Rijani dan Deri Wiranda dimana tujuan Pemohon untuk kepentinganpenyamaan data dalam keluarga dan administrasi pembuatan kartu BPJSipemohon dan keperluan lainnya dimasa mendatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakimberpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonanmengenai := Perubahan data dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik milik Pemohonberupa identitas nama dan tempat lahir Pemohon ; Perubahan data dalam Kartu Keluarga Nomor 630110240441180001 atasnama

dinyatakanelemen data penduduk elektronik terdiri dari : Nomor induk kependudukan (NIK) ; Nama; Tempat tanggal lahir; Lakilaki atau perempuan ; Agama ; Status perkawinan ; Golongan darah ; Alamat;Halaman 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2018/PN Pli Pekerjaan ; Kewarganegaraan ; Pas foto ; Masa berlaku ; Tempat dan tanggal dikeluarkan KTPel dan ; Tanda tangan pemilik KTPel ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara

PerubahanElemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakanelemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Data statis ; Data dinamis ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara PerubahanElemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik din yatakanelemen data statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan

Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara PerubahanElemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakanelemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Nama; Lakilaki atau perempuan ; Agama ; Status perkawinan ; Alamat; Pekerjaan ; Kewarganegaraan ; Pas foto ; Masa berlaku ; Tempat dan tanggal dikeluarkan KTPel, dan ; Tanda tangan pemilik KTPel ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka permohonanyang diajukan oleh

Pemohon adalah perubahan data statis dan dinamis dalamKartu Tanda Penduduk Elektronik milik Pemohon selanjutnya Pengadilan akanmempertimbangkan apakah perubahan data statis dan dinamis dalam KartuTanda Penduduk Elektronik memerlukan penetapan dari Pengadilan ;Halaman 11 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2018/PN PliMenimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil dinyatakan Penerbitan KTPEl bagi penduduk

PUTUSANNomor 1645/Padt.G/2021/PA.NphDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan Putusan, antara:XXXXXXXXX binti xxx, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 10 September 1978,Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, PekerjaanMengurus rumah tangga, Bertempat kediaman di GangMurhadi RT.002 RW.002 Desa Lembang KecamatanLembang Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik

tertutup untuk umum yang ternyata isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanyaperubahan.Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban secara tertulis dalam sidang elektronik (e/itigas/) tanggal9 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI1.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukanduplik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik tanggal 16 Agustus2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI1.

(ELitigasi)Menimbang, bahwa Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik(ELitigasi), maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban,replik, duplik, kKesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik,adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara diruang sidang, kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan

para pihakdapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkanakibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yangmenginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik;Pokok PerkaraMenimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukandalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2)Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugatmenyatakan tetap

pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakanberdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang memiliki wilayah hukumditempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Juncto Pasal 15 ayat (1)dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu TandaPenduduk Elektronik

, pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan danpencatatan perubahan elemen data statis berupa tempat tanggal lahir padadokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya dapatdilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:Ayat(1) : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadibawah kekuasaan orangtuanya

Arifin dan memiliki 2 (dua) orang anak, yangbernama Gusti Ama Atus Saripah dan Gusti Muhammad Iqbal Arifin,yang masingmasing memiliki Akta Kelahiran, namun pada AktaKelahiran atas nama Gusti Muhammad Iqbal Arifin, penulisan namaPemohon terdapat kekeliruan, yakni HERNIAH ELLY YANTI, yangseharusnya adalah HERNIA ELLYANTI;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPerubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

,dinyatakan bahwa setiap Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri daribeberapa elemen data statis (data yang sifatnya tetap) maupun elemen datadinamis (yang mengalami perubahan karena sifatnya dapat berubah);Menimbang, bahwa data identitas berupa nama, sebagaimanaketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam KartuTanda Penduduk Elektronik, merupakan salah satu jenis elemen data dinamis,yang dapat dilakukan perubahan

ohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 9 dari 11Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPerubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang Bertempat tinggal diSidaharja Rt. 017 Rw. 007 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal,sebagaimana Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik(EKTP) Nomor 470/275/VIV2016 yang dikeluarkan oleh Camat KecamatanSuradadi;2.

Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon bermaksud membuat Paspor baruyang tahun lahirnya sesuai dengan tahun lahir yang ada dalam kutipan AktaKelahiran, Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP)dan Kartu Keluarga;7.

Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 470/275/VIV2016 yang dikeluarkan olehKantor Kecamatan Suradadi Pemerintah Kabupaten Tegal tentang penduduktersebut telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTPel) nama TUTI ALWIYAH, dan untuk selanjutnya disebut sebagai. Bukti P1;2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328LT041020160009 Atas NamaTUT! ALWIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Tegal, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ...........

TandaPenduduk elektronik, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, SuratKeterangan Nomor : 474.2/11/0299/2016 tentang perkawinan antara LI DE CHAIHalaman 6 dari 10 Penetapan No. 22/Pdt.P/2017/PN.Slw.dengan TUTI ALWIYAH adalah sah menurut hukum di Indonesia dan Kartukeluarga Nomor 3328161212140002;Menimbang, bahwa yang sesungguhnya tahun lahir dari Pemohon atasnama TUTI ALWIYAH yang lahir di Tegal pada tanggal 11 Desember 1984sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470/275/VIV2016 tentang pelaksanaanperekaman

Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kutipan Akta Kelahiran, KutipanAkta Nikah, Surat Keterangan Nomor : 474.2/11/0299/2016 tentang perkawinanantara LI DE CHAI dengan TUTI ALWIYAH adalah sah menurut hukum diIndonesia dan Kartu keluarga Nomor 3328161212140002 adalah merupakanorang yang sama dengan nama TUTI ALWIYAH Binti MUNTASIR yang lahir diTegal pada tanggal 11 Desember 1982 sebagaimana yang tercantum di dalamPaspor dengan Nomor B 0055645;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga dapat membuktikan

Perk.PDM81/BTM/Kamtibum/Ep.2/10/2015, tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Terdakwa, yang padapokoknya sebagai berikut :PERTAMABahwa Terdakwa ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY danTerdakwa II JONI pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2 ausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, portato diGelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Anakanak dan Kel SAGAGamedi, Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, Re LubuktidakBaja

ataukhalayak umum untuk bermain judi sgperusahaan untuk itu, dengan tidak pePengadilan Negeri kesempatan kepadasengaja turut serta dalamapakah untuk menggunakankesempatan adanya sesuatu syar udipenuhinya sesuatu tatacara ;Perbuatan tersebut para Terda kan dengan caracara sebagai berikut: Bahwamulamula petu n@dapatkan informasi dari masyarakat, bahwadi Komplek Nagoya hii perblock, Blok X, No. 11, Kelurahan Lubuk BajaKota, Kecamatan L Baja, Kota Batam, ada yang menyelenggarakanGelanggang Susi an Mekanik/Elektronik

telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY untuk membeli hadiahkemenangan berupa voucher pulsa dari pemain yang menang digelanggang permainan Saga Game tersebut dan memerintahkan TefdakwaIl JONI membeli hadiah kemenangan berupa voucher i asigelanggang permainan Saga Gametersebut ;Bahwa atas persetujuan Terdakwa ABDULLAH BU nc AlsROKY dimana ditunjuk oleh Acai Terdakwa Il ~penukaran voucher pulsa Hand Phone deagan )uang diluar lokasituk menerimaGelanggang Ketangkasan Elektronik

karyawan warna biru ;s). 1 (satu) unitmesin A, jenis ikan ;Perbuatan Ter diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke 2 KUHP jo p ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1974tentang Pena)ATAU YOKEDUahwa Terdakwa ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY dan=q). 2 (dua) buah buku kas ; >a Il JONI pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30ive setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atauetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat diGelanggang Permainan Mekanik/Elektronik

