Samsuri, S.Pd NIP :196008071984091003, pangkat pembina Tk.I (IV/b) jabatan lamastaf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiasekertariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baruKepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaankabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu TengahFerry Ramli, dan ditandatangani oleh Sekda kabupaten BengkuluTengah Drs. Darmawan yakoeb, MH.1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor =:830.7/23/BKD/2012.

Samsuri, S.Pd NIP196008071984091003, pangkat pembina Tk.I (IV/b) jabatan lama stafahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekertariatdaerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinaspendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten BengkuluHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl176.177.178.179.180.181.182.Tengah.

Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan;Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan;Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan;om sf &Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan"kewenangan"adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan ataukedudukan dari seseorang untuk mengambil

/2016/PN Bgljabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dankedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan"adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dariseseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Tertanggal 09 juli 2012.1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan nomor: 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati BengkuluTengah Nomor :K.821.2245 tanggal O7 juli 2012 telahHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl176.177.178.179.180.181.182.183.menduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahragadan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengahdan pada tanggal09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut tertanggal 09 juli2012 yang bertandatangan sekertaris

Memohon agar barang bukti berupa surat :1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satminpers Denma Pasmar2 bulan Agustus 2014 s.dbulan Oktober 2014.2. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Dandenma Pasmar2 Nomor: Perny/33/IX/2014, Prada Mar NRP 117064, jabatan Ta Denma Pasmar?

Bahwa Prada Mar Prasojo Dwi Prabowo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yangberdinas di Denma Pasmar2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang inidengan pangkat Prada Mar, Jabatan Ta Denma Pasmar?2.b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2014 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sahdari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.cc.

Bahwa sepengetahuan Saksi1 pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat,Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.Saksi2 :Nama lengkap: ILYAS; Pangkat, NRP: Serma Mar, 86955; Jabatan: Bama Denma; Kesatuan:Pasmar2; Tempat dan tanggal lahir: Sidoarjo, 5 Januari 1975; Jenis kelamin: Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Komplek Marinir Jl.

Bahwa Prada Mar Prasojo Dwi Prabowo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yangberdinas di Denma Pasmar2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang inidengan pangkat Prada Mar, Jabatan Ta Denma Pasmar?2.2.

Menetapkan barang bukti berupa surat :a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satminpers Denma Pasmar2 bulan Agustus 2014 s.dbulan Oktober 2014.b. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Dandenma Pasmar2 Nomor: Perny/33/TX/2014, Prada Mar NRP 117064, jabatan Ta Denma Pasmar?2;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

PENGADILAN MILITER I 01BANDA ACEHPUTUSANNomor : PUT/1 49K/ PM.I 01/AD/X/ 2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer I01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Acehdalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : AKHYAR SYAHPUTRA SIREGAR.Pangkat / Nrp : Serka/21960349750476.Jabatan : Baurpot/Tum/Tatib UrdalSi tuud.Kesat uan : Ajendam Im.Tempat, tanggal lahir

Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugasdi Ajendam IM dengan jabatan Ba Urppot/Tum/Tatib UrdalSi Tuud dan masih berdinas aktif dengan pangkat SerkaNRP.21960349750476.2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpaijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 30 Oktober 2008Menimbang3sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuantanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawabarang infentaris kesatuan.4.

Jabatan BaUrppot/Tum/Tatib Urdal Si Tuud Kesatuan Ajendam IM.Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpahyang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalampenyidikan ,dan bukti bukti lain berupa surat yangdiajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yangsatu. dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukumyang melingkupi perobuatan Terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikutBahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yangbertugas di Ajendam IM dengan jabatan BaUrppot/Tum/Tatib Urdal Si

Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yangbertugas di Ajendam IM dengan jabatan BaUrppot/Tum/Tatib Urdal Si Tuud dan masih berdinasaktif dengan pangkat Serka nrp.21960349750476.2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas diAjendam Im yang merupakan bagian dari TNI AngkatanDarat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yangberikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang,yang berarti termasuk dalam pengertian militer.3.

Jabatan Ba Urppot/Tum/Tatib Urdal Si TuudKesatuan Ajendam IM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara inisebanyak Rp 7.500.

