Ditemukan 25457 data
11 — 1
tujuanperkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulisdalam kitab Figqhussunnah Jilid VIII halaman 121122:sitll arg Jl di oll st cuilsleplg> aro Elbimy Y loo FliIl UlSs coilTMV YS aiolsl jreg laglliol ya 6 ureBahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yangdiajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanyagangguan tersebut merupakan penghalang
21 — 15
1982, waktu mana telah berlakunya Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itubukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
16 — 9
/ 10 Penetapan Nomor 947/Pdt.P/2016/PA MORTBNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itubukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
60 — 14
Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukanHalaman 7 / 10 Penetapan Nomor 1147/Pdt.P/2016/PA MORTBdisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
20 — 16
Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukanHalaman 7/10 Penetapan Nomor 1300/Pdt.P/2016/PA MORTBdisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
20 — 7
2013, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukandisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
18 — 12
1Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 1833/Pdt.P/2016/PA MORTBTahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukandisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
16 — 8
1992, waktu mana telah berlakunya Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itubukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
17 — 7
1Halaman 7/10 Penetapan Nomor 1524/Pdt.P/2016/PA MORTBTahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukandisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
24 — 14
1987, waktu mana telah berlakunya Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itubukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
23 — 6
1984, waktu mana telah berlakunya Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itubukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
9 — 6
1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukanHalaman 7 / 10 Penetapan Nomor 879/Pdt.P/2016/PA MORTBdisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
12 — 7
Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 12 Juni 2006, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebutHalaman 8 / 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2019/PA.MORTBtidaklah menjadi penghalang
17 — 11
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 28 Desember 2017, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
155 — 27
Hal ini terlihat dari bentuk phisik dan cara pikir sertacara bersikap dan bertutur kata sehingga dapat dipandang telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 berikutpenjelasannya yang telah menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.Menimbang, bahwa tidak diperoleh buktibukti yang menunjukkan adanya halanganmenurut hukum syara maupun hukum yang berlaku yang dapat menjadi penghalang/terlaranguntuk
12 — 5
Pasal 4 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada penghalang atau larangan perkawinansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohonpada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinanantara Pemohon (Muhtan bin Pogua) dengan Pemohon II (Sima
10 — 3
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya,Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 21 April 1973, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
5 — 3
permintaan, maka tetaplah hukum atas permikahannya;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal O5 Februari 1982, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
7 — 5
permintaan, maka tetaplah hukumataspermikahannya,Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadipada tanggal 30 Desember 1991, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahantersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamataalasan tersebut tidaklah menjadi penghalang
8 — 2
Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinanterbuktiPemohon tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain, demikian pulaPemohon II tidak sedang terikat nikah dengan lakilaki lain, maka Majelis Hakimmemandang Pemohon dan Pemohon Il tidak terdapat penghalang untukmenikah menurut ketentuan hukum syari jo.