Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natalsesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/X1I/2012, tertanggal 8 Nopember2012;Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Pyb.

SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBatahan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 184/20/X1/2012 Tanggal 8Nopember 2012 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor PosHalaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Pybkemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dandicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelismenandatangani dan memberi tanda (bukti P);B. Saksi1.

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggalO3September 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun denganPage 1 of 12Nomor384/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 03 September 2015 dengan dalildalilsebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, KabupatenSimalungun, sesuai dengan Kutipan = Akta Nikah Nomor:184

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/28/VIII/1998, tanggal 19Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, bermateraicukup dan telah cocok dengan aslinya, (P.3);B. Saksi:1.

Kurniaty He Bahwa Andi Muhammad Rizal, ST. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli2012;e Bahwa kedua orang tua anak dimaksud telah bercerai sebagaimana Akta Ceraitanggal 22 Agustus 2007 Nomor: 184/AC/2007/PA.Blk, dimana ayah AndiMonica Zaidilla R yaitu Andi Muhammad Rizal, ST. adalah Pegawai NegeriSipil yang mempunyai Tabungan Hari Tua serta Asuransi Kematian yang akandibayarkan oleh PT.e Bahwa Andi Monica Zaidilla R adalah anak tunggal dari Andi MuhammadRizal, ST. dan masih dibawah umur sehingga

MONICA ZAIDILLA R:;Bukti P3 : Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor: 184/AC/2007/PA/BIk, tanggal 22Agustus 2007 M atau 9 Syaban 1428 H;e BuktiP4 : Fotocopy berkas Kepegawaian RI atas nama ANDI MUHAMMADRIZAL, ST..; 222 nnn nnn nnn nnn nnn cnce BuktiP5 : Fotocopy surat Keterangan Kematian dan surat Keterangan Penguburanalmarhum ANDI MUHAMMAD RIZAL, ST..

Pengakuanoleh bapak ini hanya mungkin bila ibu menyetujui (vide : pasal 184 KUH Perdata).Bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukumdengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannyapengakuan. Bahwa pengakuan sepanjang perkawinan adalah pengakuan yangdilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatanperkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah kabulkansepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri anak yang bernamaMARCELLO RIZKY GILANG NUGRAHA sebagaimana dimaksud dalam permohonanPara Pemohon, maka terhadap diri Para Pemohon patut dibebani untuk membayarseluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini secara tanggung renteng;Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yangberkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan pasal 272 KUH Perdata danpasal 184

Menyatakan batal keputusan objek sengketa yaitu: Sertipikat Hak MilikNomor: 485/Desa Karangbong, diterbitkan tanggal 2071991, GambarSituasi tanggal 20 April 1991 No. 1648/1991, luas 184 M2 tercatat a/n. FebeSutjiati Sunjon0o; 20+ 22222 2= noe ono nnn nn ene3.

Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa yaitu: SertipikatHak Milik Nomor: 485/Desa Karangbong, diterbitkan tanggal 2071991,Gambar Situasi tanggal 20 April 1991 No. 1648/1991, luas 184 M2 tercatatuli, PGRN) SUE FeaE) SS FQII m namnmmnnnnnn irninsnminrnrnmintnnPutusan Perkara Nomor : 57/B/2020/PTTUN.SBY.Halaman 4 dari 12 halaman4.

Sertifikat hak milik Nomor 21352, luas tanah 184 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:Utara : Tanah Hj. Nani.Selatan : Tanah dr. Fariz Husain.Timur : Jalan.Barat : Tanah Rumah Sakit Faisal.3.2. Tanah di Jalan Budi Utomo (seksarang di tempati Toko Cahaya Bone), semula Kampung Inauga, sekarang Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Sertifikat hak milik Nomor 21352, luas tanah 184 m2,dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : Tanah Hj. Nani.Selatan : Tanah dr. Fariz Husain.Timur : Jalan.Barat : Tanah Rumah Sakit Faisal.2.2.Tanah di Jalan Budi Utomo (sekarang di tempati Toko Cahaya Bone),semula Kampung Inauga, sekarang Kelurahan Perintis, Distrik MimikaBaru, Kabupaten Mimika.

Sertifikat hak milik Nomor 21352, luas tanah 184 m2,dengan batasbatassebagai berikut:Utara : Tanah Hj. Nani.Selatan : Tanah dr. Fariz Husain.Timur : Jalan.Barat : Tanah Rumah Sakit Faisal.Tanah di Jalan Budi Utomo (seksarang di tempati Toko CahayaBone), semula Kampung Inauga, sekarang Kelurahan Perintis, DistrikMimika Baru, Kabupaten Mimika. Sertifikat Hak milik Nomor01616/Kampung Inauga, luas tanah 626 m2, dengan batasbatassebagai berikut:Utara : Toko pakaian (orang Toraja).Selatan : Tanah Hj.

bahwa Pemohon berdasarkan pada surat permohonannya tertanggal 17 April2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal yang samatercatat sebagai perkara dengan register nomor : 0620/Pdt.G/2013/PA.Kra, telah mengemukakanhalhal sebagai berikut : 1.Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 08Oktober 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanJenawi Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 184

Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 184/04/X/2012 tanggal 08 Oktober2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan JenawiKabupaten Karanganyar (bukti P.2);Kemudian suratsurat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masingmasing surattersebut dengan tanda P.1, dan P.2, dandiparaf.Menimbang bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah masingmasing telah memberikan keterangan yang

Naim ,Lingkungan Jempong Barat, RT.002 RW.184,Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram, sebagai: Permohon 1Mutmainah binti Yakub, lahir di Dasan Geria tanggal 14 Maret 1995 umur23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat di jalan H.

Naim , LingkunganJempong Barat, RT.003 RW.184, Kelurahan JempongBaru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai:Pemohon IIPengadilan Agama Mataram tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaMataram dalam register dengan Nomor : 127/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

dailildalil gugatan Penggugat benaradanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus(lex specialis derogat lex generalis), maka Majelis Hakim tetap perlumendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orangorang dekatPenggugat dan Tergugat serta saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat agartidak terjadi kebohongan besar (de grote langen) (vide pasal 208 BurgerlijkWetboek), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184

menyatakan sudah tidakmemiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, danupayaupaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasilmengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo pasal 184

tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akanmengakibatkan timbulnya eksesekses negatif bagi pribadi kedua belah pihakberperkara.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan parasaksi yakni keluarga dan/atau orangorang terdekat dari Penggugat danTergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa pernah menasihatidan/atau ada usaha utuk merukunkan Penggugat dan Tergugat aka tetapi tidakberhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 184

Pasal 184 ayat (1)KUHAP :Bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidanaini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1)KUHAP yaitu : a. keterangan saksi ; b. keterangan ahli; c. surat ; d.petunjuk ; e. keterangan Terdakwa ;Bahwa dalam putusan, sama sekali tidak ada pertimbangan yang berisiuraian penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakanalat bukti yang berhasil kami buktikan di persidangan, dalam persidanganterungkap fakta bahwa adanya alat

Liang kemaluan : Dapat dilewati 3 jari tanoa sakit, pada bagian Vaginaterdapat jengger ayam (+) ;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang,dalam putusannya sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 191ayat (1) KUHAP dan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;c. Putusan tidak memenuhi ketentuan Pasal 200 KUHAP :Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:1717/Pid/B/2008/PN.TK tanggal 7 April 2009 an. Terdakwa TIAPURDIANA als.

Dengan demikian keterangan para saksitersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalamPasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP;3. Terhadap Surat;e Dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat. Alatbukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi.Dengan demikian keterangan para saksi tersebut menupakan alat buktiyang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;4.

Dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat yangmerupakan alat bukti yang sah dan bersesuaian antara yang satu denganyang lain, telah memenuhi sebagai alat bukti petunjuk;e Dengan demikian petunjuk tersebut merupakan alat bukti yang sahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP;5.

Kuffal dalam bukunya Penerapan KUHAP dalamPraktek Hukum, Edisi Keempat, 2004, UMM, Malang, halaman 2832: Pengertianbukti pada Pasal butir 2 serta pengertian bukti permulaan dalam Pasal butir 14dan Pasal 17 KUHAP harus didasarkan dan tidak boleh dilepaskan dari pengertianalatalat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Jo 184 KUHAP, jadibukti permulaan adalah sama dengan alat bukti yang sah yang diperoleh dalampemeriksaan tingkat penyidikan;18 Bahwa kenyataannya, penetapan Para Pemohon sebagai

Kuffal: Pengertian bukti yangcukup harus didasarkan dan tidak boleh dilepaskan dari pengertian alatalat buktiyang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Jo 184 KUHAP, yakni berdasar padaprinsip batas minimal pembuktian yang terdiri dari sekurangkurangnya dua alatbukti, bisa dua saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain yang sah, yangdiperoleh dalam pemeriksaan tingkat penyidikan;28Bahwa kenyataannya, perbuatan Termohon memerintahkan penahanan terhadapPara Pemohon telah melanggar Pasal 21 ayat

atau untuk keadilan,karena Termohon kenyataannya baru melakukan pemanggilan dan pemeriksaansaksisaksi pro justitia pada tingkat penyidikan sebagaimana surat No.144/0.5.31/Fi.1/ 10/2012 tanggal 5 Oktober 2012 untuk diperiksa sebagai saksitanggal 12 Oktober 2012 dan belum pernah melakukan penyitaan berdasarkanSurat Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga berakibat tidak terpenuhinya buktiyang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 butir 2 dan butir 14 KUHAP,Penjelasan Pasal 17 KUHAP, Pasal 183 Jo 184