PUTUSANNomor 579/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT CAHAYA UNGGUL NUSANTARA, beralamat di JalanPanglima Sudirman Nomor 22, Kartoharjo, Madiun, dalam halini diwakili oleh BOBBY WIBOWO, jabatan Direktur Utama PTCahaya Unggul Nusantara, beralamat di Jalan Flamboyan, RT006 RW 008, Kelurahan Cengkareng Barat, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya memberikan

CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak;2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;4.

ARIMURTI, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1109/PJ./2015,tanggal 13 Maret 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahHalaman 1 dari 4 halaman.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Dakwaan KesatuBahwaterdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul21.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020bertempat di Kabupaten Bojonegoro atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro,telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadapistri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukmenjalankan pekerjaan jabatan

VER/72/V1/2020/Rumkit diperiksa tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh dr.Juli Purwaningrum , dokter pada RS Bhayangkara TK III Wahyu TutukoBojonegoro, dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan bagi korban untukmenjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam RumahTangga;AtauDakwaan KeduaBahwa.terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar

VER/72/V1/2020/Rumkit diperiksa tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh dr.Juli Purwaningrum , dokter pada RS Bhayangkara TKIIl Wahyu TutukoBojonegoro, dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan bagi korban untukmenjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam RumahTangga;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan

Juli Purwaningrum Sp.F.M, dari RSBayangkara TK III Wahyu Tetuko Bojonegoro, dengan kesimpulan sebagaiberikut : Pada pemeriksaan luka terdapat luka babras pada siku tangan kiri danlutut kaki kiri akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak mengakibatkanpenyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan ataupencaharian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami

Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

SABA INDOMEDIKA kaitannya dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

TT-CRB-1198 tanggal 23 Juni 2021 yang kaitanya dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

., Pekerjaan AparaturSipil Negara, Jabatan Kepala Bagian HukumSetda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;5.M. TAQWA ADIANSYAH, S.H., PekerjaanAparatur Sipil Negara, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SetdaKabupaten Tanjung Jabung Timur;6.

Bahwa sewaktu menjalani hukuman Penggugat diberhentikan sementaradari Jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupatitanjung Jabung Timur Nomor 228 Tahun 2013 Tanggal 25 Oktober 2013tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai NegeriSipil ;.

Bahwa setelah menjalani hukuman dan bebas, Penggugat berdasarkanKeputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 485 Tahun 2013Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor228 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan NegeriPegawai negeri Sipil dan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil , Penggugatdi perkerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan stafPelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung JabungTimur ;.

Bukti P10 :11.Bukti P11 :dengan Fotokopi);Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor 228 Tahun 2013 Tentang PemberhentianSementara Dari Jabatan Negeri Pegawai negeri SipilTanggal 29 April 2013.

atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas yangdihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa benarPenggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2477 K/ Pid.Sus/2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telahmempunyai

Pardiansyah Bin Zainul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa peristiwa Penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hariSelasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir jalan raya Desa Sungai rutas hilir Kec.Candi Laras Selatan Kab.

Tapintepatnya di jalan raya itu untuk kejadian yang pertama kalinya;Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sudah 3 (Tiga) kali yaituuntuk pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekirapukul 23.00 Wita dan untuk kedua kali nya pada hari Kamis tanggal 06Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wita sedangkan untuk yang ketigakalinya adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul22.00 Wita dan semua kejadian nya di pinggir jalan raya Desa Sungai rutashilir Kec.Candi

Tapin;Bahwa adapun yang melakukan Penggelapan dalam jabatan tersebut adalahsaksi sendiri bersama dengan Terdakwa Sardiansyah Bin Zainul Arifin sertayang telah di gelapkan adalah berupa kabel ACSR;Bahwa kabel yang telah di gelapkan oleh saksi bersama dengan TerdakwaSardiansyah Bin Zainul Arifin sebanyak 17 (Tujuh belas) haspal / dram atausekitar 2.251 m (Dua ribu dua ratus lima puluh satu meter ) kabel ACSR danHalaman 6 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Rtauntuk per haspal / dram nya sekitar

