Hal tersebut dipertegas denganyurisprudensi Mahkamah Agung R.. sebagaimana termuat dalamputusan Mahkamah Agung R.l Nomor 2438 K/Sip/1980 yangmemuat kaidah hukum Gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak(Tergugat) dalam perkara dan putusan Mahkamah Agung Rl.Nomor 546 K/Sip/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 yang memuatkaidah hukum Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkaraini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum,bukan hanya

Nomor 104 K/Sip/1968, menetapkanbahwa Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalamrekonvensi, Pengadilan telah tidak melaksanakan Pasal 132b HIRdan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan;b. Putusan Mahkamah Agung R.. Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22Juli 1970 menetapkan bahwa Putusanputusan dari PengadilanNegeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan(onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan;Halaman 22 dari 46 hal. Put. Nomor 3262 K/Padt/2016c.

Putusan Mahkamah Agung R.l Nomor 698 K/Sip/1969 tertanggal 18Desember 1970 menetapkan bahwa setiap penolakan atas suatupetitum, harus disertai pertimbangan hukum mengapa ditolak;d. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 903 K/Sip/1972 menetapkanbahwa Putusan harus memuat alasanalasan dan pertimbanganhukum:e. Putusan Mahkamah Agung R.. Nomor 588 K/Sip/1975 tertanggal 13Jul 1976 menetapkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi danPengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terinci harusdibatalkan:f.

Nomor 1043 K/Sip/1972 tertanggal 11Juni 1973 menetapkan, bahwa:Dengan diajukannya permohonan banding oleh Penggugatasal/Tergugat dalam Rekonvensi, perkara harus diperiksa secarakeseluruhannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;g. Putusan Mahkamah Agung R..

Nomor 294 K/Sip/1971tertanggal 7 Juli 1971 yang menyaratkan bahwa gugatan harus diajukanoleh orang yang mempunyai hubungan hukum;Oleh karena anakanak Pemohon Kasasi sebagai pihak yangmempunyai hubungan hukum langsung dengan objek tanah sengketatidak digugat oleh Penggugat/sekarang Termohon Kasasi, tetapi yangdigugat adalah hanya Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi, maka secaraargumentum a contrario gugatan Termohon Kasasi terhadap PemohonKasasi adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum

pertimbangan tersebut diambil alih sertadijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang demikian tidakmemberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerde) dan sepatutnyauntuk dibatalkan.Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia terhadap perkaraperkara perdata lainnya dan Pemohon Kasasi sangatsependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 638 K/Sip

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yang hanya menyetujui dan menjadikan alasansendiri halhal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya,seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri,adalah tidak cukup.Hal. 9 dari 14 hal. Put.

No. 138 K/MIL/201310Disamping itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 jugamengandung kaidah hukum putusan Judex Facti harus dibatalkan jika Judex Factitidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalildalil tidakbertentangan dengan pertimbanganpertimbangannya.Dari pertimbanganpertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, secaraterperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti halhal apa dalam keputusanPengadilan Militer IIO9 Bandung yang dianggap tidak dapat dibenarkan

dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundangundangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatanhukum.Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan TingkatBanding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, MahkamahAgung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukummaupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkanputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 981 K/Sip

sederhana dalam melayani pencarikeadilan maka hal tersebut dapat dimaklumi, tetapi tidak berartimembenarkan gugatan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum dapatberjalan bersamasama ; Bahwa menurut hukum acara perdata disebut hukum perdata formil yaknikesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur carabagaimana melaksanakan hakhak dan kewajiban perdata sebagaimanayang diatur dalam hukum perdata materiil dan juga berdasarkanYuriprudensai tetap Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976No.201 K/Sip

No. 1569 K/Pdt/2009Surabaya halaman 17 dan dikuatkan putusan Pengadilan TinggiSurabaya mengenai merubah atau menambah petitum gugatan, makapetitum gugatan dapat disempurnakan oleh Majelis Hakim dengan alasanbahwa bagian akhir dari petitum gugatan Penggugat memohon keadilanyang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Bahwa berdasarkan Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung (vide putusanputusan Mahkamah Agung masingmasing tertanggal 20 Oktober 1976No.447 K/Sip/1976, tertanggal 6 Maret 1971 No.209 K/Sip/1970)