No. 193/Pid.B/2016/PT.PBR Bahwa mulamula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwadi Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No.11, Kelurahan Lubuk BajaKota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ada yang menyelenggarakanGelanggang Permainan Mekanik/Elektronik yang berindikasi perjudiandengan cara pemenang akan mendapatkan voucher pulsa dan kemudianvoucher pulsa tersebut ditukar dengan uang tunai, Berdasarkan informasitersebut tim dari Kepolisian yang anggotanya antara lain adalah SaksiMaryon

tersebut ada kesalahanpenulisan Status Perkawinan Pemohon yang tertulis dan terbacaReinhard Yusak Uda jenis kelamin lakilaki, lahir di Kuala Kapuas, 31 Juli1971, Status Perkawinan Cerai Hidup, Diperbaiki menjadi tertulis danterbaca Reinhard Yusak Uda jenis kelamin lakilaki, lahir di KualaKapuas, 31 Juli 1971, Status Perkawinan Belum Kawin;e Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan ElemenData Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

yang tertulis dan terbacaReinhard Yusak Uda jenis kelamin lakilaki, lahir di Kuala Kapuas, 31 JuliHalaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2019/PN Sbr1971, Status Perkawinan Cerai Hidup, Diperbaiki menjadi tertulis danterbaca Reinhard Yusak Uda jenis kelamin lakilaki, lahir di KualaKapuas, 31 Juli 1971, Status Perkawinan Belum Kawin; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan ElemenData Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK3209353107710001 atas nama Reinhard Yusak Uda, yang dikeluarkanoleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon pada tanggal 31 Mei 2019,selanjutnya diberi tanda P2;S. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah Nomor: 479/216Des/VII/2019 atas nama Reinhard Yusak Uda, yang dikeluarkan oleh KuwuDesa Sampiran pada tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P3;A.

yaitu memiliki dasar hukum (rechtelijkke grond) dan sesuai fakta (feitelijkegrond), sehingga Hakim terlebin dulu menilai apakah permohonan Pemohonadalah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon apakah terdapatdasar hukum (rechtelijke grond) atau tidak, Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 tentang Kartu KeluargaNomor 3209142106190007 Atas Nama Kepala Keluarga Reinhard Yusak Uda,dan bukti surat P2 tengang Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Cirebon, yang mana termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Sumber, oleh karenanya secara formil Pengadilan NegeriSumber berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini.Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen DataPenduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 4 ayat (1)menyatakan bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:1. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.175.000.00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor80/Pdt.G/2021/PN.Mitr tanggal 13 September 2021 diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan KuasaTergugat;Menimbang,bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor57/AktaBdg/2021/PN.Mtr pada tanggal 27 September 2021, mengajukan upayahukum banding secara elektronik,

oleh Kuasa Hukum Pembanding, dengandisertal Memori Banding yang di terima secara elektronik melalui Sistim InformasiPengadilan Negeri Mataram tertanggal 14 Oktober 2021;Menimbang, Bahwa Memori Banding tersebut telah di Sampaikan kepadaPara Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan NegeriMataram ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemeriksaan perkarabanding secara elektronik kepada para pihak yang berperkara telah diberikesempatan memeriksa berkas perkara dimana pemberitahuan

mempelajariberkas dilakukan secara elektronik;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan pada tanggal 27 September 2021 terhadap putusanPutusan Nomor 242/PDT/2021/PT.MTR.

Halaman 2 dari 10Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 13 September2021 permohonan pemeriksaan banding diajukan secara Elektronik dengandemikian masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan undangundang karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan dalam memori banding yang diajukanoleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya :1.

Mannang dan minita agar kakakdan ibunya menunggunya karena korban hendak membeli dulu beras dan tidak lamakemudian terdakwa juga fdatang ditempat tersebut namun terdakwa terlebih dulukeluar dari rumah dan tidak lama disusul oleh korban.Bahwa setelah dari rumah lelaki Haji Mannang selanjutnya terdakwa pergi ketoko Planet Elektronik dan setibanya di toko Planet Elektronik terdakwa menemuilelaki Tamsil Als. Anci Bin H.

