Ditemukan 28120 data
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 173 K/TUN/2008penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil serta kKewenangan laindilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangmengatur masalah tersebut dengan memperhatikan PeraturanPemerintah ini".
BRI UNIT KAUR TENGAH
Tergugat:
1.BUDI KUSTOMO
2.DIANA NOVITASARI
51 — 18
Oleh karena faktanya Tergugat dan Tergugat II tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234KUHPerdata sehingga petitum ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang Petitum 3 dimana Penggugat memintaagar Hakim Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar lunasseketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepadaPenggugat sejumlah Rp38.218.064,00 (tiga puluh delapan juta dua ratusdelapan belas ribu enam puluh empat rupiah).
DIFLAIZAR
Tergugat:
1.GUNUNG TUA GULTOM
2.HASANUDDIN
67 — 19
Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan4.
71 — 36
terdaftar didalam Sertifikat Lahan Usaha Nomor: 16.03.2508.1.00439 adalah nama/orangyang sama dengan Rusdiana sebagaimana telah disebutkan;Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, adalahb uk an untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik bendabergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisandan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumendokumen pribadi milikPemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidakmelakukan suatu prestasi
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk
Tergugat:
ASMIATI
23 — 4
Barangkali dalam bahasa Indonesia dapatdipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannyajanji untuk wanprestasi. (Wirjono Prodjodikoro, Asasasas Hukum Perjanjian,(Bandung: Sumur, hal 17.)
113 — 47
dan menugaskanHalaman 11 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Bglpenyedia barang jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekuranganpekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerjaAyat (8) pengguna barang dan jasa menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tanggal3 Nopember 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sub D ( pelaksanaankontrak) butir 1 f ayat 1 yang berbunyi pembayaran prestasi
pekerjaan yangdisepakati dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barangdan jasa telah mengajukan tagihan serta laporan kemajuan hasil pekerjaandan ayat (3) pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dapat dilakukandengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasipekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.3.
Kontrak Induk Nomor : 602.1/0922/DK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007pasal 6 ayat (3) : Sub a Pihak pertama akan melakukan pembayaran hargaborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diaas kepadapihak kedua berdasarkan prestasi pekerjaan dengan sistem sertifikatangsuran/termin. Sub c Kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan dalam prestasipekerjaan yang telah dicapai pada saat mengajukan tagihan dan tidak dibenarkanpembayatan melebihi kenyataan yang dikerjakan dilapangan4.
Bengkulu bagi tertib danterjaminnya mutu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktorpelaksana.dengan item kegiatan pengawasan adalah :Mengawasi mutu bahan, peralatan dan tenaga kerja yang dipergunakan olehkontraktorMengawasi mutu pelaksanaan pekerjaanMengawasi pencapaian prestasi kemajuan pekerjaanMendokumentasi keadaan cuaca hari kerja, lama jam kerja yang dilaksanakanoleh kontraktor.Mencatat kegiatankegiatan yang dilakukan oleh kontraktorBahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan,
Cindelaras,dimana MC 16 merupakan Laporan bulanan yang menyatakan prestasi fisikmencapai 100% dan menjadi dasar pembayaran 100%, sedangkan keberadaanMC 15 dan MC 16 tidak terlepas dari MC sebelumnya karena merupakan saturangkaian yang tidak terpisahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitulasi laporan bulanan ke9hingga ke13 (tanggal 30 Mei 2008 hingga 30 Oktober 2008) terdapat deviasidiatas 20% (dari batas toleransi 10%) dan Terdakwa tidak ada memberitahuPPTK agar memperingatkan Kontraktor Pelaksana
55 — 20
Bahwa bertitiik tolak dari fakta adanya kelalaian Tergugat dalammelaksanakan pembayaran sebagaimana diuraikan di atas, denganmengingat hubungan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat adalahberkaitan dengan kesepakatan untuk melakukan jualbeii tanah danbangunan dimana hubungan yang demikian merupakan hubungan perikatandimana satu pihak berkewajiban memenuhi prestasi sementara pihak yanglainnya berhak menuntut prestasi, maka berarti atas adanya kelalaian dalammemenuhi kewajibannya atau terlambat
SPPT: 31. 73. 070. 004. 001 0168. 0;Bahwa kesepakatan / perikatan antara PENGGUGAT REKONVENSIdengan TERGUGAT REKONVENSI tersebut telah melahirkan kewajiban /prestasi bagi PENGGUGAT REKONVENS!