Nomor 72/Pdt.G/2008/PN.Sby, dan BeritaAcara Sita Jaminan tertanggal 24 Maret 2008 Nomor 72/Pdt.G/2008/PN.Sby, mengingat dalam petitum gugatan yang diajukan Penggugat,dalam permintaan Sita Jaminan terhadap harta benda yang tidakbergerak milik Tergugat dan Il, tidak menyebutkan secara jelas dantidak memuat batasbatas tanah dan bangunan ; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tertanggal 17April 1979 No.1149 K/Sip/1979, yang menyatakan obyek gugatan tidakjelas maka gugatan tidak dapat

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/SIP/1959Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan Harta bersama suamiistri kalau terjadi perceraian maka masingmasing mendapatkansetengah (+2) bagian dari seluruh harta bersama;8. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/SIP/1961Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan Dalam hal terjadiperceraian barang gonogini harus dibagi antara suami dan ister!dengan masingmasing mendapat separuh.C.

Hal ini sesuai ketentuan Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp 5 dari 1910.11.Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Setelah bubarnyaharta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suamidan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkandan pihak mana asal barangbarang itu ;Bahwa pembagian setengah atau seperdua (%) dari harta bersamajuga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/SIP/1959 Tanggal09 Desember 1956,

menyatakan bahwa Harta bersama suamiistrikalau terjadi perceraian maka masingmasing mendapatkan setengahbagian dari selurun harta bersama junto Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yangmenyatakan Dalam hal terjadi perceraian barang gonogini harusdibagi antara suami dan isteri dengan masingmasing mendapatseparuh ;Bahwa selain pembagian seperdua (%) dari harta bersama secaranatura, pembagian harta bersama juga melekat pada penghasilan danpendapatanpendapatan yang

Perkara No.0072/Pdt.P/2017/PA Sip.8. Bahwa perikahan antara Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kepulauan Meranti,Provinsi Riau, sehingga tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementarasaat ini para Pemohon sangat membutuhkan alas hukum atas keabsahanpernikahan tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengurusan aktakelahiran anak dan kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukumpernikahan tersebut;9.

Perkara No.0072/Pdt.P/2017/PA Sip.

Perkara No.0072/Pdt.P/2017/PA Sip.7 Para Pemohon telah mengurus persyaratanpersyaratan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan, dan saksisendiri yang menemani Para Pemohon mengurusi persyaratanpernikahan tersebut; Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akadpernikahan tersebut di Desa ;= Keadaan rumah tangga antara Para Pemohon berjalanbaik dan harmonis, demikian juga dengan anakanaknya, tumbuh danberkembang dengan baik; Tidak ada ganggugan dari masyarakat yangmempermasalahkan keabsahan akad

Hal ini sesuai dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal141975 Nomor 1272 K/Sip/1973 yang menegaskan: karena Pasal 7 ayat 1Perpu Nomor 56/1960 adalah bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanianyang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, harus dikembalikan kepadapemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan;Bahwa demikian juga pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkanPengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyebutkan dengan tegas:Karena tanah Luo Rapeua telah terbukti sebagai tanah gadaian makatanah

harus dikembalikan kepada Penggugat tanopa penebusan kembali,karena Tergugat telah menikmati hasil kebun tersebut telah sekian lamanyadan hasil daripada kebun itu melebihi harga gadai (yang dulu diterima olehPenggugat atas penyerahan sawah tersebut) (lihat Putusan MahkamahAgung tanggal 651975 Nomor 21 K/Sip/1975);Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 April 1960Nomor 121 K/Sip/1960 disebutkan: Status jual gadai tanah tidak berubahdengan telah meninggalnya pemberi gadai dan meninggalnya

penerimagadai dan tidak mungkin ahli waris dari penerima gadai menjadi pemilikdaripada tanah yang digadaikan dari sebab pemberi dan penerima gadaisemula telah meninggal dunia;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 810 K/Sip/1970menyebutkan: Pasal 7 ayat 1 Perpu 56/1960 yang menentukan Bahwagadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih harusdikembalikan kepada pemiliknya tanopa pembayaran uang tebusan adalahbersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan hanya karena telahdiperjanjikan

