DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANWIL XDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) MALANG, berkedudukan di Jalan S. Supriadi Nomor157, Malang, dalam ini memberi kuasa kepada lis Saiful Arifin,S.H., M.Hum., Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNLMalang, berkantor di Jalan S. Supriadi, Nomor 157 Malang,Halaman 1 dari 7 hal. Put.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Jember,yang beralamat kantor di jalan Slamet Riyadi No. 344 A Jember, selanjutnya disebutSQDAagAL ...... eee eee cece eee e eee e eee ee eee eeeeeeeeneeeaeees TERLAWAN I:3. MAGDALENA S GANDAWIDJAYA, SH, Notaris yang berkantor di jalan PattimuraNo. Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai .............. ..... TERLAWA NII:4.

Bahwa kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakanbagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasandari Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia cq KementerianKeuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cqKantor Wilayah X Surabaya Direktorat Jenderal kekayaan Negara cq kantorPelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan II diatas, terbuktilahbahwa gugatan Pelawan yang langsung ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember tanpa mengaitkan instansiatasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan halini akan berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna danoleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Nietonvankelijk verklaard)..

B.3880/KC/XVI/ADK/07/2011 perihal persyaratan lelang, sesuai asli ditandai dengan T II ;3. 1(satu) lembar photo copy Surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jember tanggal 26 Juli 2011 No.

Eksepsi Persona Standio in Judicio dengan alasan yaitu:Bahwa penyebutan person Terlawan II didalam surat gugatan Pelawan tidak sempurna,karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangancq Direktorat jenderal Kakayaan Negara cq Kantor Wilayah X Direktorat JenderalKekayaan Negara Surabaya cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember selaku (instansi) atasan Terlawan II, karena Kantor pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jember bukan organisasi yang berdiri

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yangtelah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran, yaitu berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada diatasnya.e Serta suratsurat lainnya yang menjadi Agunan/JaminanKonsumen/

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauPrapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yangmeminta kepada KPKNL Kisaran);5.

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usahadengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminanKonsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya;Halaman 3 dari 44 hal Put. Nomor 188 K/Pdt.SusBPSKkK/20179.10.e Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Wasiman kepada Pelaku Usaha/PT.

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang/KC Kota Pinang;C.Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalahseperti/antara lain :e Membaliknamakan sertifikat hak milik (SGHM) keatas nama orang lainatau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;e Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki

oleh orang lain;Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atautelah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi HakTanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untukpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan olehPelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran berupa:e Sertifikat Hak Milik (SGHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada diatasnya;e Serta

Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatanbutir 3 (tiga) poina yang menyatakan selama masa pernikahan Penggugat danTergugat telah memperoleh harta kekayaan sebagaimana yang disebutkandalam posita tersebut, sebab sebagian harta kekayaan tersebut tidak dapatdiperhitungkan sebagai harta bersama (syirkah) Penggugat dan Tergugat.Berikut Tergugat akan menguraikan bantahan Tergugat sehubungan denganposita Penggugat butir 3.a s/d butir 3.g, sebagai berikut:1.

Menetapkan harta kekayaan dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagai harta bersama, adalah sebagai berikut:a) Sebidang Tanah seluas 72 m? berikut bangunan rumah tempat tinggal yangberdiri dan dibangun diatasnya terletak di Jl.

Penggugat konpensi tidak pernah membuat menyampaikan suatu dalilgugatan untuk menyatakan sebagai harta kekayaan dalam perkawnan (syirkah)atas seluruh uang/dana yang tersimpan dalam rekening a.n. PT.

Menetapkan harta kekayaan dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagai harta bersama, adalah sebagai berikut :Sebidang Tanah seluas 72 m2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yangberdiri dan dibangun diatasnya terletak di JI.

