., tertanggal 27 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding telahmengambil seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negerisecara utuh, yang mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeritersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakusehingga terhadap putusan tersebut tidak sempurna;Bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi adalahkarena:1 Bahwa sejarah kepemilikan tanah perkara mempunyai hubungan hukumyang erat (innerlijke samenhang) dan tidak dapat

penggabungan gugatan, yaitu:a Gugatan yang digabungkan adalah sejenis;b Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Para Penggugatadalah sama;c Adanya hubungan hukum antara Para Penggugat;d Pembuktian adalah sama dan mudah, sehingga tidak mempersulitpemeriksaan secara kumulasi;b Bahwa berdasarkan halhal yang telah dijelaskan di atas dapat diketahuibahwa pertimbanganpertimbangan dalam putusan Majelis HakimPengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telahsalah menerapkan atau melanggar

hukum yang berlaku sehinggaterhadap putusan tersebut tidak sempurna.

XXXXX (calon isteri);Bahwa menurut Saksi anak Para Pemohon sudah siap mentalnya untukmenikah walaupun umurnya belum mencukupi dan nyatanya sekarang sudahkerja jadi karyawan bengkel;Bahwa sepengetahuan Saksi mereka orang lain tidak ada hubungan darahatau sesusuan yang menghalangi pernikahan serta status anak ParaPemohon jejaka dan calon isterinya gadis dan mereka sama samaberagama Islam;Bahwa apabila anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak segeradinikahkan dikhawatirkan terjadi hal hal yang melanggar

hukum yang lebihjauh lagi;Saksi Il : XXXXX, umur 30 tahun, Agama lslam, Pekerjan Sopir, Tempattinggal di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX KabupatenMagetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawahsumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah keponakanPemohon ;Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon mohon dispensasi kawin karena maumenikahkan anaknya tapi umurnya belum cukup;Bahwa Umurnya 18 tahun 2 bulan;Bahwa Saksi tahu alasannya karena antara

Penetapan No.0019/PdtP/2017 /PA.MgtBahwa sepengetahuan Saksi mereka orang lain tidak ada hubungan darahatau sesusuan yang menghalangi pernikahan serta status anak ParaPemohon jejaka dan calon isterinya gadis dan mereka sama samaberagama Islam;Bahwa apabila anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak segeradinikahkan dikhawatirkan terjadi hal hal yang melanggar hukum yang lebihjauh lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Bahwa

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,(tiga ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakuiperbuatannya menyesai dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannyayang melanggar hukum;Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya meyatakan tetap pada tuntutannya semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan

diperintahkan untuk barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain khususnya saksi korbanyang menjadi trauma;Keadaan yang meringankan:Terdakwa mengakui perbuatannya;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangiperbuatannya yang melanggar

hukum;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 368 (1), (2) ke1, 2 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN KrsMENGADILI:1.

Bahwa setelah itu Penggugat kembali ke Dumai dengan membawa phocoppySurat Pernyataan dan Surat Perjanjian yang ditanda tangani di KantorTergugat 17 dan menyerahkan phocoppy Surat Pernyataan dan SuratPerjanjian yang dimaksud kepada suami Penggugat ABDUL RAHMIN.17.Bahwa setelah suami Penggugat memperhatikan dan membaca isi SuratPernyataan dan Surat Perjanjian yang Penggugat tanda tangani di KantorTergugat 17, ditemukan beberapa fakta hukum yang tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya dan melanggar

hukum, di antaranya : Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 13 Juli2012 dan Surat Perjanjian ditanda tangani pada tanggal 18 Juli 2012,sehingga Surat Pernyataan dibuat pada hari dan tanggal yang berbedadengan Surat Perjanjian, Fakta ini tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya, sebab Penggugat hanya satu kali datang ke Kantor Tergugat17 yakni tanggal 13 Juli 2012.

penguasaan tanah objek perkara, dengan hasil bahwa tanah objekperkara telah dibangun oleh Tergugat 1 dan disewasewakan kepada paraTergugat 2 s/d 15 dan khusus untuk Tergugat 16, telah terjadi transaksi jualbeli di bawah tangan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 16.Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang mengaku telah membelitanah objek perkara pada tahun 1978 dari SUMARDI alm (mantan suamiPenggugat) dengan tidak menunjukkan surat jual beli dan tanpa persetujuanPenggugat adalah merupakan perbuatan melanggar

hukum dan karenanyapatut dan beralasan hukum untuk menyatakan pengakuan Tergugat 1 yangmengaku telah membeli tanah objek perkara dari SUMARDI alm (mantansuami Penggugat) adalah tidak mempunyai nilai hukum.22.Bahwa oleh karena pengakuan Tergugat 1 yang mengaku telah membellitanah objek perkara dari SUMARDI alm tidak mempunyai nilai hukum, makapatut dan beralasan hukum untuk menyatakan tindakan dan perbuatanTergugat 1 yang membangun rumahrumah petak di atas tanah objek perkaradan menyewanyewakan kepada

/PN PbrTergugat 17, ditemukan beberapa fakta hukum yang tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya dan melanggar hukum ;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang mengaku telah membelitanah objek perkara pada tahun 1978 dari SUMARDI alm (mantan suamiPenggugat) dengan tidak menunjukkan surat jual beli dan tanpa persetujuanPenggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan karenanyapatut dan beralasan hukum untuk menyatakan pengakuan Tergugat 1 yangmengaku telah membeli tanah objek perkara

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;c.

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;c. Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;ALASAN KASASI II (KEDUA) :Putusan Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru dan salah menerapkanhukum yang membatalkan dan tidak sependapat dengan putusan PengadilanNegeri Makassar tanggal 05 Mei 2008 No.178/Pdt. G/2007/PN.

NAJMIAH MUIN (PenggugatAsal, Pembanding, kini Termohon Kasasi);Putusan Hakim Banding seperti ini, berdasar dan beralasan hukum untukdimohonkan pembatalan ditingkat pemeriksaan Kasasi sesuai ketentuanPasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI, yakni : b.Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c.

No. 444 K/Pdt/2009tanggal 22 September 2008, No. 276/PDT/2008/PT.MKS dan inilahmerupakan kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum HakimBanding dalam menjalankan peradilannya;Dengan alasan Kasasi Ill (Ketiga) tersebut di atas, maka kiranya jelasSurat Kuasa (bukti P1), sama sekali tidak berdasar hukum dan tidakberalasan hukum untuk dibatalkan dan/atau cacat yuridis, karena bukanmerupakan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Surat Kuasa(Bukti P1) tersebut, sehingga dengan alasan hukum ini, berdasar

Tunai Pengganti RumahTinggal sebesar Rp.122.591.200, (Seratus dua puluh dua juta lima ratussembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tidak menetapkan Penggugatdalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti UangRelokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum adalahsebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan Tiapperbuatan melanggar

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mMenggantikerugian tersebut*;Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan adalahmelawan hukum (perdata) maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:1.

Hukum, maka perbuatan Tergugat tersebutharuslah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: tap pebuatanmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut (R.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daadmoet aan schuld zijn te wijten);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menarik teori PerbuatanMelanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakahTergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkankerugian kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebelumnya telah dinyatakan bahwa pemberian uang tunai untuk penanganandampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk

hukum yangmewajibkan Tergugat karena kesalahannya itu mengganti kerugian yang telahditimbulkannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat makasepatutnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut;Menimbang, selanjutnya unsur perbuatan melawan hukum lainnya yangakan dibahas adalah mengenai adanya kesalahan pelaku sehinggamenyebabkan kerugian yang dalam pembahasan ini senyatanya berkaitan eratHalaman

hukum karena Tergugat juga mempunyai hak diatas tanah sengketa karena Alm.

