndangUndang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, dalam halini adalah Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional KabupatenSidoarjo, maka sesuai pasal 47 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PTUN Surabaya bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
    Perkara No. : 117/G/2019/PTUN.SBYapakah Objek sengketa apakah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara, parameter yang digunakan selain berupa penetapan tertulisyang bersifat konkrit dan individual juga mencakup arti final dalam artiluas, namun pemaknaan tersebut harus benarbenar telah menimbulkanakibat hukum sehingga dapat ditentukan sejak saat itulah terjadiperubahan suasana hukum baru bagi orang atau badan hukum yangmerasa kepentingannya dirugikan, hal mana dijelaskan dalam SEMA No.4 Tahun 2016 tentang
    Bahwa adanya keputusan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketadan adanya putusan No. 93/Pdt.Plw/2016 /PN.SDA, telah secara nyatamenimbulkan akibat hukum yaitu harus merubah luas tanah sertifikat hakmilik No. 490 Desa Janti atas nama Penggugat. yang bersifat konkrit,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan Hukum perdata ; Dalam pengertian konkret, sehubungan dengan obyek sengketa yaituTerbitnya Obyek Sengketa tidak abstrak, berwujud, tertentu dan dapatditentukan
    Dalam hal ini adalah tidakmemerlukan persetujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional ;Il. TENGGANG WAKTU 1.
    Perkara No. : 117/G/2019/PTUN.SBY16.17.18.19.20.21.22.23.24.Bukti P16 :Bukti P17 :Bukti P18 :Bukti P19 :Bukti P20 :Bukti P21 :Bukti P22 :Bukti P23 :Bukti P24 :Fotokopi Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun1999/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan ;Fotokopi Putusan No. 2268 K/Pdt/2010 Perkara KasasiPerdata antara Moch. Ilyas, dkk melawan Ny. Saniyah, dkk.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 22-10-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 810/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 23 Mei 2019 — ANTEX INDONEISA MANUFACTURING
2.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tangerang
63 — 14
  • ANTEX INDONEISA MANUFACTURING
    2.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tangerang
    KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Komplek PerkantoranPemda Kabupaten Tangerang, Jalan Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa,Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas' perkara beserta sSuratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
    Mahmud SetiadiKartam (bukti P1);3510.11.12.13.14.15.Fotocopy Tanda Terima Dokumen dari Badan Pertanahan NasionalKabupaten Tangerang dan tanda bukti Pembayaran Pengukurantertanggal 3 Oktober 2012 (bukti P2);Fotocopy Gambar Ukur yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Tangerang No.DI.302.29651/03 Oktober 2012 (buktiP3);Fotocopy Surat Undangan yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Tangerang No. 1749/00236.03/XII/2012 tanggal 12Desember 2012 (bukti P4);Fotocopy Surat
    Undangan yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Tangerang No. 15/00236.03/I/2013 tanggal 4 Januari2013 (bukti P5);Fotocopy Surat Somasi dari H.
    Bank Central AsiaTbk No.0846/JAM/WXII/2011 tertanggal 6 Juni 2011 (bukti TI1);Fotocopy Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal TentangPersetujuan Presiden No.20/I/PMA/1989 tertanggal 6 Februari 1989 (buktiTI2);383.
