Ditemukan 23053 data
46 — 15
Ganti, kemudian datang Saksi FERDI Alias UNYILyang mengajak mereka ke Dusun Petobo yang berkataTurun semua Qulu kita apa sudah baku potong orang dibawah ", selanjutnya mereka bersamasama menuju DusunPetobo tetapi sampai di Pos DLUJUAR mereka dicegat olehLk.
Jasmadi
122 — 20
KecamatanKluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan maka dengan demikian PengadilanNegeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang telah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya dan di beri tanda P1 sampai dengan P6 sertatelah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawahsumpah masingmasing bernama Yan Maya Sari, A.Md. dan Ajri Mursyidan;Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku
15 — 6
dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasanusia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istridan keturunannya;Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan ataupejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita,dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadistandar baku
70 — 25
sesuai dengan Buku Pedoman teknis pengembangan unitPengolah pupuk organik (UPPO) dan rumah pengolah pupuk organik(RPPO) TA. 2013 tujuan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2013 adalah : a) Menyediakan fasilitas teroadau Pengolah bahan organik (jerami, sisatanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupukOFQANIK). nn wn nnn noe nnn non nnn nee en ee nn nee nee ene ne oneb) Mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimilikikelompok peternak sebagai bahan baku
116 — 23
PajakPertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, yang menyatakan dalam Pasal 2 Ayat(1) sebagai berikut :Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yangdiperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, olehPengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku
79 — 19
saksilupa tanggal dan bulan serta tahun pernikahannya;Bahwa setelah menikah Pengggat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Pengggat di Desa xxxx sampai pisah;Bahwa dalam pekawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang anak lakilaki bernama xxxx berusia 9 tahun sekarangdalam asuhan Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun2013, kurang lebih 4 tahun lamanya;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringbertengkar dan bahkan serang baku
ANDI NUR INDAR SAMAD,SH
Terdakwa:
IQBAL ALIAS GANNA
71 — 13
Leimana ( Dekat jembatan kecil depanmesjid Rahmatullah) Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakukang KotaMakassar;Bahwa berawal pada sat saksi melintas di atas jembatan denganmenggunakan sepeda motor, pada saat situ diirinya melihat bahwaTerdakwa dan saksi korban sedang berkelahi saling baku pukul dipinggirgalian, tibatiba idrinya melihat saksi koban lari kea rah depan tepatnyadibengkel motor dan mengambil sebuah bamboo dan dirinya langsungHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2020/PN Mksmemarkir
MOCHAMAD ARIEF GUMELAR
23 — 3
SumurBandung Kota Bandung, termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus, oleh karenanya Pengadilan Negeri BandungKelas IA Khusus berwenang untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwaPermohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidakbersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatuyang dimohonkan tersebut, tidaklan boleh menimbulkan kerugian bagi pihaklain;Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi
76 — 19
Unsur PenganiayaanMenimbang, bahwa oleh karena undangundang tidak merumuskan dengan khususdan jelas mengenai istilah penganiayaan (mishandeling) sehingga secara baku belum bisadisepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud,tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrinhukum pidana menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai suatu perbuatan yangdilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel
219 — 33
Tusuan: Tujuan Kegiatan ini adalah menambah luas baku lahantanaman pangan melalui kegiatan perluasan Sawahb. Design , Point 4, halaman 28 sebelum dilaksanakanpembuatan design terlebih dahulu dilakukan penyuluhanterhadap para petani pemilik lahan dengan tujuan agar petanimemahami kegunaan pembuatan design dan memantaatkandesign tersebut dalam pelaksanaan konstruksi. Para petanipemilik lahan agar memasang patok patok batas kepemilikanlahan untuk mempermudah proses lebih lanjut c.
Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengankemampuan anggaran yang tersedia;Point C. Indikator Hasil (Out Come)Indikator Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasansawah antara lain:1. Meningkatnya pemahaman stake holder ( Pemerintahdaerah, swasta, BUMN, Koperasi dan masyarakat petani)terhadap pentingnya pembukaan lahan/ sawah baru;2.
Tujuan : Tujuan Kegiatan ini adalah menambah luas baku lahantanaman pangan melalui kegiatan perluasan Sawahb. Design , Point 4, halaman 28 sebelum dilaksanakan pembuatandesign terlebih dahulu dilakukan penyuluhan terhadap parapetani pemilik lahan dengan tujuan agar petani memahamikegunaan pembuatan design dan memanfaatkan design tersebutdalam pelaksanaan konstruksi. Para petani pemilik lahan agarmemasang patok patok batas kepemilikan lahan untukmempermudah proses lebih lanjut c.
Berambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengankemampuan anggaran yang tersedia;Point C. Indikator Hasil (Out Come)Indikator Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawahantara lain:1. Meningkatnya pemahaman stake holder ( Pemerintah daerah,swasta, BUMN, Koperasi dan masyarakat petani) terhadappentingnya pembukaan lahan/ sawah baru;2.
Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuananggaran yang tersediaPoint C. Indikator Hasil (Out Come)Indikator Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawahantara lain :3. Meningkatnya pemahaman stake holder ( Pemerintah daerah,swasta, BUMN, Koperasi dan masyarakat petani) terhadappentingnya pembukaan lahan/sawah baru.4.
21 — 8
terdakwa Fiqih Puja Maheindar berperanuntuk mengolahnya dan memasukkan dalam kemasan botol ;Bahwaterdakwamembelibotolbaruseteladiisiditutupdandisegel.sHalaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor : 299 / Pid.Sus/2015/PN.Sda.edangkan miras buuatan terdakwa belum pernah di lab.kan kedinas Kesehatan ;Bahwa usaha terdakwa membuat miras sebagai modalnya adalahkontrak rumah sebesar Rp. 15.000.000. untuk membeli bahanperalatan untuk mengolah arak sebesar Rp. 50.000.000. s/d Rp.60.000.000. dan juga membeli bahan baku
tersebut para terdakwa membuatmiras bersama sama dengan bahan bahan gula pasir ,ragidan pernipan kemudian bahan dimasak setelah itu difragmentasimenggunakan alat filter dimasak yang hasilnya ditampng dalamdrum dan terakhir kali dimasukkan dalam botol a qua seukuransatu setengah liter ;Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor : 299 / Pid.Sus/2015/PN.Sda.e Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan secara bersama sama secara sadar dan telah melakukan perbuatan pelaksanaansecara phisik yaitu mengolah bahan baku
68 — 12
AW LAKE SPA & CONCEPTS73. 7 (tujuh) buah buku resep cara pembuatan kosmetik74. 1 (satu) bundel bukti pembelian bahan baku75. 1 (satu) bundel pemeriksaan balai pom76. 2 (dua) lembar report of analyse sucofindo77. 1(satu) buah kompor listrik merk bluesky Dirampas untuk dimusnahkan4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
Aw Lake Spa dan bahan baku untuk pembuatan kosmetikatersebutBahwa benar, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwamenunjukkan Surat jin Produksi yang dimiliki oleh PT Aw Lake Spa yaitu SuratKeputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementrian KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.07.IKOS/V/542/14 Tentang Izin ProduksiKosmetika tertanggal 12 Desember 2014, dan saat di lakukan pengecekanterhadap Surat tersebut ternyata hasilnya benar kalau PT.
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Bank Mega cabangCirebon, bahwa Perjanjian Kredit tersebut merupakan Klausula Baku,karena Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding yaitu Ny. LilyMuliono adalah konsumen yang membeli barang dan atau jasa dari PihakTermohon Kasasi dahulu Termohon Il/Terbanding II yaitu PT Bank MegaKantor Pusat Jakarta cq. PT Bank Mega cabang Cirebon berupaPemberian Kredit yang disertai jaminan, yang dibeli olen Pemohon Kasasidahulu Pelawan/Pembanding yaitu Ny.
Lily Muliono dan dibayar secaraangsuran dalam bentuk Pencicilan Pengembalian Pokok dan Bunga;Bahwa menurut Pasal 18 Ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap Klausula Baku yang telahditetapbkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yangmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)dinyatakan batal demi hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Perjanjian Kredit Nomor098/PKSME/BYS/11 yang dilakukan oleh Pemohon
Terbanding/Tergugat : PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTA JAMBI
70 — 34
Sesuai KemapuanPengugat atas pengajuan tersebut tidak ada kepastian yang didapatpihak Pengugat Malah PT ADIRA Finance Datang ke rumah untukmeminta tunggakan dan ingin meng exekusi kendaraan yang menjadijaminan pasilitas kredit dengan dan tampa ada nya putusan daripengadilan.Bahwa dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, PT ADIRA Finance CabangKota Jambi sebagai Pihak Tergugat patut diduga telah melanggarketentuan Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999Pasal 18 tentang Ketentun Klausula baku
Bahwa Berdasarkan pasal 18 Pelaku usaha menawarkan barangdan/atau jasa atau mencantumkan klasula baku pada setiap dokumendan/atau perjanjian apabila :a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;d.
Toyo Siswo Nugroho
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Rimbo Bujang
143 — 33
Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanyamenguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalaniperjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT,seharusnya lebih dulu duduk bersamasama untuk membuat perjanjian atauklausula klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak.
Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT danTERGUGAT sebagaimana posita angka 18 ( Delapan Belas) diataskarena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT;22.Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yangdibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjianpembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat O01 disebut;Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan
25 — 10
Perjanjian yangdemikian perjanjian baku atau perjanjian standart..
Bahwa artinya perjanjian kredit sama dengan Perjanjian baku adalahperjanjian yang hampir seluruhnya klausulaklausulanya sudahdibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah yangbersangkutan) dan pihak lain (dalam hal transaksi perbankan adalah10.11.12.13.14.nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluanguntuk merundingkan atau meminta perubahan.
46 — 14
PENUNJANGdari perusahaan Penggugat; 3 Bahwa, penyerahan sebagian pekerjaan kepada mitra / rekanan usaha adalahbenarbenar pada KEGIATAN PENUNJANG Perusahaan BUKAN pada CoreBussinessnya; 4Bahwa, kegiatan penunjang yang dimaksud adalah kegiatan pada bidang"PACKING" hasil produksi;5Bahwa, untuk memberikan gambaran secara benar dan tepat agar tidak terjadikesalahan asumsi maupun persepsi terhadap KEGIATAN PENUNJANGtersebut, kiranya dapat kami gambarkan ALUR PRODUKSI pada Perusahaankami sebagai berikut: Behan Baku
No. 108/G/2014/PHISby. 21 Bahwa untuk memberi gambaran yang benar dan tepat dapat digambarkanmengenai alur produksi perusahaan yaitu bahan baku Pemilahan Proses PemasakanPengemasan Produk jadi.
24 — 8
tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasarpemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwamelakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secaratunggal yaitu :e Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yangberlaku dan baku
Aktualisasi dari kombinasikedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusankalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan secara sah danmeyakinkan. Kata sah dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusantersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP danperaturan perundangundangan lainnya.
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
keluaran, sehingga pajakmasukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajakdan/atau jasa kena pajak yang memperoleh pembebasantersebut tidak dapat dikreditkan;Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan BarangKena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Untuk memproduksi barang kena pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan barang kena pajak lain dan/ataujasa kena pajak sebagai bahan baku
Putusan Nomor 1611/B/PK/PJK/2016penyerahannya tidak terutang pajak pertambahannilai; Pajak masukan untuk pembelian truck yangdigunakan untuk jasa angkutan, karena jasaangkutan adalah bukan jasa kena pajak yang ataspenyerahannya tidak terutang pajak pertambahannilai; Pajak masukan untuk pembelian bahan baku yangdigunakan untuk membangun' rumah sangatsederhana, karena atas penyerahan rumah sangatsederhana dibebaskan dari pengenaan pajakpertambahan nilai;(2) Contoh pajak masukan yang dapat dikreditkanseluruhnya
Putusan Nomor 1611/B/PK/PJK/2016Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi barang kena pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanbarang kena pajak tersebut dibebaskan dari pengenaanpajak pertambahan nilai;Untuk memproduksi barang kena pajak tersebut, PengusahaKena Pajak "B" menggunakan barang kena pajak lain danatau jasa kena pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu,barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;Pada waktu membeli Barang kena pajak lain dan atau jasakena pajak tersebut
keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitandengan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasakena pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidakdapat dikreditkan;Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi barang kenapajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu ataspenyerahan barang kena pajak tersebut dibebaskan daripengenaan pajak pertambahan nilai.Untuk memproduksi barang kena pajak tersebut,Pengusaha Kena Pajak B menggunakan barang kenapajak lain dan/atau jasa kena pajak sebagai bahan baku
1.IRISA NADEJA, SH.MH
2.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
3.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
4.AFRINALDI, SH
5.RISTIANTI ANDRIANI, SH
6.YURI PRASETIA, SH
7.MARUHUM, SH.MH
Terdakwa:
JAINI Alias JAY Bin JAHRI
363 — 20
Pulau Bawah dengan saksi sendiri Bahwa dapat saksi jelaskan material/bahan baku usaha berupa kayu untukpembangunan PT.
membeli kayu adalah Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu Olahan (SKSHH KO) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu Bulat (SKSHH KB) ;Bahwa masa berlaku SKSHH KB dan SKSHH KO adalah untuk satu kali pengiriman dan dalam hukum setiap penebang harus ada izin terlebih dahulu,apa bila tidak ada izin untuk melakukan penebangan tidak bisa diterbitkanSKSHH KB dan SKSHH KO ;Bahwa Kawasan Hutan Lindung kayunya tidak boleh dilakukan penebangan ; Bahwa izin untuk pengolahan kayu bulat atau kayu untuk bahan baku
Pulau Bawah : 38Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk pengolahan kayu bulat ataukayu untuk bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadidiperlukan izin Industri Primer MHasil Hutan Kayu (IPHHK) ; Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bherly Andia, S.Hut yang keterangannyadibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan dalam hukum setiap penebangharus ada izin terlebih dahulu, apa bila tidak ada izin untuk melakukanpenebangan tidak bisa diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
Pulau Bawah ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk pengolahan kayu bulat ataukayu untuk bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadidiperlukan izin Industri Primer MHasil Hutan Kayu (IPHHK) ; Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bherly Andia, S.Hut yang keterangannyadibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan dalam hukum setiap penebangharus ada izin terlebih dahulu, apa bila tidak ada izin untuk melakukanpenebangan tidak bisa diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan