Ditemukan 253536 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-11-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn Tanggal 29 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
79 — 35
79 — 35
diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal tersebut harusditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum suami Pemohonsamasama beragama Islam, Sesuai dengan asas personalitas keislamanmaka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakantermasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandar padaasas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakanpokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, makapenetapan tentang subjek
dibawah umur;Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampumenjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak nama BIA DICKYNUGROHO sehingga anak tersebut mengalami tumbuh kembang secarasehat baik jasmani maupun rohani kemudian seluruh ahli waris tidak adayang keberatan dengan rencana penjualan tanah dimaksud sertamenyetujuinya, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwaPemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek
Register : 16-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Mjk Tanggal 30 September 2019 — Pemohon:
Eka Anivatun Cristya
54 — 3
Eka Anivatun Cristya
54 — 3
Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2)pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atautanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
Dengan kata lainpembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yangbersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telahdipegang oleh Pemohon dan telah terjadi bertahuntahun setelah aktaditerbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam UndangUndangAdministrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuanperubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalamakta pencatatan
Register : 14-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Gin Tanggal 22 Januari 2020 — Pemohon:
1.COKORDA RAI ASTAWA
2.COKORDA ISTRI RAKA
32 — 21
1.COKORDA RAI ASTAWA
2.COKORDA ISTRI RAKA
32 — 21
Sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut,Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 7 Undangundang RINomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, subjek hukum yangbernama COKORDA GEDE AGUNG BAGUS WIRA DHARMA KUSUMA lahirdi Yeh Tengah, pada tanggal 3 April 2001, sehingga usianya sekarangkurang lebin adalah 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Hakimberpendapat bahwa COKORDA GEDE AGUNG BAGUS WIRA DHARMAKUSUMA
belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat(1) Undangundang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum yang bernamaCOKORDA GEDE AGUNG BAGUS WIRA DHARMA KUSUMA belummencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal terjadipenyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal7 ayat (1) Undangundang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor
Putus : 19-12-2011 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 160/Pid.B/2011/PN Pangkajene Tanggal 19 Desember 2011 — Hj. ANDI MUSDALIFAH Binti H. A. MAPPIAWANG Dg. ROWA
129 — 18
129 — 18
Tentang Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada manusiasebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindakpidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yangmerupakan subjek tindak pidana adalah manusia (naturlijke persoonen),dimana fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa berkualitas sebagainaturlijke persoonen, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad. (2).
Register : 26-10-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN PAINAN Nomor 29/Pid.C/2018/PN Pnn Tanggal 26 Oktober 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MARFIL DANI
Terdakwa:
FITRIANI pgl. UPIAK bin BASRIL
36 — 3
MARFIL DANI
Terdakwa:
FITRIANI pgl. UPIAK bin BASRIL
36 — 3
telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dariPasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidanaTerdakwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidakmenemukan adanya alasanalasan pembenar yang dapat menghilangkan sifatmelawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasanalasan pemaaf yang dapatmenghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbuktisebagai subjek
hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwaharuslan mempertangggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 352 ayat(1) KUHP dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti Secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan kwalifikasinya sebagaimana yangdisebutkan dalam amar di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
Register : 27-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Jmb Tanggal 19 Juni 2019 — Pemohon:
DESI TRILIANA
25 — 5
DESI TRILIANA
25 — 5
Dalam penjelasan Pasal 71 disebutkan bahwa Pembetulan aktabiasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapibelum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta.
Pembetulan aktaatas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;Menimbang, bahwa Pasal 52 Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan menentukan bahwa: Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan negeri tempat pemohon; Pasal 52 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangrenerbitkan
Register : 06-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TAIS Nomor 98/Pid.B/2019/PN Tas Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.NELLY, S.H
2.MERY SUSANTI, SH
Terdakwa:
HADIKI Bin Alm. RAHIM UMAR
102 — 37
1.NELLY, S.H
2.MERY SUSANTI, SH
Terdakwa:
HADIKI Bin Alm. RAHIM UMAR
102 — 37
Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalahunsur yang merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana, berkenaandengan kemampuan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telahdilakukan yang berkaitan dengan kesehatan fisik atau mental dari subjek hukumtersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa Hadiki Bin Alm.Rahim Umar adalahsubjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohaninya, hal tersebut dapatdibuktikan pada saat persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secarajasmani
Register : 03-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1160/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 18 September 2019 — Pemohon:
ANGEL TAMPUBOLON
21 — 12
ANGEL TAMPUBOLON
21 — 12
dibawah ini ;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeriperlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut : Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPT DisdukcapilKabupatenlKota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili denganatau tanpa permohonan dari Subjek
Nomor 23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeritempat Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan di atas,maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas padaAkta Kependudukan adalah Disdukcapil KabupateniKota atau UPT DisdukcapilKabupatenlKota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atautanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan
Register : 04-07-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Pli Tanggal 11 Juli 2017 — HASYIM ASEGAF Bin HABIB SULTAN ASEGAF (Alm)
53 — 32
53 — 32
Juli 2017 Jam 11.15 Wita di RSUD Hadji BoejasinPelaihari;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa belum pernah hadir dandiperiksa dimuka persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah meninggal dunia sebelum sidang pertamadengan agenda pembacaan dakwaan;Menimbang, bahwa peradilan pidana menempatkan Terdakwa sebagai subjekhukum yang harus dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pidananya;Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Terdakwa maka pemeriksaanperkara ini gugur demi hukum karena tiadanya subjek
Register : 16-05-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 1279_Pdt.G_2016_PA.Slw Tanggal 8 Agustus 2016 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
15 — 6
15 — 6
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadapsebagai wakil atau kuasa mereka yang sah dan pemanggilan terhadap parapihak tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan faktatersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara ini lebih lanjut danPenggugat sebagai subjek
Register : 07-06-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN MALANG Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Mlg Tanggal 11 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
HADI RIYANTO,S.H.,M.H.