Laintang dan ibu korban ;bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki sampai di depan Masjid, terdakwa naikbemor menuju Toko Planet Elektronik milik saksi H. Tamsil jam sekitar jam17.30 Wita untuk meminjam sepeda motor Honda Kharisma warna Biru dan satubuah helm ;bahwa setelah meminjam motor tersebut terdakwa kembali ke pelabuhan danmemarkir motor di depan rumah H. Manang dan pada saat itu korban masih adadirumah H.

Manang ;bahwa selanjutnya terdakwa pergi mengendarai motor tersebut mengantar notanota, dan terdakwa tiba di toko Fajar Mas milik saksi Khalik sekitar jam 18.00Wita, untuk mengantar nota order dari langganan saksi khalik di Tenggara danterdakwa juga membayar sejumlah Rp.1.000.000, ;bahwa korban setelah menyiapkan air untuk wudhu ibu korban, korban pergi keToko Planet Elektronik milik saksi H.

Bahwa untuk lebih memperjelas ketentuan Pasal 5 UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yangmasuk dalam Bab IIl dengan judul: "Informasi, Dokumen dan TandaTangan Elektronik, maka Pemohon Kasasi II mengutip secara lengkapisi ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebutmulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang secara lengkap sebagaiberikut:Pasal 5 ayat 1:Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya merupakan alat bukti

Nomor 1388 K/Pdt/2015Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasandari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku diIndonesia;Penjelasan Pasal 5 ayat 2;Cukup jelas;Pasal 5 ayat 3:Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang ini;Penjelasan Pasal 5 ayat 3;Cukup jelas;Pasal 5 ayat 4:Ketentuan mengenai

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a.

Dengan demikian dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tidak ada penjelasan secara jelas dantegas menyatakan bahwa data tentang nilai omset penjualan sebuahrestoran "A Mi Rang dalam hal ini Bukti Bukti T Il dan T Ill 11 sampaiBukti T Il dan Ill 29 merupakan suatu dokumen yang masuk dalamkualifikasi Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronikdan Sistem Elektronik serta masuk dalam kualifikasi surat yang menurutundangundang harus dibuat secara tertulis

berdasarkan Pasal 1 Angka1, Angka 2 dan Angka 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik juncto Peraturan Pemerintah Nomor82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan TransaksiElektronik.

(satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon, untuk selanjutnya disebutPembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secaraelektronik pada tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama GresikNomor 2323/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 24 Maret 2021, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik, untukselanjutnya disebut Terbanding melalui

kuasanya pada tanggal 26 Maret 2021;Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding secaraelektronik tertanggal 22 Maret 2021 sebagaimana tanda terima memori bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 2323/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 25 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepadaTerbanding tanggal 26 Maret 2021;Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukankontra memori banding secara elektronik tertanggal 09 April 2021 sebagaimanatanda terima kontra memori

banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama Gresik Nomor 2323/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 09 April 2021 telahdiberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 April 2021;Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaanberkas (/nzage) secara elektronik pada tanggal 12 April 2021 dan Pembandingmelakukan pemeriksaan berkas (Inzage) secara elektronik, pada tanggal 16April 2021;Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaanberkas (/nzage) secara elektronik pada tanggal 12 April

12 April 2021;Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 April 2021 dengan Nomorperkara 182/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada KetuaPengadilan Agama Gresik dengan surat Nomor W13A/2059/Hk.05/4/2021tanggal 22 April 2021 yang tembusannya telah disampaikan kepadaPembanding dan Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan Bandingperkara a quo melalui Pengadilan Agama Gresik secara elektronik

(e litigation),dan pada saat pengucapan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 8Maret 2021 Masehi Pemohon dan Termohon dinyatakan hadir secaravirtual/elektronik, dan berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera padatanggal 24 Maret 2021,Termohon/Pembanding melalui kuasanya mengajukanpermohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Maret 2021, demikianpula pembayaran biaya banding dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021,sehingga pernyataan banding dan biaya banding a quo masingmasingdilakukan

Tul~~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yangdilangsungkan secara elektronik telah menjatunkan penetapan dalam perkaraPermohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Walengkabola, 10 Juni 1977, agamaIslam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediamandi Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual,sebagai Pemohon

