., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : SUDARSIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 802/RP/XII/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Terdakwa dan Saksi mengenali barang bukti yang diajukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum, yaitu :Kartu Tanda Penduduk ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:PUTUSAN :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa;Membaca suratketerangan lainnya;catatan dakwaan beserta suratsurat buktiMendengar keterangan Terdakwa dan Saksi;Menimbang

,M.Hum. sebagai Hakim;Nama : MUSRINGAH S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 710/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SARNO;2. Saksi RETNO KURNIAWATI;c.

Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku KuasaPenuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.PANITERA PENGGANTI, HAKIM,MUSRINGAH, S.H. SURYO NEGORO, S.H.,M.Hum.

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : MUSRINGAH S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 708/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SARNO;2. Saksi RETNO KURNIAWATI;c.

Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku KuasaPenuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.PANITERA PENGGANTI, HAKIM,MUSRINGAH, S.H. SURYO NEGORO, S.H.,M.Hum.

Pengadilan NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara:Nama lengkap > RIZAL FIQIHTempat lahir : BanyumasUmur/tanggallahir : 23 tahun/ 31 Januari 1997Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Petarangan RT.002 RW.007 KecamatanKemranjen Kabupaten BanyumasAgama : IslamPekerjaan : Buruh Harian LepasSusunan Persidangan:Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;Nama : SUSENO, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 427/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 11 SEPTEMBER2020 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUSENO,S.H., Panitera Pengganti PengadilanNegeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten

mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara:Nama lengkap : ARIP FEBRI HIDAYAT NUR SHOLIHINTempat lahir : WonogiriUmur /tanggallahir : 30 tahun/ 01 Februari 1991Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Sokawera RT.002 RW.005 KecamatanPadamara Kabupaten PurbalinggaAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaSusunan Persidangan:Nama : RINOARDIAN WIGUNADI, S.H. sebagai Hakim;Nama : POERNOMO EDHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 430/RP/VII/PPNS/BMS/2021a.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 30 JULI 2021 olehkami RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga dengan dibantu oleh POERNOMO EDHY, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : SRI DWI WINDARYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 636/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 5 NOVEMBER 2020oleh kami SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh SRI DWI WINDARYATI, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi

., M.H. sebagai Hakim;Nama : SUDARSIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 342/RP/VIII/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Panitera Pengganti Pengadilan NegeriBanyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Penuntut Umum dandihadapan Terdakwa.PANITERA PENGGANTI, HAKIM,SUDARSIJAH, S.H. RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

., M.H. sebagai Hakim;Nama : SUSENO, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 588/RP/X/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SLAMET RIYADI;2. Saksi MUSLIKHUL AMAL;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 22 OKTOBER 2020oleh kami AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh SUSENO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan NegeriBanyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten

., sebagai Hakim;Nama : SUSANTO, sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 463/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SLAMET RIYADI;2. Saksi EKO SULISTIADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 18 SEPTEMBER2020 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUSANTO Panitera Pengganti PengadilanNegeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari SatuanPolisi Pamong

., sebagai Hakim;Nama : SUSANTO, sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 465/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SLAMET RIYADI;2. Saksi EKO SULISTIADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 18 SEPTEMBER2020 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUSANTO Panitera Pengganti PengadilanNegeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari SatuanPolisi Pamong

., M.H. sebagai Hakim;Nama : IMAM SUBEKTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 392/RP/VII/PPNS/BMS/2021.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUWITO;2. Saksi TARSONO;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 9 JULI 2021 olehkami RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga dengan dibantu oleh IMAM SUBEKTI, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : SRI DWI WINDARYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 628/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 5 NOVEMBER 2020oleh kami SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh SRI DWI WINDARYATI, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi

., M.H. sebagai Hakim;Nama : SUDARSIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 534/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SLAMET RIYADI;2. Saksi SUMARYO;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 2 OKTOBER 2020oleh kami RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja

Negeri Sipil dikantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang sedangkan Tergugatsebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di Kabupaten Belu ;Bahwa yang saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat danTergugat karena Tergugat memaki ibu kandung Penggugat pada tahun2012;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karenaPenggugat ada perempuan lain ;Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak yang masihsekolah dan sekarang anakanak tersebut tinggal dengan Tergugat ;Bahwa saksi tidak tahu

negeri Sipil Guru dan ditempatkan di Kabupaten Belu ; Bahwa Penggugat sudah tidak memberi nafkah kepada Tergugat dananakanak nya sejak tahun 2015 ; Bahwa sebelum tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun rukun saja ;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugatmenyatakan keberatan dan akan disampaikan dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildali jawabannya Tergugatdi persidangan mengajukan suratsurat bukti berupa :1.

Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUpx.012.1/Kep/40/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang PenjatuhanHukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun atasNama Drs. Agustinus Bere, selanjutnya di beri tanda T.8 ;.

Negeri Sipil (PNS) yangbekerja di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugatadalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru yang ditempatkan diKabupaten Belu ;Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat ;Bahwa selama mereka hidup terpisah saksi tidak tahu mereka salingmengunjungi atau tidak ;Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karenabeda tempat kerja ;Bahwa pada akhir tahun 2015 saksi bersama Tergugat dan 3 orang anakkandung Penggugat

Bahwaketerangan saksisaksi tersebut didukung dengan sikap Penggugat yangmenyatakan sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak tahun 2008sampai dengan saat ini tetapi tidak dibenarkan oleh Tergugat dan saksisaksiTergugat, karena pada tahun 2008 tersebut Penggugat melanjutkan studi lagiHalaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2016/PN Atbke Pulau Jawa dan baru sekitar tahun 2013 antara Penggugat dan Terrgugattidak tinggal serumah karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri

Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah KabupatenTabanan ;b.

