Ditemukan 2659467 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 365 ayat 2 Pasal 2 ayat (1) Pph 4 ayat 2 Pasal351 ayat (2) kuhp Pasal 191 ayat (2) 266 ayat(2) Pemalsuan 360 ayat (2) kuhp
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-03-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
SHANDRA FRANSISKA, SH.MH
Terdakwa:
MUKTI KARYADI BIN HADI SUNARTO
29 — 9
    1. Menyatakan terdakwa MUKTI KARYADI BIN HADI SUNARTO secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 05-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.LUKASMANA ,SH
2.BAGAS SASONGKO, SH
Terdakwa:
HILMAN R LANA BIN SOPANDI ISMANIADI.ALM
22 — 0
  • telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Lukaringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 21-04-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PA MUNGKID Nomor 834/Pdt.G/2016/PA.Mkd
Tanggal 2 Juni 2016 — Penggugat Tergugat
14 — 4
  • Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun l989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaMungkid untuk mengirimkan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 10-08-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 197/Pid.B/2021/PN Bgr
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ZAIFUL ALIM SAID, S.H.
Terdakwa:
1.SACA Alias BEWOK Alias MAUN Alias GODEG Bin ADI
2.IMAM HAMBALI Bin SARMIN
62 — 0

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa I SACA Als BEWOK Als MAUN Als GODEG Bin ADI dan Terdakwa II IMAM HAMBALI Bin SARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ; sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
    2. Menjatuhkan pidana kepada
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
Eko Febrianto, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO, DKK
2.ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI
91 — 12

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO dan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersekongkol atau bersepakat tanpa hak menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO dan terdakwa II ANINDITYA
    Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN AliasSOMPLENG Bin SISWANTO dan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBANAlias DIDIT Bin HAFAN ASRORI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Bersekongkol atau bersepakat tanpahak menyalurkan psikotropika selain yang ditetapbkan dalam Pasal 12 ayat(2) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatuPasal 60 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 tahun 1997 tentangPsikotropika Jo Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun 1997tentang
    BB 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskanRikliona @ 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandungKlonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiranUndangUndang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.e Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor 5tahun 1997 tentang Psikotropika penyaluran psikotropika sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleha.
    2020,bertempat di Dusun Ngasem RT.01 / RW.11 Desa Gunungpring KecamatanMuntilan Kabupaten Magelang atau setidaktidaknya di daerah hukumPengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili,bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membanitu,menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikanmenyerahkan psikotropika selain yang ditetapbkan dalam pasal 14 ayat (1),Pasal 14 ayat (2) pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa
    (2) UndangUndang Nomor 5tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
    Menyatakan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENGHalaman 52 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN MkdBin SISWANTO dan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT BinHAFAN ASRORI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Bersekongkol atau bersepakat tanpa hakmenyalurkan psikotropika selain yang ditetapbkan dalam Pasal 12 ayat (2) ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-12-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1157 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 21 Desember 2018 — PT. AERO WISATA VS 1. RIVANO AHADIAN, DKK
167 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi d/h Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi d/h Para Penggugat Konvensi sejak tanggal 10 November 2017 dengan kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlah keseluruhannya masing-masing sebagai
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi d/hTergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi d/h Para PenggugatKonvensi sejak tanggal 10 November 2017 dengan kompensasi berupauang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlah keseluruhannya masingmasing sebagai berikut:Tergugat Rekonvensi
    Aero Wisata periode 20142016 Juncto20172019 tentang Pemindahan Pegawai;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi d/hTergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi d/h ParaPenggugat Konvensi sejak tanggal 10 November 2017 dengankompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Aero Wisata periode 20142016 Juncto 20172019 tentang Pemindahan Pegawai;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensid/h Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi d/h ParaPenggugat Konvensi sejak tanggal 10 November 2017 dengankompensasi berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kalisesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN PADANG Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
DESWIARNI, SH
Terdakwa:
EDWAR Pgl. ED bin ABU BAKAR
33 — 15