Membebankan biaya perkara sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.SUBSIDEIRApabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibathukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Bahwa atas perintah Hakim, Pemohon menyerahkan surat permohonandan persetujuan untuk beracara secara elektronik yang asli, selanjutnya

Hakimmencocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam aplikasi eCourt danternyata sesual dengan aslinya;Bahwa, perkara aquo di daftarkan secara elektronik, maka Hakimmemberikan penjelasan kepada Pemohon terkait hak dan kuwajiban Pemohonterkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Hakim menyusun danmenetapkan jadwal sidang secara elektronik yang berisi tanggal dan agendapersidangan mulai dari pembacaan permohonan, pembuktian dan pembacaanpenetapan;Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan

,kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload padaaplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim membacakanpenetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telahdisepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dinilai sah untuk beracara secaraelektronik di Pengadilan Agama Tual (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 danKeputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahmohon agar Pemohon dan anaknya (ANAK) ditetapkan sebagai ahli

,sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem InformasiPengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu olehMohamad Irfan, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohonsecara elektronik;HakimAnwar Fauzi, S.H.I.Panitera PenggantiHalaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA. TulPerincian Biaya:. Pendaftaran. Proses. Panggilan. Redaksi.

bukti Surat tersebut diberi tanda TK/PR15B ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padatanggal 22 April 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR15C ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padatanggal 4 Maret 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda TK/PR16A ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padatanggal

bukti Surat tersebut diberi tanda TK/PR16B ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padatanggal 18 April 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR17A ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padatanggal 18 April 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda TK/PR17B ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padatanggal

/PR18 ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padabulan November 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda TK/PR19A ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padabulan 01 Februari 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR19B ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padatanggal 11 Februari 2017 antara Tergugat

Perdata GugatanNomor 186/Pdt.G/2020/PN Btm.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padabulan November 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya padafotokop!

bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR20C;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padabulan Maret 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda TK/PR21 ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) padabulan Juni 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda TK/PR22 ;Print Out Percakapan/komunikasi melalui surat elektronik (email) pada Juli2019 antara

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya alat bukti sahyang terdiri dari, keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk danketerangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.Kemudian terjadi penambahan alat bukti berupa Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Alat bukti yang dimaksud dalamundangundang ini merupakan perluasan alat bukti sebagaimana yangdiatur dalam Hukum Acara Pidana (Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).Adapun Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalahsatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas padatulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Intercharge(

Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikadalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengarmelalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas padaHalaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 68/PID/2020/PT KPGtulisan, Suara, gambar, peta, rancangan

, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau artiatau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabilamenggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam undangundang ini.

Dalam Pasal 5 ayat (4) undangundang inidisebutkan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik pada ayat (1) tidak berlaku untuk :a. Surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk tertulis;danb.

YORDANI pada hari Rabu tanggal 09September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 bertempat di sebuah sebuah ruko yangbernama DRAGON ZONE yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 234 Kecamatan KutaKabupaten Badung, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatanuntuk permainan judi yaitu judi gelanggang permainan mesin elektronik

dan menjadikansebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yangdilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat mengenai adanyapermainan judi jenis roulet (Bola Tangkas) dan jenis poker (RoyalHappy) dengan menggunakan mesin elektronik yaitu mesin BolaTangkas dan mesin Royal Happy, hingga selanjutnya pada waktu dantempat seperti tersebut diatas dilakukan pemeriksaan dan penggeledahanoleh Petugas Kepolisian Mabes

ULFA,SEPTIANI SUSANTI, NURHAYATI dan CHRISYE YULIA CAHYANINGYORDANI yang saksi kenal namanya sebagai penyelenggara judi gelanggangmesin elektronik di DRAGON ZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.

