Ditemukan 12065 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sistem system sintia sitti sitam sitim sartim
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 41
  • untuk makan hasilnya selama 3tahun sebagai ganti atas pinjam padi 15 balek oleh Penggugat kepadaTergugat.Ill pada tahun 2006.Bahwa karena kesepakatan Para Pihak tentang penggunaan tanahberakhir pada tahun 2010, maka pada musim tanam tahun 2011,Penggugat mengusahakan kembali bidang tanah tersebut denganmemperbaiki pagar dan mengusahakannya.Bahwa pada tahun 2014, Tergugat.IIl kembali menghubungi Penggugat,meminta agar Tergugat.lIl di beri Kesempatan untuk kembali menggarapbidang tanah tersebut dengan sistim
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 17-11-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 5 Desember 2016 — Haji ZAILANI SIANTURI
205 — 67
  • Bahwa harga pupuk per zak seharga Rp.180.000 (seratus delapanpuluh ribu rupiah) dengan sistim pembayaran setelah beberapa bulansetelah pupuk selesai di terima oleh pembeli;.Bahwa pupuk yang dipesan oleh Pemohon telah selesaipendistribusiannya oleh penjual dan telah diterima oleh pemohonsejumlah 5000 sak ;.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-03-2009 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 776 / Pid.B / 2008 / PN.JMB
Tanggal 2 Maret 2009 — BAMBANG SUIRMAN
62 — 6
  • 183 dan pasal 193 KUHAP, olehkarena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebutdiatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yangmereka lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dalam Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebutmenganut sistim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 PK/Pdt/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — SONY NUGROHO VS MIIN Bin SAIH, dkk
121 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensiTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena apabila gugatan rekonvensitersebut tidak dilakukan maka dikhawatirkan hal tersebut berpotensi timbulnyakerugian Negara, khususnya bagi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sebagai pengelola tanah a quo karena hilangnya hak atas tanahtersebut;Bahwa dengan hilangnya hak atas pengelolaan tanah a quo tersebutakibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, makasecara otomatis akan mengganggu sistim
Pengadilan PA TERNATE Perdata Pembagian Harta
Register : 03-01-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.TTE
Tanggal 2 Juli 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
83 — 22
  • tertulis, sebagai berikut :JAWABAN TERGUGAT1.Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalildalil Penggugatatas gugatannya, kecuali secara jelas diakuinya;Bahwa pada posita gugatan Penggugat, pada angka 1 sampai dengan angka 3adalah benar dan tidak perlu lagi ditanggapi;Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 4 tersebut adalah tidak benar,karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah mulaiberdagang dan memiliki 10 ( sepuluh ) tempat usaha dagang pakaian sejakTahun 1981 dengan sistim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — Drs. MUJAHIDIN
70 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keterkaitan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindakpidana korupsi yang sudah merajalela sehingga menjadi extra ordinary crimeatau kejahatan yang luar biasa, maka hemat Pemohon Kasasi mengambil daribukunya HARUN M HUSEIN dengan judul Surat Dakwaan, yang mengatakanbahwa ditinjau dari sistim pembuktiannya dakwaan subsidaritas adakemiripannya dengan dakwaan alternatif, karena hanya satu dakwaan sajayang akan dibuktikan.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 212/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 12 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : H. ZAINAL ABIDIN Diwakili Oleh : LA ODE BENI, SH
Terbanding/Tergugat I : HASANUDDIN
Terbanding/Tergugat II : BAKRI
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Cq. Kabid Tata Ruang DPU-PU Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Terbanding/Turut Tergugat III : Lurah Kelurahan Sungai Parit
Terbanding/Turut Tergugat IV : Camat Kecamatan Penajam
79 — 53
  • bersengketa telahdiberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (/nzage) sebagaimanatersebut dalam pemberitahuan pemeriksaan berkas secara elektronik melaluisistem informasi Pengadilan Negeri Penajam tanggal 16 November 2021;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnj , PengadilanNegeri Penajam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Oktober 2021selanjutnya Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2021 telah mengajukanpermohonan banding secara elektronik melalui sistim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/PDT.SUS/2009
SOETRISNO, DRS., BE, DKK.; YAYASAN BINA MANDIRI
96 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlebihan bilamana proses pemilihan calon Ketua STISIyang tidak mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku tersebutdipaksakan dan berakibat telah menjadi pemicu masalah antara Dosendan karyawan dengan pihak Yayasan dalam kaitannya dengan prosespenyelenggaraan pendidikan di lingkungan STISI.Bahwa adalah tidak berlebihan bilamana disampaikan Para Penggugat,apabila kemudian dalam pengelolaan STISI telah terjadi pelanggaranterhadap ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalamUndangundang Sistim
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 68/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 31 Agustus 2016 — - HILARIUS RAMU, Cs. vs - H. AJAIDIN RASYID, Cs.
