dengan batasbatas sebagaimana dalamgugatan Intervensi, adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum karenabatasbatas tanah antara tanah milik Tergugat Intervensi dan PenggugatIntervensi berbeda, bahkan SHM No. 94/Sawah milik Tergugat Intervensitidak menyebutkan secara rinci letak dan atau lokasi tanah seperti RT, RWdan Bloknya ; Bahwa selain tanah milik adat a quo peralihan haknya dilakukan denganterang dan jelas berdasarkan buktibukti kepemilikan hak atas tanah yangdibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hal tentang alas hak atas tanah, judex facti sama sekali tidakmempertimbangkan dan atau mengenyampingkan bukti surat dari KepalaDesa (pertimbangan hukum halaman 19 alinea 1), yakni tentang penjelasanatau riwayat tanah, untuk pertama kalinya pemegang hak yakni Ripak Sondengan Girik Letter C No. 195, Persil 41aDll, selanjutnya tanah Giriktersebut dialinkan kepada Mad Dirun, dengan pecahan Girik menjadi GirikLetter C No. 2012, Persil 41 a D.III ;4.

Hal tentang bukti kepemilikan Pemohon Kasasi , bahwa Pemohon Kasasi IImendapatkan hak atas tanah berdasarkan buktibukti yang benar, yakni alashak Girik Letter C No.2012, Persil 41 a D.Il, sama sepeti perolehan hakPemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi berwenang untuk mengambil alin pertimbangan Pengadilan Negerisebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

Sebelah Laut: Tanah Zulpakar; Sebelah Darat : TanahSopiah;Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah diketahui oleh KepalaDesa Ulak Kerbau Baru, pada tahun 2001.;Nama pemilik sebelumnya : Busroh;Nama pemilik : H. Rusli Hamzah;5). Terdapat 1 (Satu) bidang tanah di Desa Ulak Kerbau LamaKec. Tanjung Raja, di beli pada tahun 1999, dengan batasbatassebagai berikut :Hal 19 dari 65 hlm.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal25021998 atas nama yang melapaskan hak Rodiah binti Ahmadkepada yang menerima pelepasan H. Rusli Hamzah yang diketahuioleh Kepala Desa Ulak Kerbau Baru, Kecamatan Tanjung Raja,Kabupaten Ogan llir bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Posdan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (PR.1);26.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal12022001 atas nama yang melapaskan hak H. Madjidi kepada yangmenerima pelepasan H. Rusli Hamzah yang diketahui oleh KepalaDesa Ulak Kerbau Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan llirbermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (PR.3);28. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal01022001 atas nama yang melepaskan hak Busroh kepada yangmenerima pelepasan H.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal26081999 atas nama yang melepaskan hak Abdul Jabar kepada yangmenerima pelepasan H.

Sebelah Laut: Tanah Zulpakar; Sebelah Darat : TanahSopiah;Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah diketahui oleh Kepala DesaUlak Kerbau Baru, pada tahun 2001.;Nama pemilik sebelumnya : Busroh;Nama pemilik : H. Rusli Hamzah;5).

Tentang Pendaftaran Tanah,yangmenyebutkan sebagai berikut:..pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah,tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahunsejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertipikat atau mengajukan gugatan Pengadilan....Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebab gugatanbaru diajukan pada tahun 2016,sehingga

atas tanah,dia hanyalah lampiranpermohonan hak atas tanah SKPT hanya menerangkan halhal yangberkaitan dengan bidang tanah dimaksud terutama yang tercatat dalamdokumen.

Bahwa gugatan dimaksud dapat dikategorikan bertentangan denganPasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,yangmenyebutkan sebagai berikut:,.Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah,tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahunsejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertipikat atau mengajukan gugatan Pengadilan....Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud bertentangan denganPasal

Bahwa secara yuridis,sertipikat Hak Milik a quo yang diterbitkan olehTergugat merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diaturdan dijamin oleh undangundang,sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat2 huruf (c) UUPA jo.Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah(sebelumnya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah),baik untuk melakukan perbuatan hukum sehariharimaupun dalam berperkara di pengadilan.Sedangkan

Dengan Bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) bukanlahsurat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah,dia hanyalah lampiranpermohonan hak atas tanah. SKPT hanya menerangkan halhal yangberkaitan dengan bidang tanah dimaksud terutama yang tercatat dalamdokumen. Apabila sudah diterbitkan sertipikat diatas nya maka SKPT itusudah tidak berlaku lagi vide Pasal 1 Angka 19 Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;.