Menetapkan harta kekayaan dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagai harta bersama, adalah sebagai berikut:a)Sebidang Tanah seluas 72 m2 berikut bangunan rumah tempat tinggalyang berdiri dan dibangun diatasnya terletak di JI.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL III PEKANBARU Cq. KPKNL Bukittinngi
Terbanding/Turut Tergugat : ELIZA BETRI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQDIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH(DKJN) WILAYAH Ill PEKANBARU CQ, KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKIT TINGGI yangberlamat di Jalan Muhammad Yamin Nomor 60 Aur Kuning Bukit Tinggi,Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukriah HG, S.H., M.Hum.

TERHADAP TERLAWAN e Bahwa, Terlawan telah melanggar Perjanjian yang dibuatnya denganPelawan, padahal telah terjadi perselisihan antara Terlawan denganPelawan dan Terlawan tidak menyelesaikannya sesuai dengan isiPerjanjian Kredit yang telah disepakati masingmasing pihakya itumelalui Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat melainkan melaluiKementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat JendralKekayaan Negara Kantor Wilayah (DKJN) Wilayah III Pekan Baru Cq,Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

TERHADAP TERLAWAN IIe Bahwa, di dalam Surat Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit antaraPelawan dengan Terlawan disebabkan terjadinya perselisinan, makaKEDUA BELAH PIHAK MEMILIH KEDUDUKAN HUKUM YANGTETAP DAN SEUMUMNYA DIKANTOR PENGADILAN NEGERIPASAMAN BARAT bukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi yang berlamat di Jalan MuhammadYamin Nomor 60 Aur Kuning Bukit Tinggi maka sudah seharusnyaTerlawan Il tidak menerima permintaan menerima permintaan lelangoleh Terlawan

DALAM EKSEPSI1.Bahwa Terlawan II dengan tegas menolak seluruh dalildalil Pelawan,kecuali terhadap halhal yang diakui Secara tegas kebenarannya.Eksepsi Persona Stundi Non Yudisio2.1 Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat perlawananPelawan, yang dijadikan sebagai Terlawan II dalam perkara a quoadalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/q DirektoratJenderal Kekayaan Negara Wilayah III Pekan Baru c/q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi,penyebutan hierarki yang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi, yangmerupakan instansi atasan dari Terlawan Il, dimana dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya Terlawan II bertanggungjawab kepada atasannya tersebut, maka dalam hal tuntutan jugaharus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut;2.2 Bahwa penyebutan identitas Terlawan II oleh Pelawan dalam suratperlawanannya sudah selayaknya dinyatakan tidak

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat PerjanjianPerkawinan;Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugatmempunyai harta kekayaan, yaitu berupa :1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya, yangdikenal setempat sebagai Jalan Salak Masir No.2, Rt.014, Rw.005,Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan,Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak MilikIHM, Nomor124/Tanjung Duren Utara, Pemegang Hak atas nama : MARZUKICHAEDIR/ Tergugat, Luas 490 M2

Bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut diatas diperolen selamaberlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harta kekayaantersebut adalah Harta Bersama ( Harta GonoGini ) antara Penggugat danTergugat, sesuai dengan bunyi Pasal 35 (1) UU No.1 tahun 1974 yangmenyatakan :"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".3.

Yang menyatakan bahwa: "Penggugat danTergugat mempunyai harta kekayaan yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah danbangunan yang berada diatasnya yang dikenal setempat sebagai Jalan SalakMasir No.2. Rt.014 Rw,005 Kel.Tanjung Duren Utara, Kec,GrogolPetamburan,Jakarta Barat; atas nama Sdr.Marzuki Chaedir Sertifikat Hak Milik(SHM) No.124/Tanjung Duren Utara; dst". " yang jika ditaksir sehargaRp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah)".