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Edwar Pgl Ed Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 132 ayat (1) UU RI.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 11-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb
Tanggal 24 Juni 2021 — Terdakwa
120 — 33
  • sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undangdalam surat dakwaan Primair Jaksa
    Reg.Perkara : PDM05/JBI/06/2021, yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan;1.Menyatakan pelaku anakbersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujukAnak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun
    Bahwa berdasarkanVisum Et Repertum Nomor : yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulanmenerangkan : didapatkan luka lecet disekitar Labia Minora yang diakibatkanoleh kekerasan tumpul (Selaput Dara Utuh / Hymen Intake).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan
    (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Jo UU 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi UndangUndang yang unsurunsur sebagai berikut ;1.
    Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut saksi korbanmengalami terauma;Halhal yang meringankan: Anak yang berhadapan dengan Hukum merasa bersalah dan menyesalliperbuatannya; Anak yang berhadapan dengan Hukum besikap sopan dipersidangan; Anak yang berhadapan dengan Hukum masih mau melanjutkan sekolahnya; Anak yang berhadapan dengan Hukum masih muda dan masih diharapakanbisa merobah kelakuannya dikemudian hari;Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak
    Menyatakan Pelaku Anakbersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujukAnak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU 17 Tahun 2016 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 14-09-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Gns
Tanggal 27 Juni 2016 —
113 — 42
  • Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76.D UU.RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :1. Menyatakan terdakwa AKLMAL RAMDANI alias AKMAL RAMDANI Bin SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya ;2.
    AKMALRAMDANI Bin SOFYAN beserta seluruh lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana ( Reguisitoir ) dari Penuntut Umumyang pada pokoknya menuntut agar Majelis Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa AKLMAL RAMDANI alias AKMAL RAMDANI Bin SOFYANbersalah melakukan tindak pidana Melakukan persetubuhan terhadap anakdaibawah umur sebagaimana dalam Kedua Pasal 81 ayat
    (2) Jo Pasal 76.DUU.RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU.RI No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKLMAL RAMDANI alias AKMALRAMDANI Bin SOFYAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahunpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos batik belang warna merah
    (2) Jo Pasal 76.D UU.RI No.35 Tahun2014 Tentang Perubahan UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Atau Ketiga Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76.E UU.RI No.35 Tahun 2014 TentangPerubahan UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memilikikebebasan untuk memilin dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwasebagaimana faktafakta tersebut di atas
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganMajelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diriterdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76.DUU.RI No.85 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU.RI No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, yang memiliki unsurunsur sebagai berikut :1.
    (2) Jo Pasal 76.D UU.RI No.35 Tahun 2014Tentang Perubahan UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:1.
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-03-2022 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Ttn
Tanggal 6 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.Mohamad Rizky. SH
2.Muhammad Arifin Siregar, S.H.
Terdakwa:
Ali Hasyimi Bin Adi Safi'i
92 — 14

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan TerdakwaAli Hasyimi Bin Adi Safi'itersebut diatastidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal114Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaanprimair Penuntut Umum;
    3. Menyatakan TerdakwaAli Hasyimi Bin Adi Safi'
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 12-09-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
SYAMSUL BAHRI
Tergugat:
1.PT. SEMEN BATURAJA PERSERO Tbk
2.PT. ESBE YASA PRATAMA
85 — 8
  • Menghukum Tergugat II untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentua ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp.93.434.626.00 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)
  • Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN SINABANG Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
43 — 22
  • WAHAB, Terdakwa-III: RASWAN BIN ALM RAZALI, Terdakwa-IV: YOYOK SUHADI BIN ALM TAFARIN, Dan Terdakwa-V: ALI ADIN Bin JASIAH, bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primai yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 01-08-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 05-10-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Yyk
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
Mirna Asridasari, S.H.
Terdakwa:
BADRAN RIYADH IRVANDIANTO, SIP bin SUJONO W.P. (Alm)
48 — 10

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Badran Riyadh Irvandianto, S.ip bin Sujono W P (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA SELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 14 ayat (1), PASAL 14 ayat (2), PASAL 14 ayat (3), PASAL
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-05-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 2 Oktober 2020 — Ridho Aulia als Rido Bin Emrizal
124 — 19
  • 1.Menyatakan terdakwa Ridho Aulia Als Ridho Bin Emrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
    Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUAsonen= Bahwa terdakwa RIDHO AULIA Als RIDO Bin EMRIZAL bersamasamasaksi RAYSON CHANIAGO Als ISON Bin SUPIR (penuntutan secaraterpisah) dan saksi YURLAINI Binti TAMRIN (penuntutan secara terpisah),pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau padasuatu
    wakiu dalam bulan Desember tahun 2019 atau pada suatu waktu dalamtahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi Km. 35 KabupatenMuara Jambi Provinsi Jambi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Jambi, namunberdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerahhukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat iadiketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwatersebut, apabila tempat
    (2)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, Atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena PenuntutUmum menyusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yangterungkap dipersidangan diatas Majelis Hakim akan memilihmempertimbangkan dakwaan yang sekiranya menurut faktafakta tersebutmemenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum yakni dakwaan alternatif Kesatu:Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132
    Sus/2020/PN JmbMemperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
    Menyatakan terdakwa Ridho Aulia Als Ridho Bin Emrizal telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPermufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana diatur dalamPasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-07-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pmk
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
YURIKE ADRIANA ARIF, SH
Terdakwa:
1.BAMBANG IRAWAN
2.AHMAD FAUZI
75 — 35
  • JUNAIDI dan Terdakwa II AHMAD FAUZI BIN MATTASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak telah melakukan permufakatan jahat, melakukan menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-05-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 67-K/PM I-01/AD/V/2015
Tanggal 22 Oktober 2015 — Teuku Rahmatsyah, Praka, 31050581620683
101 — 32
  • Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.
    (2) menyebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan MakananBahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golonganl yangbertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanoa hak danmelawan hukum.Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan
    perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat danakibat dari perbuatan Terdakwa, halhal yang memberatkan dan merangankanpidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagaiprajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinas dilingkungan TNItidak dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaantunggal Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RlNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Pasal 127 ayat
    (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutusperkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.19Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi shabushabunamun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidakmengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta jugabahwa Terdakwa
    urine nomor 4.455/5754/BLK/XII/2014tanggal 3 Desember 2014 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa.Bahwa barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejaksemula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 ayat (3) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 12 ayat
    (2) UndangUndang Rl20Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADLI :1.
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-06-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN LANGSA Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Lgs
Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
Zainal Akmal, SH
Terdakwa:
NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST
31 — 24

  • Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa NURLELA NST BINTI ABDUL GANI NST
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 26-11-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVI YULIANTI,SE.SH
Terdakwa:
DODIK HARIYANTO bin AGUS HARYONO
29 — 4

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa DODIK HARIYANTO bin AGUS HARYONO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 98 ayat (2) dan ayat (3) .

    Menyatakan terdakwa DODIK HARIYANTO bin AGUS HARYONO bersalahmelakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 98 ayat(2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 196UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaankesatu JPU.2.
    Soekarno Hatta Semarang atau suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 98 ayat (2) danayat (3), yang dilakukan dengan cara :1.
    Bahwa obat keras yang termasuk dalam daftar G jenis tablet warna putihberlogo Y yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal : 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Kesehatan.Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorHalaman 3 dari 28 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN.Smg.Lab.:1896/NOF/2018 tanggal 24 September 2018 dengan barangbuktisebagai berikut : Nomor Barang
    Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur yang tidak memenuhistandard dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan,danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 98 ayat (2) dan (3)Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut telahterbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196Undangundang RI No. 36 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana
    Menyatakan terdakwa DODIK HARIYANTO bin AGUS HARYONO bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau' persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 98 ayat (2)dan ayat (3).2.
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Umum
Register : 03-04-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 97/Pid.B/2023/PN RBI
Tanggal 12 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Andang Setyo Nugroho, SH
Terdakwa:
JUNAIDIN
68 — 0

  • Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 28-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Yyk
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ERLYN NINIS. P, SH
Terdakwa:
YUDHI ANGGITA WIBAWANTA Alias SRONGGOT Bin BUDI HARYOSO
29 — 12

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa YUDI ANGGITA WIBAWANTA AL SRONGOT BIN BUDI HARYOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan atau ayat (3) Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;