hariSenin tanggal 14 Januari tahun 2019 sekira pukul 23.15 Wib bertempatdi Pertigaan Loji Kec Simpenan Kab Sukabumi ;Halaman 5 dari 22 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan,mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan,Sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP 573) tentanglarangan penangkapan dan atau pengeluaran

dengan adanya titiktitik hitam di bagian sungut dan kakijalannya ;Bahwa benih lobster dari laut tersebut berdasarkan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah denganUU No. 45 Tahun 2009 di penjelasan Pasal 7 ayat 6 merupakan Jjenisikan yang dilindungi untuk kepentingan kelestarian Sumberdaya ikandan benih lobster tersebut diatur melalui Permen Kelautan danPerikanan Nomor 56/PermenKP/2016 tentang Larangan PenangkapanHalaman 11 dari 22 Putusan No.3/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.dan atau Pengeluaran

Lobster, Kepiting dan Ranjungan dari wilayahR.I., termasuk untuk diperjualbelikan ;Bahwa penangkapan dan atau pengeluaran lobster dariwilayah Negara R.I hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidakdalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan)cm atau berat diatas 200 gram per ekor.Bahwa harga per ekor benih lobster relative murah namunharga lobster dewasa bias mencapai ratusan ribu rupiah per kilo gram.Siklus hidup lobster membutuhkan waktu yang lama antara 34 tahun.Lobster

sisa pembayaran yang belum lunasakan dibayar terdakwa setelah seluruh bibit lobster terjual, sehingga telahterbukti bahwa terdakwa adala pemilik bibit lobster sebagaimana barang buktidalam perkara ini dan lobster tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada oranglain ;Menimbang, bahwa terhadap Lobster yang diperbolehkan untuk diambilatau diperjual belikan oleh nelayan di wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia, sesuai Permen KP Nomor 56 tahun 2016 tentanglarangan penangkapan dan atau pengeluaran

lobster, kepiting dan rajungan dariwilayah Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2penangkapan dan atau pengeluaran lobster (Panulirus spp) dari wilayah NegaraRepublik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :a.

caranya adalahjika ada barang (sparepart) masuk Dealer kemudian Terdakwa pindahkan kegudang barang (sparepart) setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Kasir dan saatada konsumen datang ke Dealer, Terdakwa langsung yang menerimakonsumen tersebut dan konsumen memesan sparepart lewat Terdakwakemudian Terdakwa langsung mencarikan pesanan barang (sparepart)kemudian barang (sparepart) langsung diberikan ke konsumen serta uangpenjualan barang Terdakwa ambil dari konsumen tanpa melaporkan kepadaKasir dan pengeluaran

kerja tertulis);Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN SgrBahwa perbuatan Terdakwa diketahui dari adanya selisih stock sparepartdengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empatjuta rupiah) dan Terdakwa mengakuinya;Bahwa selisin awal diketahui sebesar kurang lebih Rp. 37.000.000 (tigapuluh tujuh juta rupiah) dan setelah Terdakwa berniat membayarnya totalkerugian berkurang menjadi Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah);Bahwa yang Terdakwa lakukan melakukan pengeluaran

, (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu limaratus rupiah); Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengeluarkanbarang tanpa prosedur (menjual ke konsumen tanpa melalui sistem) dansetelah mendapat uang pembayaran tidak diserahkan ke kasir; Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan ketika ada pembelian darikonsumen ke costumer service, kemudian costumer service akan mengeceksistem sparepart, bila tersedia warehouse akan mengeluarkan barangdengan surat keterangan pengeluaran

kejahatan;Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP (termasuk374 KUHP) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hakyang dimiliki atas benda itu (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum salah satu SOP adapembelian dari konsumen ke costumer service, kemudian costumer serviceakan mengecek sistem sparepart, bila tersedia Terdakwa sebagai warehouseakan mengeluarkan barang dengan surat keterangan pengeluaran

No. 87 K/Pid.Sus/201 1Peraturan Daerah Kota Prabumulih dan dilaksanakan oleh Pemerintah KotaPrabumulih dalam Tahun Anggaran 2007.Bahwa kemudian setelah APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2007tersebut dilaksanakan, maka pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapatdipastikan lagi setidaktidaknya masih dalam Tahun 2007, Kepala DinasPendidikan Kota Prabumulin dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulihmenyetorkan pembayaran sumbangan yang sebelumnya ditutupi olehbendahara pengeluaran Pemerintah Kota