REKONVENSI berkewajiban untukmembayarkan sejumlah uang dan TERGUGAT REKONVENSI berhak untukmendapatkan sejumlah uang tersebut, yaitu sejumlah Rp. 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dan TERGUGAT REKONVENSI berkewajibanmenyerahkan kepemilikan hak atas objeksengketa kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga PENGGUGATREKONVENSI berhak untuk mendapatkan peralinan hak kepemilikan atasTanah dan Bangunan yang merupakan objek sengketa tersebut; Bahwa ternyata PENGGUGAT REKONVENSI telah memenuhi kewajiban/ prestasi
dengan memberikan penggantian biaya,kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi ....Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; MEMAKSAPIHAK YANG LAIN UNTUK MEMENUHI PERSETUJUAN, JIKA HAL ITUMASIH DAPAT DILAKUKAN, atau menuntut pembatalanpersetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga............ , makadengan ini PENGGUGAT REKONVENSI berhak untuk menuntut danmemaksa pemenuhan kewajiban / prestasi
PERINGATAN KEPADA DEBITURAGAR MEMENUHI PRESTASI DALAM SEKETIKA ATAU DALAMTEMPO TERTENTU (vide : RINDUAN SYAHRANI, S. H., Seluk Belukdan AsasAsas Hukum Perdata, EdisiPertama, Cetakan Ke Empat, Penerbit PT. Alumni, Bandung,2000, hal. 229; b. Pendapat PROF.
BOIMIN BIN KARSAN KEMIS Als REBO
Tergugat:
HABE DAENG MATTOLA ALIAS HABE BIN AMBO TANG
103 — 35
Fisik Bidang Tanah atas nama MBAH MIMBARtertanggal 24 Oktober 1999 dengan luas + 20.000 M2, dan kwitansi tanggal 30Desember 1999 senilai Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah)) untuk saat ini dipegang olehPENGGUGAT,Bahwa dengan bukti PENGGUGAT tersebut diatas maka proses jual belliyang terjadi dari Pemilik tanah pertama (RUDY TJOBEK, YAHMAN DAN MBAHMIMBAR) adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, danPENGGUGAT adalah pembeli yang beritekad baik ;Bahwa berdasarkan adanya prestasi
jual belli yang jika dikaji dapat dibagidalam 2 (dua) bagian besar, yakni prestasi jual beli berdasarkan hukumnasional dan prestasi jual bell dikaitkan dengan hukum adat ;Bahwa PRESTASI JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM NASIONALberdasarkan dengan Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdatal/BurgerlijkWetboek/ KUHPdt., Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab KeduaTentang Perikatanperikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak/ Perjanjian, BagianKedua Syaratsyarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah, Pasal 1320 : untuk
Bab Kedua Tentang Perikatanperikatan YangDilahirkan Dari Kontrak/ Perjanjian Bagian Ketiga Tentang Akibat suatuPerjanjian Pasal 1338 KUHPdt : Semua Perjanjain yang dibuat secara sahberlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, Suatuperjanjian tidak dapat ditarik kembali dengan sepakat kedua belah pihak, ataukarena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu,suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik ;Halaman 5 dari 67Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.TjtBahwa PRESTASI
(oleh PengadilanNegeri tuntutan PENGGUGAT agar dinyatakan Hukum sawah sengketa sahterjual kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 48.320, ditolak ataspertimbangan, bahwa jual beli belum sampai mendapatkan akte, walaupun telahmendapat ijin dari Kantor Agraria tgl. 22 9 1962, oleh Pengadilan Tinggidiputuskan tanah sengketa sah terjual kepada PENGGUGAT) ;Bahwa Prestasi para pihak, baik dari PENGGUGAT sekalu pihak pembeliyang telah membayar seluruh harga jual beli sesuai kwitansi dari pembelianbersama RUDY
14 — 9
Bontang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ampah, 22 Februari 2002, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikanSLTP, tempat kediaman di Kota Bontang PropinsiKalimantan Timur, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 23 Maret 1988, agama Islam,pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempatkediaman di Jalan Prestasi