ULFA,SEPTIANI SUSANTI, NURHAYATI danCHRISYE YULIA CAHYANING YORDANIyang saksi kenal namanya sebagai penyelenggarajudi gelanggang mesin elektronik di DRAGONZONE di Jalan Setia Budi No. 234 Kuta Badung.Bahwa barangbarang berupa : Uang tunai sebesarRp.46.027.000, (empat puluh enam juta dua puluhtujuh ribu rupiah), 14 (empat belas) unit mesinHappy Royal, 32 (tiga puluh dua) unit mesin BolaTangkas, (satu) lembar nota bukti transfer warnamerah tertanggal 8 September 2015, 1 (satu) lembarkertas berisikan

GITO, SUGIARTO SANTOSO dan I MADEPRIAMBADA yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang bersesuaian puladengan keterangan mereka terdakwa yaitu. bahwa mereka terdakwa dalammenyelenggarakan permainan judi yaitu judi gelanggang permainan mesin elektronik tidak44diperlukan suatu syarat atau aturan tertentu namun bersifat untunguntungan belaka,tergantung dari kepintaran pemain dalam memainkan permainan judi gelanggang permainanmesin elektronik tersebut.

Penggugat, Nik iees, KabupatenNagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;MelawanTergugat, uur reEe, Kabupaten = Sikka, Provinsi NusaTenggara Timur sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan = saksisaksiPenggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatanterhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bajawa secara elektronik

Oktober 2020 untuk sidang padatanggal 13 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat padaPenggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugatmenyampaikan bahwa tetap pada dailildalil gugatannya dengan petitumsebagaimana tercantum dalam surat gugatan;Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara a quo secaraelektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannyauntuk melaksanakan persidangan secara elektronik

Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksadan dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secaraelektronik (ecourt) sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telahmemeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkaraberdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadirdalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang

tidak dapat diperoleh, oleh karena itupersidangan secara elektronik (elitigation) tidak dapat dilaksanakan dalamperkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan diPengadilan Secara Elektronik jo.

Ketentuan huruf E angka 1 Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk TeknisAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;Hal 8 dari 18 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.BjwMenimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan,sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara inidikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yangpemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secarasah

menghadap di persidangan,sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkansurat panggilan (relaas) 91/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 13 Januari 2021, dantanggal 20 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa, oleh karena perkara cerai gugat ini diajukan secara elektronik

Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secaratertulis tertanggal 19 Januari 2021, tentang persetujuan berperkarasecara ECourt (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapanpersidangan dalam perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Mks. secaraelektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara ecourttertanggal 08 Januari 2021;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut;Bahwa,

selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini denganmembacakan surat gugatan Penggugat secara Elektronik (ecourt) tertanggal08 Januari 2021, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada isi danHalaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mks.maksud dalildalil gugatannya tersebut;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa:Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/

, maka perkara pemohonan Penetapan Isbat Nikahini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan AgamaMakassar;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam pengajuangugatannnya ini secara elektronik (ECourt), maka Penggugat diwakili olehKuasa Hukumnya terlebin dahulu menyerahkan kelengkapan suratsurat yaitusebagai berikut:1.

Surat persetujuan antara Penggugat dan Kuasa Penggugat secara tertulistertanggal 19 Januari 2021, tentang persetujuan berperkara secara ECourt (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapanpersidangan dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mks. secaraelektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara ecourttertanggal 08 Januari 2021;Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mks.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukpemeriksaan perkara ini

MenyatakanterdakwaALFRED BENYAMIN OEMATAN Alias ALFREDO telahterbuktisecarasah dan meyakinkanbersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dokumen elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan/ataupencemarannamabaik Menjatuhkanpidanakepadaterdakwa oleh karena itu denganpidanapenjaraselama3 (tiga)Bulan; Memerintahkan agar terdakwaditahan ; Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy A6 Plus warnahitamdenganImei

Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelummelakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabiladilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui danmenyadari tentang apa yang dilakukannya itu, yang dalam hal ini Mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronikdan/atau dokumen elektronik yang memilikimuatanpenghinaandan/ataupencemarannamabaik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak/melawan hukum(wederrechtteijk

Halinidapatdilakukandenganmemberikantautan (/ink) ataupbunmemberikan Kode Akses(password);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronikadalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas padatulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic, data interchange (EDI),surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki artiatau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronikadalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan,dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melaluikomputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda

, angka, kode akses,simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya;Menimbang, berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU ITE, Sistem Elektronik adalahserangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,mengumumkan, mengirimkan, dan/atau meyebarkan informasi elektronik;Halaman 25dari31halamanPutusan Nomor 26/Pid.