No. 87 K/Pid.Sus/201 1Peraturan Daerah Kota Prabumulih dan dilaksanakan oleh Pemerintah KotaPrabumulih dalam Tahun Anggaran 2007.Bahwa kemudian setelah APBD Kota Prabumulin Tahun Anggaran 2007tersebut dilaksanakan, maka pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapatdipastikan lagi setidaktidaknya masih dalam Tahun 2007, Kepala DinasPendidikan Kota Prabumulin dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulihmenyetorkan pembayaran sumbangan yang sebelumnya ditutupi olehbendahara pengeluaran Pemerintah Kota

puluh satu juta rupiah) dan Dinas KesehatanKota Prabumulih sebesar Rp. 31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah).Bahwa kemudian uang sumbangan dari KepalaKepala/Pimpinan Dinas,Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tersebutdikumpulkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi FERDIANSYAH,selanjutnya pada hari itu juga setelah selurun dana sesuai dengan permintaanTerdakwa AHMAD AZADIN, BE terkumpul, kKemudian dana berupa uang yangmasih didalam amplop masingmasing tersebut dimasukkan

No. 87 K/Pid.Sus/201 1Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, sumbangannya ditutupi terlebih dahulu olehPemerintah Kota Prabumulih dengan dana yang tersedia pada Kas RutinSekretariat Daerah Kota Prabumulih, oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saksiFERDIANSYAH yaitu. masingmasing Dinas Pendidikan Kota Prabumulihsebesar Rp. 61.000.000, (enam puluh satu juta rupiah) dan Dinas KesehatanKota Prabumulih sebesar Rp.31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah).Bahwa kemudian uang sumbangan dari KepalaKepala/Pimpinan

ketentuan ayat (4) yaitu : Bendahara pengeluaran wajib menolak perintahbayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa penggunaAnggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidakterpenuhi.Dan Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi ataspembayaran yang dilakukannya.Bahwa pada saat pembangunan gedung multikultural tersebutsedang dikerjakan oleh Saksi KADIS dan sudah mencapaitahap pembuatan struktur bangunan lantai III, sekitar bulanOktober 2008, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DirjenDikti

AmirSutedjo menunjuk terdakwa Dra FIFA ANDRIANT selakuBendahara pengeluaran yang berdasarkan Surat KeputusanRektor Universitas Kanjuruhan Malang Nomor :112/VI.A6/UK/IX.2004 tanggal 1 September 2004 tentangPengangkatan Pejabat Struktural Universitas KanjuruhanMalang masa bakti 20042008 terdakwa merupakan KepalaBagian Keuangan.e Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa Dra FIFAANDRIANI selaku Kepala Bagian keuangan yang merupakanbendahara pengeluaran pada dana Bantuan Dikti tahun 2008pada Universitas

pengeluaran wajib menolak perintahbayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa penggunaAnggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidakterpenuhi.Dan Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi ataspembayaran yang dilakukannya.e Bahwa dalam pengelolaan dana Dikti tersebut, Moch.

bersangkutan.serta ketentuan ayat (4) yaitu : Bendahara pengeluaran wajib menolak perintahbayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa penggunaAnggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidakterpenuhi.Sehingga berdasarkan ketentuan Ayat (5) Undangundang tersebut terdakwa Dra.FIFA ANDRIANI selaku bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadiatas pembayaran yang dilakukannya.e Bahwa ternyata honorarium untuk proses pengadaan barangdan jasa yang dibayarkan selama 2 (dua) bulan kepada panitiapengadaan

bersangkutan.serta ketentuan ayat (4) yaitu : Bendahara pengeluaran wajib menolak perintahbayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa penggunaAnggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidakterpenuhi.Sehingga berdasarkan ketentuan Ayat (5) Undangundang tersebut terdakwa Dra.FIFA ANDRIANI selaku bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadiatas pembayaran yang dilakukannya.Perbuatan terdakwa Dra.

