Ditemukan 48362 data
59 — 32
PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa surat izin untuk bercerai dari Pejabat bagi Pegawai NegeriSipil adalah suatu keharusan
12 — 7
Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untukmenjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkanrumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain salingmencintai, setia serta Samasama saling memberikan kasih sayangnya salingmemenuhi hak dan kewajiban masingmasing.
11 — 11
Penetapan No.96/Padt.P/2020/PA.Ffsebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b.calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukunnikah, keabsahan suatu perkawinan juga haruS memenuhi syaratsyaratperkawinan.
15 — 6
berdasarkan pertimbangan tersebut Majelisberpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterimasebagai alat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap saksisaksi yang dihadirkan olehPenggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut : bahwa saksisaksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalahbukan orangorang yang oleh undangundang dilarang untuk didengarketerangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan bahkan sebaliknyayaitu merupakan suatu keharusan
16 — 6
No. 047/Pdt.P/2017/PA Crp.yang dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu permohonanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalamAlguran surah Al Bagarah ayat 282 yang memerintahkan melakukanpencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatantersebut merupakan suatu keharusan (Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) agar perkawinantersebut mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa
12 — 7
No. 048/Pdt.P/2017/PA Crp.yang dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu permohonanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalamAlguran surah Al Bagarah ayat 282 yang memerintahkan melakukanpencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatantersebut merupakan suatu keharusan (Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) agar perkawinantersebut mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa
39 — 9
Artinya: Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidanganMajelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapatmenghadinnya, maka diputuskan perkara itu secara verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimaluntuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugatrukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989
7 — 4
pokok masalah dalam permohonanini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya7apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon danTermohon ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas audi etalteram partem di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihakTermohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yangdikemukakan oleh Pemohon, namun demikian karena perkara a quo adalahperkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani keharusan
11 — 14
belah pihak yangdisebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatanPenggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggalsampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas audi etalteram partem di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihakTergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yangdikemukakan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara a quo adalahperkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan
MAARIFA, SH, MH
Terdakwa:
FARDIN Alias JUSTO
25 — 11
Perbuatan Terdakwa merugikan Orang Lain ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pemah dihukum ; Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ; Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana danharus dipidana, namun mengingat fakta berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana telahdipertimbangkan, mengenai keharusan
27 — 8
perkara sesuai dengan peraturan yangberlaku.Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelahpihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembalimembina rumahtangganya namun tidak berhasil, sesuai dengan pasal 82 ayat (2)UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dalam mendamaikan suami istrikehadiran pihak principal merupakan keharusan
31 — 16
Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Ktgharmonis lagi sering berselisin dan bertengkar yang akibatnya Penggugat danTergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsungselama 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;Menimbang, bahwa keinginan untuk membina rumah tangga denganrukun dan harmonis merupakan suatu keharusan yang ada pada suami danistri, sehingga apabila keinginan untuk membina keharmonisan dalam rumahtangga tersebut tidak ada maka sudah tidak ada lagi
50 — 22
harmonisdalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan atau kondisitersebut tergambar dari adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat,rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah berselisih danbertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalyang hingga kini telah berlangsung selama 5 (lima) bulan lamanya sampaisekarang tidak ada komunikasi lagi;Menimbang, bahwa keinginan untuk membina rumah tangga dengan rukundan harmonis merupakan suatu keharusan
48 — 4
Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untukmenjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkanrumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain salingmencintai, setia serta Samasama saling memberikan kasih sayangnya salingmemenuhi hak dan kewajiban masingmasing.
36 — 9
ology ( Jac saplirg wo Yl clsy ewsArtinya: Diterima dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwaRasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali denganadanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. alDaruquthniy dan alBayhaqjiy);Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 KompilasiHukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calonsuami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun
37 — 13
Penetapan No.856/Padt.P/2021/PA.SbhBahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon II yang isi terdapat perubahan pada Posita poin 3 (tiga) semula statusPemohon Perjaka menjadi Duda Cerai Hidup dari perkawinan tidak tercatat;Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon danPemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai denganketentuan syariat Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku, danPemohon dan Pemohon Il menyatakan tetap untuk melanjutkanpermohonannyaBahwa
9 — 8
perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembanganak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya,dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap memberikan kesempatankepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangankasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya, maka petitum ke3 darigugatan Penggugat tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan
70 — 14
No.083/Pdt.P/2016/PA Crp.Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalamAlgur'an surah Al Bagarah ayat 282 yang memerintahkan melakukanpencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatantersebut merupakan suatu keharusan (Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) agar perkawinantersebut mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3)dan (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun
7 — 6
Pemohon Ilmenyampaikan keterangan tambahan, bahwa pernikahannya tersebutdilaksanakan di Pekanbaru dan yang menikahkan Pemohon II adalah orang lainyang bernama Madjahar yang merupakan teman Pemohon yang tidak adahubungan nasab dengan Pemohon Il, dikarenakan ayah kandung Pemohon IItelah meninggal tiga tahun yang lalu sebelum Pemohon II menikah denganPemohon I, dan Pemohon Il tidak mempunyai wali nasab yang berhakmenikahkan Pemohon II;Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan Pemohon IItentang keharusan
14 — 6
Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untukmenjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkanrumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain salingmencintai, setia serta Samasama saling memberikan kasih sayangnya salingmemenuhi hak dan kewajiban masingmasing yang pada akhirnya rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwaTermohon sudah tidak mempunyai Itikad baik