apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RIHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN MdnNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau kedua melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun

Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah menyusun kembali rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. karena Penggugattidak mau lagi dngan Tergugat;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dalam sidangsebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah faktafakta tersebutbernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat danTergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak dantidak

menguasai narkotika shabu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RINo.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun

diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum,maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasalyang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsurunsur dari DakwaanPenuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada Asas MinimalPembuktian (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alatalatbukti (vide Pasal 184 KUHAP);Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun

Nunung Widi Kristanti .Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara Tungal yaitu :Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah maka perbuatanterdakwa harus memenuhi unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa unsur unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :1. Unsur Barang Siapa ;2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;Ad 1.

Bahwa meskipun terdapat kebebasan bagi MajelisHakim dalam membuat dan menyusun isi Putusantetapi Majelis Hakim tidak boleh mengabaikankronologis yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat(1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yangtelah secara limitatip berurutan a, b, c, d, e,f, g, h, it, j, k, ketentuan Pasal 197 KitabHal. 9 dari 13 hal. Put.

H Supendi Sdr Dimas Adi Putra meninggal dunia; Bahwa benar terdakwa saat itu tidak membunyikan klakson; Bahwa benar tenlakwa telah memberikan bantuan benipa uang kepada keluargakorban H Supendi sebesar Rp. 10 Juta dan telah membuat Surat Perdamaian; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang bahwa, bendasarkan faktafakta tersebut di atas selanjutnya akandibuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimanadidakwakan oleh penuntut Umum;Menimbang bahwa, Penunlut Umum menyusun

melaksanakan atau salah di dalammelaksanakan HukummAcara Perdata, oleh karena sebagaimana Eksepsi yangdiajukan oleh Para Pemohon, tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinyamenurut undangundang dan sangat jelas gugatan Termohon kabur/ obscuurlibel, sehingga menyulitkan bagi Pemohon I, II dan II, untuk membantahgugatan Termohon, karena uraian gugatan Termohon, tentang Posita tidak teruraisecara jelas, cermat dan lengkap, tentang gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, oleh karenanya Termohon di dalam menyusun

setelah itu terdakwa membalas dengan menjawab OK;e Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000 dan handphone warna putih merupakan milik terdakwa;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, terdakwa serta dihubungkandengan barang bukti dipersidangan, maka majelis menyusun fakta hukum sebagai berikut:9e Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwabersamasama dengan Mat Tohir, Yatim, Samsi al. P. Misraji dan Stowe al. P.

Panitia Pengadaan (ULP Bidang Pengadaan Barang)juga telah menyusun dan menetapkan Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Paket Pengadaan Alatalat Laboratorium Bahasa Tahun Anggaran 2010 padabulan Oktober 2010 dengan rincian sebagai berikut: No Nama barang /alat Kuantitas Harga Jumlah Harga(Rp)Satuan (Rp)1. Komputer Client 126 unit 5.000.000 630.000.0002. Komputer Server 7 unit 5.800.000 /40.600.0003 Instalasi Jaringan 7 paket 1.500.000 /10.500.0004.

lagi dan sudah tidak merasakan adanyakebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknyasuami istri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karenaPenggugat sangat trauma atas apa yang telah dilakukan Tergugat dan jugaakan mengganggu perkembangan fisik maupun jiwa Penggugat dan anakanak Penggugat dengan Tergugat tersebut jika bersatu kembali denganTergugat, meskipun perceraian adalah hal yang dilarang, maka akan lebihtenang dan lebih baik bagi masingmasing pihak untuk menyusun

dan terdakwa hempaskan kelantai dan tidak sengajamengenai kaki isteri terdakwa Saibaniah;Bahwa akibat tersiram air panas dari termos yang dihempaskan oleh terdakwatersebut, kaki Saibaniah menjadi melepuh dan tidak bisa berjalan selama sekitar20 hari dan tidak bisa berjualan diwarung;10Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbuktiatau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan buktibukti yang faktafaktahukumnya telah disebutkan diatas ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun

Anak Pemohon sehari hari dipanggil Jonatan Febrianto ;Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon menyatakantidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim pemohon mengatakan tidak ada lagi yangakan diajukan sudah cukup dan mohon penetapan ;Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan selesai ;Kemudian, untuk memberi kesempatan kepada Hakim menyusun penetapannya

TAJRI;Bahwa, jumlah anggaran proyek pengadaan barang jasa tersebut adalahsebesar Rp. 3.262.800.000,Bahwa, tugas saksi sebagai anggota pengadaan barang dan jasa yaitu :e Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaanserta lokasi pengadaan, Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri; Menyiapkan dokumen pengadaan,Hal29 dari 104 Pts. No.27/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.