17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN KIb Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2012 SHM Nomor: 1045 atastanah sengketa dibalik nama menjadi atas nama penggugat Taufik Nampira(vide P5);Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dinubungkan denganpokok permasalahan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menyimpulanpersoalan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah, apakah perbuatantergugat Wahid Duru yang menempati 2 (dua) buah bangunan di atas tanahsengketa adalah perbuatan melanggar

hukum?.

adalah sah milik penggugatTaufik Nampira;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum (PMH) diatur dalam Pasal1365 KUHPerdata yang menyebutkan setiap perbuatan yang melawan hukum yangoleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yangkarena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik syaratsyarat perbuatanmelanggar hukum, yakni:1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yangmelawan hukum;2.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa ke empat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinyaapabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan melanggar hukumdianggap tidak ada;Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabilamemenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.2. Melanggar hak subyektif orang lain.3. Melanggar Kaidah tata susila.4.

(lima ratus ribu rupiah) untuk tiap tiap hari keterlambatanpenyerahan secara kosong/ keadaan kosong bangunan rumah tersebutdiatas, dengan belum menyerahkan rumah tersebut dari Tergugat kepadaPenggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum,oleh karenanya Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Januari hingga hari initangal 01 Januari 2016 selama 6 (enam) tahun = 6 x 365 hari = 2190 hariharus mengganti rugi kepada Penggugat sebesar 2190 hari x Rp.500.000.= Rp 1.095.000.000.

, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik,danbertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri ataubarang orang lain:10.Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat tersebutPenggugat menderita kerugian baik moril maupun materiil yangberkelanjutan sejak tanggal 01 Januari 2009 higga saat ini dan seterusnyahingga terrealisasi penyerahan kepemilikan atas sebidang tanah diatasnyaberdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor762 / Desa Nagrikaler setelah

Kerugian Immaterial:Akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat tersebut Penggugatmenderita gangguan physikis baik moril maupun materiil secaraberkelanjutan sejak tanggal 01 Januari 2009 mohon pula agarTergugat tidak hanya dibebani untuk membayar ganti rugi materialsebagaimana terurai diatas, juga dihukum untuk membayar ganti rugiimmateril sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Menghukum Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dariTergugat I, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada

Juni 2008;Bahwa upaya tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui olehPenggugat DK/Tergugat DR, setidaktidaknya sejak tanggal 25 Juli 2008ketika Akta Jual Beli No. 56/2008 ditandatangani, yang selain berstatussebagai adik dari Tergugat II, pula kapasitas yang melekat pada PenggugatDK/Tergugat DR adalah Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, dan seorangPutusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 12 dari 27Kolonel Purn AD, maka yang bersangkutan haruslah dianggap mengetahulbahwa jual beli tersebut melanggar

hukum (onrechtmatig daad) yangmerugikan Penggugat DK/Tergugat DR (vide Pasal 1365 KUHPerdata);5.

saksi ketahui mengenai penangkapan yang saksi dansaksi Riki Wardani lakukan terhadap Terdakwa karena telah melakukanJudi Togel; Bahwa kejadian penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwatersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30Wita di desa Gandaria RT 01 RW O1 Kecamatan Anjir Pasar KabupatenBatola; Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari salah seorangwarga yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di desa Gandaria RT O01RW O1 dicurigai adanya perbuatan yang melanggar

hukum yang manadalam rumah tersebut setiap malam warga sekitar berkumpul di rumahtersebut; Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan saksi RikiWardani langsung melakukan penyelidikan selama 1 minggu untukHalaman 5 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mrhmengetahui tentang rumah siapa yang setiap malam ada banyak orangberkumpul, hingga akhirnya kami pun mengetahuinya tentang lokasirumah orang yang sering berkumpul untuk datang ke rumah tersebutadalah rumah milik saksi Arbain; Bahwa

hukum yang manadalam rumah tersebut setiap malam warga sekitar berkumpul di rumahtersebut; Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan saksi RikiWardani langsung melakukan penyelidikan selama 1 minggu untukmengetahui tentang rumah siapa yang setiap malam ada banyak orangberkumpul, hingga akhirnya kami pun mengetahuinya tentang lokasirumah orang yang sering berkumpul untuk datang ke rumah tersebutadalah rumah milik saksi Arbain; Bahwa tujuan orangorang yang datang ke rumah tersebut adalah

hukum.

Keuntungan tersebut digunakan untuktambahan seharihari;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksiMuhammad Akbar dan saksi Riki Wardani pada hari Jumat tanggal 16 April2021 sekitar jam 23.30 Wita karena mendapatkan informasi masyarakat bahwadicurigai adanya perbuatan melanggar hukum di rumah saksi Ahmad Arbaenals Bain Bin Abdul Rahman Alm;Menimbang, bahwa permainan judi togel online yang diadakan SaksiAhmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm dan Saksi Muhammad AsnanBin Suriansyah tidak

Lebih lanjut,mengenai perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup perdata diaturdalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata)yang menyatakan:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewayjibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.,Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

mengadili gugatanPenggugat, maka dari pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telahmemenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan pada buktibukti surat yang telahdiuraikan di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada petitum 2Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa secara sempit pengertian melanggar

hukum atauperbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan denganundangundang atau peraturan, dan dalam perkembangannya, kemudian padatahun 1919 perbuatan melanggar hukum, dalam perkara Lindenbaum vsCohen telah diperluas pengertiannya oleh Hoge Raad, sehingga suatuperbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabilaterdapat kriteria sebagai berikut;1.

SOE adalahmerupakanperbuatan melanggar hukum serta TIDAK melalui prosedur hukum yangberlaku, TIDAK berpijak pada peraturan Perundangundangan yangberlaku, sehingga Jelas buku C Desa atasnama TINI al. SARIP (TergugatI) dan TINAH al. SOE tersebut adalah TIDAK SAH, CACAT HUKUM, danharuslah dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2006 tanah milik Almarhum RASIT binSARUKMI yang sudah dirubah keatas nama TINI al.

NOOR CHOLILA terhadap seorang yang bernamaYUDI KURNIAWAN WIJAYA, SE. dan telah terbit Sertipikat Hak MilikNomor : 120, Luas 1.124 M2, atas nama YUDI KURNIAWAN WUIAYA,SE. adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum atas tanahpeninggalan orang tua Penggugat, dan oleh karenanya semua produkhukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketatersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum;8.

MISNAWATI (Tergugat VI) atau siapa saja yangmelakukan dan menerima peralinan tersebut seterusnya, adalahmerupakan rangkaian perbuatan yang melanggar hukum, dan olehkarenanya penguasaan tanah, perubahan atau peralihan tanah tersebutyang dilakukan oleh Para Tergugat atau siapa saja subyek hukum lainterhadap obyek tanah tersebut adalah jelas dilakukan dengan caramelanggar hukum dan melanggar undang undang yang berlaku,sehingga semua produk yang dihasilkan dengan cara melanggarhukumatau melanggar peraturan

hukum yang sangat merugikanPenggugat Rekonpensi (pasal 1365 KUH Perdata) ;GUGATAN REKONPENSI PENGGUGAT REKONPENSI I!

SOEadalah merupakan perbuatan melanggar hukum ?Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Krs Apakah peralihnan hak dan penguasaan hak yang dilakukan oleh ParaTergugat atau Para Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebutadalah merupakan Perbuatan melawan hukum?

Unsur Yang Tanpa Hak atauMelawan Hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatanyang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undangundang,atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidakmendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan UndangUndang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukansuatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitubertentangan dengan undangundang atau hukum tertulis

lainnya, maupundalam arti materiil yakni bertentangan nilainilai kepatutan, nilainilai keadilanyang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum yaitu setiap perobuatan yang melanggar hukum tertulis(peraturan perundangundangan dan atau asasasas hukum umum dari hukumyang tidak tertulis.

tahun, sebagaimanadisebutkan pada ketentuan Pasal 148 UndangUndang RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantas penyalahgunaan Narkotika secara bebas;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagiperbuatan melanggar

hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkanpermohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, makabiaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.129/Pdt/ 2009/PT.Smg, tanggal 15 Juni 2009 a quo, (JudexFacti) memberikan pertimbangan hukum yang salah dalammenerapkan hukum dan atau melanggar hukum pembuktianyang pada pokoknya sebagai berikut"Menimbang, bahwa dalam putusan halaman17 alinea kedua dari bawah disebutkan "menimbang bahwaTergugat untuk mempertahankan sangkalannya tidakmengajukan surat Surat bukti maupun saksi karena padasidang sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagimeskipun telah

Bahwa pertimbangan hukum putusan TIDAKDIAJUKANNYA SURAT SURAT BUKTI ATAU SAKSI OLEHTERGUGAT dalam proses persidangan sebagai dasarpertimbangan Judex Facti untuk menyatakan"Eksepsi Tergugat/Terbanding TIDAK =MEMPUNYAIDASAR HUKUM DAN DINYATAKAN DITOLAK = SELURUHNYA"adalah SALAH DAN MELANGGAR HUKUM karena padakenyataannya memang gugatan Penggugat kurangPIHAK, yaitu) menurut hukum karena bangunan yangdisengketakan1) dilindungi oleh UndangUndang tentang CAGAR BUDAYAdan2) adanya LARANGAN agar TIDAK MERUBAH

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum putusanyang dimohonkan Kasasi a quo terbukti salah dalammenerapkan hukum dan atau melanggar hukum sehinggaharus dibatalkan;7. a.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupapermohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perouatannyadan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa Wandi als.

narkotka Golongan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarangdigunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besarfarmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untukpengembangan ilmu pengetahuan;Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas makadapat disimpulkan bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar

hukum tertulis(peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukumtidak tertulis.

dapat merusak mental dan moral masyarakat,khususnya generasi muda; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberatasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencargencarnya dilaksanakan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perobuatannya dan tidak berbelitbelit,sehingga memperlancar jalannya persidangan;halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.138/Pid.Sus/2017/PN.BksTerdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi perobuatannya yang melanggar

hukum;Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa WANDI ALS BABA Bin (ALM) ROSIDIN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam JualBeli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaanPrimair;.

cairan bening habis tak bersisa ;Bahan/ dan No.1 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undangundang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;Kristal warna putih No. 2 dan cairan bening di dalam seperangkat alat hisap (bong) No. 3tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfitamina dan terdakftar dalam golongan INomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan terdakwa tersebut melanggar

hukum sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;DanKEDUA :Bahwa ia terdakwa Deva Sagita Utama Bin Baryamin pada hari Jum/at, tanggal 15Nopember 2013 sekira jam 24.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanNovember 2013 bertempat di Kp.

hukum sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAU:KETIGA :Bahwa ia terdakwa Deva Sagita Utama Bin Baryamin pada hari Jumat, tanggal 15Nopember 2013 sekira jam 24.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanNovember 2013 bertempat di Kp.

yang dalam SuratKeterangan Pemeriksaan Narkoba No.R 42/X1/2013/Urdokes tanggal 15 Nopember 2013menyatakan bahwa nama Deva Sagita Utama Bin Baryamin telah dilakukan Anamnesia,pemeriksaan Fisik serta ditindak lanjut dengan test penyaring (screening) berupapemeriksaan sample urine pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira jam 09.00wib dengan jenis pemeriksaan Narkoba Golongan I jenis sabusabu (Amfetamin) danNarkotika jenis ganja (THC) dan hasilnya dinyatkan POSITIF .Perbuatan terdakwa tersebut melanggar

hukum sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan tidakmengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa (satu) paket plastik bening yang diduga berisi sabusabu,seperangkat alat hisap (bong)berisi cairan dan (satu) paket kertas diduga berisi ganja , telah disita secara sah oleh Penyidiksehingga

tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yangdisebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yangdisebabkan perbuatanperbuatan orangorang yang menjaditanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada di bawahpengawasannya;Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasiterhadap TERGUGAT melalui mekanisme pertanggungjawaban perdatayaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan Setiapperbuatan melanggar

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut,Halaman 2 dari 23 halaman putusan Nomor 130/PDT/2018/PT.BDGBahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untukmengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas peristiwa pencurianyang dialami oleh PENGGUGAT akibat kebijakan TERGUGAT yang melarangPENGGUGAT membuat pagar rumah sebagai suatu pengamanan atas hartapribadi milik PENGGUGAT serta adanya kelalaian

melakukan upaya menjaga keamananterhadap harta benda milik PENGGUGATadalah perbuatan yang dapatdikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal1367 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata:o Pasal 1367 Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugianyang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugianyang disebabkan perbuatanperbuatan orangorang yang menjaditanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada di bawahpengawasannya;o Pasal 1365 Setiap perbuatan melanggar

hukum yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa berdasarkan uraian unsur pasal 1367 KUH Perdata sebagaimanatersebut diatas dapat terlihat bahwa TERGUGAT bertanggung jawab ataskelalaian penjaga keamanan yang bekerja untuk TERGUGAT dalammencegah terjadinya pencurian rumah PENGGUGAT,Bahwa unsurunsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah:Halaman 8 dari 23 halaman putusan Nomor

130/PDT/2018/PT.BDG Adanya perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar asaskepatutan, ketelitian dan kehatihatian; Adanya kerugian; Adanya hubungan kausalitas (Sebabakibat) antara melanggar hukumdan kerugiana)b)Adanya Perbuatan Melawan HukumBahwa tindakan TERGUGAT yang melarang PENGGUGAT untukmembuat keamanan sendiri atas harta pribadi milik PENGGUGATdapat dikualifikasi sebagai melanggar Pasal 28G Ayat(1): Setiaporang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta

atas nama Penggugat ( JOKO HANDOYO ) seluas 401 M2terletak di Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten KlatenSaat ini dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat tanpa adanya alashak yang sah dan tanpa adanya jjin dari Penggugat sebagai pemilikyang sah , sangat merugikan Penggugat dan merupakan PerbuatanMelawan Hukum ( On Rech Matigdaadq).Bahwa dengan demikian Para Tergugat dan atau siapapun yang ada didalamnya yang menempati Obyek Sengketa tanah dan bangunan milikPenggugat tanpa alas Hak dan melanggar

Hukum yang berlaku untukmenyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat sebagai Pemilik sahdengan tanpa syarat.Halaman 4 Putusan Nomor 404/PDT/2019/PT.SMG12.

upayapenggugat bersamasama dengan orang tuanya mengelabuhiHARJO MARTONO alias YAHMIN dan ahli waris lainnya yangtujuannya untuk menguasai Obyek Sengketa secara sepihak.Bahwa posita angka 4 dan 5 , dapat kami tanggapi bahwamemang HARJO MARTONO alias YAHMIN menempati tanahObyek Sengketa bersamasama dengan keempat anaknya yaituMARYONO (orang tua penggugat), Tonding RaHARJO (tergugat1) , Warsono dan Wardi Ardiyanto.Bahwa posita angka 6 gugatan penggugat tersebut menunjukanperbuatan penggugat yang telah melanggar

hukum, yang dengansengaja memproses perolehan hak atas tanah sengketa yangsemula tercatat dalam letter C.

hukum, yang telah dengan sengajamemproses peralinan hak atas tanah miliknya HARJO MARTONOHalaman 11 Putusan Nomor 404/PDT/2019/PT.SMG13.alias YAHMIN yang semula tercatat dalam letter C.