Tapin tepatnya di jalan raya itu untukkejadian yang pertama kalinya;Bahwa adapun yang melakukan Penggelapan dalam jabatan tersebutadalah sdr Pardiansyah serta Terdakwa SARDIANSYAH Bin ZAINUL ARIFINserta yang telah di gelapkan adalah berupa kabel ACSR;Bahwa kabel yang telah di gelapkan oleh sdr Pardiansyah sertaTerdakwa Sardiansyah Bin Zainul Arifin sebanyak 17 (Tujuh belas) ikat sekitar2.251 m (Dua ribu dua ratus lima puluh satu meter ) kabel ACSR dan untukper ikat nya sekitar 133 m ( Seratus tiga

Menyatakan Terdakwa Sardiansyah Bin Zainul Arifin terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut SertaMelakukan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Primailr;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sardiansyah Bin Zainul Arifin oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

., kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Biro Hukum Kemdagri ;2. Srinani, S.E.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KasubditFasilitasi KDH dan DPRD Wilayah Il Ditjen Otda Kemdagri ;3. Erma Wahyuni, S.H.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, JabatanKabag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada BiroHukum Kemdagri ;4. S. Aditya Wijaya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanKasubbag. Wil Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukumpada Biro Hukum Kemdagri ;5. R. Permelia Fabyanne, S.H.

., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kasubbag. Wil Il Bag. Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri ;Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.6. Romualdo Manurung, S.H.,M.Hum., kKewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kasubbag. Wil Ill Bag. Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri ;7. Syelli Nila Kresna, S.H., kKewarganegaraan Indonesia, Jabatan StafSubbag. Wilayah Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukumpada Biro Hukum Kemdagri ;8.

., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan StafSubbag. Wilayah Bag.

Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.14.15.jabatan Penggugat sebagai Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.Padahal untuk menduduki jabatan Bupati, Penggugat telah mengeluarkantenaga dan uang yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh prosesPemilihan Umum Kepala Daerah sampai memenangkannya.

Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.diadakan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang usulpengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas menjadi Bupati Padang Lawassisa masa jabatan 20092014. Apabila desakan ini segera dilaksanakan danpada akhirnya Wakil Gubernur diangkat dan dilantik menjadi Bupati definitifmaka akan siasialah gugatan a quo, karena tidak akan ada kesempatan lagiuntuk mengembalikan Penggugat dalam posisi jabatan semula sebagaiBupati Padang Lawas ;32.

Bahwa, pada saat Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Mantri Unit BRISidotopo terhitung tanggal 2 Juni 2010 dan menjabat sebagai Mantri UnitBRI Babaan, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nokep 68KWIXSDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin TurunJabatan kepada Pradna Eka Susanti (Penggugat), NIP/PN8201086990/24189, golongan jabatan Grade 5/Eselon 6, dari jabatan MantriUnit Babaan Surabaya Kertajaya, golongan jabatan Grade 5/Eselon 6, upahpokok Rp. 4.053.271 , menjadi jabatan

Pekerja dalam pembinaangolongan jabatan Grade 3/Eselon 6, upah pokok Rp. 2.804.373,;.

Bahwa, hukuman disiplin turun jabatan tersebut poin 3, sangatlah merugikankepentingan Penggugat, karena Penggugat sebagai Mantri Unit BRI Babaanjustru. dijatuhi Hukuman Disiplin atas permasalahan tingginya tunggakanNPL yang terjadi di BRI Unit Sidotopo periode Mei 2009Juni 2010.Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini sangat kontra produktif denganpengakuan Tergugat yang memberikan penghargaan kepada Penggugatsebagaimana tersebut dalil poin 2, sehingga akibat KTUN tersebut,Penggugat turun jabatan 2

Hal ini jelasmelanggar Asas Keadilan dan tidak proporsional karena Penggugathanya sematamata melaksanakan analisis terhadap Debitur dan samasekali tidak memiliki otoritas untuk memutuskan kredit;Dengan demikian, tindakan Tergugat dengan menjatuhkan HukumanDisiplin Nokep 68KWIX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 denganmenurunkan jabatan Penggugat dari semula golongan jabatan Grade5/Eselon 6 dari Mantri BRI Unit Babaan menjadi golongan jabatan Grade3/Eselon 6 jabatan Pekerja dalam pembinaan sangatlah

Bahwa gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Surat KeputusanTergugat Nokep. 68KWIX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentangHukuman Disiplin Turun Jabatan adalah merupakan salah satu jenisperselisihan dari Hubungan Industrial yaitu perselisihan hak.