Anambas No. 05/SK/DINKESSOS/027/03.09, tanggal 12 Maret 2009Bahwa, kepanitian dibentuk dalam proyek pengadaan alatalat KesehatanRumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Kabupaen Kepulauan;Bahwa, Kepala Dinas Kesehatan tahun 2009 tersebut adalah BapakSOFYAN, SKM, langsung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa, nilai proyek tahun 2009 tersebut lebih dari 3 milyar;Bahwa, tugas saksi selaku Ketua Panitia adalah :Menyusun jabwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaanbarang dan jasa;Menyiapkan

memerintahkan pembayaran;Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;Menandatangani SPM;mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; danbertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melaluisekretaris daerah.Sedangkan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas pengguna anggaranadalah sebagai berikut :menyusun

Paras, yang tugas dan wewenangnyaberdasarkan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (5) sebagai berikute Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaanserta lokasi pengadaan; Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri(HPS);e Menyiapkan dokumen pengadaan;e Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melaluimedia cetak dan papan pengumuman resmi, dan jikamemungkinkan melalui media elektronik;e Menilai kwalifikasi penyeia melalui pascakualifikasi atauprakualifikasi;* Melakukan evaluasi terhadap

Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatanoperasional perusahaan.Membina pegawai.Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.woe weMenyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melaluiDewan Pengawas.6. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaanyang merupakan penjabaran tahunan dari Rencanan Strategis Bisnis kepada Bupatimelalui Dewan Pengawas.7.

Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan perusahaan.Sedangkan Wewenang Direktur PDAM Kab. Jepara, antara lain :1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan berdasarkan peraturankepegawaian perusahaan.2. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan persetujuanDewan Pengawas.3. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur.4.

Jeparasejak bulan Mei 2008 s/d sekarang.e Bahwa terdakwa diangkat Direktur oleh Bupati Jepara ;e Bahwa tugas dan wewenang Direktur, antara lain :Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatanoperasional perusahaan.Membina pegawai.Mengurus dan mengelola perusahaan.Menyusun rencana strategis 5 tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui DewanPengawas.Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan yangmerupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis

untuk dana pensiun dan sokongan pegawai 15% ;d untuk dana sosial dan pendidikan 5% ;e untuk jasa produksi 5% ;Bahwa Peraturan Daerah No.3 Tahun 1993 tersebut telah diubah dengan Perda KabupatenJepara No.6 tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012.Bahwa sesuai dengan peraturan Direktur PDAM Jepara No.695.01/SK/VI/2008 tanggal 26Juni 2008 tentang susunan organisasi, tata kerja dan pokokpokok kepegawaian PDAMJepara, Direktur PDAM Jepara sesuai Pemendagri No.2 Tahun 2007 mempunyai tugaspokok sebagai berikut :menyusun

perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatanoperasional perusahaane Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaane Menyusun dan melaporkan seluruh kegiatan dan mempunyai kewenangan diantaranyamenetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan dengan persetujuan dewanpengawas, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihaklain.Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000tanggal 10 Agustus 2000 Bab V angka 6.2 menentukan

Kontrak Perjanjian tersebut adalah Terdakwa;Bahwa benar yang menyusun ltemltem pekerjaan tersebut adalahTerdakwa;Bahwa tidak benar keterangan Sekretaris dan anggota Panitia Pengadaanyang menerangkan mereka tidak dilibatkan dalam proses pelelangan atautender bahkan mereka hadir dan membantu memberikan daftar hadirkepada peserta lelang untuk ditanda tangani;Bahwa Terdakwa yang melalukan evaluasi karena Panitia yang lain tidakpaham tentang bagaimana cara mengevaluasi berkas penawaran dari hasilpembukaan

Gamal Putra dipilin sebagai pemenang karena dengan hargapenawaran yang paling rendah sejumlah Rp 1.819.235.000,00;Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan mengevaluasi hargapenawaran masingmasing penawaran dari ketiga rekanan yang dari NilaiKontrak Rp 1.819.235.000,00 penawaran masingmasing rekanan hanyaselisin sekitar Rp 500,00 Rp 1.000,00 saja karena masingmasing rekanantidak menyampaikan spesifikasi teknisnya;Bahwa benar yang menyusun HPS adalah Terdakwa;Bahwa untuk harga mobil Toyota Hilux Double

