Kantor Cabang Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kanwil Jawa tengah Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon

NURUL JANNAH) PATETEN SATU
Turut Tergugat:
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN) KOTA BITUNG
4.KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BITUNG
5.PEMERINTAH KOTA BITUNG, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KECAMATAN KOTA BITUNG
6.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AERTEMBAGA
7.KEPALA KANTOR KELURAHAN PATETEN SATU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Majenang
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes
3.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah (Cabang) Tegal

M Kn
Terbanding/Tergugat III : NORMAN RIVA'I SH.MKn
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cirebon Kartini
Terbanding/Tergugat V : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
Terbanding/Tergugat VI : Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kanwil Jawa tengah Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon

Sultan Hasanuddin No 7A kota Makassar dengan luaslokasi sekitar 7L9M2.Nomor SHM 563 dan menurut keterangan terdakwa tanah tersebutpemiliknya atas nama Kementerian Keuangan republik Indonesia.Bahwa terdakwa menyampaikan kepada korban kalau berminat siapkan uangRp. 100.000.000, ( seratus juta rupiah ) untuk biaya pengurusan lelang terdakwa keJakarta, sambil menunjukkan daftar asset Negara yang akan dilelang ,termasuk obyekyang ditawarkan kepada korban, kemudian saat terdakwa mau berangkat ke Jakartaterdakwa

Sultan Hasanuddin No 7A kota Makassar dengan luaslokasi sekitar 7L9M2.Nomor SHM 563 dan menurut keterangan terdakwa tanah tersebutpemiliknya atas nama Kementerian Keuangan republik Indonesia.Bahwa terdakwa menyampaikan kepada korban kalau berminat siapkan uangRp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) untuk biaya pengurusan lelang terdakwa keHal. 9 dari 31 hal.

Sultan Hasanuddin No. 7 A kelurahan kampung baru kecamatanUjung pandang, kota makassar dengan luas lokasi sekitar 719M2.Nomor SHM 563 atasnama Kementerian Keuangan republik Indonesia betul akan dilelang tanggal 10 januari2015 dan dan lokasi tersebut bisa dimiliki tetapi harus dibiayai dan ada harga lelangsekitar Rp.5. 500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah ) dan sebelum jatuh tempolelang dimasukkan dalam Koran, kemudian terdakwa menyampaikan kepada korbanbahwa asset ini murah bisa di kuasai

Put No. 255/PID/2018/ PT.MKSbaik dan dekat dengan orang Kementerian Keuangan RI, SAYA ditawari obyektersebut dan pasti SAYA menang kalau SAYA yang ikut lelang dan lelang akandilaksanakan di KPKNL Jakarta sehingga korban dengan terdakwa sepakat jika korbanpercayakan terdakwa yang mengikuti lelang dan korban yang membiayai biaya lelangdan terdakwa menjanjikan korban bahwa bilamana terdakwa menang maka obyek ituakan diserahkan kepada korban untuk dijual dan jika ada kKeuntungan yang akan korbanberikan

Put No. 255/PID/2018/ PT.MKSKepala BPN Kota Makassar untuk mengurus balik nama SHM, sehingga korbanmeminta kepada terdakwa agar ke Notaris untuk membuat Akta perjanjian dan AktaKuasa, dan sejak dibuatnya Akta perjanjian dan Akta Kuasa tersebut terdakwa tidakmenyerahkan SHM tersebut kepada korban dengan alasan terdakwa tidak memberikanasli risalah lelang dan asli SHM karena asli risalah lelang dan asli SHM akan digunakanuntuk pengurusan balik nama SHM dari kementerian Keuangan ke atas namanyaRICHARD

.: Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan; 2 Didik Hariyanto, SH, MM : Kepala Bagian Bantuan HukumI pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;3 Sungkana, SH, LLM : Kepala Sub Direktorat BantuanHukum pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN;4 Sugiwanto, SH: Kepala Sub Direktorat PengelolaanKekayaan Negara III, Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistim Informasi DJKN;5 Sugeng Meijanto Poerba, SH, MH: Kepala Sub BagianBantuan Hukum I A pada Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal

Kementerian Keuangan;6 Rizal Alpiani , SH : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I Cpada Biro Bantuan Hukum Sekretariat JendelalKementerian Keuangan;7 Sumarsono : Kepala Seksi Bantuan Hukum II padaDirektorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN; 8 Dwi Wahyudi S.ST.

Pardede, SH, : Pelaksana pada BagianBantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan;10 Elita Mariani P, SH : Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;11Nina Nur Utami, SH : Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;12 Dessy P.