Apalagi dari data riwayattanah yang ada di Desa penanggunagn, belum ada data yangmenunjukkan terjadinya peralihan hak atas tanah yang menjadiobyek sengketa. (Bukti T01) ;Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum PENGGUGAT adalah anak angkat dari PENGGUGAT II dan juga tidak cukup buktibahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah yangmenjadi obyek sengketa maka sudah seharusnya gugatan PARA15PENGGUGAT ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima ;.

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT pada nomor 2 adalah tidak benarkarena tanah yang menjadi obyek sengketa bukanlah hak milik B.SULIHA alias JAMSINA sehingga B> SULIHA alias JAMSINA tidakmemiliki hak untuk mengadakan peralihan hak atas tanah yangmenjadi obyek sengketa kepada siapapun baik cara jual beli ataupuncara lainnya ;Bahwa status B. SULIHA alias JAMSINA pada saat meninggalnya Alm.P. SULIHA adalah termasuk salah satu ahli waris dari sekian banyakahli waris yang bertempat tinggal di tanah aquo.

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT pada nomor 11 adalah tidakbenar karena PARA TERGUGAT tidak pernah menolak pembicaraandamai tentang pembagian hak atas tanah waris dari Alm. P. SULIHAalias MUHAMMAD jika dilakukan secara adil dan berdasarkan hokumIslam ;Bahwa atas dasar halhal yang kami kemukakan diatas, PARATERGUGAT mohon kepada Muliya Majelis Hakim dalam perkaranomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Bdw. untuk :DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT secara keseluruhan ;DALAM POKOK PERKARA :1.

secara legal, diakui oleh PARA PENGGUGAT sudahdilakukan dua kali proses peralihan hak atas tanah dengan cara jualbeli dan hibah.

Apalagi dari data riwayat tanahyang ada di Desa Penanggungan belum ada data yang menunjukkanterjadinya peralihan hak atas tanah obyek sengketa.

Bahwa benar sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir prosespendaftaran tanah berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, luasbidang tanah serta bagian bangunan atau bangunan yang ada diatasnya,bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang dianggap benar sampaidibuktikan sebaliknya di Pengadilan dengan bukti lain ;2.

atas tanah milik para Tergugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut gugatan Penggugat menjadi tidakjelas dan kabur, sehingga patut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : 1.

DKI10.11.12.terobukti bahwa sertipikat adalah merupakan bukti yang paling kuat secarahukum mengenai kepemilikan hak atas tanah ;Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997maka pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat tanahnya dilindungisecara hukum ;Bahwa tidak benar Penggugat yang membeli tanah berikut bangunandiatasnya milik Tergugat dan Tergugat Il sebagaimana dalam dailildalilgugatannya tersebut ;Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat menawarkan sebidang tanahseluas 1.773

;Pemilik dan pemegang hak atas tanah dan bangunan atas ketigasertipikat tersebut telah jelas dan terang adalah Tergugat dan Tergugatll ;Bahwa dalil butir 1 gugatan Penggugat patut ditolak karena apahubungan / koneksitasnya perkara No.30/Pdt/G/2005/PN Pwi dengangugatan Penggugat ? ;Perkara tersebut siapa para pihaknya, mengenai apa dan apahubungannya dengan gugatan aquo Penggugat dan apakah sudahdiputus ? Bagaimana amar putusannya dan perkara tersebut sudahsampai tingkat yang mana ?

atas tanah, tidak dapat meninggalkan peran dariKantor Pertanahan setempat , sebagai pihak yang berwenang dalam prosesperalihan hak atas tanah ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKIJakarta berpendapat bahwa Kantor Pertanahan dimana tanah obyek sengketaterletak harus dijadikan pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat tentanggugatan kurang pihak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan diterima ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa

atas Tanah yangdijadikan obyek gugatan aquo, i.c.

Sertipikat HakMilik No. 77/Kelurahan Kotalama dan Sertipikat HakGuna Bangunan No. 146/Kelurahan Kotalama diterbitkanberdasarkan ketentuan ketentuan yang bersandarkanpadaUndang undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Undangundang Pokok Agraria maka konsekuensi hukumnyaSertipikat hak atas Tanah aquo tunduk pada Hukum Adatyang merupakan landasan hukum Agrarianasional,; ene eeeBahwa oleh karena Sertipikat hak atas Tanah aquo tundukpada Hukum Adat, maka apabila terjadipermasalahan/sengketa hukum atas obyek

Tanah Negara berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.