Oleh karenanya, menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 22Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 No.384 K/Sip/1961 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1970 No.698 K/Sip/1964, harus dibatalkan ;Keberatan 2,Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barathanya mengambil alasanalasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negerisebagai pertimbangan sendiri dalam menuntut perkara.Alasan hukumnya adalah :Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 19

Agustus 1972 No. 9K/Sip/1972menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui danmenjadikan alasan sendiri dalam putusannya adalah tidak cukup.Dalam halaman 4 baris ke 24 sampai dengan halaman 5 baris ke 1 sampaidengan 8 dari putusan, Pengadilan Tinggi berpendapat :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelitidengan seksama berita acara persidangan, pembuktian kedua pihak berperkara,dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 22 April 2008 No.09/

Oleh karenanya, menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 22Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 No.384 K/Sip/1961 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1970 No.698 K/Sip/1964, harus dibatalkan ;Keberatan 2,Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barathanya mengambil alasanalasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negerisebagai pertimbangan sendiri dalam menuntut perkara.Alasan hukumnya adalah :Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 19

Agustus 1972 No. 9K/Sip/1972menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui danmenjadikan alasan sendiri dalam putusannya adalah tidak cukup.Dalam halaman 4 baris ke 24 sampai dengan halaman 5 baris ke 1 sampaidengan 8 dari putusan, Pengadilan Tinggi berpendapat :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelitidengan seksama berita acara persidangan, pembuktian kedua pihak berperkara,dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 22 April 2008 No.09/

(Vide: Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 146 K/Sip/1958 tanggal 22 Oktober 1958, Kaidah Hukum:Dengan adanya suatu jual beli sawah yang dianggap ditandatanganioleh Tergugat selaku penjual ditambah dengan hal bahwa sawahnyakemudian telah diserahkan kepada pembeli, dianggap terbukti adanyajual bell);Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Obyek Sengketatertanggal 24 Oktober 1986, walaupun secara spesifik tidak disebutkantentang Letter C nya, persilnya, kelasnya, maupun meterannya, namuntidak

Kertosetiko) yang kemudianditeruskan Para Penggugat dalam menguasai/menggarap/mengelola danmenikmati hasil secara keseluruhan tanah obyek sengketa sejakdibelinya yaitu tanggal 24 Oktober 1986 sampai dengan tahun 2017dikarenakan tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah yangdigunakan untuk proyek pembangunan Bandara NYIA (New YogyakartaInternational Airport) (Sudah 31 tahun lamanya) tanpa ada yangmempermasalahkannya/keberatan, maka sesuai: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 295 K/Sip/1973

tertanggal9 Desember 1975 Mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidakkurang dari 20 Tahun semasa hidupnya, sehingga mereka dapatdianggap telah meninggalkan haknya, sehingga pihak yangmenguasal obyek dianggap telah memperoleh hak milik atas tanahobyek sengketa; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 329 K/Sip/1957 tertanggal24 September 1958 Orang yang membiarkan saja tanah yangmenjadi haknya selama 18 Tahun dikuasai oleh orang lain dianggaptelah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking

); Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 783 K/Sip/1973 tertanggal29 Januari 1976 Seandainya Penggugat Terbanding tidak berhakatas tanah tersebut, kenyataannya TergugatTerbanding sampaisekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atastanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa Mereka telahmelepaskan haknya (rechtsverwerking), pertimbangan PengadilanTinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, Penggugat Terbandingyang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpaada gangguan

plastiklainnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudianLodofikus Marselus Afoan, S.Sos alias Selus membanting kursidimaksud ke kursi lainnya dan menendang kursi dimaksud setelahitu Lodofikus Marselus Afoan, S.Sos alias Selus berjalan ke depanlalu Lodofikus Marselus Afoan, S.Sos alias Selus kembalimengangkat 1 (satu) buah kursi plastik lainnya yang ada di sisikanan deretan depan dan membanting kursi plastik dimaksud kepermukaan lantai, sementara itu diwaktu yang sama terdakwaPetrus Damianus Afeanpah, SIP

warna coklat merk Napoli yang ada di deretanHalaman 11 dari 86 Putusan Nomor: 66/ Pid.B/ 2014/ PN Kfm.belakang, tengah dan depan, Agustinus Hale, S.IP alias Agusmengangkat dan membantingbanting kursi plastik berwarna coklatmerk Napoli yang berada di sisi kanan gedung deretan belakang,disisi kiri gedung deretan belakang, disisi kanan deretan tengahdan depan serta memukulkan salah satu kursi plastic merek Napolike kaca jendela bagian tengah gedung hingga kaca dimaksudpecah, sedangkan Hendrikus Makun, SIP