    Nomor 4 Tahun 1992di Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang atas nama PT.Altex Indonesia manufacturing, surat ukur tanggal 12 Februari 1992, Nomor2698, luas 30.880 m2, di persidangan tidak terungkap adanya buktibukti darikedua belah pihak yang mengajukan keberatan ke Badan PertanahanNasional Kabupaten Tangerang atau menggugat ke Pengadilan oleh45Penggugat sendiri.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Putus : 10-05-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 38/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Mei 2010 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL D/H GUBERNUR DKI JAKARTA; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
43 — 28
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL D/H GUBERNUR DKI JAKARTA; 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL D/H GUBERNUR' DKI ~~ JAKARTA,berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta 10150, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1. ITO S. WIJAYA, S.H., MH. (Kepala BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan) ; 2. SUBIANTI, S.H., M.Si., MH. (Kepala SeksiPengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan) ; 3. SURITO, S.H., (Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan KonflikPertanahan) ; 4.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 13-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pbu
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
Jati Suminto
Tergugat:
1.SUGITO
2.SITI FATIMAH
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
100 — 35
  • Penggugat:
    Jati Suminto
    Tergugat:
    1.SUGITO
    2.SITI FATIMAH
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PN MALINAU Perdata
Register : 22-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN MALINAU Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mln
Tanggal 19 April 2022 — Penggugat:
Djekson Liman
Tergugat:
1.Suparjan
2.Elias alang
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malinau
74 — 37
  • Penggugat:
    Djekson Liman
    Tergugat:
    1.Suparjan
    2.Elias alang
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malinau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 PK/Pdt/2018
Tanggal 25 April 2018 — BENNY SUGIARTO VS PT PERTAMINA (Persero), diwakili oleh Direktur Utama Perseroan dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
135 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BENNY SUGIARTO VS PT PERTAMINA (Persero), diwakili oleh Direktur Utama Perseroan dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 30-05-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Slw
Tanggal 6 Desember 2022 — Penggugat:
JAZIM KHAMIDI
Tergugat:
1.FADLUN MASKURI
2.ABDUL AFIF
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TEGAL
70 — 15
  • Penggugat:
    JAZIM KHAMIDI
    Tergugat:
    1.FADLUN MASKURI
    2.ABDUL AFIF
    3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TEGAL
Pengadilan PN SAMPIT Perdata
Register : 25-01-2023 — Putus : 04-07-2023 — Upload : 13-08-2023
Putusan PN SAMPIT Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Spt
Tanggal 4 Juli 2023 — Penggugat:
MURJANI
Tergugat:
1.DARTO
2.AGUS SUGIH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
77 — 19
  • Penggugat:
    MURJANI
    Tergugat:
    1.DARTO
    2.AGUS SUGIH
    Turut Tergugat:
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 20-04-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN TENGGARONG Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Trg
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
ABET NEGO SUTARYO
Tergugat:
PATMO WIYONO SADU
Turut Tergugat:
Badan Pertnahan Nasional Kutai Kartanegara (ATR/BPN)
41 — 14
  • Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

  • Menyatakan Penggugat berhak untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 783 Surat Ukur No. 5439/89 atas nama PATMO WIYONO SADU (Tergugat) menjadi atas nama ABET NEGO SUTARYO (Penggugat) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara;

  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.590.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu

    Penggugat:
    ABET NEGO SUTARYO
    Tergugat:
    PATMO WIYONO SADU
    Turut Tergugat:
    Badan Pertnahan Nasional Kutai Kartanegara (ATR/BPN)
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 24-11-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 269/Pdt.G/2021/PN Arm
Tanggal 9 Februari 2022 — Kepala Badan Keuangan Kabupaten M Inahasa Utara
35 — 14
  • Kepala Badan Keuangan Kabupaten M Inahasa Utara
    Kepala Badan Keuangan KabupatenMinahasa Utara, Alamat Kompleks Perkantoran Pemerintah KabupatenMinahasa Utara, Kelurahan Aijrmadidi Atas, Kecamatan Aijrmadidi,Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini Petrus Defny Macarau, S.E.selaku Kepala Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utaramemberikan kuasa kepada Felda C. Maramis, S.H., Jerry Kindangen, S.H.,Dolly H.B. Kenap, S.H., M.H., dan Fanni V. Sumolang, S.H., M.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-10-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 385/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 6 Februari 2023 — Penggugat: PT Kayan Hydro Energy Tergugat: Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tergugat II Intervensi: PT Pembangkit Indonesia Epsilon
407 — 303
  • Dalam PenundaanMenyatakan menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pihak Penggugat;Dalam EksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha
    Pembangkit Indonesia Epsilon;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/421-200/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT.
