Ditemukan 14447 data
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
RONALDUS DARSON alias DARSON
58 — 19
Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
64 — 20
ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
CAESARINI ASTARI, SH.
Terdakwa:
ENDANG SAPUTRA Bin WAHYONO
21 — 19
persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
YULIANA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN ALM
23 — 21
Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut; Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancamanhukuman yang berat, berupa pidana penjara; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan terdakwa
277 — 143
Bahwa hubungan Pemegang Saham sebagai otoritas tertinggdalam Perusahaan dan sekaligus juga sebagai Pemilik Perusahaandengan ODireksi haruslan dibangun berdasarkan PrinsipKepercayaan (Fiduciary Duties) dan Pemberian Mandat / Amanat(Legal Mandatory).
329 — 200
dalam Arbitrase dapatdimintakan pertanggung jawaban terhadap pembayaran Bright/BlackAnnealed Cold Rolled Steel Straps yang sudah dikirimkan namun disita olehpihak kepabeanan Indonesia.10.Bahwa dengan dimulainya sidang sengketa arbitrase tersebut, makaPENGGUGAT dengan terpaksa harus mengeluarkan uang, waktu dan tenagauntuk mengikuti jalannya persidangan yang pada pokoknya adalah mengenaikerugian yang timbul dikarenakan oleh disitanya barang yang dikirimkan olehTERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT oleh otoritas
60 — 6
dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberantas peredaran gelap narkotika; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dalammemberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
162 — 19
Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
54 — 29
No.26/Pdt/2017/PT SMGBerdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas JasaKeuangan No.
PMK 84/PMK.12/2006 yang mana sudahdiperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. POJK.29/POJK.05/2014, maka Penggugatmasih berstatus Lancar.d.
83 — 39
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yangindependen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam Undangundang ini.Penyidikan merupakan salah satu tugas penngawasan OJKseperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yangberbunyi:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimanadimaksud
14 — 1
kandungPenggugat yang bernama Ayah kandung, selain itujuga dihadiri olehseorang penghulu yang bernama Ujang, dua orang saksi nikah bernamaPutusan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Spn 20Zamzami dan Saksi nikah II, dan maharnya adalah 1 cincim mas,kemudian posisi penghulu ditengah masyarakat merupakan orang yangdikenal paham agama Islam dan sering diundang untuk membaca doadalam momenmomen yang bersifat agamis, sehingga penghulu yangbernama Ujang mendapatkan posisi penting di tengah masyarakat, dania juga diberi otoritas
36 — 19
Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang (Kuasa Perwakilan) PTSumber Griya Permai di Atambua, Belu Nusa Tenggara Timur dengan tugastugas diberi otoritas untuk pelaksanaan pengembangan dan operasionalPerusahaan di Atambua ;49. Bahwa PT Sumber Griya Permai bergerak dalam bidang konstruksi danpertambangan khususnya batu mangaan ;50.
57 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai pihak, haltersebut suatu kesengajaan karena Tergugat V dan Tergugat VI mengetahuiatau sepatutnya mengetahui bahwa instansi yang memiliki otoritas dibidangHalaman 6 dari 27 hal. Put.
38 — 13
BUSRA AZERI selanjutnya menyatakanPERATURAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEHBERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGIdimana POJK (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN) tidakboleh bertentangan dengan UNDANGUNDANG, artinya PembiayaanKonsumen Nomor 0005224/2/09/01/2015 tertanggal 28 Januari 2015tidak boleh bertentangan dengan UNDANGUNDANG NOMOR 8TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, dalam hal iniTERBANDING / TERGUGAT (PT.DIPO STAR FINANCE) telahmenggunakan KLAUSUL BAKU yang dilarang sebagaimana diaturdalam
1.DENI MULYAWAN,SH
2.IKRAM,S.H.
Terdakwa:
KRISMAN Alias TIO
103 — 30
Selain itu, Terdakwa bukanlah pemegang izin edarnya danberdasarkan Alat Bukti Surat dinyatakan terhadap obat tersebut tidak memilikiizin edar;Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapatwalaupun secara umum senyawa Trihexyphenidyl HCl dapat diedarkan diIndonesia, namun peredarannya berada di bawah izin dari otoritas terkait.Dalam hal ini, izin tersebut bersifat kongkrit dan individual yang artinyaperedaran yang terjadi ialan berada pada domain penerima izin bersangkutandengan
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO
29 — 7
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pengelolaan perikananadalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulaninformasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasisumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturanperundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintahatau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitassumber daya hayati perairan
106 — 26
KUASA bertindak mewakili selaku Advokat ataumewakili selaku Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI), dalam hal iniperlu dibuktikan identitas Advokat dan atau Surat Keterangan (SK)Pengangkatan selaku Pengurus pada Serikat Buruh Solidaritas Indonesia(SBSI) seluruh Penerima Kuasa;Bahwa dikarenakan tidak disebutkan secara jelas dan tegas pada kuasadan gugatan Para Penggugat tentang identitas kuasa Para Penggugat,maka Kuasa Para Penggugat tidak berkualitas dan berkapasitas dan atautidak memiliki Otoritas
57 — 41
jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupaaturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untukPembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran.Halaman16dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor: 13/Pat.Sus/BPSK/2017/PN LbpDAN begitu juga dengan Peraturan Otoritas
1.Ida Bagus Rai
2.Ida Bagus Putra
Tergugat:
1.I Ketut Wijana alias Kepeh
2.BPR Indra Candra
29 — 14
tahun 2017 lewatbadan lelang yaitu PKNL;16.Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diduga bahwa pihak Bank yaituBPR Indra Candra selaku Tergugat II telah melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM sesuai gugatan tersebut diatas;17.Bahwa dengan melihat fakta dan gugatan, jelas jelas P Il sangatdirugikan dari segi Materiil dan Imateriil dengan kata lain 90% (sembilanpuluh persen) pencairan uang dari T II dinikmati oleh T ini jelas jelasunsur penipuan serta memutar balikan fakta dan P akan melaporkankepada Otoritas
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ENDANG PUTRI NINGSIH Binti JUNAIDI
21 — 6
yangdiajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktorfaktor yang menghapuskankesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaafserta tidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandangsebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);Menimbang, Bahwa merupakan otoritas