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegqas pernyataan PENGGUGAT didalamdalil gugatannya pada Hal.3 (tiga) angka 5 (lima) "Bahwa oleh karena hartakekayaan tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan Penggugatdan Tergugat , maka harta kekayaan tersebut adalah harta bersama (gonogini)antara Penggugat dan Tergugat" dst.

antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknyamenyatakan bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat danTergugat mempunyai harta kekayaan harta bersama (harta gono gini) yaitu berupa1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya, yang dikenalsetempat sebagai Jalan Salak Masir No.2, Rt.014, Rw.005, Kelurahan TanjungDuren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atas namaMARZUKI CHAEDIR/ Tergugat Sertifikat Hak

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung,Jalan Ambon No. 1 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DEWIRAHAYU,SH.,2.TEDY SYANODRIADI, SH. 3. DIKI ZAENAL ABIDIN, S.IP.M.H, 4.WISRATNO EKO WIBOWO, S.H., 5.KENI KUMIASIH, SH., 6.. KURDI, SH., 7.INDAH DEWI RESTIANA, SH. 8. ASNARITA, 9.KUMARA HANJATI, 10.ISTIANAMUMPUNI, 11. ATI INDRIYANI, 12.

Negara dan Lelang ( KPKNL ) Bandungsebagaimana surat Tergugat tertanggal 01 Juli 2013 No.RMV/5/1/391/R yangditujukan kepada Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL )Bandung, maka sudah sewajarnya Penggugat menarik pihak Kantor PelelanganKekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Bandung untuk tidak melaksanakanpelelangan dimuka umum dan agar tunduk dan patuh pada putusan sampaiputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;14.

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal KekayaanNegara Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung,maka jika terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebutsesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan DepartemenKeuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan jo.

Murni Jaya Sempurna kepada PjsPimpinan Regional Remedial & Recovery Bandung kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung tertanggal 1 Juli2013 Nomor.RMV/5/1/391/R perihal Permohonan lelang , PermohonanPengantar SKPT serta Surat dari PT.

Pemberhentian KuwuBab Ketentuan Umum pada Pasal 1 No. 14 sehingga tidakdibahas/dimusyawarahkan terlebih dahulu ;Setelah rencana APBDesa tersebut dibuat oleh Terdakwa,tanpa persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang telahditetapkannya menjadi Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDesa) dan dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor10 Tahun 2004 tanggal 17 Februari 2004, dengan perincianPos Anggaran sebagai berikutPENDAPATAN :Pos Pendapatan Asli Desa : Rp. 259.250.000, Hasil Usaha Desa (BUMDES) Hasil Kekayaan

dilakukan musyawarahmaupun persetujuannya dari BPD, sebagaimana yang ditentukandalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa denganTerdakwa mengeluarkannya kembali Peraturan Desa Nomor 02Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaPurwawinangun Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon tanggal27 Maret 2004 dengan perincian anggaran sebagai berikutPENDAPATAN :Pos Pendapatan Asli Desa : Rp. 74.150.000,Hasil Usaha Desa (BUMDES) Hasil Kekayaan

Capsilah Bin Tarwan ;Dari mata anggaran yang tidak disalurkan/difiktifkan dalamAPBDesa Tahun 2005 yang tidak dapat dipertanggungjawabkanoleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 31.934.000, ditambahdengan adanya lelangan Asset/Kekayaan Desa berupa lelangnyaTanah Titisara dan Pasar yang terjadi pada akhir tahun 2005yang rencananya untuk dianggarkan dalam APBDesa 2006sebesar Rp. 58.000.000, atau sekitar itu, sampaidengan Terdakwa diberhentikan selaku Kuwu/Kepala DesaPurwawinangun pada tanggal 4 April 2006

Namun APBDesa tersebut telahTerdakwa jalankan yang memuat rincian pos anggaransebagai berikutPENDAPATAN :Pos Pendapatan Asli Desa :Hasil Usaha Desa (BUMDES) Hasil Kekayaan Desa Lelang Titisara Rp.19.027.500, Hasil swadaya dan partisipasi/tenaga Hasil gotong royong Lain lain pendapatan Asli Desa yang sahRetribusi Pasar Desa Rp.Hal. 25 dari 26 hal. Put.