SSINGGIH HIMAWAN,M.Sc bin SUDARMO (selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan),ZULKIFLI, SP bin HABIBULLAH BUSRONI (selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan / PPTK), THOIBI YUSUF bin YUSUF (selaku Bendahara Pengeluaran) danSAPAR BAHRI. IR, M.Si bin A.

SINGGIHHIMAWAN, M.Sc memimpin rapat yang dihadiri oleh antara lain ZULKIFLI,SP bin HABIBULLAH BUSRONI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /PPTK, THOIBI YUSUF bin YUSUF selaku Bendahara Pengeluaran, SAPARBAHRI. IR, M.Si bin A.

SINGGIH HIMAWAN, M.Scmemimpin rapat yang dihadiri oleh antara lain ZULKIFLI, SP binHABIBULLAH BUSRONI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /PPTK, THOIBI YUSUF bin YUSUF selaku Bendahara Pengeluaran,SAPAR BAHRI. IR, M.Si bin A.

; Bahwa tugas bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan,membukukan, membayar dan mempertanggung jawabkan ; Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan bibit karet dan saprodi di Banyuasin ini,pada akhir tahun anggaran 2011 semuanya sudah diabayar 100%.

Iuran bagi masyarakat miskindan tidak mampu dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakatbersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) dariMata Anggaran Kegiatan (MAK) belanja bantuan sosial.

ICIH SUMIARSIH bendahara pengeluaran yaitu Sdri.

Bendahara Penerimaan memberitahuakn kepada saksi sebagaibendahara Pengeluaran bahwa Dana Jamkesmas sudah cair kemudian saksimenerima daftar Distribusi Jamkesmas dari Subag.

fiktir ataspembayaran upah kerja sebesar Rp. 47.625.000, dan kelebihan bayar sewaalat berat sebesar Rp. 340.379.152, serta pengeluaran fiktif atas pembayaranbahan bakar solar sebesar Rp. 29.676.000, dan sisa kas yang belumdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.754.487,26.Bahwa reallisasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan baru mencapai 43,395 Haatau 26,623 % .

Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasr pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.b.

Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.b.

Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja;4. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, kKeuangan danfungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;Halaman 51 dari 108Putusan No.101/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn5.

Pelaksanaan AnggaranBelanja; Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasr pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.b.

Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) Nomor : 01/Kont/APBN-TP/PPSDP-PWBRL/DISLUTKAN/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010; 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: Kep-86/MEN/KU.611/2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/ KU.611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran

Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2010 , tanggal 24 Agustus 2010; 4. 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: Kep-117/MEN/KU.611/2010 tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/KU.611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran

Kontrak ) Nomor :01/Kont/APBNTP/PPSDPPWBRL/DISLUTKAN/XI/2010, tanggal 19 Nopember2010;Putusan No.09/Pidsus.TPK/2017/PN GtoHlm.2/941 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananRI Nomor: Kep86/MEN/KU.611/2010 tentang Perubahan kedelapan atasKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/ KU.611/2010tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penguji tagihnan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) danPengangkatan Bendahara Pengeluaran

dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen PerikananBudidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2010 , tanggal 24 Agustus2010;1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananRI Nomor: Kep117/MEN/KU.611/2010 tentang Perubahan Ketigabelas atasKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/KU.61 1/2010tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penguji tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) danPengangkatan Bendahara Pengeluaran

;menyampaikan SPM kepada KPPN dengan melampirkan berkas kelengkapanpengajuan SPM;menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA danmenyampaikan kepada Kepala satuan Kerja;menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan buktibukti asilipembayaran;bertanggungjawab secara administrasi terhadap hasil penguji meliputi aspekhukum, peraturan perundangundangan dan tujuan pengeluaran;. bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Pusat.Putusan No.09/Pidsus.TPK/2017/PN GtoHIm.8/94Bahwa

Bertanggungjawab secara administrasi terhadap hasil penguji meliputi aspekhukum, peraturan perundangundangan dan tujuan pengeluaran;m. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Pusat.Bahwa proses pengadaan Program Pengembangan Wirausaha Pemula PerikananBudidaya Rumput Laut Pemula tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2010,dengan hasil pemenang tender yang ditetapbkan MUHYIN IYABU, SE selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) adalah CV.

Bahwa SRI HASTUTYAMIR,SE ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluargadan pekerjaan ;Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautandan Peikanan Kabupaten Boalemo, mempunyai tugas mengelola administrasimengenai tagihan pembayaran.

strong>

Tanggal 22 Agustus 201144. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011.45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumenya.Tanggal 23 Agustus 2011.46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor : 0840/SPPLS/HIBAHUKMBU/KEU/2013 tanggal 16Desember 2013, Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepadaBadan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S.MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. ;3.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor : 0840/SPPLS/HIBAHUKMBU/KEU/2013 tanggal 16Desember 2013, Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepadaBadan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. S.Muhammad Yusuf, S.Sos ;3.

Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Sdr.Muhammad Hilmitanggal 16 Desember 2013 dan lunas dibayar tanggal (kosong)ditandatangani Bendahara Pengeluaran S.

., ;2. 2.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor : 0840/SPPLS/HIBAHUKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember2013, Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepadaBadan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus jutarupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. S. MuhammadYusuf, S.Sos ;3. 3.Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0840/SPMLS/HIBAHUKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor0840/SPPLS/HIBAHUKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013,Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepadaBadan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus jutarupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. S. MuhammadYusuf, S.Sos ; Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 114 115 3.

Bendahara pengeluaran Rehabilitasi Gor WR SupratmanKab. Purworejo Tanggal 15 September 2012, perihal setoran PPhpembayaran termin 1 pekerjaan Rehabilitasi Gor WR. Soepratman Kab.Purworejo Tahun 2012 An. PT. ALTIRA PRAMANTA ~ sebesar Rp.5.325.027, (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah)disetor dengan menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran RehabilitasiGor WR Supratman Kab.

Bendahara pengeluaran Rehabilitasi Gor WRSupratman Kab. Purworejo Tanggal 15 September 2012, perihal setoranPPh pembayaran termin Il pekerjaan Rehabilitasi Gor WR. SoepratmanKab. Purworejo Tahun 2012 An. PT. ALTIRA PRAMANTA sebesarRp.9.911.891, (sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratussembilan puluh satu rupiah) disetor dengan menggunakan NPWPBendahara Pengeluaran Rehabilitasi Gor WR Supratman Kab.

Bendahara pengeluaran Rehabilitasi Gor WRSupratman Kab. Purworejo, perihal setoran PPh pembayaran termin IVpekerjaan Rehabilitasi Gor WR. Soepratman Kab. Purworejo Tahun 2012Hal 45 dari 111 Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgAn. PT. ALTIRA PRAMANTA sebesar Rp. 12.090.873, (dua belas jutasembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) disetor denganmenggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran Rehabilitasi Gor WRSupratman Kab.

Bendahara pengeluaran Rehabilitasi Gor WR Supratman Kab.Purworejo, perihal setoran PPh pembayaran termin V pekerjaan RehabilitasiGor WR. Soepratman Kab. Purworejo Tahun 2012 An. PT.

yang berasal dari APBN dan atauAPBD terdapat kewajiban perpajakan, yang meliputi PPN, PPh Pasal 22, PPhPasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), tergantung dari tujuan pengeluaran.

- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202 tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202 tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202 tanggal 19 November 2008 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202 tanggal 29 November 2008 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek.

SURATIN.1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202tanggal 4 November 2008 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor

Tab. 2202tanggal 19 November 2008 sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202tanggal 29 November 2008 sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab. 2202tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek.

SURATIN.1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab.2202 tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab.2202 tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab.2202 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor

Tab.2202 tanggal 19 November 2008 sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab.2202 tanggal 29 November 2008 sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor Tab.2202 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek.

Pencairan Dana BOS pertriwulan kepadaSekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) lalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Bendahara UmumDaerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukankepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPO Kabupaten Belu sekaligusBendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PPO Kabupaten Belu kemudianBendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas

pada Dinas PPOKabupaten Belu sekaligus Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PPOKabupaten Belu kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PPOKabupaten Belu mentransferkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kerekening sekolah.

Bernadete Anita Manek, SH ;> Saudara Alfonsius Nahak Berek, SH, bendahara pengeluaran padaDinas PPO Kabupaten Belu ;Saudara Yohana H. Margaretha, SE>> Saudara Maria S.