Kusumaningtyas, SH : Pelaksana pada BagianBantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan; 13 Randhika Yoga Perdata, SH : Pelaksana pada BagianBantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan; 14 Dina Assriana, SH : Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : SKU.70/MK/2012tertanggal 15.

Jahja Widjaja (In Casu Para Penggugat) mengirim Surat tertanggal 2Nopember 2011, kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia. Sedangkan, Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2012.

JabatanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia R., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember2012 dan memberi Surat Kuasa Substitusi tertanggal 28 Desember 2012,kepada Lilik Sri Haryanto, Agus Riyanto, SH.MH., Nur Ali, SH.MH., RikeAmarita K, SH.M.Hum., Rahmad Riyanto, SH., MM., Laila Yunara, SH.MH.

Kesemuanya adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.I, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 28 Desember2012, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;. DODDY SUTANTO, Warganegara Indonesia, Jabatan Ditektur PT. IdolaTunggal, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara RepublikIndonesia berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letjen S.

Doddy Sutanto= Tergqugat/Pembanding/Termohon Kasasi:Halaman 7 dari 167 halaman Putusan No.187/G/201 2/PTUNJKTDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia.= Tergugatll Intervensi/Pembanding/Termohon Kasasi:PT. Idola Tunggal (i.c. sebagai Penggugat)Bahwa pada perkara terdahulu, objek sengketa yang diajukan oleh Ny.Wiwiek Tjokrosaputro adalah terhadap Surat Tergugat Nomor:AHU.AH.03.0416, tertanggal 16 Juni 2011, Perihal: PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat: Surat Direktur JenderalAdministrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No. AHU.AH.03.0416 tanggal 16 Juni 2011, perihal: PT. IDOLATUNGGAL, yang pada intinya berisi Penolakan Tergugat untukmembatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No. AHU66283.AH.01.02 tahun 2008 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 193.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.AH.03.0416 tanggal 16 Juni 2011, perihal: PT. IDOLA TUNGGAL,yang pada intinya berisi Penolakan Tergugat untuk membatalkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU66283.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 19 September 2008;4.

Dahwa terhadap hasil audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatanmerupakan informasi yang dimiliki oleh Termohon berdasarkanpermintaan Kementerian Keuangan dan informasi a quo telahdisampaikan Kepala BPKP dalam Rapat Dengar Pendapat denganKomisi IX dan XI DPR RI, pada tahun 2019...c.

Namun dalam hal yang diauditmerupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamananatau dilarang disampaikan kepada pthakpihak tertentu atasdasar ketentuan peraturan perundangundangan, auditordapat membatasi pendistribusian hasil audit.Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan (Semula Termohon) dapat memberikan BantuanKedinasan kepada Kementerian Keuangan, dan tanggung jawabnyaberada pada Kementerian Keuangan sebagai pihak yang membutuhkanBantuan Kedinasan.

pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, Pemohon Keberatan(semula Termohon) mempunyai landasan hukum untuk memberikan bantuan kedinasan kepada Menteri Keuangan, namun demikian tanggung jawab atas setiap tindakan dan hasil dari tindakan berada pada pihak yangmeminta Bantuan Kedinasan yaitu Kementerian

Sehingga seluruh informasi hasil audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan dalamsengketa informasi a@ quo merupakan milik dan tanggung jawabKementerian Keuangan selaku pihak yang meminta Bantuan Kedinasan.Sehingga pemberian informasi hasil audit tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada Pemohon Keberatan (Semula Termohon), melainkan Kementerian Keuangan selaku pihak yang menguasai dan memiliki otoritas/kewenangan atas penggunaan informasi hasil audit dimaksud.Dengan demikian, amar putusan Komisi

Oleh karena itu, informasi terkait Hasil Audit terkaitDana Jaminan Sosial Kesehatan termasuk dalam informasi yangdikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008.Sehingga tindakan Pemohon Keberatan (Semula Termohon) yangmemberikan Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan tersebuthanya kepada pemberi tugas yaitu Kementerian Keuangan adalahsudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.e.

Kesimpulan : 1 (Satu)buah Cap stempel Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia bukti (QCS) yang terdapatpada 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS Formasi Umum Instansi :Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokasi : Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor Peserta : 30041120062890 Nama Musriadi Formasi Jabatan : Penjaga Tahanan Tanggal Daftar :3 Oktober 2018 adalah Non Identik atau merupakan Cap Stempel YangBerbeda

Kesimpulan : 1 (Satu)buah Cap stempel Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia bukti (QCS) yang terdapatpada 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS Formasi Umum Instansi :Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokasi : Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, NomorPeserta : 30041120062890 Nama Musriadi Formasi Jabatan : PenjagaHalaman 23 dari 31 hal Putusan No 120/Pid.B/2019/PN.

Kesimpulan : 1 (Satu)buah Cap stempel Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia bukti (QCS) yangterdapat pada 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS Formasi UmumInstansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokasi : KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor Peserta :30041120062890 Nama : Musriadi Formasi Jabatan : Penjaga TahananTanggal Daftar : 3 Oktober 2018 adalah Non Identik atau merupakan CapStempel Yang Berbeda

Bahwa Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan masih tercatatsebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Pendidikan Nasionaldalam hal ini sebagai Tenaga Staf/Administrasi di Universitas Sam1110.11.12.Ratulangi Manado sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor :230/J 12.15/KP/2006, tanggal 24 Januari 2006 dan belum ada keputusanyang tetap tentang Persetujuan Pemindahan Status Kepegawaian Daerah;Bahwa Penggugat pernah mengajukan kepada Kementerian PendidikanNasional untuk Persetujuan

Bahwa pada tahun 2012 2013, Penggugat pernah bermohon pindahinstansi dan suratnya telah berproses dan diusulkan oleh Rektor UNSRATkepada Kementerian Pendidikan, namun belum disetujui untuk pindah olehKementerian Pendidikan karena harus diikuti persetujuan terlebin dahuluoleh Instansi Penerima perpindahan yakni DPRD Provinsi Sulut ;16.

Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat pada nomor 9 sebab saat iniPenggugat sudah tidak lagi tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini sebagai TenagaAhli/Administrasi di Universitas Sam Ratulangi dan telah menjadi Pegawaidi Pemeritahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebab Penggugat tidaktercatat lagi dalam Data Base di Universitas Sam Ratulangi Manado dantelah tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten MinahasaTenggara.

Hal inipun diakui oleh Penggugat pada posita Penggugatnomor 21 dimana Penggugat telah mengajukan permohonan pindahkembali ke Universitas Sam Ratulangi Manado;219.10.Ad.12.13.Bahwa alasan Penggugat pada nomor 10 kami tolak karena tidak benarsebab Penggugat telan melakukan permohonan pindah dan telah disetujui,sehingga Penggugat tidak lagi berstatus/tercatat sebagai Pegawai NegeriSipil Pusat Kementerian Pendidikan Tinggi Universitas Sam RatulangiManado.

Bukti P.9Bukti P.10Bukti P.11Bukti P.12Bukti P.13Bukti P.14Bukti P.15Bukti P.16Bukti P.17Bukti P.18Bukti P.19Bukti P.20: Surat dari Kepala Bagian Pengembangan,: Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara NomorDisiplin danPensiun Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan DanKebudayaan, Nomor : 79339/A4.2/KP/2012, Tanggal 02Oktober 2012, Hal: Permohonan pindah antar instansi a.n.Sdr.

Dit Agraria Sulawesi tersebut,bahkan para ahli waris kemudian menghadap ke salah satupejabat di Kementerian Agraria di Jakarta yang kemudianmemberikan jawaban bahwa ganti rugi uang sejumlah Rp.570.000, (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapdibayarkan senilai tersebut;4.11.

Bahwa proses penyelesaian ganti rugi yang berlarutlarut hingga saat ini merupakan tanggung jawab sepenuhnyadari pihak Pemerintah i.c Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional RI yang terkesan lambandalam menanggapi permohonan dari para ahli waris;4.14.

Bahwa pada tanggal 23 September 2020 surat Para pemohonditerima di bagian persuratan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional dan telah diberi Nomor Agenda14386/AG5.1/IX/2020 dan oleh Kepala Subbagian Persuratan telahterkirim kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 23September 2020;b.

Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 23 Tahun 2019 namun secara kedinasansudah menggunakan struktur organisasi sebagaimanaPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional (masih dalam transisiperubahan struktur organisasi);f.

(Fotokopi Sesuai dengan asli,lampiran fotokopi dari fotokopi):: Informasi berdasarkan Aplikasi Persuratan Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau melaluihttps://eoffice.atropn.go.id. (Fotokopi dari fotokopi, printout);Bahwa, Para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukansaksi ataupun ahli meski telah diberikan kKesempatan untuk itu;Halaman 20 dari 29 halaman.

Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Halaman 5 dari 9 Putusan 513/Pdt.GS/2018/PN SmdMenimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunaiuntuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatanTergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milikPenggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uangtunalpengganti

rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telahmendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapatmenerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 makaperbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukumsebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzalam;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan

Fotocopi Pendaftaran Pergi Haji dari Kementerian Agama KabupatenKebumen nomor SPPH : 113002920 tanggal 251022013 (bukti P.4);Fotocopi setoran BPIH dari BRI tanggal 25102013 nomor porsi:1100638627 (bukti P.5);Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksisaksi dibawah sumpah dalam persidangan masingmasing bernama:dl,MAHMUD bin MUHAMAD CHAMDANI, umur 62 tahun, agama Islam,pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.002 RW.002 Dukuh KedawungDesa Sawangan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten

Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, makakepada Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perubahan atau perbaikannama tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan,Penetapan Nomor : 0503/Padt.P/2016/PA.Kbm.Lembar 8 dari 10 halamanKabupaten Kebumen dan Petugas Pendaftaran Haji Kementerian AgamaKabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan namatersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan, KabupatenKebumen dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Gedung Djuanda, Jalan Dr. Wahidin Raya,Nomor 1, Jakarta Pusat, c.g.

KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG,berkedudukan di Jalan Ali Anyang, Nomor 2, KotaSingkawang, dalam hal ini diwakili oleh Menteri KeuanganRepublik Indonesia, dalam kedudukannya mewakiliPemerintah Republik Indonesia, beralamat di GedungDjuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr.Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, memberi kuasa kepadaSugeng Aprito Lestariadi (Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKNKalimantan Barat) dan kawankawan, beralamat di Jalan AliAnyang, Nomor 02, Singkawang, berdasarkan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAJAKARTA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja,Nomor 2, c.g. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN' NASIONAL (BPN)KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan SutanSyahrir, c.q.

pengadilan sebagai persyaratan penerbitan akta kematian,namun demikian terdapat Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan SipilKementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapilyang pada pokoknya menentukan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwakematiannya telah terjadi lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, dibutuhkan suatu penetapanpengadilan sebagai syarat penerbitan akta kematiannya;Menimbang, bahwa berlakunya Surat Edaran Dirjen Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

pengadilan sebagaisyarat tambahan bagi pencatatan kematian yang terjadi lebih dari 10 (Sepuluh) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quoyang bersesuaian dengan Bukti P3 berupa Surat Keterangan Kematian, tercatatbahwa peristiwa kematian NASRIAL Bin NAZAR terjadi pada tanggal 18 Februari2006 atau lebih dari 10 (Sepuluh) tahun lalu dari saat perkara ini didaftarkan padatanggal 10 September 2020, sehingga berpedoman pada Surat Edaran DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

yangdiperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUAdministrasi Kependudukan, setiap kKematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atauyang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipilmencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Dirjen Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

keterlambatan pengiriman barang, 1(satu) lembar foto copy surat invoice No.MMIS-INV/027/VII/2013, 1(satu) lembar foto copy surat informasi mutasi rekening, 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan pemberitahuan No.Rek CV Multi Machinery Industrial Suplay, 1(satu) lembar foto copy surat purchase order, 1(satu) lembar foto copy cek giro Bank BCA kepada Bank Mandiri, 1(satu) lembar foto copy surat devosit / transper / clearing / collection form, 1(satu) lembar foto copy surat keterangan terdaftar dari Kementerian

pemberitahuan keterlambatan pengiriman barang, 1(satu)lembar foto copy surat invoice No.MMISINV/027/VII/2013, 1(satu) lembar fotocopy surat informasi mutasi rekening, i(satu) lembar foto copy suratpernyataan pemberitahuan No.Rek CV Multi Machinery Industrial Suplay, 1(satu) lembar foto copy surat purchase order, 1(Satu) lembar foto copy cek giroBank BCA kepada Bank Mandiri, 1(satu) lembar foto copy surat devosit /transper / clearing / collection form, 1(satu) lembar foto copy surat keteranganterdaftar dari Kementerian

keterlambatan pengiriman barang, 1(satu) lembar fotocopy surat invoice No.MMISINV/027/VII/2013, 1(satu) lembar foto copy suratinformasi mutasi rekening, 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan pemberitahuanNo.Rek CV Multi Machinery Industrial Suplay, 1(satu) lembar foto copy suratpurchase order, 1(satu) lembar foto copy cek giro Bank BCA kepada Bank Mandiri, 1(satu) lembar foto copy surat devosit / transper / clearing / collection form, 1(satu)lembar foto copy surat keterangan terdaftar dari Kementerian

pemberitahuanketerlambatan pengiriman barang, 1(satu) lembar foto copy suratinvoice No.MMISINV/027/VII/2013, 1(satu) lembar foto copy suratinformasi mutasi rekening, 1(satu) lembar foto copy surat pernyataanpemberitahuan No.Rek CV Multi Machinery Industrial Suplay, 1(satu)lembar foto copy surat purchase order, 1(satu) lembar foto copy cekgiro Bank BCA kepada Bank Mandiri, 1(satu) lembar foto copy suratdevosit / transper / clearing / collection form, 1(satu) lembar foto copysurat keterangan terdaftar dari Kementerian

SALINANPUTUSANNomor 2291/Pdt.G/2017/PA.JSail Cpaa yl alll ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kementerian Perhubungan, tempat kediaman diJakarta Selatan, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KementerianPerhubungan, tempat kediaman

Buktisurat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dandiparaf serta diberi tanda P.2.Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.559 Tahun 2017 yangdikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tanggal 06Juni 2017.

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3.Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor SKET.533Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian danOrganisasi Kementerian Perhubungan tanggal 05 Juni 2017.

., Kepala Bagian PerencanaanStrategis Pengadaan dan Tata Kelola, Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,Kementerian Perhubungan R.I.;Yustinus Danang R, S.H., M.Sc., Kepala Bagian Perjanjian,Advokasi dan Sosialisasi Hukum, Biro Hukum, KementerianPerhubungan R.I.;Sugiyanto, S.Si.T., M.Si., Kepala Bagian Layanan Pengadaan,Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara, Kementerian Perhubungan R.1.

., Kepala Sub BagianLayanan Pengadaan Transportasi Udara dan Penunjang,Kementerian Perhubungan R.I.;Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., Kepala Sub BagianAdvokasi, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan, R.I.;Agustinus Firlianto, S.H., Staf Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan R.I.;Niko Arief Setyawan, S.H., Staf Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan R.I.;Halaman 2 dari 212 halaman. Putusan Nomor: 226/G/ 2019/PTUNJKT.

Harno Trimadi, Kepala Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian PerhubunganR.I.;3. Nasution Bin AS, S.H., M.H., Kepala Bagian PerencanaanStartegis Pengadaan dan Tata Kelola, Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,Kementerian Perhubungan R.I.;4. Sugiyanto, S.Si.T., M.Si., Kepala Bagian Layanan Pengadaan,Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara, Kementerian Perhubungan R.1.;5.

Taufan Isharmawan, S.H., M.MTr., Kepala Sub BagianLayanan Pengadaan Transportasi Udara dan Penunjang,Kementerian Perhubungan R.I.;Halaman 3 dari 212 halaman. Putusan Nomor: 226/G/ 2019/PTUNJKT. (e court)7. Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., Kepala Sub BagianAdvokasi, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan, R.I.;8. Agustinus Firlianto, S.H., Staf Biro WHukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan R.I.;9.

(Fotokopi dari fotokopi);Summary Report, Nama Tender Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Nabire, Satuan Kerja Unit PenyelenggaraPelabuhan Nabire, dihasilkan oleh server pada 17Desember 2019LPSE Kementerian Perhubungan.

KecamatanXXXXX Kabupaten Banyumas Nomor : XXXXX tanggal XXXXX (P.2);Foto copy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Banyumas; Nomor XXXXXtanggal XXXXX (P.3) j nnn n enone no nen n en ne nnn nn cen nnn nn en cence nnn n neeFoto copy Kartu keluarga ( KK ) a/n Kepala Keluarga XXXXX dari Rt XXRw XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Banyumas; Nomor :XXXXX tanggal XXXXX (P.4) 22 on ene n eee ee ee eee e eee eeeSurat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kementerian

yang dikelarkan oleh Kepala Desa XXXXX KecamatanXXXXX Kabupaten Banyumas Nomor: XXXXX tanggal XXXXX (P.6)Foto copy Surat kelahiran yng dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXKabupaten Banyumas Nomor: XXXXX tanggal XXXXX ( P.7)Foto copy Surat kelahiran a/n XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala DesaXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Banyumas Nomor: XXXXXtanggal XXXXX (P.7) jn nnn en nnn nnn nn cen nnn cece cence enn tenner n een eeneeeFoto copy ljazah SMK XXXXX Kabupaten Cilacap a/n XXXXX yangdikeluarkan oleh Kementerian