Nina Astina binti H. Jarkasi
Tergugat:
Rusiadi bin H. Ansyar
18 — 8
ANSYAR, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan LAPAS Kota BontangJalan Prestasi Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan BontangSelatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaiTERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari Suratsurat perkara;Telah mendengar pihak Penggugat;Telah memeriksa bukti Surat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2016yang didaftarkan
111 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusansebagai berikut:Rekonvensi Tergugat :1.2.Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi yaitu. tidak tepat waktu dalam menyerahkan unitunitkendaraan sesuai dengan perjanjian, menyerahkan unit kKendaraansecara bertahap dan kurang dari jumlanh yang disepakati sertamenghentikan dan menarik secara sepihak seluruh operasional unitunitkendaraan dan tidak melaksanakan lagi prestasi
7 — 0
) Kompilasi Hukum Islam.Berdasar pasal 39 ayat (1) Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 70 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, makapetitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan denganmemberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat.Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 tahun1974 memberi kewenangan kepada Majelis untuk menetapkan suatu kewajiban(prestasi
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Unit Bayah
Tergugat:
1.Onih Suami
2.Suhebah Isteri
55 — 7
sisa hutang (pokok+bunga)sebesar Rp68.656.254,00 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluhenam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana bukti P.9 dan P.10.Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telahmelakukan penagihan secara langsung kepada Tergugat dan Tergugat II (buktiP7) namun tetap tidak dibayar angsurannya hingga mengirimkan SuratPeringatan sebagaimana bukti P.8.1, P.8.2 dan P.8.3.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidakterlaksananya prestasi
Fatma binti Dg. Bantang
Tergugat:
Asri bin Arsyad. C
14 — 13
C, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Jalan Prestasi (lapas Bontang) KelurahanBontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan KotaBontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai TergugatPengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni
RANDY MUHAMAD HIDAYAT,
Tergugat:
TUTI ALAWIYAH
93 — 31
Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuaiPerjanjian yang telah disepakati, maka TERGUGAT telah layak dan patutsecara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;12.Bahwa kerugian PENGGUGAT atas perbuatan wanprestasi TERGUGAT,diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 85.000.000,, (delapan puluh limajuta rupiah), Hutang gadai 8 (delapan) pintu kontrakan yakni Rp. 3.600.000,(tiga juta enam ratus ribu rupiah) per Bulan x 27 Bulan terhitung daribulan Juni 2018 hingga
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
136 — 64
Nomor 2/PID.TPK/2019/PT.SMRHak Pakai No. 00099 dan bahkan Pemerintah Kota Balikpapan telahmendapatkan prestasi Piagam Penghargaan meraih opini WAJARTANPA PENGECUALIAN (WTP) atas tata kelola keuanganPemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2015 dari BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa telahdapat membuktikan sebagai pejabat administrasi Negara dan jugasebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun anggaran 2015 tidakterdapat kerugian keuangan Negara dan membuktikan bahwaTerdakwa
Nomor 2/PID.TPK/2019/PT.SMRPerikanan bukan sebagai pihak yang berhak mengambil keputusanAdministrasi, karena menurut ketentuan hukum pidana telah sangat jelastidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, sehingga terhadap adanyafakta hukum prestasi piagam penghargaan WAJAR TANPAPENGECUALIAN dari BPK.RI. pada tahun anggaran 2015 kepadaPemerintah kota Balikpapan, sehingga memohon Kepada Yang muliaMajelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili pada tingkatbanding terhadap Terdakwa/Terbanding agar kiranya
TPK/2019/PT.SMR10.11.12.13.keuangan daerah, dengan demikian telah membuktikan adanya prestasi,dan tidak adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa sebagaipelaksana administrasi dari Aparatur Sipil Negara;Bahwa sesuai fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkanatas obyek tanah seluas 25.758 M2 saat ini telah menjadi asset PemerintahKota Balikpapan dan telah dipertahankan dalam perkara perdata atasgugatan perdata yang diajukan oleh SEDJA KUSYANI sebagai Penggugatdan SELAMAT
Nomor 2/PID.TPK/2019/PT.SMRdengan luas 25.758 M2 untuk pembangunan Rumah Potong Unggas(RPU) pada SKPD Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan KotaBalikpapan tahun anggaran 2015 tersebut yang telah dijalankan sesualaturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan telah selesai dengantuntas dan telah menjadi asset Pemerintahn Kota Balikpapansebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 00099 dan bahkan PemerintahKota Balikpapan telah mendapatkan prestasi Piagam Penghargaanmeraih opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP
Nomor 2/PID.TPK/2019/PT.SMR10.11.12.13.Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2015 yang telah meraihopini WAJAR TANPA PENGECUALIAN .dalam melaksanakan tata kelolakeuangan daerah, dengan demikian telah membuktikan adanya prestasi,dan tidak adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa sebagaipelaksana administrasi dari Aparatur Sipil Negara;Bahwa sesuai fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkanatas obyek tanah seluas 25.758 M2 saat ini telah menjadi asset PemerintahKota
40 — 11
Central Prima Indo Clain(Tergugat Il sebagai direktur), tetapi usaha tersebut tidak berlangsung lama karenaHalaman 6Putusan Perdata No. 601/Padt.G/2016/PN.Mdnmemang ternyata suami dari perkawinan kedua kalinya juga tidak ada kecocokansehingga terjadi juga perceraian dan usaha yang dirintisnya juga tidak berlanjut ;Bahwa Tergugat d.K. sama sekali tidak pernah menyewakan rumahtersebut, tidak pernah menerima sesuatu apapun baik uang maupun bendasebagai prestasi atau bayaran karena menyewakan atau perbuatan
PT Federal International Finance
Tergugat:
1.SITI FADLILAH
2.MOCH. SOEMARMO H
54 — 14
berpendapat bahwaperjanjian Pembiayaan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perjanjian yang sah menurut hukum sesuai denganketentuan Pasal 1320 Kitabundangundang Hukum Perdata, dan oleh karenaperjanjian tersebut adalah sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338Kitab Undangundang Hukum Perdata, Perjanjian antara Penggugat danTergugat tersebut telah mengikat para pihak sebagai undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II tidak dapatmelakukan Prestasi
70 — 18
SPTKYT/2009tanggal 11 Mei 2009 (bukti P 1) dan jabatan Tergugat adalah Manager Operasional CV Ramadhan dan kedudukanHalaman 5 dari 15 HalamanPutusan Nomor : 80/PDT/2011/PT.BJMTergugat adalah hanya sebagai pelaksana dariPenggugat sebagai pemilik CV Ramadhan berdasarkan suratkuasa dari Penggugat kepada Tergugat dan kedudukanTergugat bukanlah ODirektur CV Ramadhan sehinggaTergugat I/Terbanding berkewajiban dan bertanggungjawab kepada Penggugat/Pembanding, tetapi ternyataTergugat tidak menyerahkan' prestasi
71 — 26
mencapai 100% yang dibuat terdakwa dalam laporan kemajuanfisik tidak berdasarkanrealisasi pekerjaan di lapangan dan walaupun realisasipekerjaan belum mencapai 100 %, terdakwa tetap mengajukan permohonanpencairan dan menerima pembayaran 100 % senilai Rp.134.750.000, (seratustiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hal ini bertentangandengan :Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasannyaPembayaran prestasi