184/Pid.B/2018/PN Lht

PUTUSANNomor : 184/Pid.B/2018/PN.Lht.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara pidanapada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Juliono Piko Bin Sabar.Tempat lahir : Purworejo.Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 1 Mei 1998.Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Desa Purworejo Rt.04 Kelurahan PurworejoKecmatan Kikim

Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 9 April 2018;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 19 Mei2018;Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 5 Juni 2018;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal22 Juni 2018 ;Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi olen Penasehathukum dan akan menghadapi perkara ini sendiri ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca ;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 184

/Pid.B/2018/PN.Lht,tanggal 24 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Lht,tanggal 24 Mei 2018, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;Suratsurat lainnya dalam berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan saksi saksi, dan keterangan terdakwa ; Setelah memperhatikan barang bukti ;Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan

dalildalil gugatan Penggugat benaradanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus(lex specialis derogat lex generalis), maka Majelis Hakim tetap perlumendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orangorang dekatPenggugat dan Tergugat serta saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat agartidak terjadi kKebohongan besar (de grote langen) (vide pasal 208 BurgerlijkWetboek), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.StnMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo pasal 184 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah ArRum ayat 21,yaitu demi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahtidak

tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akanmengakibatkan timbulnya eksesekses negatif bagi pribadi kedua belah pihakberperkara.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telan didengar keterangan parasaksi yakni keluarga dan/atau orangorang terdekat dari Penggugat danTergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa pernah menasihatidan/atau ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapitidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 184

184 /PID/B/2015/PN.KPG

Pid I.A.3 1 PUTUSANNOMOR :184 /PID/B/2015/PN.KPGDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : Yeremia Nomeni Alias MiasTempat lahir : TobuTTSUmur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 Januari 1980Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Gudang toko Panca Sakti, Jl.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 s/dtanggal 05 September 2015 ;Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/Pid.B/ 2015/ PN.Kpgtanggal 08 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 08 Juni 2015tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa

Putusan Nomor 101/Pat.G/2020/PA.Jpr(lex specialis derogat lex generalis), maka Majelis Hakim tetap perlumendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orangorang dekatPenggugat dan Tergugat serta saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat agartidak terjadi kebohongan besar (de grote langen) (vide pasal 208 BurgerlijkWetboek), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang

Penggugat menyatakan sudah tidakmemiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, dan upayaupaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasilmengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo pasal 184

Putusan Nomor 101/Pat.G/2020/PA.Jprsehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan, ternyataPenggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumahtangganya dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat secara sadarmelakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undangundang Nomor 1

dalildalil gugatan Penggugat benaradanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyail hukum acara khusus(lex specialis derogat lex generalis), maka Majelis Hakim tetap perlumendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orangorang dekatPenggugat dan Tergugat serta saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat agartidak terjadi kebohongan besar (de grote langen) (vide pasal 208 BurgerlijkWetboek), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184

persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memilikikeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upayaupayapenasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubahkeinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo pasal 184

atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akanmengakibatkan timbulnya eksesekses negatif bagi pribadi kedua belah pihakberperkara.Menimbang bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan parasaksi yakni keluarga dan/atau orangorang terdekat dari Penggugat danTergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa pernah menasihatiPenggugat dan Tergugat agar memepertahakan keutuhan rumah tangganyaakan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 184

Bahwa Penetapan Tersangka tidak memenuhi Alat Bukti yang cukupsesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu:1.

Bahwa dengan ilakukannya penahanan di Rumah Tahanan PolresKota Cirebon sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengansekarang, Pemohon menganggap tidak sah sehubungan diawallPenetapan Tersangka yang tidak sah ssuai Pasal 184 KUHAP,sebagaimana maksud point 2;d. Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka hinggadilakukan penahanan, Pemohon tidaka pernah mendapatkantembusan Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuaiputusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 130/PUUXIII/2015;e.

Penetapan tersangka belum memiliki bukti permulaan yg cukupsebagaimana pasal 184 KUHAP, karena menurut pemohon hanya baruada 1 alat bukti yaitu keterangan saksi;2.

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengannomor Perkara 21/PUUXII/2014 Frasa Bukti Permulaan, Frasa BuktiPermulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Cukup dalam Pasal 1 angka 14,Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusidinyatakan harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sesuaidengan Pasal 184 KUHAP.Cc.

