Ditemukan 14447 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lbj
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
RONALDUS DARSON alias DARSON
5819
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Register : 06-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 194/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 26 Nopember 2015 — EFAN SUSANTO Bin KHAIRUL ANWAR
6420
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Register : 23-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 08-03-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pbm
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
CAESARINI ASTARI, SH.
Terdakwa:
ENDANG SAPUTRA Bin WAHYONO
2119
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Register : 14-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN PLW
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
YULIANA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN ALM
2321
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut; Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancamanhukuman yang berat, berupa pidana penjara; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan terdakwa
Register : 06-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi
Tanggal 27 Februari 2020 — KASRA JARU MUNARA LAWAN PT. SURYA SAGA UTAMA
277143
  • Bahwa hubungan Pemegang Saham sebagai otoritas tertinggdalam Perusahaan dan sekaligus juga sebagai Pemilik Perusahaandengan ODireksi haruslan dibangun berdasarkan PrinsipKepercayaan (Fiduciary Duties) dan Pemberian Mandat / Amanat(Legal Mandatory).
Register : 01-03-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 158/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 8 Juni 2016 — PT.SRI REJEKI PERDANA STEEL >< HYUNDAI CORPORATION CS
329200
  • dalam Arbitrase dapatdimintakan pertanggung jawaban terhadap pembayaran Bright/BlackAnnealed Cold Rolled Steel Straps yang sudah dikirimkan namun disita olehpihak kepabeanan Indonesia.10.Bahwa dengan dimulainya sidang sengketa arbitrase tersebut, makaPENGGUGAT dengan terpaksa harus mengeluarkan uang, waktu dan tenagauntuk mengikuti jalannya persidangan yang pada pokoknya adalah mengenaikerugian yang timbul dikarenakan oleh disitanya barang yang dikirimkan olehTERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT oleh otoritas
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 13 Juni 2017 — BI KIAU
606
  • dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberantas peredaran gelap narkotika; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dalammemberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN SUKADANA Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Sdn.
Tanggal 28 Februari 2017 — Pidana - MUHAMAD AINI Bin AHMAD SYARIFUDIN
16219
  • Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Putus : 13-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 26/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 13 Maret 2017 — MOCH. RIZKI KURNIA PUTRA melawan PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk dkk
5429
  • No.26/Pdt/2017/PT SMGBerdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas JasaKeuangan No.
    PMK 84/PMK.12/2006 yang mana sudahdiperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. POJK.29/POJK.05/2014, maka Penggugatmasih berstatus Lancar.d.
Putus : 08-05-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 43/PDT.G/2017/PN PLP
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat : - H. Burhanuddin L Tergugat : - Jusnaeni - Yazdi Anugrah - Markus Lanteng SE - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
8339
  • Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yangindependen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam Undangundang ini.Penyidikan merupakan salah satu tugas penngawasan OJKseperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yangberbunyi:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimanadimaksud
Register : 12-02-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Spn
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
141
  • kandungPenggugat yang bernama Ayah kandung, selain itujuga dihadiri olehseorang penghulu yang bernama Ujang, dua orang saksi nikah bernamaPutusan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Spn 20Zamzami dan Saksi nikah II, dan maharnya adalah 1 cincim mas,kemudian posisi penghulu ditengah masyarakat merupakan orang yangdikenal paham agama Islam dan sering diundang untuk membaca doadalam momenmomen yang bersifat agamis, sehingga penghulu yangbernama Ujang mendapatkan posisi penting di tengah masyarakat, dania juga diberi otoritas
Putus : 26-07-2011 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 117/Pid.B/2011/PN.SBY
Tanggal 26 Juli 2011 —
3619
  • Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang (Kuasa Perwakilan) PTSumber Griya Permai di Atambua, Belu Nusa Tenggara Timur dengan tugastugas diberi otoritas untuk pelaksanaan pengembangan dan operasionalPerusahaan di Atambua ;49. Bahwa PT Sumber Griya Permai bergerak dalam bidang konstruksi danpertambangan khususnya batu mangaan ;50.
Putus : 11-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 PK/Pdt/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — Drs. BUDI FIANTO BUNA vs KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA MEDAN, dkk
5717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sebagai pihak, haltersebut suatu kesengajaan karena Tergugat V dan Tergugat VI mengetahuiatau sepatutnya mengetahui bahwa instansi yang memiliki otoritas dibidangHalaman 6 dari 27 hal. Put.