60 — 18
  • Lingko Ndaong sampai sekarang; Bahwa lingko Ndaong batasbatas dan luasnya adalah :Timur : Berbatasan dengan Ngalor Wae Gonggeng;Utara : Berbatasan dengan tanah milik warga kampungbarat;Barat : Berbatasan dengan Ngalor Wae Tilir;Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng Borong;Dengan luas keseluruhan + 38 hektar; Bahwa pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1980 BapakDapeng, alm membagi Lingko Ndaong kepada warga kampung Ruadan warga kampung Barat untuk dijadikan hak sementara (belumhak milik) masih sistim
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus
Register : 10-09-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Dum
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SITI HADIJAH SUSILAWATI TARIGAN, SH. MH
Terdakwa:
JEPRI RAMBE ALS RAMBE BIN Alm ADL ROSAD
176 — 47
  • Yusrizal dan Terdakwa tidak memenuhi janjinya memberikanvi kepada saksi; Bahwa Sewa trevel Anas Surya Mandiri (ASM) berjalandengan sistim online; Bahwa Setahu saksi, awalnya Terdakwa berperan sebagaiorang yang mencari penyewa mobil di trevel Anas Surya Mandiri(ASM); Bahwa Terdakwa sebagai agen travel yang menyediakanangkutan transportasi darat dari Dumai ke tempat tujuan imigran gelaptersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatbahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-08-2015 — Putus : 06-11-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Kpg
Tanggal 6 Nopember 2015 — NIKOLAUS LADI, SH., MM
280 — 195
  • adalah sekitar 16.000 nasabah dan totalsimpanan sekitar Rp 400.000.000.000 lebih sesuai dengan data nominative pada LKFMitra Tiara ; Bahwa pernah saksi tanyakan pada Terdakwa dari mana dana LKF mitra Tiara dandijawab sumber dana dari donatur ;e Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa NIKOLAUS LADI selaku direktur LKF MitraTiara, pemilik maupun pendiri lembaga adalah mengambil segala keputusan yangberkaitan dengan operasional LKF Mitra Tiara antara lain penentuan bunga simpanansebesar 10 persen, seluruh sistim
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 16-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda
Tanggal 16 April 2014 — SURATIN Melawan SULISNANIK, Dkk
53 — 17
  • menjadi jelas alasanalasan pemikiran ( latar belakang )yuridis yang menjadi dasar putusan dan ataupun makna O bitur dictum yangdianggap relevan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka cara pendekatan yangdilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tentunyamenghindari dari cara pendekatan yang bersifat Formalistic Legal Thingking secarasempit dan ekstrim, namun lebih memperhatikan cara pendekatan berdasarkanketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 yaitu sistim
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 198/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 13 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
91 — 33
  • ., Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara, putusanmana dikirimkan melalui sistim informasi ke Pengadilan Negeri Medan pada hariitu juga.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. tid.ELYTA RAS GINTING, S.H, LLM., SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.ttd.KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,tid.HARSONO, S.H. M.H.Perincian Biaya :1. Meterai Rp. 10.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 17-03-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 408/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
PETER SIDHARTA.
287 — 123
  • Bahwa dalam sistim administrasi surat harus diberi nomor, bila tidak adamaka ada kesalahan adminisrasi. Dokumen Negara yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang denganproses dan prosedur lengkap maka sah. Bahwa untuk membuktikan sah atau tidaknya surat yang dibuat olehpejabat dapat dibuktikan di PTUN. Bahwa Surat yang dibuat oleh pejabat Negara tidak bisa dicabut olehpejabat yang baru.
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 19-06-2012 — Putus : 09-01-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Pwi
Tanggal 9 Januari 2013 — 1. FADLALI Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Gangin RT. 02 RW. 05 Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab (YAHAB) :-----------------------------------------------------------------------PENGUGAT I ; 2. MUSYAFA Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gangin RT. 01 RW. 05 Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Selaku Ketua Pengurus Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab (YAHAB) :- Sebagai-------------------------------------------------------------------------PENGUGAT II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 07 Juni 2012 dan telah terdaftar di buku Regester Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 36/SK Khusus/2012/PN.Pwi., telah memberikan kuasa kepada :------------------ HIDAYATUN ROHMAN AM,SH.MH. SOLIKIN,S.Ag, dan ADI SUPRIYANTO,SH ;------------------------------------------------------------------------------ Kesemuanya dari kantor Advokad/Pengacara dan Mediator berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Cabang Grobogan beralamat Jl. Kartini No.08 Purwodadi Grobogan ;-------------------------------------------------------- Melawan SUDARNO HAMID SYAMSIDAR. Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Haji Abdul Wahab (YAHAB) :----------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------TERGUGAT ;
104 — 14
  • berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan hukum materilyang terdapat dalam sejumlah UndangUndang, kebiasaan, kepatutan dan prinsipdasar kemanusiaan yang berlaku secara umum ; Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah sematamatamenemukan keadilan moral (not moral justice) semata, yang lepas dari kaitanpenyelesaian perkara dan ataupun sistim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-10-2012 — Upload : 18-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1363 K/PID.SUS/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 — IBRAHIM LISAHOLIT bin HUSEIN LISAHOLIT ;