    Penggugat:PT Kayan Hydro EnergyTergugat:Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalTergugat II Intervensi:PT Pembangkit Indonesia Epsilon
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-11-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 07-02-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 126/G/TF/2022/PTUN.MKS
Tanggal 7 Desember 2022 — Novitasari Dewi
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Soppeng
275 — 44
  • Novitasari Dewi
    Tergugat:
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Soppeng
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat:
IVA SN
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sukabumi
Intervensi:
RADEN HARDJA SULAEMAN, Dkk
277 — 195
  • Penggugat:
    IVA SN
    Tergugat:
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sukabumi
    Intervensi:
    RADEN HARDJA SULAEMAN, Dkk
    No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu berlaku Pasal 19 UU.
    Jatnika Permadi dapat dijadikan objekPeradilan Tata Usaha Negara/TUN, karena diterbitkan oleh AdministraturNegara, biarpun disisi lain substansi sertipikat hak atas tanah adalah juga hakPrivate Warga Negara, perorangan ataupun Perserikatan/Badan HukumPrivate/Publik;TENTANG TENGGANG WAKTU;1.
    Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, serta TelahMemenuhi AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemenebehoorlijk bestuur / principle of good administration) terutama asas kepastianhukum (Principle Of Legal Security), asas bertindak cermat (Principle OfCarefulness), Asas Kebijaksanaan (Principle Of Sapiently).
    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo.Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 sehingga: Telah sesuai dengan Azas Legalitas; Tidak melanggar hukum; Tidak berbuat sewangwenang (De tornement de pouvoir); Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeun; Sesuai dengan Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yangmengadili perkara ini berkenan memutus:1.
    Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;3. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB);4.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 539/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 Nopember 2017 — DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA CQ ABDUL MUIZ SAADIH MA SELAKU KETUA BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO) PKS CS >< H.FAHRI HAMZAH S.E
463 — 373
  • DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA CQ ABDUL MUIZ SAADIH MA SELAKU KETUA BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO) PKS CS >< H.FAHRI HAMZAH S.E
    ABDUL MUIZSAADIH, M.A, selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi(BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, yangselanjutnya disebut Pembanding/semula Tergugat ;2. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, M.A, Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A,MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D, Drs.
    11 Maret 2016 Nomor : 02/PUT/MTPKS/2016 pun samasekali tidak menguraikan apa yang menjadi masalah atau tuduhan atas diriTerbanding/semula Penggugat sehingga Terbanding/semula Penggugatterancam pemecatan tanpa alasan yang jelas atau tidak dapat menyampaikanalasan atau argumen pembenaran untuk membela diri ; Bahwa ketentuan Pedoman Partai Nomor : 2 Tahun 2015 tentang TataBeracara Penegakan Disiplin Organisasi Partai Keadilan Sejahtera, pasal 18Hal 32 Putusan No.539/PDT/2017/PT.DKIyang menyatakan badan
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
MARIA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
37 — 18
  • Penggugat:
    RAHMAD MARYONO
    Tergugat:
    MARIA
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/RW 03,Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, KabupatenNabire, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;Lawan:Maria, bertempat tinggal di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, KabupatenNabire, sekarang tidak diketahui alamat dankeberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan
    yang diterbitkan olehKepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tanggal 15Oktober 1991 dan juga bukti asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Srw/Nbr atasnama Maria dengan luas tanah 9004 m? yang diterbitkan oleh Kepala KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991, dalamhal ini dapat ditafsirkan pada saat telah dilakukan pembayaran terhadapsebidang tanah seluas 9004 m7?
    yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991, Majelis Hakim berpandanganbahwa 1 (satu) bidang tanah dalam perkara gugatan a quo pada saat tanahtersebut dibeli oleh Almarhum Suwarno Majid, tanah a quo tidak sedang dalampenyitaan dan hingga sampai dengan saat ini tidak dibebani Hak Tanggungan.Dalam hal ini dapat ditafisrkan Almarhum Suwarno Majid telah menerapkanprinsip prudential (prinsip kehatihatian) dalam melakukan transaksi jual belltanah
    untuk mengajukan gugatan terhadapHalaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nabpihak lain yang merasa memiliki tanahnya meskipun nama pihak tersebut telahterdaftar dalam daftar umum yang terdapat di kantor pertanahan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah tertulis, Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan
Pengadilan PT PAPUA BARAT Perdata
Register : 19-09-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 33/PDT/2023/PT.MNK
Tanggal 18 Oktober 2023 — JERRY WALELENG Diwakili Oleh : Mercy Sinay
Terbanding/Tergugat : MARYAM MANOPO
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Kota Sorong
88 — 47
  • JERRY WALELENG Diwakili Oleh : Mercy Sinay
    Terbanding/Tergugat : MARYAM MANOPO
    Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Kota Sorong
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 22-11-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 03-01-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 233/Pdt.G/2023/PN Tjk
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
ANISAH
Tergugat:
1.Hj.SAODAH SITI RAHAYU ( ALM ) / AHLI WARIS
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANDAR LAMPUNG
37 — 25
  • Penggugat:
    ANISAH
    Tergugat:
    1.Hj.SAODAH SITI RAHAYU ( ALM ) / AHLI WARIS
    2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANDAR LAMPUNG
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 31-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2016/PTUN.DPS
Tanggal 27 Februari 2017 — PENGGUGAT: -IDA BAGUS NYOMAN PUTRA; TERGUGAT: -KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI;
TERGUGAT II INTERVENSI: -I NYOMAN AGUS ROSSENA.
116 — 40
  • PENGGUGAT:-IDA BAGUS NYOMAN PUTRA;TERGUGAT:-KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI;
    TERGUGAT II INTERVENSI:-I NYOMAN AGUS ROSSENA.
    PENGGUGATMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan TjokAgung Tresna No. 7, Niti Mandala, Denpasar.Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :1. Nama : Tugas Dwi Padma,SH., M.Hum ;NIP > 19621028 198311 1 001 ;Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan danPenanganan Sengketa KonflikPertanahan pada Kantor WilayahBadan Pertanahan NasionalProvinsi Bali ;2.
    DpsSemuanya berkewarganegaraan Indonesiadan memilih berkedudukan pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBali, Jalan Cok Agung Tresna No. 7Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 1164/1951/XI/2016DAN : NYOMAN AGUS ROSSENA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan KelodKauh, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar,Kabupaten Gianyar ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Made Mustiana, SH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat
    , sesuaiSurat Ukur Nomor. 968/1996 Tanggal 02 09 1996 sesuaiSertifikat terbitan Kantor Badan Pertanahan Nasional Gianyartanggal 05 09 1996. Sudah dijual kepada Penggugat; Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor179/PDT/2000/PT. DPS hanya menguatkan Putusan PengadilanNegeri Gianyar Nomor 53/PDT.PLW/1999/PN.Gir ; Bahwa selanjutnya dalam putusan kasasi Nomor 3127K/PDRT/2001berbunyi menolak permohonan kasasi PT. Bank Bali.
    DpsBerdasarkan uraian uraian tersebut diatas secara keseluruhan,Tergugat telan membuat Keputusan Tata Usaha Negara yangbertentangan dengan Asas asas umum pemerintah yang baik dantidak cermat, dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telahmelanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2011 yang telah diganti dengan PeraturanMenteri Agraria dan Tata Usaha Negara/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tanggal 21032016 ; dan Keputusan
    Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBali Nomor 0119/Pbt/BPN51/2014, tanggal 23 Juni 2014 tentangHalaman 22 dari 110 halaman Putusan No. 16/G/2016/PTUN. DpsPembatalan Peralinan Hak Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor2125/Desa Bitera atas nama Ida Bagus Nyoman Putra SertaPembatalan Penerbitan Sertipbkat Hak Tanggungan Nomor 452/1997Atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 18-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Bks
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Cucu Rusmiyati
Tergugat:
Bambang Widiyanto
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Bekasi
68 — 18
  • Penggugat:
    Cucu Rusmiyati
    Tergugat:
    Bambang Widiyanto
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Bekasi