Putus : 25-04-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PT PADANG Nomor 31/PDT/2019/PTPDG.
Tanggal 25 April 2019 — AMRIL JILHA Melawan : PT Dipo Star Finance, dkk.
3813
  • BUSRA AZERI selanjutnya menyatakanPERATURAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEHBERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGIdimana POJK (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN) tidakboleh bertentangan dengan UNDANGUNDANG, artinya PembiayaanKonsumen Nomor 0005224/2/09/01/2015 tertanggal 28 Januari 2015tidak boleh bertentangan dengan UNDANGUNDANG NOMOR 8TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, dalam hal iniTERBANDING / TERGUGAT (PT.DIPO STAR FINANCE) telahmenggunakan KLAUSUL BAKU yang dilarang sebagaimana diaturdalam
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Dgl
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.DENI MULYAWAN,SH
2.IKRAM,S.H.
Terdakwa:
KRISMAN Alias TIO
10330
  • Selain itu, Terdakwa bukanlah pemegang izin edarnya danberdasarkan Alat Bukti Surat dinyatakan terhadap obat tersebut tidak memilikiizin edar;Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapatwalaupun secara umum senyawa Trihexyphenidyl HCl dapat diedarkan diIndonesia, namun peredarannya berada di bawah izin dari otoritas terkait.Dalam hal ini, izin tersebut bersifat kongkrit dan individual yang artinyaperedaran yang terjadi ialan berada pada domain penerima izin bersangkutandengan
Register : 18-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BATANG Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btg
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO
297
  • Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pengelolaan perikananadalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulaninformasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasisumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturanperundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintahatau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitassumber daya hayati perairan
Register : 03-02-2014 — Putus : 11-07-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Pbr
Tanggal 11 Juli 2014 — RUDIANTO TOBING, DKK VS PT MULTI TRADING PRATAMA
10626
  • KUASA bertindak mewakili selaku Advokat ataumewakili selaku Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI), dalam hal iniperlu dibuktikan identitas Advokat dan atau Surat Keterangan (SK)Pengangkatan selaku Pengurus pada Serikat Buruh Solidaritas Indonesia(SBSI) seluruh Penerima Kuasa;Bahwa dikarenakan tidak disebutkan secara jelas dan tegas pada kuasadan gugatan Para Penggugat tentang identitas kuasa Para Penggugat,maka Kuasa Para Penggugat tidak berkualitas dan berkapasitas dan atautidak memiliki Otoritas
Putus : 20-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 13/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Lbp
Tanggal 20 Maret 2017 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCECABANG MEDAN yang beralamat di Jalan Gagak Hitam No. 17 (Ring Road), Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, semula sebagai Tergugat (Pelaku Usaha) dalam pemeriksaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara,dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SALIM, SH., MUH. FAISAL RAMBEY, SH., TANTY INDRIATY IZHAM, SH.,Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Agus Salim & Partners yang berkantor di Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 53/28 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal24 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 38/HKM/01.10/II/2017 tanggal 03 Februari 2017dan untuk selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan. Melawan IR. NURBIN, beralamat di Dusun II G Kluarga, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat (Konsumen) dalam pemeriksaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai : Termohon Keberatan.
5741
  • jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupaaturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untukPembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran.Halaman16dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor: 13/Pat.Sus/BPSK/2017/PN LbpDAN begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Register : 18-01-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 26 September 2018 — Penggugat:
1.Ida Bagus Rai
2.Ida Bagus Putra
Tergugat:
1.I Ketut Wijana alias Kepeh
2.BPR Indra Candra
2914
  • tahun 2017 lewatbadan lelang yaitu PKNL;16.Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diduga bahwa pihak Bank yaituBPR Indra Candra selaku Tergugat II telah melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM sesuai gugatan tersebut diatas;17.Bahwa dengan melihat fakta dan gugatan, jelas jelas P Il sangatdirugikan dari segi Materiil dan Imateriil dengan kata lain 90% (sembilanpuluh persen) pencairan uang dari T II dinikmati oleh T ini jelas jelasunsur penipuan serta memutar balikan fakta dan P akan melaporkankepada Otoritas
Register : 27-02-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bls
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ENDANG PUTRI NINGSIH Binti JUNAIDI
216
  • yangdiajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktorfaktor yang menghapuskankesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaafserta tidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandangsebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);Menimbang, Bahwa merupakan otoritas