Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut

PUTUSANNomor 1993 K/PID.SUS/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telahmemutus perkara Terdakwa:Nama : Ir. GAMPANG WIRANTO, MM;Tempat lahir : Yogyakarta;Umur/Tanggal lahir =: 59 tahun / 4 Februari 1956;Jenis kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Kav.

No. 1993 K/PID.SUS/2019Subsidair : Diatur dan diancam dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat(1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTarakan tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PNSmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakanmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut:Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2016 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri

Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 November 2016:Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Oktober2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi padatanggal 7 November 2016 serta

tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut;

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasiPUTUSANNomor 4146 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGyangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, telahmemutus perkara Para Anak:NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanNamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanDEDY PURNOMO bin RAHMAN:Malaysia;17 Tahun 11 Bulan/Tanggal 21 Agustus2001

2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Atau;Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding masingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 1/KasasiVIII/AktaPid.SusAnak/2019/PN Pin yang dibuat oleh Wakil Panitera pada PengadilanNegeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;Membaca Memori

Kasasi tanggal 4 September 2019 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 5September 2019:Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrangpada tanggal 27 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2019 serta memori kasasinyatelah

UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LEBAK tersebut;

PUTUSANNomor 1770 K/PID.SUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, telahmemutus perkara Terdakwa :Nama : XU WEN SHUAI alias SUHE anak dari XUFUDZAN;Tempat lahir > Hunan;Umur/Tanggal lahir = : 27 tahun/1 Maret 1990;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Republik Rakyat China;Tempat tinggal : Kampung Ciladu, Desa Mekar Sari,Kecamatan Cibeber, Kabupaten

tidak berada dalam tahanan:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriRangkasbitung karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (2)Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentangMengubah Ordonnantetijdelijke Bijzondere Strafbepalingen(STBL 1948 Nomor 17) dan Undang Undang RepublikIndonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 juncto Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

No. 1770 K/PID.SUS/201814 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebakmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan NegeriRangkasbitung tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2017 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Lebak tersebut sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung padatanggal 28 Desember 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitungtersebut telah diucapkan

tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI= Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pasangkayu tersebut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI tersebut;

PUTUSANNomor 4347 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, telahmemutus perkara Anak:Nama : RAHMAT HIDAYAT SYAM bin SYAMSUDDIN;Tempat Lahir : Sinjai;Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/29 Juli 2002:Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : JI.

Bululasiai, Kelurahan Balangnipa, KecamatanSinjai Utara, Kabupaten Sinjai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar;Anak tersebut tidak berada dalam tahanan;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU : diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;AtauKEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSinjai tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut:1.2

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 1 Agustus 2019Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN Snj, yang dimintakan bandingtersebut:Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam keduatingkatperadilan yang di tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid SusAnak/2019/PN Snj yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan NegeriSinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2019, PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sinjai

Putusan Nomor 4347 K/Pid.Sus/2019Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 Oktober2019;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai padatanggal 18 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Belawan tersebut

PUTUSANNomor 2545 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, telah memutus perkaraTerdakwa :NamaTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaan: MHD ALFIAN alias SOMAD;: Medan;: 39 Tahun / 4 April 1979;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Benteng Baru Lk.23 Kelurahan PekanLabuhan, Kecamatan Medan Labuhan, KotaMedan

;: Islam;> Jualan;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medankarena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dengandakwaan sebagai berikut :Dakwaan Kesatu) : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat(1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

127 Ayat(1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBelawan (tanpa tanggal) September 2018 sebagai berikut:Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2019Menyatakan Terdakwa MHD ALFIAN alias SOMAD terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Tanpa hak danmelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman

biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatpengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Akta.Pid/2018/ PN.Mdn,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkanbahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Belawan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) bulan Desember 2018 dariPenuntut Umum pada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Ditemukan 1 (satu) buah luka memar pada pipi sebelah kanan dapatsesuai perlukaan akibat trauma benda tumpul:Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMakassar tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Surahman, S.H., bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan sebagaimana diatur dalama Pasal 351 ayat (1) KUHP dalamsurat dakwaan;2.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi:Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut;

tanggal 30 Maret 2012;Perbuatan Terdakwa Sayono tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1)KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan

No. 1586 K/Pid.Sus/20137.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barangbukti dalam perkara atas nama Puji Hartono;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta No. 08/Tipikor/2013/PTY tanggal 17 Juni 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWates;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu limaratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk Jo No. 23/Pid.Sus/2012/P.TPikor.Yk Jo No.08/Tipikor/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa padatanggal 27 Juni 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watesmengajukan permohonan