Gamal Putra tinggal tandatangan saja;Berdasarkan keterangan Jufri Karepesina,SToahwa pada saat PenjelasanPekerjaan (Aanwijzing), semua rekanan tidak mengikuti Aanwijzing dansemuanya tidak ada yang hadir;Bahwa yang menyusun Kontrak Perjanjian dan ltemitem Pekerjaan dalamKontrak adalah Jufri Karepesina,ST demikian pula ia yang melakukan evaluasikarena Panitia yang lain tidak paham tentang bagaimana caramengevaluasi berkas penawaran dari hasil pembukaan penawaransehingga Panitia Pengadaan yang lain

jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan;b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);c. menyiapkan dokumen pengadaan;d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atauprovinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum,dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;I melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;g. mengusulkan calon pemenang;membuat

laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepadaPejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa dimulai(Pasal 10 ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2006);Bahwa dalam menjalankan tugasnya menyusun dan menyiapkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS), Panitia Pengadaan Barang/Jasa harusberpedoman kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran huruf Emenyatakan bahwa :1.

BPR Djoko Tingkir terdakwa memilikitugas dan wewenang: menyusun perencanaan, melaksanakankoordinasi dan pengawasan pelaksanaan operasional PD. BPRDjoko Tingkir sedangkan fungsinya sesuai Pasal 11 adalah :1. Memimpin PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yangditetapkan oleh Badan Pengawas;2. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan danpengelolaan PD. BPR3. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan danAnggaran PD.

Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan laba rugi tiap3 bulan ke bank Indonesia melalui badan pengawas.Bahwa selaku Direkturr PD PD. BPR Djoko Tingkir, terdakwaseharusnya melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya menurutketentuanketentuan perbankan, ketentuanketentuan yang diaturdalam Standard Operating Prosedure (SOP). Namun terdakwa justrutelah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya selaku direktur PD PD.

Sekda padaintinya adalah membantu bupati dalam menyusun kebijakan danmengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,Sekretariat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) danlembaga lain serta penyelenggaraan administrasi dan tata laksana;e Bahwa saksi mengetahui adanya penempatan deposito di BPR DjokoTingkir ketika saksi duduk sebagai dewan pengawas di BPR Djokotingkir mulai 11 Nopember 2008 saat itu pada tahun 2009 ada laporandari akuntan public bahwa ada pinjaman daerah diantaranya

Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR;b. Melakukan pengawasan atas pengurusan PD BPR ;c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PDBPR;d. Membatu dan mendorong usaha pembinaan danpengembangan PD BPR.Syarat syarat permohonan kredit PD.BPR Djoko Tingkirsebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) SK DewanPengawas PD BPR Djoko Tingkir Kab.

Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan danAnggaran PD.

Tanah Jawa) menerima informasi dari seseorang yang dapatdipercaya menerangkan bahwa terdakwa 1.CHOY TAMPUBOLON danterdakwa 2.ADI TAMPUBOLON ALS KATIRIN akan memperoleh Narkotika jenissabu dari seorang lakilaki yang tinggal di Kota Pematangsiantar dan melintasmelalui Jalan Umum Simpang Pondok 8 Nagori Marubun Jaya KecamatanTanah Jawa Kabupaten Simalungun menuju Hatonduhan Nagori Saribu AsihKecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dan kemudian saksi Polisiberangkat menuju tempat yang dimaksud lalu menyusun

SUMARDI BINMURANTI ....... ze Dan apakah terdapat ketidak sempurnaan dalam menyusun Surat Dakwaan sehinggamenjadikan Surat Dakwaan itu Obscuur libel dan harus Batal ........ ?

Majelis Hakim Yang Mulia,Sebelum Kami membahas Permasalahan tersebut diatas, Kami kemukakan tentangPengertian Cermat menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI, SE004/J.A/II/1993, TentangPembuatan Surat Dakwaan ;Pengertian CERMAT adalah bahwa Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaanharus bersikap Korek dan teliti ;Oleh Jaksa Agung sesuai dengan Surat Edarannya tersebut Penuntut Umum disyaratkandalam membuat dan menyusun Surat Dakwaan haruslah Korek dan teliti, artinya sebelumdibuatnya Surat Dakwaan FaktaFakta

Bahwa Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016tentang Perobahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndang Undang Pasal 13 huruf d dan huruf f; Tugas ...Formul02/Proksi03/KIMTugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam pemilihan Bupati danWalikota meliputi :d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilihan

Bahwa Tergugat telah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Pasal 8 ayat (3) huruf d;Tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/ Kotadalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ WakilBupati dan Walikota/ Wakil Walikota, meliputi: menyusun dan menetapkanpedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundangundangan;9.