SinHR15742802T Tahun 2017 atas nama NOVITA SARI OKTAVIA yangmenjadi obyek hukum dalam perkara A Quo.Bahwa dari hasil penyidikan atas laporan Polisi nomor:LP/129/IV/2018/DIY/SPKT tanggal 30 April 2018 tentang dugaan tindakpidana Penggelapan, TERMOHON telah menemukan faktafakta hukumyang menunjukkan adanya persesuaian 3 (tiga) alat bukti sebagaimanadiatur didalam Pasal 184 KUHAP antara satu dengan yang lainnyaterhadap tindak pidana yang terjadi, yaitu :a) Keterangan saksiNOVITA SARI OKTAVIA, MARYATI

/PN.Btl10.12.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April2015, Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup danbukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalamPasal 184 UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.Bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat(1) KUHAP yaitu :Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa.Hal ini apabila dikaitkan dengan prinsip minimum pembuktianmengandung arti bahwa untuk

membuktikan kesalahanTersangka/Terdakwa harus didasarkan pada sekurangkurangnya 2 (dua)alat bukti yang sah diantara 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan apabila dikaitkan denganfakta fakta hukum dalam Penyidikan maka tidak ada alasan hukum bagiTERMOHON untuk tidak memproses perkara hukum PEMOHON.Bahwa dalildalil PEMOHON dalam posita nomor 14 sampai 17 halaman67 tidak berdasarkan hukum, TERMOHON dalam melakukanpenangkapan terhadap PEMOHON berdasarkan

/PN.Btl Bahwa ahli membenarkan syarat formil bukti Surat Termohon buktiT.1, sampai dengan T.21, ada surat resminya dan telah sesuai denganaturan; Bahwa syarat materiil untuk menetapkan tersangka adalahminimal harus ada 2 bukti permulaan dalam pasal 184 KUHP jadiPenyidik bisa menilai cukup nggak alat bukti yang ditemukan; Bahwa kewenangan mens rea ada di dalam proses pokok perkara,bukan dalam proses penyidik, Penyidik dalam menetapkan tersangkamenimal 2 alat bukti, artinya pra peradilan lebih ke formalnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDESA), Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya KabupatenBone Bolango Tahun 2015 s/d 2017;Surat Kecamatan Bone Raya Nomor: 005/BRBB/183/X/2015 perihalpermintaan bantuan pemeriksaan khusus tanggal 19 Oktober 2015;Surat Kecamatan Bone Raya Nomor: 005/BRBB/184/X/2015 PerihalUndangan tanggal 20 Oktober 2015;Surat Kantor Kecamatan Bone Raya Nomor: 005/BRBB/184/X/2015Pokok Permohonan Bantuan Menurunkan Tim Pemantau Dana Desa,tanggal 19 Oktober 2015;Surat Kantor Kecamatan

Bone Raya Nomor: 005/BRBB/184/X/2015Perihal Undangan, tanggal 20 Oktober 2015;Surat BPD Desa Mootayu Nomor: 04/BPD/MOOTAYU/BRBB/X/2015perihal undangan tanggal 17 Oktober 2015;Surat BPD Desa Mootayu Nomor: 01/BPD/MOOTAYU/BRBB/X/2015perihal undangan tanggal 13 Oktober 2015;Surat Keputusan Camat Bone Raya Nomor: 05 Tahun 2015 tentangPembentukan Tim Verifikasi Kecamatan Bone Raya Tahun 2015tanggal 1 April 2015;Surat Keterangan No.471/DMBR/BB/26/III/2016 tanggal 16 Maret2016;Laporan realisasi penggunaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA), Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya Kabupaten BoneBolango Tahun 2015 s/d 2017;Surat Kecamatan Bone Raya Nomor: 005/BRBB/183/X/2015 perihalpermintaan bantuan pemeriksaan khusus tanggal 19 Oktober 2015;Surat Kecamatan Bone Raya Nomor: 005/BRBB/184/X/2015 PerihalUndangan tanggal 20 Oktober 2015;Hal. 22 dari 30 hal. Put.

No. 135 K/PID.SUS/201725.26.27.28.29.30.31.Surat Kantor Kecamatan Bone Raya Nomor: 005/BRBB/184/X/2015Pokok Permohonan Bantuan Menurunkan Tim Pemantau Dana Desa,tanggal 19 Oktober 2015;Surat Kantor Kecamatan Bone Raya Nomor: 005/BRBB/184/X/2015Perihal Undangan, tanggal 20 Oktober 2015;Surat BPD Desa Mootayu Nomor: 04/BPD/MOOTAYU/BRBB/X/2015perihal undangan tanggal 17 Oktober 2015;Surat BPD Desa Mootayu Nomor: 01/BPD/MOOTAYU/BRBB/X/2015perihal undangan tanggal 13 Oktober 2015;Surat Keputusan Camat