HEROWATI POESOKO, SH, MH, Jabatan GuruBesar Fakultas Hukum Universitas Jember; 2. Prof, Dr. KHOIDIN, SH, MHum, CN, Jabatan Guru BesarFakultas Hukum Universitas Jember;Hal. 1 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY3. TOTOK SUDARYANTO, SH, MS, Jabatan PNS Dosen Tetappada Fakultas Hukum Universitas Jember;4. Dr. H. NURUL GHUFRON, SH, MH, Jabatan PNS DosenTetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 5. MOH.

ALI F, SH, MH, Jabatan PNS Dosen Tetap padaFakultas Hukum Universitas Jember;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Kalimantan No. 37 Jember, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 3118/UN25/DN/2016 tanggal 21 Maret 2016 dan Nomor:13603/UN25/DN/2016, tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnyadisebutsebagai TERGUGAT / TERBANDING; DANDrs.

., M.Si;Jabatan :Kabag. Penyelesaian Sengketa danBantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri;3. Nama : ROMUALDO MANURUNG, S.H., M.HumJabatan : Kasubag Wil Bag.Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri; 4.Nama : NINUK TRIYANTI, S.H.,M.HUMS: = 222 seer os eee e eee eeJabatan : Kasubbag Wil II Bag.Penyelesaian SengketaBantuan Hukum pada Biro HukumKemdagri; 5. Nama : MUNZIAR, S.H.

;Jabatan : Staf. Subbag.Wilayah pada Biro Hukum Kemdagri;7. Nama : MOH. YADI JAYADI, S.H;Jabatan : Staf Subbag.

Dalam hal ini diwakili olehRINA FAHMI IDRIS, Jabatan : Ketua UmumIkatan Wanita Pengusaha Indonesia danKARTINI HARRIS, Jabatan : SekretarisJenderal Ikatan Wanita Pengusaha IndonesiaAlamat di Kantor DPP IWAPI, Jl. Kali PasirNo. 38 Cikini Jakarta Pusat.; Dalam hal inimember ikan kuasa kepada1. Dr. Hj.

Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah KabupatenMandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihakpihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatansebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipildengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.b.

Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diLingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnyabahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI, Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. NatalKab.

Natal yang pada pokoknyamenerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM tidak keberatan jika saksi TETIARDINA RANGKUTI yang selama iniSekretaris Desa diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa BintuasKec.

Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Pangkep, Nip.19610927198503 1 003 ; 2. NURJABALRAHMAN, SH., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanahdan Pendaftaran Tanah, Kantor PertanahanKabupaten Pangkep, Nip.19690121 199403 1 003 ;wenn nnn nnn nnn nnn nn 3. H. MUH. NAIM, S.SIT., MH.,Jabatan Kepala Seksi Survey Pengukuran danPemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep,Nip.197700318 199803 1 003 ; 4.MUH.

., Jabatan KepalaSeksi Perkara Pertanahan Kabupaten Pangkep,Halaman dari 9 Hal. Put. No. 156/B/2014/PT.TUN.MKSNip.197100217 199103 1 002; Kesemuanyamemilih alamat pada Kantor Pertanahan KabupatenPangkajene dan Kepuluan, jalan Cendana Nomor 11Pangkajene, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor:303600.14/73.10/X/2013, tanggal 10Oktober 2013, dahulu sebagai TERGUGAT,sekarang sebagai PEMBANDING ; 2.

Nip.19661203 199003 1 002, pangkat/Gol.Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten2 HARDIANSYAH, SH. Nip.19870109 200903 1 001, Pangkat/Gol. Penata MudaTk. ( If/b), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Gowa ;3. ARFIANTY SATYANINGSIH, SH. Nip. 19830902 200903 2 005, Pangkat/Gol.

Penata Muda TK.I (III/b), Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;4 A. ARDIAN NUR.

Nip. 19850622 209912 1 003, Pangkat/Gol.Pengatur MudaTk.I (II/b), Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; Keempatnya adalah Warganegara Indonesia danmemilih alamat pada Kantor Pertanahan KabupatenGowa, Jalan Andi Malombassang No.65Sungguminahasa, Kabupaten Gowa, baik bersama sama maupun sendiri sendiri berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor:445.600.S.Kuasa. 73.06/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, disebut sebagaiTERGUGAT / TERBANDING , 2 A.

