Ditemukan 11440 data
64 — 31
mengandung makna semuaunsur yang ada dibelakangnya diliputi denganopzet.Sedangkan yang dimaksud opzet adalah Willen EnWetten yaitu bahwa seorang melakukan perbuatan dengansengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu sertaharus menginsyafi /mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1angka 1 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18Menimbang, bahwa undangundang perlindungan anaktidak memberikan tafsir
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyaihubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan tidakmengatur lebih lanjut mengenai syarat Agar Pajak Masukandapat dikreditkan, pengeluaran tersebut harus berkaitandengan adanya penyerahan yang terutang Pajak;Atas pendapat Majelis ini Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat:Bahwa fungsi penjelasan dalam suatu peraturan perundangundangan sudah diatur dalam UU Nomor 12/2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan, yaitu dalamLampiran angka 176, antara lain dinyatakan:Penjelasan berfungsi sebagai tafsir
13 — 0
ayat 241 sebagai berikut : ould ,gil) le is cay eal, EU =~ (dan kepada isteriisteri yang ditalak hendaklahdiberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara maruf merupakan suatukewajiban bagi orangorang yang bertakwa), maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang mutah dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensitentang mut'ah tidak terjadi Kesepakatan, maka terlebin dahulu Majelis Hakimmengutip pendapat ahli figih dalam tafsir
Terbanding/Tergugat : I Made Punia
61 — 18
Tafsir gramatikalatas frase : apabila konstruksi vila telah selesai, Pengggugat berhakuntuk menempati 1 (Satu) unit vila secara gratis selama 1 (Satu) tahun)dapat menunjukan bahwa hal tersebut sebagai masa sewa selama 1 (Satu)tahun atas pembayaran uang sewa yang dibayarkan di depan secaramencicil sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000, (tiga ratus ribu rupiah)oleh PENGGUGAT dan baru dimulai ditempat setelah pembanguan vilaselesai.Dengan demikian sudah tidak terbantahkan bahwa hubungan hukumantara PENGGUGAT
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
langsungdengan kegiatan usaha, dan tidak mengatur lebih lanjut mengenaisyarat Agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, pengeluaran tersebutharus berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak;Atas pendapat Majelis ini Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat:Bahwa fungsi penjelasan dalam suatu. peraturan perundangundangan sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yaitu dalamLampiran angka 176, antara lain dinyatakan :Penjelasan berfungsi sebagai tafsir
10 — 1
;Para ulama tafsir seperti : AzZuhaili, lbnu Katsir dan AlQurthubiosmenafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lafal Fahisyatin mubayyinatinyaitu beberapa perbuatan yang sangat mengganggu kehidupan rumahtangga, yaitu : (1). Zina, (2). Ucapan atau perbuatan yang sangatmenyakitkan suamidankeluarga. (3). Berobuat maksiat atau durhakaHim.13 dari 42 him. Putusan No.0139/Pdt.G/2014/PA.Gs.kepada Allah, (4).
57 — 22
Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telahmelakukan musyawarah keluarga, namun dari persidangan terbukti baiksaksi Penggugat maupun saksi Tergugat menyatakan belum adamusyawarah keluarga, dengan demikian yang Mulia Majelis Hakim ada halyang tidak benar telah diungkapkan dalam tuntutan Penggugat sehinggaberpotensi menjadi salah tafsir bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalammengambil keputusan karena kenyataanya memang benarbenar Kamibelum melewati tahapan musyawarah keluarga, dimana Kamidimungkinkan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIMAS ADJI W. SH
114 — 45
Terhadap masalahtersebut telah adanya indikasi dan multi tafsir terjadinya diskriminasi hukum,tebang pilin dan kriminalisasi. Oleh karena itu putusan tersebut beralasanuntuk dibatalkan dan Terdakwa tetap pada nota pembelaan semula yangmerupakan satu kesatuan dengan memori banding ini;Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Kepala Sekolah / Guru,telah menerima kursi/meja dan lemari buku, secara baik, cukup danlengkap.