No. 1693K/Pid.Sus/2010 oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 31.934.000, ditambahdengan adanya lelangan Asset/Kekayaan Desa berupa lelangnyaTanah Titisara dan Pasar yang terjadi pada akhir tahun 2005yang rencananya untuk dianggarkan dalam APBDesa 2006sebesar Rp. 58.000.000, atau sekitar itu, sampaidengan Terdakwa diberhentikan selaku MKuwu/Kepala DesaPurwawinangun pada tanggal 4 April 2006 ;Adanya perbuatan Terdakwa yang tidak dapatdipertanggungjawabkan dengan tidak adanya LPJ pada akhirtahun anggaran

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan lelang kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, oleh karena adahambatan hukum dengan adanya blokir yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan surat Badan Reserse Kriminal Polri, Direktur Il Ekonomi danKhusus tertanggal 16 Maret 2009 No.

B/263/III/2009/Dit.II.Eksus. sesuaisurat Tergugat II tertanggal 4 Agustus 2010 yang ditujukan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (bukti P13);10.Bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat melalui surat No.031/STJP/SCRPailit/l/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang pada intinya,mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran atas Sertifikat a quoHal. 5 dari 22 hal. Put.

No. 202 PK/Pdt.Sus/201237 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang sebagaimana berikut di bawah ini:Pasal 1 angka 1:e Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawahpengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Pasal 1 angka 5:e Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseoranganyang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskanharta Debitor pailit

dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuaidengan Undangundang ini;Pasal 69 ayat (1):e Tugas Kurator adalah melaksanakan pengurusan dan pemberesanharta Debitor pailit;Pasal 16 ayat (1):e Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ataupemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkanmeskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauankembali;Pasal 21:e Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusanpernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu

Sinar Central Rejeki telah dinyatakan pailit, dan kepailitantersebut meliputi seluruh harta kekayaan PT. Sinar Central Rejeki, dan demihukum PT. Sinar Central Rejeki kehilangan haknya untuk menguasai danmengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit;Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UndangUndang No. 37 Tahun 2004semua pernyataan yang telah dilakukan menjadi hapus;Bahwa tanggung jawab Robert Tantular sebagai Komisaris PT. SinarCentral Rejeki hanya bertangung jawab terhadap PT.

Bank Internasional Indonesia Tbk, di SentraHalaman 1, Putusan No. 8/PDT/2015/PT SMGSenayan Ill, Lt.25, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung KarnoSenayan, Jakarta Pusat 10270, yang bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal26 Februari 2014 ;KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGTEGAL,Jalan K.S Tubun No.12 Tegal ;Dalam hal ini diwakili oleh Zainal, S.H, Kepala Seksi Hukum danInformasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangTegal berdasarkan Surat

Tugas tertanggal 26 Februari 2014 dandiwakili pula oleh Tuslan, S.H, Fatimatul Isnaeni, S.H, Fatkhuloh,S.E, Hardito Kunandari, Eliarti S.E, seluruhnya merupakanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10Maret 2014 ;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan I, II ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUTSetelah membaca :1.

Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegalbukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkanbadan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebutHalaman 16, Putusan No. 8/PDT/2015/PT SMGNegara, dimana salah satu Instansi atasan dari Terlawan II adalahPemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian KeuanganRepublik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal.

Oleh karena itu,Terlawan Il tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalamperkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkandengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan Il di atas,terbuktilah bahwa gugatan Pelawan yang ditujukan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal tanoa mengkaitkaninstansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.

