Ditemukan 18082 data
133 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatanmempunyai alasan keberatan yang didasarkan pada Pasal 3 butir 4 dan butir5 dari perjanjian pembiayaan tersebut yang telah ditandatangani oleh keduabelah pihak;Adapun ketentuan Pasal 3 butir 4 dari perjanjian dimaksud dikutip sebagaiberikut:Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dilaksanakannyaperjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secaramusyawarahSelanjutnya pada ketentuan Pasal 3 butir 5 dari Perjanjian dimaksud dikutipsebagai berikut:Apabila jalan musyawarah dan mufakat
80 — 5
Bahwa oleh karena Para Pelawan pada prinsipnya11.beritikad baik untuk dapat menyelesaikan kreditnya.Maka sebelum adanya putusan yang pasti atas perkaraini, dan apa bila dalam penyelesaian sengketa initidak terdapat mufakat yang sudah dimusyawarahkankedua belah pihak, maka Para Pelawan akan tetapmengajukan secara hokum sesuai dengan ketentuan yangberlaku.Bahwa dengan adanya nilai asset milik Para Pelawanyang sangat jauh berbeda antara penilaian Terlawan Idibandingkan dengan penilaian appraisal yangindependent
31 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara aturan sebagaimana berikut :Etika Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang patut dan merupakankelaziman didalam hubungan industrial adalah adanya itikad baik dalam industrial goodrelationshif terlebih lagi dalam hal terjadinya industrial dispute, membaca UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 pasal 136 ayat (1) menyebutkan :Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha danpekerja/buruh secara musyawarah untuk mufakatDapat Penggugat tegaskan musyawarah mufakat
16 — 16
Sitaba dan Hasrawati binti Hamsya,ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinyaberstatus perawan, anak Pemohon dan calon isterinya menjalin hubungan yangbegitu akrab karena telah menjalin hubungan pacaran sudah 8 bulan dan sudahsering keluar bersama, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri,keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan
23 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
., berpendapat bahwa seharusnya permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam MajelisHakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat,maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarahmengambil keputusan dengan suara terbanyak yang mengabulkan permohonan kasasidari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan
80 — 51
sudah satu paket untukmenang di pengadilan sampai tingkat atas; Halaman 67 dari 100 Putusan Perkara Nomor 166/G/2014/PTUNJKTAhliBahwa Segel dipasang karena bangunan tidak sesuai dengan ijin dan laporan darisecurity ada pembongkaran pada bangunan karena ijin yang ada untuk bangunan 2(dua) lantai tetapi bangunan berdiri 3 (tiga) lantai; Bahwa sekarang ijin bangunan untuk 3 (tiga) lantai sudah ada dan papan Segel sudahBahwa saksi selaku Ketua RT menghimbau Penggugat dan ibu Lenny untukbermusyawarah mufakat
Hermawan Chandra dalam persidangan tanggal 19Nopember 2014 yang menyatakan dirinya selaku Ketua RT menghimbau Penggugat danLenny Herijanni S. untuk bermusyawarah mufakat menyelesaikan permasalahan ini namunbelum ditanggapi Penggugat; Menimbang, bahwa melalui pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakimberpendapat pihak pejabat pemerintahan yang terkait termasuk Tergugat telah melakukanupaya klarifikasi kepada Penggugat namun tidak menemukan kata mufakat, maka MajelisHakim berkesimpulan upaya Tergugat
86 — 37
Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrialyang selengkapnya berbunyi:Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikat pekerja /serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibatgagalnya perundingan.Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyavarah untukmencapai mufakat
PP, DPC dan PUK dan PT.CH akan melakukan langkah Konstruktifuntuk menyelesaikan setiap PHI yang timbul di Perusahaan secaramusyawarah untuk mufakat sesuai Prinsip Hubungan Industrial.c.