., dan MADE SARTIKA telahbersesuaian dengan keterangan Terdakwa Eko Gunawan, adalah benar dansesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil SatuanPolisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudian menjatuhkanPutusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidanaringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Sinta Arzaniah,SEmelanggar pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkanmenjadi Istri Kedua/ketiga/keempat:Rekomendasi Tim adhoc seharusnya tidak saklek pada bunyi pasal 4ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin

Perkawian dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan terkesanmengesampingkan penjelasan dari pasal 4 ayat 2 tersebut padahalimplementasi pasal 4 ayat 2 ada di penjelasan, Adapun bunyipenjelasan pasal 4 ayat 2 tersebut adalah Selama berkedudukansebagai Istri kedua/ketiga/keempat di larang menjadi pegawai negeriSipil jadi definisi pasal 4 ayat 2 dan penjelasannya adalah artinyabahwa seseorang yang bisa dikenai melanggar pasal 4 ayat 2 apabilamasih hidup serumah atau masih terikat tali perkawinan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 TentangSumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi PNS Wajibmemegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurutperintah harus dirahasiakan;Bahwa mengingat ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.Huzairin, SE selaku Ketua Tim adhoc maka Bupati Ogan Komering UluTimur Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Sesuai dengansurat Keputusan Nomor 901 Tahun 2020 Tertanggal 17 September2020 Mencabut dan Membatalkan Keputusan Nomor :

diperiksa oleh tim Ad Hoc pada saat saksi didalam penjara;Bahwa selama saksi menjalani hukuman pidana, saksi diberhentikansementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sekarang sudahdiaktifkan kembaili;Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Inspektorat berikutrekomendasinya;Bahwa saksi membantah menandatangani bukti P.14, P.17 dan P.19;Bahwa saksi tahu Andi Noprizal masih memiliki istri pertama, namunsaat ini saksi dan Andi Noprizal sudah berpisah serta tidak lagi terikatdalam pernikahan;Halaman

Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati seluruh normanorma hukum yang mengatur mengenai tata cara atau prosedur pemberhentianPNS seperti telah disebutkan di atas, baik pemberhentian secara hormatmaupun tidak dengan hormat, Pengadilan

sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 ini meliputi orang perseorangan atau korporasipada umumnya, selain Pegawai Negeri atau Pejabat atau Penyelenggaran Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi : a.

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia ; dan ; 3.

Negeri adalah meliputi : a.

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangKepegawaian ; b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang HukumPidana ; === === nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn ene ne nnn nnn cee neOrang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah ; d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menrima bantuandari keuangan Negara atau daerah ; atau ;e.

Unsur Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri ;2. Unsur yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan UmumSecara terus Menerus atau untuk sementara waktu ;3. Unsur dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar yangkhusus untuk pemeriksaan administrasi ;Ad. 1.

Pegawai Negeri sebagai mana di maksud dalam Undang Undang tentang Kepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagai mana di maksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negaraatau Daerah ;d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Korporasiyang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah,ataue.

Undang undang nomor 43tahun 1999, di tentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari :1. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah,2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan3. Anggota Kepolisian Negara RI;Menimbang, bahwa sebenamya di dalam KUHP tidak terdapatketentuan tentang apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri( ambtenaar ), tetapi hanya terdapat ketentuan yang dimaksudnyamemperluas apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri, yaitu pasal 92KUHP yang menentukan :1.

Semua orang yang termasuk di dalam Angkatan Bersenjatadianggap sebagai Pegawai Negeri ;Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 92KUHP tersebut sudah tentu harus ditafsirkan sesuai dengan keadaanketatanegaraan Negara RI tidak termasuk Pegawai Negeri dalampengertian pasal 92 ayat (3 ) KUHP, tetapi termasuk pengertian Pegawainegeri dalam pengertian Undang Undang nomor 8 Tahun 1974 jo.Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 ;Menimbang, bahwa Pegawai Negeri sebagaimana di maksuddalam pasal 1 angka

Dengan anggaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten KutaiTimur, Propinsi Kalimantan Timur ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menjelaskanpekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan danJabatannya selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenKutai Timur, yang diatur seperti dimaksud dalam ketentuan undang undang Kepegawaian, oleh karena itu Unsur Pegawai Negeri telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal ini sudahterpenuhi maka Unsur Pegawai Negeri

Tmk(~~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,XXXX Uumurpendidikan S1, tempat kediaman di XXXX Kec. Indihiang KotaTasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaXXXX dan XXXxX Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXKecamatan.

Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan suratKuasa khusus tanggal 04 Mei 2020 yang telah didaftar dalamRegister Kuasa Nomor 0814/Reg.K/2020/PA.mk tanggal 08 Mei2020, sebagai Penggugat;melawan51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S2, tempat kediaman di XXXX Kec.

TmkBahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.4/Kep.401 bksdm/2020 tanggal21 Juli 202 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Tasikmalaya;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena

Kuasa Khusus, danMajelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu MajelisHakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberibantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberiizin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquosebagai advokat profesional;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengandemikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmidan patut

PUTUSANNomor 480/Pdt.G/2019/PA.KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara pihakpihak:Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempatkediaman di Kabupaten Batu Bara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Zulkifli, SH dan Dedi Suheri,SH, Advokat

Negeri Sipil yang telahHalaman 2 dari 12 halaman.

Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikanperkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetappada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telahdiberikan izin untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Keputusan BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 800/1493/BKD/2019tertanggal 24 Juli 2019;Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaanperkara dalam persidangan

Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dantelah diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan KeputusanBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 800/1493/

BKD/2019tertanggal 24 Juli 2019 sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telahmengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untukdijadikan alat bukti di persidangan.