kemudianLodofikus Marselus Afoan, S.Sos alias Selus membanting kursiHalaman 18 dari 86 Putusan Nomor: 66/ Pid.B/ 2014/ PN Kfm.dimaksud ke kursi lainnya dan menendang kursi dimaksud setelahitu Lodofikus Marselus Afoan, S.Sos alias Selus berjalan ke depanlalu Lodofikus Marselus Afoan, S.Sos alias Selus kembalimengangkat 1 (satu) buah kursi plastik lainnya yang ada di sisikanan deretan depan dan membanting kursi plastik dimaksud kepermukaan lantai, sementara itu diwaktu yang sama terdakwaPetrus Damianus Afeanpah, SIP

warna coklat merk Napoli yang ada di deretanbelakang, tengah dan depan, Agustinus Hale, S.IP alias Agusmengangkat dan membantingbanting kursi plastik berwarna coklatmerk Napoli yang berada di sisi kanan gedung deretan belakang,disisi kiri gedung deretan belakang, disisi kanan deretan tengahdan depan serta memukulkan salah satu kursi plastic merek Napolike kaca jendela bagian tengah gedung hingga kaca dimaksudHalaman 19 dari 86 Putusan Nomor: 66/ Pid.B/ 2014/ PN Kfm.pecah, sedangkan Hendrikus Makun, SIP

(sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.tanggal 20 November 1975, Nomor 141 K/Sip/1973);11.Bahwa Perjanjian Jual Beli Tanggal 28 Juni 2010, antara Para Penggugatdengan Tergugat pada Kantor Notaris PPAT Maria Fransisca JennySetiawati Yosgiarso, S.H., sebagaimana tersebut dalam Akta Jual BeliNomor 58/2010., atas SHM Nomor 02546., atas nama Ir.

., atas nama Ir.Agung Tri Hartanto adalah tidak memberikan keyakinan tentang kebenaranadanya persetujuan kehendak Para Pihak (Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung R.I. tanggal 1 Agustus 1959, Nomor 170 K/Sip/1959).Pada tanggal 28 Juni 2010, senyata hak kepemilikan tanah masih hakPenggugat karena belum terjadi pelunasan harga sebenarnya dan padatanggal 1 Mei 2010 sampai 1 November 2010, antara Penggugat danganMuhammad Syarif Hidayat (suami Tergugat ) seolaholah terikat perjanjiansewamenyewa atas tanah

No. 3231 K/Pat/2013dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara merupakan materiatau isi gugatan permohonan tata usaha Negara;Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat adalah salah alamat jikadiajukan penyelesaiannya pada Peradilan Umum/Pengadilan NegeriSleman, karena secara absolute sengketa yang diajukan merupakanwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi MARINomor 350 K/Sip/1968., jo.

Nomor 1198 K/Sip/1973);Bahwa dengan demikian pula maka Majelis Hakim Pemeriksa perkaraharus memberikan putusan selanya terkait denganketidakwenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;B.

Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pembeli yan gberetikad baik,sebagaimana yurisprudensi MA.RI selaku Pembeli yang beritikad baik danjujur, Penggugat harus mendapat perlindungan hukum; Yurisprudensi MARI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Januari 1960 orangyang telah membeli tanah dengan itikad baik harus dilindungj; Yurisprudensi MARI No. 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 pembelidengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum;.

undangundang;Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);o 29 5Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain;Terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum : Penggugat adalahsebagai pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan transaksi jual, dankepentingan si Pembeli patutlah dilindungi oleh hukum (YurisprudensiMARI 34 K/Sip

/1960 tanggal 3 Januari 1960 dan Yurisprudensi MARI821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976) dan penguasaan tanah obyeksengketa dilakukan oleh Penggugat secara terang dan jelas hal inidiketahui oleh Pemerintah Desa setempat sedangkan Tergugat tidakmemiliki alah hak apapun.