Remigius Halek sebagai Manejer/Ketua Tim ManajemenBOS Kabupaten Belu ;> Saudara Alfonsius Nahak Berek, SH, bendahara pengeluaran padaDinas PPO Kabupaten Belu sebagai bendahara pengeluaranpembantu ;Saudari Yohana H. Margaretha, SE, sebagai unit pendataan SD/SDLB;Saudari Maria S. Kehik, sebagai unit pendataan SMP/SMPLB/SMPT ;Saudari sendiri Maria G.

Jasim;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor (pengeluaran sisa dariproses produksi/limbah (waste/scrap) dan/atau sisa atau bekas pengemas dari KawasanBerikat dengan tujuan tempat lain dalam daerah pabean) yang disampaikan PemohonBanding, diketahui barang yang diimpor (pengeluaran sisa dari proses produksi/limbah(waste/scrap ) dan/atau sisa atau bekas pengemas dari Kawasan Berikat dengan tujuantempat lain dalam daerah pabean) Pemohon Banding adalah sebagai berikut: No Uraian

telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anakBahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohonrukun tentram, dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020,rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkankarena:Termohon sering berhutang kepada saudara Pemohon tanpa pamitterlebih dahulu kepada Pemohon dan lepas tanggung jawabTermohon kurang terbuka dalam masalah pengeluaran

Termohon kurang terbuka dalam masalah pengeluaran keuangan rumahtangga;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalildalilpermohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebutbenar adanya;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon dinilai telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannyadisampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat materil

Pengajuan Keberatan Terbanding Nomor : S1323/WBC.10/KP.01/2007 tanggal 22Juni 2007 ;10.Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor : SCI/IMP49/6/07 tanggal 12 Juni 2007 ;11.Packing List ;12.Sales Contract ;13.Surat Pemberitahuan Pengangkutan Barang ;14.Berita Acara Pembukaan Segel ;15.Surat Persetujuan Pengeluaran Barang No.001355/WBC.06/KP.0103/2006 tanggal23 Januari 2006 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 14231/PP/M.VIII/19/2008, tanggal 4 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum

Bea masuk seharusnya dikenakan pada saat pengeluaran barangbarang importdikeluarkan dari daerah pabean dan bukan barang sudah lama keluar dari daerahPabean.Pada waktu kami import tanggal 17 Januari 2006 dan barang tersebut dikeluarkan daridaerah Pabean tidak dipersoalkan atau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanantersebut.

Bukti Pengeluaran Kas / BAMK Koperasi Usaha Bersama;4. Buku Pengeluaran Kas /BAMK Koperasi Usaaha Bersama;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan ; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ; - Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) HP merek Nokia type C3100 ; - 1 (satu) HP merek Nokia type 300 ; (dirampas untuk dimusnahkan) ; - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 670/PWI/PRC/V/2012 ; - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pengeluaran

barang dari tempat penimbunan berikut dengan jaminan nomor pendaftar 666/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 ; - 1 (satu) lembar surat jalan nomor 671/VI/PRC/V/2012 tanggal 1 Juni 2012 ; - 1 (satu) lembar pemberitahuan pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat dengan jaminan nomor pendaftar 667/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 ; - 1 (satu) lembar lampiran konvensi pemakaian bahan (subkontrak) nomor pendaftar 667/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 ; - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Eling Joko Sutopo

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 September 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano)
1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 31 Oktober 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano)
1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran

1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 November 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano)
1 (satu) lembar copy daftar honorarium pegawai honor/tidak tetap 30 Desember 2016 kegiatan Pembangunan Jalan Banjar Sari Malakoni Kayu Apuh ( Pulau Enggano)
1 (satu) lembar copy Rekapitulasi pengeluaran

Evaluasi Hasil Pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Angaran 2016.
70. 1 (satu) bundel Asli Asbuilt Drawing kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun Angaran 2016
71. 1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran

Rekapitulasi Bukti Pengeluaran Riil PT.

