Ditemukan 21343 data
ERNING KOSASIH, S.H
Terdakwa:
AMIRUDDIN Bin ABDULLAH
20 — 4
Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk frasa alternatif lain yaitufrasa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan NarkotikaGolongan Bukan Tanaman akan dipertimbangkan sesuai dengan faktayang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwadatang ke tempat Marzuki Alias Ki Robot untuk meminta uang Terdakwayang telah lama dipinjamnya.
FAUZIPAKSI
Terdakwa:
MUH. ASHAD Alias ACCA Bin MUH. IDRIS
19 — 9
Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa unsur mengambilmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang sesuatu laludibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau dapat diartikanjuga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatutempat lain, atau dalam kekuasaannya;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu diartikansebagai
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
,tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebasdalam Pasal 244 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksapermohonan kasasi terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :a Bahwa Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana
89 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kata atau yang terletaknantara frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman (vide putusan hal. 9 s/d 10).Unsurtanpa hak atu melawan hukum memiliki pengertian bahwadalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukumdalam arti materil.
94 — 41
Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapamenunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atasperbuatan/ kejadian yang didakwakannya itu atau setidaktidaknya mengenaisiapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian kata "Barang siapa adalahsiapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagaisubyek hukum (pendukung hak
SUYANTO, SH
Terdakwa:
SARWI bin KASRIN
80 — 7
Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatankepada khalayak umum untuk bermain judi ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;Ad.1 Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa dalamketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa yang biasaHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Ngqwditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orangmengacu pada subjek hukum sebagai pendukung
107 — 50
terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalamPasal 44 KUHP;Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukantindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa kata atau yang terletak di antara frasa
104 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Pengadilan lain, selain dari pada MahkamahAgung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaankasasi kepada Mahkamah Agung Kecuali terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa
HANIFAH, SH
Terdakwa:
1.IRVAN ROSARIO NDOANG
2.APOLINO VIDIHENA KABUT Anak dari FIKTOR KABUT
68 — 25
Soesilo,dalam bukunya kitab undangundang hukum pidana, penerbit politeiabogor, edisicetak ulang tahun 1993, halaman 7275, frasa kata turut melakukan dalam kualifikasiunsur pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP mengandung arti pula sebagai bersamasamamelakukan, perbuatan mana dapat terjadi dengan sedikitdikitnya dilakukan oleh duaorang, kedua orang itu kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukananasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atauPenuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecualiterhadap putusan bebas;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selakubadan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agarsemua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat danadil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUUX/2012 tanggal28 Maret 2013 yang menyatakan frasa
SIWI PRASETYANI, SH
Terdakwa:
BUDI ALIH PURWOKO ALIAS BUDI BIN ALM SUNARSO
53 — 19
per klip, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatanTerdakwa sebagai Panyalahguna bahan yang mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak danmelawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurutpertimbangan Majelis Hakim unsur Penyalahguna Narkotika Golongan telahterpenuhi ;Ad.2 Unsur Bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa frasa
84 — 32
Staatsblad 1948 Nomor 17)memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjatapenusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barangbarangyang nyatanyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untukpekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengansah pekerjaan atau yang nyatanyata mempunyai tujuan sebagai barang pusakaatau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheia).Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2022/PN DpuMenimbang, bahwa frasa
7 — 6
putusan mengenai akibatperceraian yang terdiri dari mutah dan nafkah iddah bagi Penggugat, tidakdapat berdiri sendiri, atau ikut gugur kekuatan hukumnya, jika Tergugat sampaipada batas waktu 6 bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak, tidakmelaksanakan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang(Vide Pasal 70 Ayat (6) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim harus menambah frasa
22 — 2
bagiandari melawan hukum namun sebagaimana kesimpulan tersebut di atas yang dimaksudtanoa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 adalah tanpa seizin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elementanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemenmelawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendeskripsikan rumusan dalammenggunakan kata atau yang terletak di antara frasa
181 — 116
Distorsi terhadap latar belakang penerbitan PerpuNomor 1 Tahun 2013 dan frasa dalam konsiderannya tidak sepatutnya terjadi dalam persidangan yang mulia;Bahwa judex facti bertindak sewenangwenang karena mengabaikanPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MahkamahKonstitusi dan praktik administrasi negara dalam memeriksa perkara aquo.
1.YOGI FRANSIS TAUFIK, SH
2.NGESTU DWI SETYO PAMBUDI, SH
Terdakwa:
DONI Als RENDY Bin MASRIANAM
71 — 31
Barang siapaMenimbang, bahwa unsur "barang siapa dalam hal ini dipahamisebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkanmerupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara peroranganatau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yangmelakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang olehperaturan perundangundangan yang berlaku;Frasa barang siapa ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, olehkarenanya ia akan terpenuhi dan terbukti
37 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atauPenuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecualiterhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selakuPeradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semuahukum dan UndangUndang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil,serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28Maret 2013 yang menyatakan frasa
BEATRIX MONITA , SH
Terdakwa:
PUTRA MUHAMMAD IHSAN als IKSAN bin SAFEI
54 — 16
tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Putra MuhammadInsan alias Iksan Bin Safei sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segalaidentitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksisaksimaupun para Terdakwa sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsurbarang siapa telah terpenuhi;Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN CkrAd.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukumMenimbang, bahwa frasa
62 — 5
apabila terdakwa tidak mengkonsumsi Narkobajenis Shabu, kepala terdakwa terasa pusing, mual, badan terasa pegalpegal dantubuh terasa gemetar ;Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalahuntuk dikonsumsi sendiri tidak untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuandan tidak digunakan dalam terapi ;Menimbang, bahwa pasal 54 Undangundang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum merupakanunsur tambahan dan terhadap bagian unsur selanjutnya yaitu frasa
355 — 154
Objek tiaptiap tindak pidana pornografi mengacu padasebagian atau semua objek pornografi yang disebutkan dalam Pasal 4 tersebut.Berdasarkan alasan tersebut maka frasa mengandung muatan pornografidalam Pasal 35 adalah sama artinya dengan isi pornografi yang secara limitatifdisebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUP (Tindak pidana Pornografi, DrsH. Adam Chazawi, PNM Surabaya 2009 hal. 215 ) yaitu memuat :a.