Bahwa, Penggugat seharusnya menarik pemilik asal lahan sebagaiTergugat atau setidaktidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat didalamgugatan Penggugat sehingga persoalan Penggugat dapat dipecahkansecara menyeluruh sebagaimana dicontohkan dalam Putusan MANo.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;3.

Nomor 305K / Sip / 1991 tertanggal: 16 Juni 1991, putusan Mahkamah Agung R.I. nomor2471 K/ Sip / 1981 tertanggal: 18 Januari 1982, dan putusan Mahkamah AgungR.I. Nomor 2169 K / Sip / 1994 tertanggal: 18 Agustus 1995, yang menyatakanbahwa penggugat memiliki kebebasan untuk memilih siapa siapa yang dapatdijadikan sebagai pihak Tergugat (Vide putusan a quo halaman 24 alineaterakhir dilanjutkan halaman 25);2.

topik gugatanPenggugat adalah Prihal Pembagian harta bersama, akantetapi dalam uraian pointpoint Posita (FundamentumPetendi) gugatan Penggugat membahas tentangPermohonan pembagian waris sehingga berdasarkan haltersebut di atas, maka gugatan Penggugat menjadi tidakjelas (Obscuur Libel) dan Membingungkan (Confuse), yangmenyebabkan perkara ini tumpang tindih dan tidak jelasmaksud dan tujuannya.Terhadap gugatan yang kabur, rancu, serta menimbulkankebingungan terdapat Yurisprudensi Tetap MA RI No. 582K/Sip

/Put.No.380 /Pdt.G/2017/PA.Mtr.Terkait dengan tidak diikutsertakannya ahli waris yang lain sebagaipihak dalam perkara ini Tergugat berpedoman pada PutusanMahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwaGugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waristurut sebagai pihak dalam perkaraBerdasarakan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, dengan tidaktariknya lbu(lbu), Anak (anak lakilaki), Anak Il(anak perempuan),Anak IIl

Penggugat adalah prinal Pembagian harta bersama , akan tetapidalam uraian point point Posita ( Fundamentum Petendi ) membahastentang permohonan pembagian waris , sehingga berdasarkan haltersebut di atas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas ( Obscuurlibel ) dan membingungkan ( Confuse ), yang menyebabkan perkara initumpang tindih dan tidak jelas maksud dan tujuannya , terhadap gugatanyang kabur, rancu serta menimbulkan kebingungan ,hal ini sesuai denganYurisprudensi tetap MA RI Nomor 582/K/Sip

Anak III( anak perempuan ), dalam surat gugatanPenggugat tersebut ternyata tidak menarik ahli waris yang lain yatu pihakibu dan 3 orang anak pewaris ( alm Istri) , hal ini sesuai dengan putusanMARI Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 maret 1982, yang padapokoknya MA mempertimbangkan bahwa ; gugatan harus tidak dapatditerima , karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalamperkara Menimbang, bahwa atas eksepsi kuasa Tergugat tersebut diatas ,Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan

Tanggal 9101975 Nomor : 951 K/sip/1975memberi fatwa hukum sebagai berikut : cara pemeriksaan ditingkatbanding........ Ost........ , seharusnya hakim banding mengulang memeriksa,kembali suatu perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai penerapanhukumnya maupun mengenai faktanya.b. Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 1981972 No. K/sip/1975 denganfatwa: Pertimbangan pengadilan tinggi yang isinya hanya menyetujui danmenjadikan sebagai alasan sendiri dst.

Nomor 237 K/Sip/1968 memberi fatwa. " Jualbeli yang dilakukan dengan terangterangan di muka pejabat Desa danCamat? selaku PPAT harus diperlindungi. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 34 K/Sip/1956 tanggal 181956memberi fatwa."

DenpasarBarat, Kota Denpasar dengan ciriciri seorang Lakilaki: tinggi badan +167cm, badan kurus, rambut pendek ikal, warna kulit sawo matang, dariinformasi tersebut team Pemberantasan BNN Kabupaten Badungmelakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi MADE MULIARTA,SIP dansaksi GEDE EKA PRATAMA,SH ditugaskan berjaga di depan Kamar KostLantai ll No. 322 Bagus Jaya Residence Jalan Gunung Tangkuban PerahuUtara Kaviing Tegal Bintang No.1, Banjar Tegal Buah, DesaPadangsambian Kelod, Kec.

selanjutnyaTerdakwa bersama saksisaksi diajak turun tangga menuju kolam renang diLantai setelah bungkusan plastik klip merk Cti dibuka ternyata didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) paket plastik klip selanjutnyaditanya oleh saksi MADE MULIARTA,SIP dan saksi GEDE EKAPRATAMA,SH* benda apa kristal bening ini? dijawab oleh Terdakwa WAYAN MURDANA Als.

