Ditemukan 87750 data
19 — 5
mempunyaiakte kelahiran sebagaimana dalam bukti P3 dan oleh karena sudah melebihi satutahun dari tanggal kelahiran anak pemohon, maka proses pembuatan akte kelahirantersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa setelah adanya UU RI No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan setiap penduduk yang berada di Indonesia diwajibkan mengurus administrasikependudukannya yang tujuannya adalah demi penataan dan penertiban dalam penerbitandokumen dan data kependudukan, yang diawali
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
delapan puluh tujuh ribu lima ratus satuRupiah), yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi dan diawali
20 — 7
Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran,untuk dapat memperoleh Akta Kelahiran yang akan dipergunakan untuk masa depananak pemohon.Menimbang, bahwa setelah adanya UURI No.23 tahun 2006 tentangAdministrasi kependudukan setiap penduduk yang berada di Indonesia diwajibkanmengurus administrasi kependudukannya yang tujuannya adalah demi penataan danpenertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, yang diawali daripencatatan setiap kelahiran, sebagaimana dalam ketentuan
23 — 9
Pencatatan SipilKabupaten Magelang dan oleh karena sudah melebihi satu tahun dari tanggal kelahirananak pemohon, maka proses pencatatan kelahiran tersebut memerlukan penetapan dariPengadilan Negeri Mungkid ;Menimbang, bahwa setelah adanya UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan setiap penduduk yang berada di Indonesia diwajibkan mengurusadministrasi kependudukannya yang tujuannya adalah demi penataan dan penertiban dalampenerbitan dokumen dan data kependudukan, yang diawali
42 — 25
tidakmenyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telahdipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilantertanggal 22 Desember 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnyaTergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat danmengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali
14 — 6
berperkara, oleh karena Termohon tidakpernah hadir menghadap sidang, namun Majelis Hakim telah berusaha dengansungguhsungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhanrumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidakpernah hadir ke persidangan;Pembacaan permohonanBahwa oleh karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkanpermohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokokperkara, diawali
8 — 5
Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supayamenyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karenaPenggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaanperkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaansurat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpaperbaikan;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak April 2012 sebesarRp2.460.276.720,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang diawali
9 — 3
Hal.3 dari 11 hal.Bahwaperkaraini tidak dimediasi karenatergugattidakpernah datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutupuntuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yangtetap dipertahankan olehnya dalam sidang.Bahwa dalam sidang, penggugat mengajukan bukti tertulisberupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 882/92/VIII/2010, tanggal 24Agustus 2010, bermeterai cukup, bercap pos, dan oleh Ketua Majelisdinyatakan
7 — 5
Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supayamenyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karenaPenggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaanperkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaansurat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpaperbaikan;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi
7 — 0
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadapsendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagaikuasanya meskipun ia telah dipanggil lewat mass media pada tanggal 29 Nofember 2013dan 30 Desember 2013 dengan surat Nomor : 2322/Pdt.G/2013/PA.Wsb sedangkanketidak hadirannya tanpa alasan yang sah ; Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali
18 — 4
Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenMagelang dan oleh karena sudah melebihi satu tahun dari tanggal kelahiran anakpemohon, maka proses pencatatan kelahiran tersebut memerlukan penetapan dariPengadilan NegeriMungkid; Menimbang, bahwa setelah adanya UU RI No. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan setiap penduduk yang berada di Indonesia diwajibkanmengurus administrasi kependudukannya yang tujuannya adalah demi penataan danpenertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, yang diawali
9 — 6
dilakukan tanpa hadirnyaTergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saransaran kepada Penggugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karenaPenggugat tetap dengan pendiriannya dan oleh karena Tergugat tidak hadir dalampersidangan, maka mediasi pun sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 Tentang Mediasi, tidak dapatdilaksanakan ;Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaanpokok perkara dengan diawali
25 — 5
TgtBahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agarmengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membinarumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaanperkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali
13 — 9
AgamaMajelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang didengar didapat fakta bahwasaksisaksi ternyata tidak banyak mengetahui permasalahan pokok penyebab Tergugatpergi meninggalkan tempat kediaman bersama (Penggugat), saksisaksi hanyamengetahui serta membenarkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpaada nafkah dari Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara Penggugat danTergugat telah hidup berpisah diawali
56 — 4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Magelang dan oleh karena sudah melebihi satu tahun dari tanggalkelahirannya, maka proses pencatatan kelahiran tersebut memerlukan penetapan dariPengadilan Negeri Mungkid;Menimbang, bahwa setelah adanya UU RI No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan setiap penduduk yang berada di Indonesia diwajibkan mengurus administrasikependudukannya yang tujuannya adalah demi penataan dan penertiban dalam penerbitandokumen dan data kependudukan, yang diawali
12 — 2
tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaanperkara tanpa hadirnya Termohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untukumum diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukanbukti tertulis berupa1. Fotkopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON, telah dinazegelen dantelah dicocokan dengan aslinya, ditandai P.1;2.
5 — 0
Saksi , setelah bersumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasebagai ayah kandungPemohon);7 722222e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yangmenikah pada bulan Maret 2012 dan setelah menikahtinggal bersama di rumah orang tuaPeMOhON) nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn neerse Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telahberpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri yang diawali dengan
6 — 0
datang menghadap tanpaalasan yang jelas dan tidak menyuruh orang untuk hadir sebagai wakilnya yangsah meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 1490/Pdt.G/2017/PA.JU,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim mengawali sidang dengan menasehati Penggugatsupaya mengurungkan niatnya bercerai serta rukun kembali dengan Tergugattetapi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaanperkara tanpa hadirnya Tergugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untukumum diawali
32 — 11
Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenMagelang dan oleh karena sudah melebihi satu tahun dari tanggal kelahiran anakpemohon, maka proses pencatatan kelahiran tersebut memerlukan penetapan dariPengadilan Negeri Mungkid;Menimbang, bahwa setelah adanya UU RI No. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan setiap penduduk yang berada di Indonesia diwajibkanmengurus administrasi kependudukannya yang tujuannya adalah demi penataan danpenertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, yang diawali