Casuarina Harnessindoakan melakukan langkah langkah konstruktif untukmenyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di Perusahaansecara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip HubunganIndustrial.c. Pimpinan Pusat dan DPC RTMM 1973 SPSI menegaskan,Menunggu selesainya proses tersebut dalam butir (a) dan (b)maka rencana mogok Jumat, 13 September 2013 tidak bolehdilakukan.2.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
67 — 24
Oleh karena dana Bantuan Sosial tersebut sudah bukankeuangan Negara, lantas ketika terjadi kekeliruan dalampemanfaatannya secara bergulis, maka dalam lampiran 3 padahalaman 40 telah diatur mekanisme yaitu: Terlebinh dahulu harusdiselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
TPK/2017/PT.MKSKetika dalam tahap musyawarah tidak ditemukan mufakat, makadalam hal tersebut terjadilah namanya PERSELISIHAN antarapenerima dana Bantuan Sosial yang tidak melakukanpengguliran dana Bantuan Sosial kepada calon lainnya denganDinas Perkebunan yang proses penyelesaian perselisihantersebut diselesaikan secara perdata pada Pengadilan negeriyang disepakati.Untuk itu, pada lampiran 3, telah diatur tentang format SuratPerjanjian Kerja Sama antara Dinas Perkebunan Propinsidengan Penerima dana
Tetapi terlebihdahulu secara musyawarah untuk mufakat. Dan bila hal itu tidaktercapai maka dengan secara perdata melalui Pengadilan NegeriMakassar.
Mr. Gerardus Hendrikus Willemse
Tergugat:
PT. Shambala Payangan Indah diwakili oleh Yosep Yulius Diaz
Turut Tergugat:
1.PT. Sea Sentosa
2.Bruno Fransiskus Harry Prastawa
3.Evi Susanti Panjaitan
128 — 80
(Turut Tergugat II);Menimbang, bahwa dalam bukti Surat bertanda P1a dan bukti Suratbertanda T1, yaitu berupa Akta Sewa Menyewa Nomor 19 tanggal 15 Agustus2013, dalam Pasal 17.2 disebutkan sebagai berikut:Segala bentuk sengketa yang timbul dari peranjian akan diselesaikansecara damai dengan musyawarah untuk mufakat antara pihak pertamadengan pihak kedua, apabila segala sengketa tersebut yang tidak bisadiselesaikan secara damai dengan musyawarah untuk mufakat dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari setelah
berhak untuk memulai atau mengurus segalatindakan di Pengadilan atas semua masalah yang disengketakan hinggaHalaman 53 dari 57 halPutusan Nomor 913/Pdt.G/2018/PN Dpsmasalah tersebut telah diajukan dan ditentukan seperti yang dimaksudsebelumnya dan pelaksanaannya hanya bisa melalui persetujuan dariarbiterasi;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwaapabila ada sengketa antara para pihak yang menandatangani perjanjiandimaksud akan diselesaikan terlebin dahulu secara damai dan mufakat
77 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perselisihan ini telah dimediasi oleh Dinas Tenga Kerja pada tanggal 13Agustus 2015 namun dalam pertemuan tersebut tidak mencapaimusyawarah mufakat sehingga pihak mediator mengeluarkan Anjurandengan Nomor 565.182/TK.IIID/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;8.
34 — 9
Turut Tergugat (suami Tergugat).Bahwa pada sekitar tahun 2008 terjadi rapat keluarga yang membahaspenjualan atas Tanah dan Bangunan Obyek Sengketa dan dalam rapatkeluarga tersebut ada keinginan dari Turut Tergugat untuk membeli Tanahdan Bangunan Obyek Sengketa dimaksud, namun hingga gugatan inidiajukan belum terdapat kesepakatan dari seluruh ahli waris AlmarhumBapak XXXXXXX.Bahwa mengingat penjualan atas Tanah dan Bangunan Obyek Sengketahingga saat ini tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat
53 — 15
., Hakim PengadilanAgama Cianjur, dan dari laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2013 diperolehkesimpulan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, atau dengan katalain mediasi mengalami kegagalan;Menimbang, bahwa walaupun mediasi telah gagal, Majelis Hakim telahberupaya mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya denganmusyawarah dan mufakat secara kekeluargaan.