I Jawa Timurtanggal 27 3 1982 No. 1 93/SKIHMJI982,; ++ 22 ++ eeeBahwa memang pemberian Hak = atas Tanah tersebutdiperoleh MOCHAMMAD = SIAT sebelum melangsungkanperkawinan dengan isterinya (FARIDA i.c.

hukum agrarianasional dan jika terjadi sengketa hukum atas obyeksertifikat hak = atas tanah aquo yang berwenangmengadili adalah Pengadilan negeri bukan PengadilanAgama, oleh karena itu Turut Tergugat mohon agargugatan Penggugat ditolak atau setidak tidaknyamenyatakan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan amandemen pasal 24 ayat 2 UndangUndang dasar 1945 dan dalam pasal 10 ayat 1 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970, yang selanjutnya diubahdengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhirdiubah

Bandungan tidakada data otentik yang mendukung telah terjadi peralinan hak padatahun 1996 dari para Penggugat kepada Tergugat I.Bahwa Dokumen/buku C Desa Kenteng juga tidak pernahmencatat adanya hak atas tanah Desa Kenteng KecamatanBandungan Kabupaten Semarang yang beratasnamakanT@rgu gat . 27 29222 2 nnn nn nnn nnn nnn non nen en nee nee ane neBahwa untuk itu Tergugat Il, akan menghadirkan bukti otentiktentang tanah sengketa pada persidangan pembuktian untukdisesuaikan dengan bukti salinan yang

atas tanah ke Tergugat IV berdasarkan Akta JualBeli Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT),seperti Tergugat IV sebutkan dalam pointpoint di atas.

Sangataneh bilamana Para Penggugat tidak tahu, karena dalam bagianawal Akta Jual Beli yang Tergugat IV sebutkan di atas, tentunyapada saat akta ditandatangani Para Penggugat tahu dan sadartanpa paksaan dari siapapun juga untuk melakukan perbuatanpengalihan Hak atas tanah kepada Tergugat.Bahwa peralihan hak atau pemindahan hak adalah suatuperbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatupihak ke pihak lain.

Dalam peraturan Menteri Negara AgrariaHalaman 21 Put No.413 /PDT/2016/PT.SMGKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1977, tentangKetentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1977 (PendaftaranTanah), dalam pasal 60 huruf h berbunyi: akta pemindahan hakatas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belumdibukukan dengan disertai alas hak yang dialinkan:, Dan pasal106 menyebutkan : Dalam hal peralinan hak atas tanah yangbelum terdaftar, maka Akta PPAT yang bersangkutan dijadikanalat bukti dalam pendaftaran

atas Tanah secara yuridisformal telah lengkap, baik menyangkut subyek hak maupun obyekhaknya dan telah sesuai dengan prosedur menurut peraturanperundangan yang berlaku.Berdasarkan halhal tersebut di atas mohon kepada majelis Hakim yangmemeriksa perkara No. 80/Pdt.G/2015/PN Unr untuk memutus :Dalam Eksepsi : 20220 202222 nee cnc nee sence1.

atas tanah, pemerintahtelah menetapkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan PPNo 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria No. 3Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah;Bahwa dengan ditetapkannya peraturan

perundangundangan sebagaimanatersebut diatas, maka BPN sebagai Badan Tata Usaha Negara memilikikewajiban mempedomani dan melaksanakan ketentuanketentuan dalamperaturan perundangundangan diatas dalam pelaksanaan tugasnya termasukdalam proses pendaftaran tanah untuk kepentingan pemberian hak atas tanah;Bahwa faktanya, pada proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana obyek gugatan diatas, Kepala BPN Kota Palembang selakupejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah, tetap memprosespermohonan

Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 haruslah ditolak, karena Penggugat telahkeliru menafsirkan ketentuan Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 denganmenyimpulkan alas hak kepemilikan Para Tergugat II Intervensi sebagai tidakmemiliki kriteria alat bukti untuk pembuktian hak atas tanah.

atas tanah miliktermohon tersebut sah secara hukum.Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat telah lewat waktu danharus dinyatakan tidak dapat diterima.C.

atas tanah Sertipikat Hak Pakai(SHP) No. 819 tahun 1987, Gambar Situasi.

Atas Tanah Nomor 21 tanggal 6September 1972 yang dibuat di hadapan Notaris Mochtar Affandi, S.H.

Menyatakan sah Akta Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor46 tanggal 27 Mei 1972 seluas 50,303 ha dibuat di hadapan Mochtashalaman 12 dari 58 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt/2019Affandi, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta Antara Sdr.

SjamsoeddinDirektur Utama PT SUSSAM selaku penjual dan Muchamad HasanKustubi Kolonel CKU NRP 16909, Pemegang Surat KeputusanOtorisasi (SKO) PT Pertamina Nomor 623/Kpts/DR/DU/1972 tanggal2 Mei 1972, (Pembanding Il semula Tergugat I) selaku pembeli,dibuatkan Akta Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Luas 146.845m?

Menyatakan sah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 21tanggal 6 September 1972 dibuat di hadapan Notaris MochtarAffandi, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta antara (PT Sussamdiwakili oleh Direktur Utama Syamsuddin) dan Tergugat atastanah seluas tanah bekas milik adat seluas 25,6576 hamempunyai kekuatan hukum mengikat;4.2. Menyatakan sah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 45tanggal 17 Maret 1973 dibuat di hadapan Mochtar Affandi, S.H.

atas tanah sengketa seluas + 14,9 ha terletak diPegadungan, Jakarta Barat, terjadi antara Termohon Kasasi PTSussam dengan Termohon Kasasi II PT Pertamina pada tahun 1972,halaman 53 dari 58 hal.

atas tanah dan peralihan hakhak tersebut.Pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yangkuat.juncto pasal 1 angka 20 PP No. 7 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang berbunyi sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yangmasing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan,juncto pasal 32 ayat 1 PP

Pendaftaran hak hak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut.c.

atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan RumahSusun yang dialinkan;g) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2);h) Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;i) Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebutterutang; Pasal 103 ayat (4) PMNA/KBPN

atas tanah dan peralihan hakhak tersebut.Pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yangkuat.juncto pasal 1 angka 20 PP No. 7 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang berbunyi Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun danhak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam bukutanah yang bersangkutan, juncto pasal 32 ayat 1 PP

Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perjanjian jual beli tanah obyek sengketa sebagai tersebut Akta Jual Beli Nomor 14/I/38/1981 tanggal 7 Februari 1981, Akta Jual Beli Nomor 22/I/38/1981 tanggal 18 Februari 1981 dan Akta Jual Beli Nomor 25/I/38/1981 tanggal 2 Maret 1981, kesemuanya dibuat di hadapan HARUN Pejabat PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Koja tersebut cacat hukum;

6. Menyatakan batal perjanjian peralihan hak

atas tanah obyek sengketa yang didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 14/I/38/1981 tanggal 7 Februari 1981, Akta Jual Beli Nomor 22/I/38/1981 tanggal 18 Februari 1981 dan Akta Jual Beli Nomor 25/I/38/1981 tanggal 2 Maret 1981 kesemuanya dibuat di hadapan HARUN Pejabat PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Koja tersebut;

7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 14/I/38/1981 tanggal 7 Februari 1981, Akta Jual Beli Nomor 22/I/38/1981 tanggal 18 Februari 1981 dan Akta Jual Beli

Nomor 25/I/38/1981 tanggal 2 Maret 1981, kesemuanya dibuat di hadapan HARUN Pejabat PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Koja tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

8. Menyatakan segala akta atau surat yang berkaitan perjanjian peralihan hak atas tanah obyek sengketa berikutnya yang didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 14/I/38/1981 tanggal 7 Februari 1981, Akta Jual Beli Nomor 22/I/38/1981 tanggal 18 Februari 1981 dan Akta Jual Beli Nomor 25/I/38/1981 tanggal

atas Tanah objeksengketa;"4.

SUBUH masingmasing berdasarkan AktePelepasan Hak Atas Tanah No.72 tanggal 13 Nopember 1982, AktePelepasan Hak Atas Tanah No.73 tanggal 13 Nopember 1982 dan AkteHalaman 58 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pat.G/2019/PN Jkt.

UtrPelepasan Hak Atas Tanah No.75 tanggal 13 Nopember 1982 yangsemuanya dibuat dihadapan Tergugat V dan sejak saat setelah Tergugat IVmenerima Pelepasan Hak Atas Tanah (obyek sengketa) pada bulanNopember 1982 itulah Tergugat IV baru menguasai phisik tanahnya danmenerima suratsurat bukti kKepemilikannya dari H. ASIKIN, Hj. ROSANI danH.

bahwa pihak yangmemperoleh hak atas tanah tersebut beritikat tidak baik, maka ketentuandaluwarsa (verjaring) perolehan hak atas tanah tersebut tidak dapat diterapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka eksepsi Tergugat IV dan eksepsi Tergugat VI tersebut harusdinyatakan tidak beralasan hukum dan petitum eksepsi harus ditolak;PERTIMBANGAN HUKUM EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS (BIJZONDERESCHRIFTELIJKE MACHTIGING) PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAKSESUAI DENGAN KETENTUAN

atas Tanah obyek sengketa yangdilakukan oleh Para Tergugat hanyalah suatu rekayasa tanpa adapelepasan hak dari H.

Tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan ADI SUHARLIM ;Bahwa pada huruf a Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/114/KECCG/2005 tertanggal 21 Oktober 2005 yang ditandatangani olehHal. 3 dari 26 hal. Put.

Hanya pihak pertama yang berhak dan berwenang untuk melakukanPelepasan Hak atas tanah tersebut ;2. Tanah termaksud tidak sedang dalam perkara atau sengketa ;3. Tanah termaksud tidak pernah diserahkan dan atau tidak sedang dijaminkandengan cara apapun kepada orang (pihak) lain ;Bahwa mengingat akan dilakukannya lelang eksekusi terhadap tanahbekas milik adat No. C 1353 Persil No. 89/Blok D/Klas Il seluas 22.250 m?

Menyatakan Pembantah adalah pihak yang mempunyai hak atas tanah No.C 1353 Persil No. 89/Blok D/Klas Il, luas 22.250 m?, terletak di DesaSukabakti,Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenaldengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Curug Wetan tanggal 12 Juli 1975Gambar Situasi Nomor 2095/1975, yang terletak di DesaSukabakti,Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, berdasarkan SuratKerjasama tertanggal 1 September 2005 antara PT.

No 2297 K/Pdt/ 2010melakukan Pelepasan Hak atas tanah milik ahli waris dan milik pribadi seluaskurang lebih 112070 m? yang terletak di Desa Sukabakti Curug KabupatenTangerang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Desember2005 dan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2005, tanahtanah tersebut telahdilepas kepada pihak PT. PURI GRAHA ASRI PERMAI, yang diwakili olehHERMAN PURWADINATA selaku Direktur PT. PURI GRAHA ASRI PERMAITerbantah Rekonvensi ;Bahwa tanah seluas 112070 m?

atas tanah No.593/114,/Kec.Cg tanggal 21 Oktober 2005) berikut bukti P13 (suratpernyataan tidak sengketa No. 027.Jb.Sph.Kel.Sb.2005 tanggal 30September 2005) serta buktibukti yang telah diajukan Termohon Kasasi Illseperti bukti T.Il3 (Surat perjanjian kerjasama tanggal 1 September 2005)berikut bukti T.lll4 (Surat perjanjian pelepasan hak atas tanah No.593/114/Kec.Cg tanggal 21 Oktober 2005).Sedangkan kepada Terbantah I/Turut Termohon Kasasi Il hinggapemeriksaan perkara perdata ini berlangsung Termohon

No. 18seb persil19 S.IV yang telah dikonversi menjadi SHM No. 202 dan SHM No.203 a/n Djani, Turidi dan Saminah (BUKTI P5 dan BUKTI P6).Bahwa dalam surat TURUT TERGUGAT tersebut pada butir 3 di atas jugadijelaskan bahwa pada tanggal 1 April 2010 berdasarkan Akta PernyataanPelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah No. 1 dan Akta PernyataanPelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah No. 2, keduanya dibuat dihadapan Ina Rosalina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta, Sdr.

Akita jual beli hak atas tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;b. Akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;c. Surat ijin menghuni;Hal 7 dari 27 hal Put. No. 134/PDT/2017/PT.DKI.12.13.14.15.d. Risalah lelang; ataue.

SAMINAH.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatan nya padaangka 4 halaman 4 yang menerangkan Sdr Anton Sutono telahmelepaskan Imenyerahkan sebagaian hak atas tanah Milik SHM No.203seluas 146 M2 dan seluas 27 M2 dari SHM No. 202, yang telahditerbikan SHGB Nomor 12641HGBIBPN31.7312010 tanggal 10Nopember 2010 surat Ukur Nomor 8112010, tanggal 04 Mei 2010seluas 330 M2 a.n ELIZABETH MAWARI karena SHM 202 dan 2031Rawabuaya atas nama: 1. Turidi, 2. Djani dan 3.

Bahwa sebagian dari luas bidang tanah Hak Milik No. 2021 Rawa Buayayaitu seluas 27 M2 , dilepaskan haknya kepada Negara, berdasarkanPernyataan pelepasan Penyerahan Hak Atas Tanah No. 2 tanggal 1April 2010, yang dibuat dihadapan Ina Rosaina, SH. Notaris di Jakarta,dan untuk dimohon oleh Elisabeth Mawari;c.

Direktorat Agraria Tangerang tanggal 10 Juli 1974;b. yaitu seluas 146 M2 , dilepaskan haknya kepada Negara, berdasarkanPernyataan pelepasan Penyerahan Hak Atas Tanah No. 1 tanggal 1Hal 21 dari 27 hal Put. No. 134/PDT/2017/PT.DKI.April 2010, yang dibuat dihadapan Ina Rosaina, SH. Notaris di Jakarta,dan untuk dimohon oleh Elisabeth Mawari;c.

YaminBahwa para Penggugat dan II pada bulan Maret 2009 akanmelakukan Pelepasan Hak atas tanah milik Para Penggugattersebut dihadapan Tergugat II sebagai Notaris/PPAT kepadaTergugat yang akan dilakukan bersamasama dengan tanahlain yang berlokasi di daerah yang akan dijadikan Tergugat sebagai lokasi perkebunan singkong/ubi kayu untuk industri.Bahwa dalam rangka proses pelepasan hak terhadap tanahmilik Para Penggugat tersebut, sertifikat Hak Milik No.Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13

Suddin Naba, yakni AKHMAD YANI BIN SUDDIN NABAselaku pihak yang mengurus dan menandatangani Akte Jual Beli danpelepasan hak atas tanah dengan Tergugat (termasuk tanah milikPenggugat dan Penggugat II).4.2.Semestinya penerima kuasa penuh yang bernama AKHMAD YANI BINSUDDIN NABA sebagai sumber perolehan hak Tergugat !

Tanggapan dalil posita gugatan para Penggugat angka 3 (tiga).Bahwa benar pada bulan Maret 2009 para Penggugat akan melakukanpelepasan hak milik atas tanah yang dilakukan bersamasama denganpelepasan hak milik atas tanah yang lain milik ahli waris Almarhun H.Sudding Naba, namun dalam hal jual beli/pelepasan hak atas tanah tersebutpara Penggugat dan ahli waris lainnya diwakilkan oleh saudara kandungnyayang bernama AKHMAD YANI berdasarkan Surat Kuasa Penuh tanggal 25Januari 2008 dan Surat Kuasa Penuh

Akte JualBeli dan Pelepasan Hak atas tanah milik Penggugat sebagai kuasa dariPenggugat telah menjadi pokok perkara karena akan dibuktikan dalam prosespembuktian, justru Akhmad Yani tidak ditarik sebagai pihak untuk kepentinganPenggugat dalam pembuktian sebagai saksi Penggugat, dan hal seperti inilahyang menjadi dasar hukum pilihan pihak yang akan digugat berada padaPenggugat;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalambukunya Hukum Acara Perdata hal. 137 menyatakan eksepsi

Suddin Naba yakni Ahkmad Yani Bin Suddin Naba selaku pihak yang mengurus dan meandantangani Akte Jual Beli dan pelepasan hak atas tanah dengan Tergugat (termasuk tanah milik Penggugat dan Penggugat II);Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II telan mengajukan alatbukti surat berupa Surat Kuasa Penuh tanggal 25 Januari 2008 yang diberikanoleh ahli waris Almarhum H. Suddin Naba diantaranya Andriyani Binti SuddinNada (Penggugat I) dan Muh.

atas tanah bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana yang diatur dalam UU.

Dalam halinit Perbuatan TERGUGAT Ill, yang dalam pelaksaannya dilakukan olehsuatu Panitia Pembebasan Hak atas tanah bagi Pembangunan untukkepentingan Umum yang di dalamnya juga melibatkan TERGUGAT IIIsebagai anggota, bukan merupakan perbuatan TERGUGAT III dalam ruanglingkup hukum Perdata yang dapat diuji kKeabsahannya melalui peradilanPerdata, tetapi merupakan perbuatan TERGUGAT Ill yang berada dalamlapangan hukum public yang merupakan kewenangan peradilan lain,Dengan demikian Peradilan Perdata,

atas tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum yang diatur dalam UU.

Menangguhkan biaya hingga putusan akhir;Menimbang bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili telahditolak sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakimakan mempertimbangkan eksepsi lainnya sebagai berikut :Bahwa Para PENGGUGAT telah salah menggugat orang (error in personen),yaitu salah menarik TERGUGAT III sebagai salah satu pihak dalam perkara ini.Peralihan Hak atas tanah Objek sengketa dari tangan TERGUGAT kepadaTERGUGAT III dilakukan melalui procedure dan mekanisme Pembebasan

No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untukkepentingan Umum, dan bahwa pembembasan hak atas tanah untukkepentingan umum yang dimaksud telah dilakukan oleh TERGUGAT III Sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menyatakan Terdakwa TITUS NUSMESE alias TITUS terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia,padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turutmempunyai hak atas tanah itu, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 385 ke4 KUHPidana, sebagaimana dalamDakwaan Tunggal Penuntut Umum;Hal. 1 dari 6 hal.

Menyatakan Terdakwa TITUS NUSMESE alias TITUS tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hakIndonesia, padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turutmempunyai hak atas tanah itu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5(lima) bulan;3.

adalah cacat hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa alasan lain SHM No. 3 atas nama Tergugat patut dinyatakan cacat hukumsehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Tergugat tidakmemiliki itikad baik untuk memperoleh hak atas tanahnya yaitu tidak pernahmembayar kewajiban berupa pajak bumi dan bangunan kepada negara padasaat memohon hak atas tanah.

atas tanah,karena putusan pidana menyangkut kepada terjadinya perbuatan pidana(strafbaar feit) individu, sedangkan kepemilikan hak atas tanah harusdibuktikan melalui pengadilan perdata;Berdasarkan bukti P11, menerangkan bahwa nama Jamin Mokodompittidak terdaftar pada Data Base Objek PBBP2 sejak terbitnya SHM No.3/Desa Uso tahun 1995 hingga saat ini;Bahwa Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV terbukti telan melakukankekeliruan atau kesalahan teknis pada saat mencantumkan SHM No.3/Desa Uso ke dalam

Termohon Banding/Tergugat yang mana SHM No.3tumpang tindih dengan SHGB No. 40/Desa Uso tidak pernah melakukanpermohonan perubahan Hak atas tanah maupun memberikan kuasakepada siapa pun dalam melakukan perubahan hak atas tanah.

Dalamproses yang sedemikian rupa ini,dapat diketahui tidak ada penghormatan yang baik dan tidak adakejujuran antara pihak penjual dan pembeli dalam proses pembebasantanah a quo, justru tindakantindakan tersebut telah merugikan pihakHalaman 28 dari 41 hal Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT PALlain yakni Termohon Banding/Tergugat selaku pemilik hak atas tanah aquo.

Asas nemo plus yurisini bertujuan untuk melindungi pemegang hak atas tanah yangsebenarnya, jadi apabila terjadi pengalihan hak yang dilakukan olehHalaman 33 dari 41 hal Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT PALorang lain yang tidak berhak atas suatu bidang tanah, makapemegang hak atas tanah yang sebenarnya dapat menuntut kembalihaknya meskipun telah terdaftar atas nama orang lain, oleh karena itudaftar umumnyatidak mempunyai kekuatan bukti.

atas tanah seluas 38.600 M2 tersebut, dan akhirnyaorang tua penggugat membatalkan perjanjian tersebut berdasarkan suratpernyataannya dibulan Pebruari 1986 yang diketahui oleh Lurah 8 UluKota Palembang..

Penempatan tanda tanda batas termasuk pemeliharaaanya, wajib dilakukanoleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.4.

atas tanah yang bersangkut dan sedapat mungkin disetujuioleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan .Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak barudilakukan sesuai ketentuan sebagaimana pada ayat 1 atau ataspenunjukkan instansi yang berwenang.Dalam menetapkan batas batas bidang tanah panitia ajudikasi atau olehkepada kantor pertanahan memperhatikan batas batas bidang atau bidangbidang tanah yang telah terdaptar dan surat ukur atau gambar situasi yangbersangkutan.Persetujuan

Jika pada waktu yang rtelah tentukan pemegang hak atas tanah yangbersangkutan atau para pemegang hak tanah yang berbatasan tidak hadirsetelah dilakukana pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuksementara dilakukan disesuai ketentuan sebgaimana dimaksud padaayat(1).3.

atas Tanah dan KegiatanPendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017.Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa mempedomaniketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (8) Peraturan Kepala BPNHalaman 19 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLGtersebut, dalam hal pemohon Instansi Pemerintah

SAJADI BAE ; Individual : karena surat a quo tersebut diajukan dan berlakukhusus bagi PENGGUGAT yang merasakan akibat pemberhentianpermohonan pengukuran hak atas tanah milik PENGGUGAT dalamrangka proses penerbitan sertifikat hak milik PENGGUGAT ; Final: karena Surat Keputusan a quo sudah definitif danmenimbulkan suatu akibat hukum atau ketetapan yang tidakmembutuhkan lagi persetujuan dariinstansi atasannya ;b.

Atas Tanah Nomor 03//K.MIII/2003tertanggal 20 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani olen CamatMariso dan Lurah Tamarunang dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Rumah H.

atas tanah Nomor 03/KM/II/2003 tertanggal 20 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh CamatMariso dan Lurah Tamarunang dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Rumah H.Ghalib Amin ;Sebelah Timur : Saluran Air ;Sebelah Selatan : Rumah Soraya Milla ;Sebelah Barat : Jalan Nuri Baru ; Bahwa Kemudian Penggugat memperoleh rumah dan tanah tersebutberasal dari kakak kandungnya yang bernama EVI MURNI berdasarkansurat hibah rumah dan pengoperan hak atas tanah negara no.16/KMI/II/2006 yang

Atas Tanah Nomor: 16/K.M.

SIJA ;Bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti P24 berupa Surat Hibah Rumah danPengoperan Hak Atas Tanah, Nomor. 16/K.M/II/2006, tanggal 08 Mei 2006,yang dibuat oleh Camat Mariso dan dihubungkan dengan keterangan saksiPenggugat bernama RAHMAWATI, diketahui pula bahwa EVI MURNI telahmenghibahkan rumah dan tanah miliknya yang terletak di Jalan Nuri Baru No.117, Kelurahan Tamarunang kepada Penggugat ;Bahwa Penggugat melalui kuasanya yang bernama ABD.

Prosespenerbitan Sertifikat Hak Milik No. 801 tanggal 27 Mei 1992 atas nama OngSoon Djoe (bukti T. 8) didasarkan atas pelepasan hak atas tanah dariWalikotamadya Ujung Pandang sebagai pemilik tanah kepada Ong SoenHal. 8 dari 16 hal. Put.

/VII/126/1990 tanggal 26 Juli 1990 telahternyata bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan KerungKerungNo. 27 A Makassar yang semula merupakan tanah Pengelolaan PemerintahDaerah Kotamadya Ujung Pandang, yang kemudian berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri tanggal 26 April 1983 Nomor : 593.3192 TentangPengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh PemerintahKotamadya Daerah Tingkat Il Ujung Pandang, maka hak atas tanah obyeksengketa tersebut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat

Pasal 19 PP No.10Tahun 1961 berbunyi sebagai berikut :"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atastanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusHal. 13 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah inidisebut (pejabat).

bukan seluas 122 m2seperti dalam SHM No.20140 ;e Pelaksanaan eksekusi putusan perkara No.192 R/1975 tanggal 19Juni 1976 adalah keliru karena Pemohon Peninjauan Kembalibukan pihak dalam perkara tersebut ; Bukti SHM No.801 tanggal 27 Mei 1992 atas nama Ong SoenDjoe terbit pada tanggal 27 Mei 1992 yang didasarkan ataspelepasan hak atas tanah oleh Walikotamadya Ujung Pandangkepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SKWalikotamadya Ujung Pandang dengan No.661/S.Kep/ 593.3/90tanggal 13 September 1990