Slawi merupakan pelaksanaan dariHalaman 19, Putusan No. 8/PDT/2015/PT SMGPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 04/Pen/Eks.Pdt/2013/PN.Slw Tanggal 18 Juli 2013, yang menetapkanmemerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Slawiatau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengandisertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratsyarat yangtermuat dalam pasal 200 ayat 1,2, dan 3 HIR untuk melakukaneksekusi penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantaraanKantor Pelayanan Kekayaan

Sedangkan perkara yang satunya lagi tentang tuntutan ganti rugikarena perbuatan melawan hukum berdasar atas pasal 1365 BW,yangputusannya ada upaya hukum banding.kredit, termasuk melakukan lelang eksekusi terhadap Hak Tanggungan tersebut ;Bahwa karena Tergugat II telah wanprestasi karena tidak memenuhikewajibannya melunasi hutangnya tersebut kepada Tergugat Ill, maka Tergugatlll telah meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Manado untuk melakukan pelelangan terhadap 2 (dua

tersebut,dan 2(dua) bidang tanah sengketa tersebut telah dibeli oleh Julianti Liza Pontohselaku kuasa dari Connie Fransien Eetha Turagan, berdasarkan RisalahLelang No.446/2012 tertanggal 14 September 2012;Bahwa karena 2 (dua) bidang tanah sengketa SHM No.90/Girian Weru danSHM No.155/Girian Weru atas nama Tergugatl yang tersebut telah beralih kepadaConnie Fransien Eetha Turagan selaku pemenang lelang, maka menurut hukumConnie Eetha Turangan selaku pihak pemenang lelang dan Kepala KantorPelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Manado selaku pihak yangmelakukan pelelangan atas tanah sengketa harus ditarik sebagai pihak dalamperkara ini;Bahwa karena Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manadoselaku pihak yang melakukan pelelangan dan Connie Fransien Eetha Turaganselaku pihak pemenang lelang atas tanah sengketa, tidak ditarik sebagai pihakdalam perkara ini, maka gugatan Penggugat a quo tidak lengkap pihakpihakTergugatnya,sehingga sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugatharus dinyatakan

yang terletak di Jalan Raya Girian Weru tersebut, sejak bulan Januari 2008mengalami kemacetan,sehingga Tergugat Il selaku kreditur dan pemegang Hak22.23.Tanggungan menurut hukum berhak melakukan langkahlangkah penyelesaiankredit, termasuk melakukan lelang eksekusi terhadap Hak Tanggungan tersebut;Bahwa karena Tergugat Il telah cidera janji/wanprestasi karena tidak memenuhikewajibannya melunasi hutangnya tersebut kepada Tergugat Ill, maka TergugatIll telah meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan

tertanggal 14September 2012;Bahwa karena 2 (dua) bidang tanah sengketa SHM No.90/Girian Weru danSHM No.155/Girian Weru atas nama Tergugat II yang tersebut telah beralin kepadaConnie Fransien Eetha Turagan selaku pemenang lelang, maka menurut hukumConnie Eetha Turangan selaku pihak pemenang lelang dan Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Manado selaku pihak yang melakukan pelelangan atastanah sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;Bahwa karena Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

Bahwa secara melawan hukum Tergugat dengan secara tak langsungtelah memberikan surat berupa Pemberitahuan Rencana PelaksanaanLelang Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dimanahal ini telah tidak beritikad baik seharusnya Tergugat terlebih dahulumemberikan :a. Pembinaan dan sekaligus memberikan jalan keluarnya untuknasabahnya;b.

BTN (Persero) Tbk.AMD Koordinator Cabang Padang yang diserahkan melalui TergugatIl Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)bertentangan dengan Undangundang yang merupakan perbuatanmelawan hukum dan batal demi hukum karena:a.

Foto Copy Surat Nomor 157/M/AMDPDG/VIII/2014, tanggal 26 Agustus2014, Perinal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dari PT.

20Agustus 2014, Perihal Penetapan hari/tanggal lelang, dariKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bukittinggi kepada Pemimpin PT.

Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.8, yakni Foto copy SuratNomor S850/WKN.03/KNL.02/2014, tanggal 20 Agustus 2014, PerihalPenetapan hari/tanggal lelang, dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraHal. 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bkt24dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi kepada Pemimpin PT.