DenpasarBarat, Kota Denpasar dengan ciriciri seorang Lakilaki: tinggi badan +167cm, badan kurus, rambut pendek ikal, warna kulit sawo matang, dariinformasi tersebut team Pemberantasan BNN Kabupaten Badungmelakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi MADE MULIARTA,SIP dansaksi GEDE EKA PRATAMA,SH ditugaskan berjaga di depan Kamar KostLantai ll No. 322 Bagus Jaya Residence Jalan Gunung Tangkuban PerahuUtara Kavling Tegal Bintang No.1, Banjar Tegal Buah, DesaPadangsambian Kelod, Kec.

selanjutnya Terdakwa bersama saksisaksi diajak turun tangga menujukolam renang di Lantai setelah bungkusan plastik klip merk Cti dibukaternyata di dalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) paket plastik klipselanjutnya ditanya oleh saksi MADE MULIARTA,SIP dan saksi GEDEEKA PRATAMA,SH benda apa kristal bening ini? dijawab oleh Terdakwa WAYAN MURDANA Als.

berbatasan dengan tanah yangdikuasai BAKKA sebelah Selatan berbatasan dengan Parit dan tanahyang dikuasai RIRA alias Papak ALDES, Sebelah Barat berbatasandengan tanah yang dikuasai Papak ITA, sehingga dengan demikiangugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas atau sangat kabur,Halaman 8 dari 30 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN MIltidak jelas luas dan batasbatasnya dan menurut hukum harusdinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur oleh YurisprudensiMahkamah Agung RI No.1149 K/Sip

Tata Usaha Negara yang intinyamenyatakan :Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau rehabilitasi,Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas, berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip

Hal inisesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13Mei 1975, yang menegaskan:*Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatancacat formil.Sehingga berdasarkan ketentuan, maka mohon Majelis Hakimmemutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).Halaman 16 dari 30 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN MIlHil.

Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan :Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau rehabilitasi,Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas, berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip

Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, yang menyatakan bahwaoleh karena pengeluaran sertipikat itu sematamata wewenang administrasidan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Halaman 27 dari 30 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN MIlNomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi

4 (empat) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perebunan ..................06 18M; Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara .................0:6565 18M;Bahwa jual beli terhadap tanah terperkara telah dilakukan olehPenggugat dengan Etikat Baik, terang dan jelas serta diperbuatdihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, maka oleh karena itupatut menurut hukum Penggugat sebagai pembeli yang beritikatBaik dan harus mendapat Perlindungan Hukum hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1230.K/Sip

/1980 tanggal 2931982; nnnnnnnnnnnne nnn nnnnn ane ne nen anne anna an ane nennnanannaenanannannnnenansBahwa asal usul Penggugat (SUARTO WIJAYA ) membeli tanahobjek terpekara adalah dari DJOEWARINI SARJANA HUKUM dansekapling lagi juga dari DJOEWARINI, jelaslah Penggugatmembelinya dengan etikat baik terang dan terbuka yang dilakukandihadapan Pejabat yang berwenang ( Notaris ), hal sesuai denganYusrisprudensi MARI No. 237 K/Sip/1968 tanggal 2071968 ;Bahwa transaksi atas tanah objek pekara yang sekarang

tidak sah dan tidak berkekuatan hukum(petitum angka 8);Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Pejabat PembuatAkta Tanah Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo selaku pihak yangmembuat dan mengeluarkan Akta Hibah dimaksud tidak ikut digugat,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan a quomengandung cacat plurium litis consortium karena kurang pihak, sehinggaharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) sejalandengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437K/SIP

Nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 30 April 1996;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding pada angka 1(satu) tersebut beralasan hukum~ sehingga harus dikabulkan, dandengan dikabulkannya eksepsi angka 1 (satu) ini, eksepsieksepsiselebihnya tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan,maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,