Laporan ini saksi buat berdasarkan pengeluaran diBengkulu, pengeluaran di Lokasi Pekerjaan di Enggano dan pengeluaran dari Sadr.Lie Eng Jun. Buktibukti pengeluaran untuk biaya operasional di Lokasi terakhirsaksi terima pada tanggal 20 September 2016, untuk pengeluaran kas di Bengkuluterakhir saksi terima buktibukti pengeluaran tanggal 27 Januari 2017 dan untukbukti pengeluaran Direktur terakhir tanggal 22 Nopember 2016.

Selain yang ada bukti pengeluaran terdapat juga pengeluaran yang saksicatat tetapi berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Lie Eng Jun Bahwa saksi mencatat pemasukan dan pengeluaran kas dari buktibuktipenerimaan dan pengeluaran, catatancatatan berdasarkan tiga kelompok, yaitua. Direktur : penerimaan dan pengeluaran Sdr. Lie Eng Jun.b. Enggano : penerimaan dan pengeluaran dari pelaksana proyek di PulauEnggano.e; Bengkulu : penerimaan dan pengeluaran oleh saya.

Setiap saksi mendapatkan buktibukti pengeluaran, saksi melakukanpencatatan dalam catatan pengeluaran harian (ada 3 pengeluaran harianDirektur, Enggano dan Bengkulu), dari ke 3 Dokumen tersebut lalu di rekapitulasike dalam rekapitulasi pengeluaran harian berdasarkan jenis pengeluarannya. Total pengeluaran untuk masingmasing kelompok lalu dimasukan ke dalamcatatan saldo (ada 3 saldo : Direktur, Enggano dan Bengkulu).

SP2D: 9953/BL/2014 tanggal 31 Dsember 2014;

Askrindo Seri Nomor: SC 14 108640 Nomor Jaminan: 55.36.14.01094.2.13.01.0 Nilai Rp.511.110.900,00 tanggal 4 Juli 2014;

50/BL/Peningk.JL/X/2014 sejumlah Rp.511.110.900,- tanggal 1 Oktober 2014;

Piramid Rekatama tanggal 30 Desember 2014;

SPM: 1128/BL.LS/DPU/XII/2014 untuk keperluan pembayaran sebesar 95,7% Pekerjaan Pengawasan Paket VII tanggal 30 Desember 2014;

KemudianA2 diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan oleh BendaharaPengeluaran diteliti kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap BendaharaHalaman 21 dari 133 Putusan Nomor 72/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.Pengeluaran membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) yangditandatangani Bendahara Pengeluaran bersama Terdakwa M. KHUSNI TAMRINselaku PPTK.

BUMI REJO MANDIRI mengajukan surat permohonanpembayaran beserta kelengkapannya kepada saksi TRI HANDAYA, S.ST, MTselaku PPKom Kemudian PPKom menyerahkan permintaan tersebut kepadaPembantu) Bendahara untuk dibuatkan administrasi pembayaran (A2).Kemudian A2 diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan oleh BendaharaPengeluaran diteliti kelengkapannya.

Kemudian A2 diserahkan kepada BendaharaPengeluaran dan oleh Bendahara Pengeluaran diteliti kelengkapannyayakni di antaranya: Kontrak, kuitansi A2, foto/dokumentasi kegiatan, BeritaAcara Uitzet, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara SerahTerima Pekerjaan, Sertifikat Bulanan (MC), Laporan Harian, Mingguan danBulanan, Bukti Pembayaran Asuransi Tenaga Kerja, as built drawing danAdendum Kontrak (bila ada);"Setelah dinyatakan lengkap Bendahara Pengeluaran membuatkan SuratPermintaan Pembayaran

Selanjutnya A2 diserahkan kepadaBendahara Pengeluaran dan oleh Bendahara Pengeluaran ditelitikelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap Bendahara Pengeluaranmembuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) yang ditandatanganiBendahara Pengeluaran bersama Terdakwa M. KHUSNI TAMRIN selakuPPTK. Selanjutnya SPPLS diajukan kepada Pejabat PenatausahaanKeuangan SKPD untuk dilakukan verifikasi kemudian saksi TRI HANDAYAselaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM).

Selanjutnya A2 diserahkan kepadaBendahara Pengeluaran dan oleh Bendahara Pengeluaran ditelitikelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap Bendahara Pengeluaranmembuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) yang ditandatanganiBendahara Pengeluaran bersama Terdakwa M. KHUSNI TAMRIN selakuPPTK.