PUTUSANNomor 263 K/Pdt.SusHKI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.SANDOZ INDONESIA, berkedudukan di Jalan TB.Simatupang, Kp. Gedong, Pasar Rebo, Jakarta 13760, yangdiwakili oleh Direktur Herry Suheryana berkedudukan di Jalan TB.Simatupang, Kp.

Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertamamerek BANADOZ;Menyatakan merek "BENATOZ" daftar Nomor IDM000388154 tertanggal6 Mei 2013 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknyadengan merek "BANADOZ" daftar Nomor IDM000190216 tertanggal 19Januari 2009 milik Penggugat;Menyatakan batal demi hukum, pendaftaran merek "BENATOZ" daftarNomor IDM000388154 tertanggal 6 Mei 2013 atas nama Tergugatdengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Penggugat Kurang PihakBahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan pembatalanpendaftaran merk "BENATOZ" daftar Nomor IDM000388154 atas namaErlan Suherlan yang dikeluarkan oleh kKementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual cq Direktorat Merek;Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 5 Penggugatmeminta kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agarmemerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq DirektoratJenderal Hak Kekayaan

Intelektual cq Direktorat Merek untukmelaksanakan pembatalan pendaftaran Merek "BENATOZ" daftar NomorIDM000388154 tertanggal 6 Mei 2013 atas nama Tergugat denganmencoret pendaftaran merek "BENATOZ" daftar Nomor IDM000388154tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjadikan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cqDirektorat Merek sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa dengan tidak dimasukkannya

Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq DirektoratMerek sebagai pihak dalam perkara a quo sedangkan dalam gugatannyaPenggugat memohon agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cqDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merekmelakukan suatu perbuatan hukum maka gugatan a quo haruslahdinyatakan Kurang Pihak.

Menetapkan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Penggugat denganTergugat berupa;1. Sebidang tanah atas milik Indra Gunawan yang terletak di PasarSatu Securai Kecamatan babalan Kabupaten Langkat dengan luas +755,25 m2, masingmasing berbatas dengan :Utara : 26m, berbatas dengan llom/KUD;Selatan : 31m, berbatas dengan Seroh;Timur : 29m, berbatas dengan Jalan Pasar 1;Barat : 24m, berbatas dengan Sempurna Sembiring;2.

Menghukum Tergugat yang mengusai harta kekayaan dalamperkawinan (harta gono gini) tersebut untuk membagi dua harta tersebutsecara Rill dan apabla tidak dilaksanakan secara Rill, maka dilaksanakandengan cara di Jual Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi 2 (dua) anatara Penggugat danTergugat;6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Maritaal Beslag) yangtelah diletakkan dalam perkara ini;7.

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadiJaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pematang Siantar, yaitu berupa: Sebidang tanah seluas 12.041 m?

Negara dan Lelang(KPKNL) Pematang Siantar untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usahayang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Pematang Siantar);5) Bertentangan dengan /Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.

Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PematangSiantar terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepadaPelaku Usaha, yaitu berupa: Sebidang tanah seluas 12.041 m? (dua belas ribu empat puluh satumeter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 43 Desa/Kel.

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas namaSudirman;Dan Sertifikat Hak Milik (SHM) lainnya yang menjadi agunan/jaminanKonsumen kepada Pelaku Usaha;C.Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantaradalah seperti/antara lain:Halaman 8 dari 38 hal. Put.

Nomor 63 K/Pdt.SusBPSK/2017e).Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barangatau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jualbeli jasa;. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen;memanfaatkan jasa yang dibelinya;.

Grobogan tersebutdiserahkan kepada penggugat untuk dijual lelang oleh penggugat melaluiPengadilan Agama Demak ke di Kantor Pelayanan Kekayaan negaraDan Lelang (KPKNL) Kota Semarang yang hasilnya untuk pelunasantunggakan kerugian penggugat.

