Bahwa besaran biaya pembuatan sertifikat tanah yang dibebankan dan dipungut ataskebijakan terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos tersebut dipergunakan untuk :biaya fotocopy KTP dan Surat Keterangan Kependudukan bagi yang belummemiliki KTP Desa Tapang Semadak, Map Dokumen, Materai, SuratPernyataan, Surat Pernyataan Penyerahan, SKT, Biaya akomodasi, konsumsidan transportasi, dan tenaga pembantu juru ukur dan pemandu lapangan,dengan mekanisme penarikan (pemungutan) adalah dengan cara masyarakat10membayar biaya

biaya pembuatan sertifikat tanahdalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tahun 2009 s/d2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau danmemerintahkan orangorang yang ditunjuknya sebagai pelaksana PPAN di DesaTapang Semadak untuk memungut biaya pembuatan sertifikat tersebut darimasyarakat, sehingga dari seluruh biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaanPPAN tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau HilirKabupaten Sekadau yang sudah dipungut

(seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).Bahwa besaran biaya pembuatan sertifikat tanah yang dibebankan dan dipungut ataskebijakan terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos tersebut dipergunakan untuk :biaya fotocopy KTP dan Surat Keterangan Kependudukan bagi yang belummemiliki KTP Desa Tapang Semadak, Map Dokumen, Materai, SuratPernyataan, Surat Pernyataan Penyerahan, SKT, Biaya akomodasi, konsumsidan transportasi, dan tenaga pembantu juru ukur dan pemandu lapangan,dengan

Bahwa besaran biaya pembuatan sertifikat tanah yang dibebankan dan dipungut ataskebijakan terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos tersebut dipergunakan untuk :biaya fotocopy KTP dan Surat Keterangan Kependudukan bagi yang belum20memiliki KTP Desa Tapang Semadak, Map Dokumen, Materai, SuratPernyataan, Surat Pernyataan Penyerahan, SKT, Biaya akomodasi, konsumsidan transportasi, dan tenaga pembantu juru ukur dan pemandu lapangan,dengan mekanisme penarikan (pemungutan) adalah dengan cara masyarakatmembayar biaya

Put. 10963/PP/M.VIII/ 16/2007yang telah ber kekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan kembali dahulu~ Terbandingdengan posita perkara sebagai berikutDasar Pengenaan PajakEksporRp.57.599.347.268,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditundaDitanggung/dibebaskan/ditanggung Pemerintah Rp.0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp.875.521.680,00Dikurangi retur penjualan Rp.0,00JumlahRp.58.474.868.948,00Pajak KeluaranPajak Keluaran seluruhnya Rp.87.552.168,00Dikurangi : Rp.0,00PPN

atas retur penjualan Rp.0,00Pajak keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPNPPN yang disetor dimuka dalam masa pajakyang sama Rp.0,00Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp.Hal. 3 dari 35 hal.

No.8 /C/PK/P.IK/20N&824Kencana (Pemohon Banding) dengan Pemerintah RepublikIndonesia Article 13 paragraph 1 tertera bahwapajak pajak, bea, pungutan dan pembayaran yangsejenis kepada pemerintah diterapkan terhadapPemohon Banding.Bahwa didalam Kontrak Karya tersebut, dalam pasalyang sama, juga telah disebutkan bahwa perusahaantidak akan wajib membayar lain lain pajak, cukaicukal, pungutan pungutan, sumbangan sumbangan,pembebanan pembebanan atau biayabiaya baik sekarangmaupun dikemudian hari, dipungut

bekerja.Bahwa sejak bulan Mei 2006 saksi saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN danSAHIRUN BAKARA mulai bekerja dengan cara menebang, memanen atau memunguthasil hutan berupa kayu di hutan Datu Desa Sigiringgiring Kecamatan TukkaKabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya diolah menjadi papan atau panel denganukuran untuk panel panjang = 4 meter, tebal =4 centi meter dan lebar 20 centi meter danuntuk papan dengan ukuran =4 meter, lebar 25 centi meter, tebal 2 centi meter, sehinggahasil hutan yang ditebang, dipanen atau dipungut

SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO pada waktudan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf f UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan Setiap orang dilarangmenerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan ataumemiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara

Capallo;Bahwa perbuatan menebang serta mengolah hasil hutan berupa kayu sejumlah 62(enampuluh dua) potong hasil hutan tersebut dilakukan oleh Jhon MonggoTinambunan dan Sahirun Bakara pada bulan Mei;Bahwa asal hasil hutan berupa kayu olahan 62 (enampuluh dua) potong dipanenatau dipungut dari hutan datu desa sigiringgiring kec. Tukka Kab. Tapteng;Bahwa tujuan memanen atau memungut hasil hutan tersebut adalah untukdiserahkan kepada Ir. Saparuddin Simatupang Als.

bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti,Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalamPasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undangundang Nomor 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1 Barangsiapa2 Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasaldari kawasan hutan3 yang diambil atau dipungut

Teluk Betung No.36, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : Rp Ekspor Rp 35.202.644.637 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 158.290.833 Penyerahan yang PPNnya dibebaskan Rp Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 35.360.935.470Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 15.829.080Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 38.559.332.877PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (38.543.503.797)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan

Pasal 78Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim;UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:Pasal 16B ayat (1) huruf bDengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapbkan bahwa pajakterutang tidak dipungut

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harusdibayar dihitung kembali menjadi Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak : Rp Ekspor Rp 35.202.644.637 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 158.290.833 Penyerahan yang PPNnya dibebaskan Rp Jumlah

Dasar Pengenaan Pajak Rp 35.360.935.470Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 15.829.080Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 38.559.332.877PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (38.543.503.797)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 38.543.503.797Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar Rp 0Sanksi Administrasi : Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0PPN yang masih harus/lebih dibayar Rp 0Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 2156/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put49880/PP/M.V/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKoreksi DPP atas penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri Masa PajakMaret 2008 sebesar Rp. 58.642.146,00;bahwa SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor:00405/207/08/641/11 tanggal 26 Juli 2011 diterbitkan oleh Kantor PelayananPajak Madya Sidoarjo;

Desember 2010 terbukti melakukan penyerahanyang terdiri :e Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar 74,13%e Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sebesar 25,19%e Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN sebesar 0,68%6.

Rp.Koreksi Positif Pajak Masukan yang tidak dapat dipertahankan oleh Rp.Majelis Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Majelis Rp.MengingatMemutuskanMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP710/WPJ.20/201Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00136/207/10/007/12 tanggal 24 April 2dihitung kembali dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak : Penyerahan yang PPNnya harus dipungut

Pajak Keluaran yg harus dipungut / dibayar sendirib. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sa:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut b.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlain b.6. Jumlahc. Diperhitungkan:c.l. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkane. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...

Latar BelakangBahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat ("KPP Madya JakartaPusat") menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai ("SKPKB PPN") untuk masa pajak Desember Tahun Pajak 2009 Nomor00189/207/09/073/11 tanggal 26 Agustus 2011 dengan jumlah pajak yangmasih harus dibayar sebesar Rp1.114.182.413,00 dengan perincian sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 138.195.744.917PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.319.574.490Dikurangi

memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapatHalaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1245 B/PK/PJK/2016membatalkan koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengelolaaninvestasi sebesarmasukan sebesarRp7.755.645.893,00 dan penghitungan kembaliRp19.926.641,00,pajaksehingga seharusnya jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Jumlah (Rp) koreksi yang Lrgian SKP/Pemeriksa Pooh Benne seharusnyadibatalkanPenyerahan yang PPN nya harus dipungut

sendiri 13.195.744.917 5.440.099.024 7.755.645.893Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.319.574.490 544.009.9041 775.564.589Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 524.907.745 544.834.386 (19.926.641)PPN Kurang Bayar 794.666.745 (824.485) 795.491.230Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 824.485 824.485 PPN yang kurang dibayar 795.491 .230 795.491 .230Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 317.866.698 317.866.698Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 824.485 824.485Jumlah 318.691.183

MHThamrin No. 31, Kebon Melati, Jakarta Pusat, sehingga Pajak yang masih harusdibayar adalah sebagai berikut: Uraian Menurut Majelis(Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 8.880.352.000 Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut 11.197.415.494sendiri Penyerahan Yang PPNnya Dipungut oleh 0Pemungut PPN Penyerahan Yang PPNnya Tidak Dipungut 10.061.850.013Jumlah seluruh Penyerahan 30.139.617.507Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri 1.119.741.549Pajak Yang Dapat Diperhitungkan: Pajak Masukan 3.198.432.972 Lainlain

Pajak Jakarta Pasar Mingguberdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pemeriksaan Pajak JakartaTiga Nomor : LAP/WPJ.04/RP.02/2007 tanpa tanggal bulan Maret 2007, denganpenghitungan sebagai berikut : KeteranganPemohon Banding(Rp)Terbanding(Rp) Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPNnya harusdipungut: Tarif Umum 0,00 26.732.872.130,00Dikurangi : retur penjualanJumlah 0,00 26.732.872.130,00Pajak Keluaran:Pajak Keluaran Seluruhnya: Tarif 0,00 2.673.287.213,00umumDikurangi:Pajak keluaran yang dipungut

Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka dengan ini PemohonBanding mohon agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2005Nomor: 000771207/05/017/07 tanggal 28 Maret 2007 atas nama PcmohonBanding, ditinjau sesuai dengan ketentuan perundangan yang berluku sehinggamenjadi sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut Keterangan Cfm SKPKB Cfm Pemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPNnyaharus dipungut

: Tarif Umum26.732.872. 130,00 Dikurangi : returpenjualan Jumlah26.732.872. 130,00 Pajak Keluaran: dipungut oleh PemungutPPNPajak Keluaran 2.673.287.213,00 Seluruhnya : TarifumumDikurangi:Pajak keluaran yang 943.666.239,00 Jumlah Pajak Keluaranyang Dipungut Sendiri1.729.620.974,00 Pajak yang dapatdiperhitungkan: Pajak Masukan yg dapatdikreditkan510.107.257,00 Dibayar dg NPWPsendiri732.914.399,00 Kompensasi bulan lalu Dikurangi : PPN atasretur pembelian Jumlah pajak yang dapatdiperhitungkan1.243.021.656,00

Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh 8.727.350.000 8.727.350.000Pemungut PPN (1.768.000) (1.768.000)a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 65.532.060.144 65.507.803.246a.5. Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+a.5) 65.532.060.144 65.507.803.246b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)d.

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam MasaPajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (Pokok Kurang Bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1 + 6.2 + b.3+ b.4 + b.5)c. Diperhitungkan:c.1. SKPLBd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab.

SQIl Consulting sebesarRp 115.570,00;TanggalInvoice Tanggal USD Kurs DPP PPN STPSetor (SSP)Rp Rp Rp Rp RpSQI/08/PT/AMBT/003 21/11/2009 3.060 9.442 28.892.520 2.889.252 15/02/2010 115.570 Dasar dilakukan Koreksi:Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2a UndangUndang KUP dan hasilPemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa SSP PPN Jasa LuarNegeri yang sejak saat Terutang atau sejak dipungut terlambat(terlambat satu bulan atau lebih dari sebulan) disetorkan olehPemohon Banding, sehingga oleh Pemeriksa dikenakan

Dasar Penganaan Pajak Penyerahan yang PPN nya harus dipungut Rp 14.005.202.150,002. Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dibayar/dipungut sendiri Rp 1.400.520.215,003. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 1.619.376.823,004. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 218.856.608,005. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan Rp 218.856.608,006.

Bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009(UndangUndang PPN), antara lain mengatur sebagai berikut :Pasal 16B ayat (1):Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya ataudibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya, untuk:a.

model DKA 301, Faktur Angkutan HasilHutan Bukan Kayu (FAHHBK) blanko DKA 302 dan Faktur Angkutan KayuOlahan (FAKO) blanko DKA 303.Bahwa Terdakwa dan Besnar Sinaga telah menerima, membeli ataumemiliki hasil hutan berupa kayu jenis kayu Durian Kelompok Kayu Merantiberjumlah 40 batang dengan volume 9,5670 M dari Maringot Silalahi padahalTerdakwa dan Besnar Sinaga mengetahui atau patut mengetahui atau patutmenduga bahwa sejumlah kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau ditebang atau dipungut

/2013/PN.Sdk Hal. 8 dari 39 halamanHutan Bukan Kayu (FAHHBK) blanko DKA 302 dan Faktur Angkutan KayuOlahan (FAKO) blanko DKA 303.Bahwa Terdakwa dan Besnar Sinaga telah menerima, membeli ataumemiliki hasil hutan berupa kayu jenis kayu Durian Kelompok Kayu Merantiberjumlah 40 batang dengan volume 9,5670 M dari Maringot Silalahi padahalTerdakwa dan Besnar Sinaga mengetahui atau patut mengetahui atau patutmenduga bahwa sejumlah kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau ditebang atau dipungut

model DKA 301, Faktur Angkutan HasilHutan Bukan Kayu (FAHHBK) blanko DKA 302 dan Faktur Angkutan KayuOlahan (FAKO) blanko DKA 303.Bahwa Terdakwa dan Besnar Sinaga telah menerima, membeli ataumemiliki hasil hutan berupa kayu jenis kayu Durian Kelompok Kayu Merantiberjumlah 40 batang dengan volume 9,5670 M$ dari Maringot Silalahi padahalTerdakwa dan Besnar Sinaga mengetahui atau patut mengetahui atau patutmenduga bahwa sejumlah kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau ditebang atau dipungut

Dengan sengaja menerima, membeliataumenjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan, ataumemiliki hasil hutan yang diketahuiatau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapatkarena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur keduaini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidakperlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka

Latar Belakang BandingBahwa KPP PMA Dua telah menerbitkan SKPLB PPN Masa Pajak Juni2009 Nomor 00084/407/09/055/10 tanggal 20 Juli 2010 yang PemohonBanding terima pada tanggal 22 Juli 2010, dengan perincian koreksi danperhitungan pajak sebagai berikut: URAIAN JUMLAHMENURUT MENURUT PEMBAHASAPEMOHON SKPLB N AKHIRBANDING Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barangdan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya harus dipungut olehpemungut PPN Penyerahan

yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN84.936.534.6179.529.328.472378.752.44884.936.534.6179.529.328.472378.752.44884.936.534.6179.529.328.472378.752.448 Jumlah94.844.615.53794.844.615.53794.844.615.537 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah Kurang/lebin Bayar PajakPajak yang dikompensasikanberikutnyaPPN yang kurang/lebih dibayarSanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UUKUPke

Sehingga seharusnya menurut pendapatPemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagaiberikut: JUMLAH (Rp)URAIAN MENURUT PEMOHONBANDING Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang dan jasa yangterutang PPN Ekspor 84.936.534.617 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 9.529.328.472 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 378.752.448 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 94.844.615.537Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak

Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 952.932.847 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.416.675.710Jumlah Kurang/(Lebih) Bayar Pajak (1.463.742.863)Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0Jumlah PPN yang masih harus diterima (1.463.742.863) Bahwa sebagai jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Banding,Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP2520/WPJ.07/2011tanggal 10 Oktober 2011 yang pada intinya menolak permohonan keberatanPemohon Banding atas SKPLB PPN Masa Pajak

PermohonanBahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka dan II di atas denganini diusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor: KEP242/WPJ.25/2015tanggal 30 Maret 2015, tentang Keberatan Wajid Pajak atas SKPKB PPNNomor: 00008/207/09/105/14 tanggal 20 Januari 2014 Masa Pajak November2009 sebesar Rp82.537.442,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 18.593.769.145,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.859.376.915,00Pajak Masukan yang dapat

Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, sehinggaperhitungan pajak yang masih harus dibayar Masa Pajak November 2009 yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 18.593.769.145,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.859.376.915,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.859.376.915,00PPN yang kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang

Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal16 B ayat (1) dan ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2001 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Majelisberpendapat sebagai berikut:bahwa yang menjadi obyek PPN adalah penyerahan Barang KenaPajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), dengan kata lain adaatau tidak adanya obyek PPN adalah ada atau tidak adanyapenyerahan BKP atau JKP;bahwa karena obyek PPN adalah penyerahan BKP atau JKPmaka bagi penjual BKP atau yang menyerahkan JKP, PPN yangtelah dipungut

Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/2017Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut PPN adalah Pemungut PPN.Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, unumnya PPN dipungut olehPKP atas penyerahan/ pemantfaatan Barang KenaPajak/Jasa Kena Pajak namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus menyetor PPN KMSdan

Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/2017norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yangdisusun secara singkat, jelas dan lugas.Bahwa apabila dalam batang tubuh belummemberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal16B ayat (3) maka harus dilihat dahulu pasal 16Bayat (1) dan penjelasannya.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakanbahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagianatau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaanpajak, baik

Penyverahan yang PPNnvya hams dipungut sendiri 197.481 444 961.00a3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 14.369.785,00a4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00a.5. Penyerahan yang dibebankan dari pengenaan PPN 0,00a.6. Jumlah (a.l+a.2+a.3+a.442.5) 197.495.814.746,00lb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak terutang PPN 0,00Ic. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) 197 495.814.746,00id.

Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 18.445.771.915.00lb. Dikurangi b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 34.731.144.963.00b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b4. Dibayar dengan NPWP sendin 0,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 34.731.144.963,00ce. Diperhitungkan 0,00c.l. SEPPKPid. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 34.731.144.963,00le.