Terbanding/Tergugat : Ny Hj SRIWATI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Jepara
108 — 36
Telahditerima dari Hj.Sriwati uang sejumlah empat puluh juta rupiah untukpembayaran tanah dengan harga jadi Rp.55.000.000,(lima puluh limajuta rupiah) yang saya tempati gudang baja Rt 03/01 Ngabul Jepara luas+ 464 M2 Jepara 17102009, Pembayaran pertama sejumlahRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) mengingat dalam kwitansitersebut terdapat kalimat yang tidak jelas/ambigu/multi tafsir dalam halobjek jual beli tidak disebutkan secara pasti sertifikat yang dijadikan jualbeli, tidak disebutkan batasbatas
Drs. H.JUNAIDI Z. M.Pd
Tergugat:
1.JAMALIS
2.HJ. ZAHARA
3.SAMSIR
4.MARDINIS
5.NOTARIS PPAT RINA MEILANI SH.M.Kn
6.NOTARIS PPAT MUHAMMAD YUS, SH
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
85 — 15
Bina Sakato Mandiri,akan tetapi tidak diserahkan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah terurai dalam positagugatan Penggugat tersebut, meskipun dalam tanggapan atas eksepsi, Penggugatmenyatakan tidak menyebutkan tentang adanya wanprestasi dalam gugatannyasehingga gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapiapabila melihat rangkaian peristiwa yang dijadikan dasar gugatan akanmenimbulkan multi tafsir, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A.1,Tergugat
57 — 43
sebagai tafsirresmi pembentuk peraturan perundangundangan atas norma tertentu dalam batangtubuh, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuhtidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidak jelasan dari norma yang dimaksud ;27d Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 8Tahun 2012, maka KPU lahirlah Pasal 5 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 7Tahun 2013 yang merupakan turunan dari Penjelasan Pasal 52 ayat (1) hurufe Bahwa berkaitan dengan cara tafsir
243 — 103
denganpengertian dan syarat sahnya jual beli adalah tidak bertentangan denganhukum atau tidak melawan hukum;Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata disebutkan:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itumengganti kerugian tersebut dan juga menurut ketentuan Pasal 1365 KUHHalaman 33 dari 36 Putusan Nomor I/Pdt.G/2019/PN NabPerdata dengan tafsir
123 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
HinduDharma Indonesia Pusat bukanlah termasuk Kearifan Lokal.3Materi Penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009bertentangan dengan Lampiran II, Bab I, huruf E, angka 177 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 dengan dengan dasar pemikiran dan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa fungsi dan peran Penjelasan suatu peraturan perundangundangan diaturdalam Lampiran II UndangUndang 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, sebagai berikut:176 Penjelasan berfungsi sebagai tafsir
316 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Cianjuryang menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan/menyerahkan (satu) unitkendaraan truck merk Toyota JU 42 Nomor Polisi F 8930 WN, warna merah atas namaKopkar PTPN VIII tersebut kepada Termohon Keberatan setelah Termohon Keberatanmelunasi kewajiban membayar tunggakan angsuran keredit dan biaya biaya lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan putusan ini sangatmembingungkan tidak tegas sehingga menjadikannya multi tafsir
DOMINGGUS JOSEPH RISAPUTTY
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT , BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
531 — 203
Karya arsitektur;peta;karya seni batik atau seni motif lain;karya fotografi;potret;. karya sinematografi;. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasiekspresi budaya tradisional;kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibacadengan Program Komputer maupun media lainnya;. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebutmerupakan
170 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentukPeraturan Perundangundangan atas norma tertentu dalambatang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuaturaian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanankata/istilan asing dalam norma yang dapat disertal dengancontoh.
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amanat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 yang menyatakan:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam Undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;Adapun tafsir authentic atau penjelasan resmi atas maksud ketentuantersebut dalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004adalah sebagai berikut:Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain actio
192 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
33, sebagai berikut:"Menimbang, bahwa ketentuan peraturan Standard Directive NomorIR/147/01 tanggal 19 Februari 2001 mengenai Program PerawatanKesehatan bagi Karyawan Pensiunan Manajemen Staff (P11) menyebutkan"yang berhak mendapatkan fasilitas perawatan kesehatan adalah Parakaryawan pensiunan yang mengambil program perawatan kesehatan danseorang istri beserta anakanaknya dibawah usia 21 tahun, yang terdaftarpada bagian human resources pusat", ketentuan ini telah ditafsirkan secaraberbeda (multi tafsir
286 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 81 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.17.18.peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan undangundang,dan inkonstitusional:;Bahwa berdasarkan lampiran UU 12 Tahun 2011 angka 176 yangmerupakan satu kesatuan/tidak terpisahkan dengan undangundangtersebut menyatakan bahwa penjelasan dalam setiapundangundang merupakan tafsir resmi pembentuk PeraturanPerundangundangan atas norma tertentu dalam
72 — 43
kretek dan sekjen Koalisi Penyelamatan Kretek (KNPK), hanyamenjelaskan bahwa pernah berhasil membatalkan pembentukan RamperdaKTR (Kawasan Tertip Rokok) yang diusulkan oleh FJSTT, dan kampanye yangdilakukan FJSTT, dalam kenyataan tidak berhasil dan keterangan oleh GugunEl Guyaniea, ahli Hukum Tatanegara, pada pokoknya menerangkan bahwapencantuman kata / frase tanpa tembakau dalam organisasi FJSTT adalahtelah memasuki ranah kewenangan penegak hukum dan keterangan ahliAprinus Salam, menjelaskan teori tafsir