Dan apabila hasil penjualan lelang diKantor Pelayanan Kekayaan negara Dan Lelang (KPKNL) KotaSemarang masih ada sisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepadatergugat tetapi jika dari hasil penjualan lelang tersebut belum menutupkerugian penggugat maka tergugat wajib melunasinya.10.Bahwa oleh karena tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkarjanjiwanprestatie dan beritikad tidak baik kepada penggugat, makauntuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak siasia,Hal. 4 dari 9 hal.

Dan apabila hasil penjualan lelang diKantor Pelayanan Kekayaan negara Dan Lelang (KPKNL) KotaSemarang masih ada sisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepadatergugat tetapi jika dari hasil penjualan lelang tersebut belum menutupkerugian penggugat maka tergugat wajib melunasinya.. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulusecara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upayahukum banding, Verzet maupun kasasi.

NABIL KUBRO, lakilaki,lahir di Mojokerto tanggal 18 Nopember 2008 ; Bahwa, suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2009 ; Bahwa, suami Pemohon juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah/rumah yangterletak di Jalan kawi ITV 37 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Wates, KecamatanMagersari Kota Mojokerto atas nama Maman Dasman, (sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2375/Kel.

Ujungjaya KabupatenSumedang Jawa barat atas nama MAMAN DASMAN dengan NENG SRI ; Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/21/416607.3/2009 tertanggal 06 Juli 2009dari Kepala Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto atas nama MAMAN DASMAN ;Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 01 Oktober 2009 yang dibuat olehahli waris almarhum MAMAN DASMAN yang menerangkan bahwa MamanDasman semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernamaNeng Sri dan dikaruniai 3 orang anak dan juga meninggalkan kekayaan

NABIL KUBRO, lakilaki, lahir di Mojokerto tanggal 18Nopember 2008 ; Bahwa, suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2009 ; Bahwa, suami Pemohon juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah/rumah yangterletak di Jalan kawi ITV 37 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atas nama Maman Dasman ;Bahwa, anakanak pemohon tersebut pada saat ini usianya belum mencapai 21 tahundan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belum mampu melakukanperbuatan hukum

NABIL KUBRO, lakilaki, lahir di Mojokerto tanggal 18 Nopember 2008 ; Bahwa, suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2009 ; Bahwa, suami Pemohon juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah/rumah yangterletak di Jalan kawi ITV 37 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Wates, KecamatanMagersari Kota Mojokerto atas nama Maman Dasman ; Bahwa, anakanak pemohon tersebut pada saat ini usianya belum mencapai 21 tahundan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belum mampu melakukanperbuatan hukum

., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AIA &PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Ruko Kompleks DEPLU, JalanRaya Fatmawati No.3A, Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2014, untukselanjutnya disebut Terbanding I semula Terlawan jpannenennenennensnnnnennnnennnnsnnnnsnenntnennenenannenennenennenenmenenneKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)Jakarta I, beralamat di Jalan Prapatan No. 10 (Senen), Jakarta Pusat,DKI Jakarta, 10410

,Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta 1, berdasarkansurat khusus tertanggal 15 April 2013, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Terlawan Il ;Pengadilan Tinggi tersebut 5Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;0220202TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Memperhatikan dan mengutip halhal yang tercantum dalam salinanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 104/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Psttanggal 29 Januari 2014, yang amarnya sebagai

Sehinggamenimbulkan konsekwensi hukum, bahwa segala harta kekayaan yangdiperoleh selama perkawinan tersebut merupakan harta bersama dalamperkawinan (gono gini) ;Bahwa tindakan hukum yang membebani terhadap harta kekayaanbersama (vide : bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1307/Cideng dansertifikat Hak Milik No.2554/Cideng) harus mendapatkan persetujuantertulis dari suami atau isteri yang sah, incasu : Pembanding semulaPelawan ;Bahwa tindakan Terbanding semula Terlawan yang hanya memperoleh persetujuan

Shahril,SH., MH, padahal Pembanding selaku isteri yang sah dan pemegangharta kekayaan bersama (gono gini tidak pernah memberikan tabndapersetujuan secara tertulis kepada Terbanding , sehingga tindakanterbanding tersebut merupakan tindakan ketidak hatihatian dalampemberi kredit ;Bahwa surat nikah yang dilengkapi dalam peroleh kredit dari terbanding I.Merupakan kutipan Akta Nikah No.179/vi/1975 tanggal 20 Juni 1975Kecamatan Matraman Jakarta Pusat, antara Drs. H.T. Shahril, SH., MH,dengan Ny. Hj.