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BUOL;Berkedudukan : di Jalan Bayangkara No. 45,Kelurahan Leok Il Kecamatan BiauKabupaten Buol Provinsi SulawesiTengah Kode Pos 94563;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 200 600/72.05/X/2016 tanggal 3Oktober 2016 telah memberikan kuasa kepada;1.

Nama : Syarifudin A Jusuf, SH;Nip : 1968072231 999031 003;Jabatan : Kasub Bagaian Hukum;2. Nama : Suparman M. Marhum, SH;Nip : 19830321 2011010111;Jabatan : Kasub bagian PerundangUndangan;3. Nama : Mohammadong H.

Salim, SH;Nip : 19751195 2009031 001;Jabatan : Kasub Bagian Batuan Hukum;Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Batalipu, KelurahanLeok Il, Kabupaten Buol;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/19.03/Bagian Hukum, tertanggal7 Nopember 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;1.

Mewajibkan Tergugat untuk memanggil Penggugat untuk bekerja dandipekerjakan kembali pada bagian/jabatan semula dan/atau padabagian/jabatan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian yangdimiliki Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan lunas seluruhupah Penggugat yang belum dibayarkan terhitung sejak Juni 2016 danTHR keagamaan tahun 2016 yang seluruhnya sebesar Rp40.480.000,00(empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);6.

Mewajibkan Tergugat untuk memanggil Penggugat untuk bekerja dandipekerjakan kembali pada bagian/jabatan semula dan/atau padabagian/jabatan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian yangdimiliki Penggugat;5.

MM;Jabatan :Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;PutusanNomor114/B/2021/PTTUN.SBY.Halamanidari 9halaman2.Nama :DWIKO AGUS SUSANTO, SH.MH;Jabatan :. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Tegal;3.Nama :MOHAMAD AGUS SOLEH, SH;Jabatan :Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal ;Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipilpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenTegal,beralamat di JI.

MUHAMAD dari Jabatan KepalaPutusanNomor114/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman4dari 9halamanDesa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, tertanggal 17Juli 2020.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal,Nomor: 141/692 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. MUHAMAD dariJabatan Kepala Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal,tertanggal 17 Juli 2020.4.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Lembata Nomor 463 Tahun 2020tentang Pembebasan Dari Jabatan sebagai Sekretaris pada DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Kepada SaudaraPaulus Sinakai Saba, S.Sos, M.Si., NIP. 19720115 2000031 007Pangkat/(Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV.b, tanggal 10September 2020; 27+ 22222 on noe ne one ee3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati LembataNomor 463 Tahun 2020 tentang Pembebasan Dari Jabatan sebagaiSekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenLembata Kepada Saudara Paulus Sinakai Saba, S.Sos, M.Si., NIP.19720115 2000031 007 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat/IV.b, tanggal 10 September 2020; 4.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Lembata Nomor463 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Dari Jabatan SebagaiSekretaris Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata KabupatenLembata Kepada Saudara Paulus Sinakai Saba, S. Sos. M.si, NIPPutusan Nomor 195/B/2021/PTTUN.SBY, Hal5 dari 10 Hal19720115 200003 1 007, Pangkat/Golongan Ruang Pembina TingkatIV.b. tanggal 10 September 2020 53.

NIP. 19720115 200003 1 007,Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat t/IV.b atau pada jabatanyang setara dengan jabatan semula di Lingkungan PemerintahanKabupaten Lembata) 4.

PUTUSANNOMOR : 226/B/2019/PTTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangbertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara padaPengadilan tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutNama Jabatan : BUPATI MANGGARAITempat Kedudukan : Molang Rua No.1 Kabupatn Manggarai NTTDalam hal ini memberi kuasa Kepada :1.BOUR MAXIMUS.SH.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor :HK/439/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan atas namaIr. Jaya Sinar Robertus.mm. NIP. 1964041819901 1 003 Pangkat /Golongan Pembina Tk. IV/o sebagai Pegawai Negeri Sipilselanjutnya disebut sebagai obyek sengketa a.quo (vide Bukti P.1=T3.

Sinar Jaya Robertus .MMpada kedudukan dan jabatan semua atau yang setara denganjabatan semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai :5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.634.000; (enam ratus tiga puluh empatribu rupiah6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.399.000, ( tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 54/G//2018/PTUN.