No. 1586 K/Pid.Sus/2013Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN tersebut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut;

PUTUSANNomor 1362 K/Pid.Sus/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, telah memutus perkaraTerdakwa:Nama : PUJO WIDAGDO bin TRIMO;Tempat lahir : Jepara;Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 27 Mei 1992;Jenis kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Tubanan RT.04/06, KecamatanKembang, Kabupaten Jepara;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 132 Ayat (1) juncto Pasal 114 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Lebih subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

banding;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN.Jpa., yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwapada tanggal 22 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jeparamengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2020 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 Januari2020:Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara padatanggal 16 Januari

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;

PUTUSANNomor 2172 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telahmemutus perkara Terdakwa :Nama : RUJIYANTO bin SUROSO;Tempat lahir : Semarang;Umur/tanggal lahir > 40 tahun/16 Juni 1977;Jenis kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Saren Nomor 96A Tempel CT XV RT.03/01CTT Depok Sleman; atauJalan Sumatra C7 RT.14/RW.44

tahanan Rumah Tahanan sejaktanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slemankarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atauDakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

No. 2172 K/Pid.Sus/2018putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut:Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26Februari 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slemanpada tanggal 20 Februari 2018 dan Penuntut Umum

ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA tersebut;

Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSalatiga tanggal 6 April 2016 sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara kepada negaraMengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/kasasi/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg jo Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smg = yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2016Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2016

oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruhdakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada NegaraMemperhatikan pasal 191 ayat (1) dari UndangUndang No. 48 Tahun2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut

Nur Kartika Sari ;Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal351 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Patitanggal 07 Oktober 2015 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Moh Haryanto bin Darjo, bersalah melakukan tindakpidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;2.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada keduatingkatperadilan yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/AktaPid.K/2016/PN Pti. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Patiyang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret

Nomor 582 K/PID/2016No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pati tersebut ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Sri

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI OELAMASI tersebut

No. 548 K/Pid/2016keadaan meninggal dunia, dengan Dokter yang memeriksa adalah dr.Petrus Sewe Pajo;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 310 Ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriOelamasi tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Mesak Timaubas alias Mesak terbukti secarameyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang Telah

Dikembalikan kepada Terdakwa;1 (satu) unit SPM Yamaha Vega Nomor Polisi DH 6067 BJ;1 (satu) lembar 1 (satu) lembar STNK Sepada Motor Yamaha VegaNomor Polisi DH 6067 Bu, atas nama Marsiano Djami;1 (satu) lembar SIM C atas nama Danial Tihu;Dikembalikan kepada keluarga atau ahli waris Danial Tihu; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta Permintaan Kasasi terhadap Putusan PengadilanNegeri Oelamasi Nomor 194 / Pid.Sus / 2015 / PN.OLM tanggal 27 Januari2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan

;Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2016 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 Februari2016;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 194 /Pid.Sus / 2015 / PN.OLM tersebut telah diucapkan dengan hadirnya PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi pada tanggal 27 Januari 2016 danPenuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada

menurut pertimbangan MajelisHakim, SIM tersebut hanya merupakan syarat administratif, namun dengantelah tidak berlakunya SIM A milik Terdakwa tersebut, seharusnya menjadipertimbangan yang lebih khusus lagi bagi Judex Facti terhadap perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa Mesak Timaubas alias Mesak; Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung RI/ MajelisHakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara An.Terdakwa Mesak Timaubas alias Mesak tersebut di atas, Kami PenuntutUmum pada Kejaksaan

tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHAP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2004, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut UmumPada Kejaksaan Negeri Berau tersebut

PUTUSANNomor 714 K/Pid/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau, telahmemutus perkara Terdakwa :Nama : BAHRUL AZIS bin (Alm) BUNAJI;Tempat lahir : Jombang;Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 14 Juli 1975;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Gunung Mas RT.001 KelurahanTeluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur,Kabupaten

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri TanjungRedeb karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUHPidana; Dakwaan Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 374 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Putusan Nomor 714 K/Pid/2019Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 360/Pid.B/2018/PN.Tnr,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Berau mengajukan permohonan kasasi terhadap PutusanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2019 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Berau tersebut sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

714 K/Pid/2019Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUHPidana,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut UmumPada Kejaksaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN.Mkd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Mungkid telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Maret 2014 dari JaksaPenuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana), UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan