Ditemukan 78958 data
15 — 7
hukum perkawinan suamiisteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kKecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
12 — 2
bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankanHalaman 10 dari 14 Putusan nomor 854/Pdt.G/2021/PA.LLGtugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukurrumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
7 — 5
hukum perkawinan suamiisteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
6 — 4
tergugat sudah pisah tempat tinggal; Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dantergugat yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dantergugat selama dua tahun, hal tersebut membuktikan hilangnya sifat perekat dalamrumah tangga antara penggugat dan tergugat;Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisahtempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tanggadikenal konsep
5 — 3
tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2021/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
11 — 3
hukum perkawinansuami isteri diperintahkan agar hidup bersatu. pada tempat kediamanbersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal,agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri,kecuall ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolokukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami isteri, oleh karena itu) fakta hukum adanya pisahtempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep
6 — 4
tempat kediaman bersama, danhalaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlgtidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
11 — 3
AlQuransurat ArRum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanyauntuk menghindari perselisinan yang berkepanjangan dan menghindarimadharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnyaPut, No. 4328/Pdt.G/2020/PA.Cms, hal. 10 dari 13 haldalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil danbermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga sepertiterurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep
7 — 5
Namun demikian,untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon telahmenjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakanperwujudan kematangan
10 — 6
PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorangitu. cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (sepertipernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang yang sudahagil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dankewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;Menimbang, bahwa untuk menentukan baligh itu tidak denganperhitungan usia, tapi mengukur aspekaspek kesiapan fisik dan mental.Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep
10 — 12
tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 6846/Pdt.G/2021/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
13 — 5
bersama dan tidak dibenarkanhidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaisuami Istri, Kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.SryMenimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukurrumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumahtangga, oleh karena itu fakta suami istri Ssudah tidak pernah tinggal bersama dantidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep
16 — 6
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,tidak mungkin akan dapat tercapai;Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembagaperkawinan, agar suami istri utun kKompak dalam segala aktivitas kehidupanrumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan
13 — 12
Namun demikian,untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundangmenetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapisudah baligh, Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmembolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cucu Pemohon telah menjalinhubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudankematangan
14 — 8
istridiperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidakdibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugasdan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkanoleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumahtangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suamiisteri,dan sedangkan berdasarkan fakta hukum dalam hal ini adanya pisahtempat tinggal,merupakan bentuk penyimpangan dari konsep
17 — 4
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembagaperkawinan, agar suami istri utuh kKompak dalam segala aktivitas kehidupanrumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan
14 — 9
ketenangan, ketentramandan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh citacita dan tujuanperkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugatsudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak terbangun komunikasi yang baiklayaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masingmasing;Menimbang, bahwa fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
12 — 7
hukum perkawinan suami istridiperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidakdibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugasdan kewajiban sebagai suami istri, kKecuali ada alasan yang dapat dibenarkanoleh hukum;Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakanbentuk penyimpangan dari konsep
12 — 3
cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (sepertipernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang yang sudahhalaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlgagil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dankewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;Menimbang, bahwa untuk menentukan baligh itu tidak denganperhitungan usia, tapi mengukur aspekaspek kesiapan fisik dan mental.Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep
18 — 6
sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasilagi, 3) salah satu pihak atau masingmasing pihak meninggalan kewajibannyasebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan5) ada halhal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL, KDRT, main judi dan lainlain);Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga sepertiterurai di atas, maka menurut Majelis, Pemohon dan Termohon sebagai suamiisteri telah gagal menjalankan konsep