kepada pembeli untuk mengkonsumsi obat Dekstrometorphantersebut melebihi dosis, hal tersebut untuk menimbulkan efek mabuk ,Bahwa Terdakwa sudah sekitar setengah bulan memperjualbelikan obatDekstrometorphan tersebut , Bahwa Terdakwa selain memperjualbelikan obat Dekstrometorphan tersebutjuga memperjualbelikan alkohol , 20e Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai Paramedis ataupun TenagaKesehatan ,e Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwatersebut adalah perbuatan yang melanggar

hukum , e Bahwa barang bukti yang berupa : e 420 (empat ratus dua puluh) butir Dekstrometorphan warna kuning berbentukbulat yang sudah dikemas dalam paketan kecil menjadi 21 bungkus dan tiapbungkus berisi 20 butir , e = 22 (dua puluh dua) botol alkohol 70% netto 300 ml produksi Novapharin GresikIndonesia , benar adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa sewaktu dilakukanpenggeledahan di rumah Terdakwa ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah membacakan bukti

hukum ,e Bahwa benar obat Dekstrometorphan sudah dibatalkan izin edarnyasesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RINo.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan izin edarobat mengandung Dekstrometorphan sediaan tunggal ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah

sehingga Terdakwa memperolehkeuntungan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) per paket kecilnya, dan setiap paketkecilnya berisi 20 (dua puluh) butir obat Dekstrometorphan ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam =memperjualbelikan obatDekstrometorphan tersebut ada menerangkan kepada pembeli untuk mengkonsumsiobat Dekstrometorphan tersebut melebihi dosis, hal tersebut untuk menimbulkan efekmabuk, dan Terdakwa dalam melakukan hal tersebut sebelumnya telah mengetahuibahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar

hukum, dan karenanya Terdakwasengaja menjual obat Dekstrometorphan tersebut secara diamdiam dan menyimpanobat Dekstrometorphan tersebut di tempat yang tersembunyi, yakni di bawah rumahTerdakwa dengan maksud agar tidak ketahuan apabila ada Polisi yang datang ;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memperjualbelikanobat dextrometorphan tersebut adalah perbuatan yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan

, atas nama Eddy Hartono karena penggantian blangkotersebut telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan data fisik dan datayuridis yang seharusnya menjadi pedoman pokok dari Tergugat untuk tidakmenerbitkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 706/Pakelanditerbitkan berdasarkan jual beli dihadapan Yoyok Sunaryo, S.H. tanggal 18 Mei1993, Akta Nomor 059/JB/K/V/1993 dari Bimantoro kepada Eddy Hartonoyang kemudian menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1146/DesaPakelan, tanggal 10 Juli

Surat Ukur tanggal 7 Juli 2004, seluas237 m, atas nama Eddy Hartono karena penggantian blangko tersebuttelah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 yang menegaskan bahwa sertifikat diberikan: Kepada yangberhak diberikan Sertifikat*;Bahwa dari uraian di atas, nampak bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa tersebut telah sangat merugikan pihak Penggugat, dan menurutPenggugat tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Miliktersebut telah melanggar

hukum yaitu. melanggar ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, khususnya pasalpasal sebagai berikut:e Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: Peralihan hak atastanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanyadapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yangberwenang menurut ketentuan

padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Perlu ditegaskan bahwa apa yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk mencatatperalihan Hak Guna Bangunan Nomor 706/Pakelan atas nama Bimantoro kepadaEddy Hartono adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 059/JB/K/V/1993tanggal 18 Mei 1993 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yoyok Sunaryo,S.H., ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli) dandisaksikan oleh dua orang saksi, sehingga secara hukum Tergugat mencatatperalihan hak tersebut adalah tidak melanggar

hukum;2 Bahwa Tergugat mencatat peralihan hak atas HGB Nomor 706/Pakelan dariBimantoro kepada Eddy Hartono sebagaimana poin (1) di atas adalah sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikiantidak terbukti ada kesalahan menerbitkan surat keputusan (HGB Nomor 706)yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian seharusnya gugatan Penggugatdinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;3 Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana poin sampai dengan 8 menceritakantentang bukti Surat

Pembetulan (Corektik) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatanyang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layakmendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;2.

Pendidikan (Educatif) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwasehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapathukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaantakut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegahterjadinya tindak pidana ;3.