203 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di mana seharusnya pihakperusahaan melestarikan dan mendayagunakan embungembung air di areal perkebunandan pemukiman penduduk, membuat jalur sekat bakar di sekeliling areal/lahanperkebunan sawit, menyediakan sistim peringatan dini, menyediakan kendaraanpengangkut air untuk pemadaman dan sarana lain dalam rangka pengendaliankebakaran, menyediakan alat berat dan radio komunikasi, membangun menarapengawas api dan membangun jalurjalur sekat bakar sesuai dengan RencanaPengelolaan Lingkungan Hidup (RKL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-05-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1087 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Mei 2014 — H. AMIRUDDIN SAUD melawan MOHAMAD S HIDAYAT, dk
39 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengadakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus PusatGabungan Perusahaan Ekspor Indonesia melalui sistim formatur;d. Menetapkan, ....... dst;e. Mengesahkan, .... dst;Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1087 K/Pdt/201310.11.12.13.14.15.Bahwa DPP GPEI adalah Pimpinan Organisasi Pusat sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga GPEI (selanjutnya disebut ARTGPE)):Organisasi Pusat dipimpin olen Dewan Pengurus Pusat;Bahwa Penggugat menjadi Ketua Umum DPP GPEI menggantikan alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-12-2017 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Desember 2017 — JUNANGSIH alias JUN
96 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentang Sistim Pengawasan /ntern Pemerintah (SPIP)yang selanjutnya disingkat PP 60/2008 menyatakan, BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkatBPKP, adalah Aparat Pengawas /ntern Pemerintah (APIP) yangberwenang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuantertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PP 60/2008 dalamrangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dan dalam rangka Pembinaan Aparat Pemerintah;
    Putusan Nomor 211 PK/PID.SUS/20172.2.selanjutnya disingkat Kepres 103/2001 dan Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengawasan /nternPemerintah, yang selanjutnya disingkat PP 60/2008.
    Gorontalo Nomor ST/435/PW.31/5/2013 tanggal 12Juli 2013 yang menetapkan Kerugian Negara/Daerah KabupatenGorontalo Utara sebesar Rp896.417.170,72 (delapan ratus sembilanpuluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluhrupiah tujuh puluh dua sen) dan dinyatakan terbukti oleh MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo, tidak diatur dalamKepres 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemendan PP 60/2008 tentang Sistim
    BPKP adalah salah satu LembagaPemerintah non departemen yang bekerja berdasarkan Keputusan PresidenNo.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,selanjutnya disebut Kepres 103/2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah, selanjutnyadisingkat PP 60/2008.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
86 — 31

  • 244. Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1926/SPM/-LS/SETDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor : 5909/SP2D-LS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada Kantor Pengelolaan Data Sistim Elektronik NPWP : 30.127.777.8-328.000, Nomor Rekening : 005-01.02.20415-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Keperluan untuk Belanja Bantuan masalah Khusus untuk pendukung (AP) kegiatan perencanaan master plan E-Government pada Kantor KPSE Kabupaten Mukomuko
    Kebijakan Bupati untuk pembayaran 100%Studi kelayakan jalanan dan jembatan pada Dinas PU KabupatenHal 25 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN BglMukomuko TA. 2012 Sebesar Rp. 43.585.745. ( empat puluh tiga juta limaratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).244) Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1926/SPM/LS/SETDA/2012 tanggal28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari Kuasa BUD Nomor :5909/SP2DLS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember 2012 Kepada KantorPengelolaan Data Sistim
    BankBengkulu Cabang Utama Keperluan untuk Belanja Bantuan KhususSesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran 100% Studi kelayakanjalanan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA.2012 Sebesar Rp. 43.585.745. ( empat puluh tiga juta lima ratusdelapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).Surat Pencairan Dana Nomor SPM : 1926/SPM/LS/SETDA/2012tanggal 28 Desember 2012 SKPD Sekretariat Daerah, Dari KuasaBUD Nomor : 5909/SP2DLS/SEKDA/2012 tanggal 28 Desember2012 Kepada Kantor Pengelolaan Data Sistim
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg.
Tanggal 3 Mei 2016 — IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (TERDAKWA)
78 — 175
  • Bahwa Proses evaluasi penawaran dengan sistim gugur sehingga ada 3 (tiga) penyediaHalaman 41 dari 158 Putusan No.164/Pid.SusT PK/2015/PN.Smg.barang dan jasa yang mengikuti proses selanjutnya yaitu : CV.
    genjah danpupuk organik.Bahwa yang menang lelang adalah CV Pesona Hijau, direkturnya saksi Imam Setiawan.Bahwa saksi tidak ikut melakukan verifikasi kepada saksi Muhtadi (yang memberikandukungan ketersediaan barang kepada CV Pesona Hijau, CV Utami dan CV DhainzaMandiri) karena yang melakukan verifikasi adalah saksi Agus Sutanto dan Hari PrihatmokoBahwa saksi ikut menyusun dokumen lelang, kemudian saksi ikut melakukan aanwizjing,melakukan pembukaan penawaran, melakukan evaluasi penawaran dengan sistim
    gugurdan menetapkan pemenang lelang.Bahwa proses evaluasi penawaran berlangsung dengan sistim gugur, sehingga ada 3 (tiga)penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses selanjutnya (evaluasi kualifikasi) yaitu :CV.