Terbanding/Tergugat III : HOTIMAH
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD TAHIR SINDRING
Terbanding/Tergugat IV : NURCHOLIS alias NURKHOLIS alias BAPA TIARA
Terbanding/Tergugat II : IR. H. RACHMAD ARIFIN
28 — 13
Tanah atau surat perjanjian jual beli atau Surat perjanjian sewaHal. 6 Putusan No. 32/Pdt/2017/PTJAP17.18.19.menyewa atau Suratsurat lain dalam bentuk apapun juga yang menjadi dasarbagi Para Tergugat untuk menguasai dan/atau menempati atau mengalihkantanah dan bangunan obyek sengketa milik Penggugat tersebut;Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali memintakepada Para Tergugat agar bersedia menyelesaikan permasalahan ini secarakekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat
36 — 15
atau kurir sabhu dan psikotropika mendapat upah atauongkos berupa uang Rp 200.000, dan sabhu , sedangkan sabhu sudahdinikamati bersama sama dengan saksi M.Imam Bhayaqi als Haki danYOGIE IRFAN SUKMANA ALS POLO sebelum sabhu dan psikotropikadi anatarkan ke Lapas di selipkan atau di masukkan kedalam makananHalaman 20 dari 25 halaman Putusan No.295/PID.SUS/2021/PT SBY.Supaya tidak dicurigai dalam mengemas kedalam makanan dilakukanbertiga yaitu terdakwa , M.Imam bhayaqi dan Yogi jadi secarakesepakatan mufakat
47 — 6
Penggugat mengatakan "sudahselingkuh dia", dan jumpa di hotel dengan selingkuhannya Penantuagereja yang menyaksikan itu pun terheran dan bertanya mengapa inangbuat seperti itu, dan buat malu sampai inang teriak dan inang yangyang salah, dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berobatKe Puskemas Tanjung Beringin, walaupun tidak membuat LaporanPengaduan Ke Polisi sematamata Penggugat mendengar nasehat dariSintua/penatua Gereja.20.Bahwa setelan 2(dua) Minggu kemudian, selurun Penatua Gerejadengan mufakat
56 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwatidak memenuhi delik komisi karena waktu dilaksanakannya kehendak yangsudah nyata itu belum/tidak terwujud/nyata; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ditambahpula bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang maka permohonan kasasi Penuntut Umumtersebut haruslah ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
66 — 20
Oktober 1991;Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor0320/Pdt.G/2015/PA.Bjb. tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengantanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, menurut pendapat Hakim Anggota Ilharuslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat, yaituHakim Anggota Il yang menyatakan berbeda pendapat itu telah diusahakandengan sungguhsungguh, tetapi tidak terdapat mufakat
19 — 16
NARDI ATOILLAH bersamasama dan mufakat denganTerdakwa II.
18 — 13
Sjtersebut sangat erat kaitannya dengan bukti P2, yang mana suratpengaduan Tergugat tersebut (bukti T1) telah diterima oleh pihak yangberwajib sehingga diterbitkankannya bukti P2, namun dalam proses telahselesai secara mufakat, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebihlanjut alat bukti tersebut;Menimbang, terhadap bukti T2 berupa fotokopi hasil print out viaSMS, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari alatbukti elektronik, (Vide Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2008
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pihak Penggugat telah melakukan keberatan atas pengumuman datafisik dan data yuridis, dan kemudian dikarenakan tidak ada penyelesaiandengan cara musyawarah mufakat sehingga untuk mencapai adanya suatukepastian hukum terhadap proses permohonan dimaksud Kantor PertanahanKabupaten Klungkung memberikan saran kepada pihak penyanggah dalamhal ini Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yangberwenang;Bahwa untuk menghindari agar objek/tanah sengketa tidak dialinkan kepadapihak lain oleh Tergugat