MenyatakanterdakwaALFRED BENYAMIN OEMATAN Alias ALFREDOtelahterbuktisecarasah dan meyakinkanbersalahmelakukan tindak pidanaDengan sengaja dan tanpa hak membuat dokumen elektronik yangmemiliki muatanpenghinaan dan/ataupencemarannamabaik2. Menjatuhkanpidanakepadaterdakwa oleh karena itudenganpidanapenjaraselama3 (tiga)Bulan;3. Memerintahkan agar terdakwaditahan ;4.

melaluiSistem Informasi Elektronik Pengadilan Agama Bontang tertanggal 26 Oktober2021 dengan beberapa perbaikan secara lisan pada saat persidanganmemasuki tahap pembuktian, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:Jawaban dalam Konvensi: Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 seluruh gaji dikelola oleh PemohonKonvensi dan Termohon Konvensi menyetujul.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mutah kepadaPenggugat Rekonvensi berupa uang senilai 2 gram 23 karat;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukumkepada Tergugat Rekonvensi;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusanyang seadiladilnya;Bahwa Majelis Hakim memverifikasi jJawaban yang diajukan olehTermohon Konvensi untuk selanjutnya meneruskan jawaban tersebut kepadaPemohon Konvensi melalui Sistem Informasi Elektronik

Putusan No. 386/Pdt.G/2021/BotgBahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensitersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalamkonvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara elektronik melalui SistemInformasi Elektronik Pengadilan Agama Bontang tertanggal 27 Oktober 2021dengan beberapa perbaikan secara lisan pada saat persidangan memasukitahap pembuktian, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:Replik dalam Konvensi: Bahwa Pemohon Konvensi pada pokoknya tetap

melalui Sistem Informasi Elektronik PengadilanAgama Bontang tertanggal 02 November 2021 yang selengkapnya termuatdalam berita acara ini yang pada intinya menyatakan tetap pada permohonandan repliknya dalam rekonvensi, serta tetap dengan jawaban dan dulipliknyadalam rekonvensi, selanjutnya mohon putusan yang seadiladilnya;Him. 18 dari 39.

Putusan tersebutdiucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKamis tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehpara Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I. sebagaiPanitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.Ketua Majelis,TtdNor Hasanuddin, Lc

Menyatakan Terdakwa YASMIN SWANN SUWARNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik ; 2.

Menyatakan terdakwa YASMIN SWANN SUWARNDO terbukti secara sahdan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana di bidanginformasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik.2.

Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Barangsiapa ;2, Dengan sengaja dan tanpa hak dan /atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronika. yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemarannama baikAd.1.

Dengan sengaja dan tanpa hak dan /atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumenelektronik;Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.

dan / atau dokumen elektronik;Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinanunsur ke 2 tersebut telah terpenuhi;Halaman 28 dari 33 hal.

tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahanataupun tambahan;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli Suratpermohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian Surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Penetapan Nomor 1895/Pat.P/2021/PA.Sby.him. 3 dari 11 him.Bahwa selanjutnya oleh ketua majelis memberikan penjelasan bahwaoleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik

, maka KetuaMajelis wajid menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untukacara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakatterhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secaratertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kKemudian KetuaMajelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (CourtCalendar);Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalildalilnya, telah mengajukanbukti bukti

Pengadilan Agama, dan karena diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku maka harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli suratpermohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadPenetapan Nomor 1895/Pat.P/2021/PA.Sby.him. 7 dari 11 him.pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kKemudian KetuaMajelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik

(CourtCalendar)yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dinilai sah untuk beracarasecara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon bernamaMusfigoh Binti Sahli Kolil, sekaligus dengan tiga orang anak kandungnyabernama Mohamad Ilhamul Fahmy KS Bin Kastar, Salsabiilatul Ainiyah KS BintiKastar, dan Moh.