ANAK II; lahir di Pengabuan, 03 November 2004Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Almarhum SUAMIPENGGUGATtelah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupabarang barang / harta yang tertera dibawah ini :a. 1 (satu ) buah bangunan rumah permanen panggung berukuran 6mx 16 mdi Sumatera Selatan yang dibangun/didirikan sekitar tahun2004.b. 1 (satu) bidang kebun karet dengan tanaman batang karet sebanyakkurang lebin 1005 batang pohon karet yang ditanam sekitar tahun2010 yang terletak di Sumatera SelatanBahwa

Menyatakan harta kekayaan berupa :1. 1 (satu ) buah bangunan rumah permanen panggung berukuran6 mx 16 mdi Sumatera Selatan.2. 1 (satu ) bidang kebun karet dengan tanaman batang karetsebanyak kurang lebih 1005 batang pohon karet yang terletak diSumatera Selatan adalah HARTA MILIK PENGGUGAT;4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan apa yang menjadi hakdari PENGGUGAT atas harta bersama tersebut;5.

ANAK II; lahir di Pengabuan, 03 November 2004Bahwa benar selama Perkawinan Penggugat dengan Almarhum SUAMIPENGGUGATtelah diperoleh harta kekayaan bersama :a. 1 (satu ) buah bangunan rumah permanen panggung berukuran 6 mx 16 m di Sumatera Selatan yang dibangun/didirikan sekitar tahun2004;b. 1 (satu ) bidang kebun karet dengan tanaman batang karet sebanyakkurang lebih 1005 batang pohon karet yang ditanam sekitar tahun 2010yang terletak di Sumatera SelatanBahwabenar Pernikahan PENGGUGAT dan Almarhum

SUAMIPENGGUGATPUTUS karena meninggalnya Almarhum SUAMIPENGGUGATpada hari senin tanggal 26 Mei 2008;Maka dengan uraian konklusi tersebut diatas diatas, kami meminta majelishakim yang mulia untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya yaitumenyatakan harta kekayaan berupa :1;1 ( satu ) buah bangunan rumah permanen panggung berukuran 6 m x16 m di Sumatera Selatan.Hal. 7 dari 11 hal.

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair, yakni Pasal 3 UndangUndang R.I.

Atau lebih lengkapnya perbuatan tersebut sepertimenempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atauperbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut didugamerupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan,atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolaholah menjadiHarta Kekayaan yang sah.Dalam UndangUndang No 8 Tahun 2010 tidak lagi dicantumkan tentangdefinisi maupun pengertian

Tahap ini disebut sebagai penempatan tahap pertamaatas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan hartakekayaan yang berasal dari tindak pidana atau dapat dikatakanmelakukan penempatan atau pentransferan setelah terjadi placement,seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyediajasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubahbentuk hasil kejahatan, mengaburkan asalusul harta kekayaan.

Dengandilakukannya layering, akan menjadi lebih sulit bagi penegak hukumuntuk dapat mengetahui asalusul Harta Kekayaan tersebut.

Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasiltindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan dilakukanpelapisan (layering) yang nampak seolaholah sebagai harta kekayaanyang sah, dan kemudian dimasukan ke dalam kegiatan bisnis yang sahsehingga dalam hal ini sudah semakin sulit dilacak asal usulnya karenasudah tercampur dengan harta kekayaan yang sah.