B1, Jakarta Selatan, sehingga jumlahpajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp376.959.375.476,00;Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 37.694.005.570,00;Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 34.731.144.963,00;:Jumlah penghitungan PPN kurang dibayar Rp 2.963.355.607,00;Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanKe masa berikutnya Rp 16.285.373.048,00;:PPN yang kurang dibayar Rp 19.248.728.655,00;Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP

. :00002/307/07/409/09senilaiRp.26.434.872,00 (Dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribudelapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak jumlah seluruh penyerahanPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriJumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan :Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) BayarKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa PajakberikutnyaPPN Kurang BayarSanksi Administrasi Kenaikan Pasal 15 (2) KUPPPN yang masih harus dibayar

Rp. 18.390.735.339Rp. 258.115.999Rp. 2.367.750.185Rp. (2.109.634. 186)Rp 2.122.851.622Rp 13.217.436Rp 13.217.436Rp 26.434.872Bahwa adapun koreksi yang dilakukan pemeriksa adalah sebagai berikut : MenurutBading Terbanding KoreksiDasar Pengenaan Pajak: Ekspor 15.809.575.350 15.809.575.350 0 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri 2.448.985.629 2.581.159.989 132.174.360Jumlah Seluruh Penyerahan 18.258.560.979 18.390.735.339 132.174.360Pajak Keluaran yang harus dipungut /dibayar sendiri 244.898.563

Pemohon Banding pertegas kembalibahwa 1 dies hanya bisa memproduksi 1 model komponen dan komponentersebut hanya Pemohon Banding yang bisa menggunakannya;Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas, makaperhitungan PPN Kurang Bayar menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp. 18.258.560.979Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 244.898.563Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 2.367.750.185 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanPPN yang kurang

SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2008 Nomor:00002/307/08/409/10 tanggal 23 April 2010atas nama pemohon banding PT.Jideco Indonesia, NPWP 01.081.688.2.409000, beralamat di Kawasan IndustriKota Bukit Indah Blok D Ill No.1, Dangdeur, Bungursari Purwakarta41181,sehingga Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Februari 2008 dihitungkembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 18.258.560.979Pajak Keluaran yang harus dipungut

Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak PenjualanBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) antara lain mengatursebagai berikut:Pasal 4 huruf b:"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan JasaKena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha.Pasal 11 ayat (1) huruf c :Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa KenaPajakBahwa mengingat bahwa koreksi Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut

laporanpembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai(PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporantersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil ( Jupriyadi Bonok) karenaSangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai denganperaturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPhyang dipungut

Pertambahan Nilai(PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporantersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil ( Jupriyadi Bonok) karenaSangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)Halaman 5 Dari 24 Halaman Putusan No. 1/Pid.SusTPK/2022/PT MNDBahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai denganperaturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPhyang dipungut

laporanpembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai(PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporantersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil ( Jupriyadi Bonok) karenaSangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018).Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai denganperaturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPhyang dipungut

Negeri 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajibpungut pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya wajibmenyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnyake rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuaidengan peraturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan PajakPPn dan PPh yang dipungut

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kota Kotamobaguterdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sSesualdengan peraturanperaturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan PajakPPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekeningkas Negara dengan perincian sebagai berikut :Pajak Pertambahan Nilai (PPh) : Rp. 28.760.443,Pajak Penghasilan (PPn) : Rp. 149.547.787,Jumlah : Rp. 178.308.230,6.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dang.

Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potonganharga;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; danNama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;eooaMemenuhi persyaratan material apabila keterangan yang tercantum dalam fakturpajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP atauJKP yang diperjualbelikan;bahwa berdasarkan fakta hukum

Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara, serta suratsurat lain yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa SUPAR BIN SAKIRIN bersalah telahmelakukan tindak pidana Membeli atau memiliki hasil hutanyang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutanyang diambil atau dipungut

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat didalam hutan petak 127 blok Teresan RPH Sekonang BKPH Temayang KPH Bojonegoro masuk DesaSoko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro atau setidaktidaknya masih disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa telah menerima,membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasilhutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut

Bahwa sepeninggal XXX dan XXX Obyek sengketa 4.a dan 4.bsebagaimana tersebut diatas dikuasai dan dinikmati serta dipungut hasilnyasecara melawan Hukum oleh XXX selaku anak pertama dari XXX dan XXX,dan tidak memperdulikan serta mengesampingkan Hakhak ahli warislainnya;Him. 2 dari 11 hlm.Pentp.No. 4404/Pdt.G/2018/PA.Bwi6.

Bahwa sepeninggal Almarhumah XXX Binti XXX dan AlmarhumXXX Bin XXX, Kemudian Obyek sengketa 4a dan 4b, dikuasai, dinikmatiserta dipungut hasilnya secara melawan hukum oleh SUPYAN Bin XXX(Tergugat I) dan SAHRI Bin XXX (Tergugat II) Selaku anak XXX Binti XXXdan XXX. Tanpa memperdulikan serta mengesampingkan hakhak abhiwaris pengganti dari keturunan XXX Bin XXX dan XXX Bin XXX;15. Bahwa Para Penggugat (I. SUTINAH Binti XXX, IILPONIYEM BintiXXX, Ill. SUPIYATUN Binti XXX,IV. MESIYAH Binti XXX, V.