Terdakwa:
WILDHAN SANJAYA SURYA Bin SURYONO
38 — 3
HADI RIYANTO,S.H.,M.H.
Terdakwa:
WILDHAN SANJAYA SURYA Bin SURYONO
38 — 3
Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ataubarangsiapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidanasebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut danmemiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijkevermorgens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalamkeadaan sadar ;Menimbang
Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ataubarangsiapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidanasebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut danmemiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijkeHalaman 20 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN.MIgvermorgens), yang dalam doktrin hukum
Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ataubarangsiapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidanasebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut danmemiliki Kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijkevermorgens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalamkeadaan sadar ;Menimbang
Register : 19-07-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 606/Pid.Sus/2016/PN Blb Tanggal 6 September 2016 — IMAM FAUZI Bin AGUS MOCHAMAD RASYID
35 — 10
35 — 10
Setiap orang .Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacukepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orangsebagai subjek hukum ( pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakanpertanggung jawaban dalam setiap tindakannya;Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah manusiasebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas UndangUndang menyatakan lain ;Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya
Setiap orang .Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacukepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orangsebagai subjek hukum ( pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakanpertanggung jawaban dalam setiap tindakannya ;Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No.606/Pid.Sus/2016/PN.
BibMenimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah manusiasebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas UndangUndang menyatakan lain ;Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya adanyakemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjekhukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangandirinya bernama IMAM FAUZI Bin AGUS MOCHAMAD RASYID danberdasarkan
Setiap orang .Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacukepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orangsebagai subjek hukum ( pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakanpertanggung jawaban dalam setiap tindakannya ;Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah manusiasebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas UndangUndang menyatakan lain ;Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya
Register : 02-05-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Bji Tanggal 26 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 3
25 — 3
Bahwa, oleh karena tidak jelasnya siapa subjek yang ditarik dansebagai apa posisi subjek tersebut maka sudah selayaknya gugatanrekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapatditerima.B. Gugatan Rekonpensi Obscuur Libel (Tidak Jelas)1. Bahwa, Termohon dalam Rekonpensinya menyebutkan bahwadalildalil yang telah Penggugat dr kemukakan dalam KonpensiHalaman 9 dari 38 halamanPutusan Nomor Padt.G/2017PA.Bji.
jawaban Tergugat tersebut Penggugatmenyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatanrekonvensinya dan menolak jawaban Tergugat yang menyatakan gugatanPenggugat cacat formil dan obscur libel (tidak jelas) sebagaimana diuraikanpada bagian duduk perkaranya di atas;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi sama halnya dengan gugatanpokoknya atau konvensinya, harus dengan jelas menyebutkan subjek
yangditarik sebagai pihak (/egal standing), dalam hal ini Penggugat rekonvensidalam merumuskan gugatan rekonvensinya dalam positanya telahmenyebutkan gugatan rekonpensi dan telah pula menjelaskan sebutanPemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dan Termohon dalam konvensimenjadi Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian subjek yang bersengketahanya ada dua yaitu Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon,sehingga mudah difahami dan diketahui subjek yang bersengketa.
Berbedahalnya dengan perkara perdata lainnya yang pihaknya lebih dari dua orang,sehingga subjek yang ditarik tersebut harus jelas, karena itu Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara substansial jelasSiapa yang menjadi Penggugat dan siapa yang menjadi Tergugat dalamgugatan rekonvensi tersebut, yakni dalam gugatan konvensi sebutannyaPemohon dan dalam rekonvensi Tergugat serta dalam rekonvensi sebutannyaTermohon dalam rekonvensi Penggugat ;Halaman 31 dari 38 halamanPutusan
Register : 11-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bnr Tanggal 21 Juni 2016 — Pidana-Terdakwa-CANDRA HERMAWAN BIN NGADUN.
33 — 7
33 — 7
Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI yang dimaksud dengan barangsiapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dankewajiban ;Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenisyakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yakni subjekhukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secaraalam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satusatunya adalah manusia.
Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum(recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkanperaturan perundangundangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yangkedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentukkarena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum sepertiPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,adalah subjek hukum yang bernama Candra Hermawan Bin Ngadun sebagaipribadi kodrati
Register : 25-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 73/PDT/2017/PT YYK Tanggal 4 Oktober 2017 — Dennie Shobry, S. Kom melawan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Pusat cq PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Cabang Yogyakarta, dkk
72 — 39
72 — 39
Hal inisebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 Peraturan MenteriKeuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang yang bunyinya sebagai berikut:"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Il tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitasformal subjek dan objek lelang".Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalammenentukan harga limit lelang tidak sesuai dengan PeraturanMenteri Keuangan No. 27
Bahwa selain ketentuan peraturan perundangundangan, apabilasudah memenuhi syarat legalitas formal subjek dan objek lelang keKPKNL, maka Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Il tidak bolehmenolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya.
Hal inisebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 Peraturan MenteriKeuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang yang bunyinya sebagai berikut:"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Il tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitasformal subjek dan objek lelang".6.8.
Bahwa selain ketentuan peraturan perundangundangan, apabilasudah memenuhi syarat legalitas formal subjek dan objek lelangke KPKNL, maka Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Il tidakboleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya.
Halini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 Peraturan MenteriKeuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang yang bunyinya sebagai berikut:Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Il tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitasformal subjek dan objek lelang.13.8.
Register : 27-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Pwk Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon:
MISBAHUL MUNIR
28 — 3
MISBAHUL MUNIR
28 — 3
Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2)pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atautanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
Dengan kata lainpembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yangbersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telahdipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahuntahun setelah aktaditerbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang UndangAdministrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuanperubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam aktapencatatan sipil
Putus : 25-08-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 — PT SURABAYA LINGKAR MAS VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN
PEKERJAAN UMUM cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA
MARGA cq. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN
DAN JALAN KOTA cq. TIM PENGADAAN TANAH JALAN
TOL SURABAYA MOJOKERTO WILAYAH I
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put Nomor 557 K/Padt/2014telah menetapkan harga tanah milik Penggugat sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) per meter persegi, maka tentu surat gugatanPenggugat tersebut adalah sebagai salah pihak/salah subjek, error insubjecto;2.
Bahwa, karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugatjelas mengandung kesalahan dalam menentukan subjek hukum, makagugatan Penggugat dapat dikualifikasikan tidak memenuhi syarat formildalam menyusun surat gugatan, dan sudah sepatutnya terhadap suratgugatan yang demikian untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidakdapat diterima/NO (niet ontvankelijke verklaara);Bahwa, oleh karena surat gugatan Penggugat yang mengandungkesalahan dalam menentukan subjek hukum, error in subjecto, sehinggatidak
Register : 22-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1589/Pid.Sus/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
ANGGRAINI, SH
Terdakwa:
NOVIA HERAWATI BINTI AGUS JOKO RASMINTO
27 — 17
ANGGRAINI, SH
Terdakwa:
NOVIA HERAWATI BINTI AGUS JOKO RASMINTO
27 — 17
Setiap orangMenimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dariketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (penal policy) tidakhanya ditujukan kepada orang perseorangan namun juga terhadap korporasi,baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwamelakukan tindak pidana narkotika;Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah
Oleh karena ituapabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok darirumusan tindak pidana yang didakwakan, maka mereka tidak bisa lain harusmempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukumsebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhipada diri Terdakwa;Ad. 2.
Register : 13-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 141/Pid.B/2015/PN Pdg Tanggal 14 April 2015 — ANDRE SAPUTRA SALELEU BAJA Pgl. ANDRE BIN CARLO;
33 — 2
33 — 2
Unsur Barang Siapa ;Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatukriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatutindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawabterhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanyaalasan pemaaf atau pembenar;Menimbang bahwa Terdakwa ANDRE SAPUTRA SALELEU BAJA Pgl.
ANDREBIN CARLO adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yangdilakukan sesuai dengan kesadarannya serta tidak terlihat adanya alasan pemaafmaupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakan Terdakwa tersebut ;Menimbang, oleh karenanya terhadap pembuktian Ad. 1 telah terbukti secara sahdan meyakinkan;Ad. 2.
Putus : 22-08-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 — PANGUDUT HASIBUAN vs PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SIBUHUAN,
90 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dst)Bahwa berdasarkan dalil gugatan pemohon tersebut secara jelas dan nyataada subjek hukum lain yang haris mempertanggungjawabkan fasilitas kredityang diberikan oleh Pemohon Keberatan.Oleh karena dalil gugatan Pemohon yang mengikut sertakan pihak lain atausubjek hukum lain dalam dalil posita gugatannya maka subyek hukum lainHalaman 7 dari 15 hal Put.
Nomor 697 K/Pdt.SusBPSK/2017tersebut harus juga dijadikan sebagai tergugat atau setidaknya dijelaskankedudukannya sebagai Subjek Hukum apa dalam perkara a quo;Oleh karena gugatan permohonan Pemohon Keberatan Kurang Pihak danmengandung cacat formil maka sudah seharusnya oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutuskan perkara a quo Menolak gugatan Pemohon atausetidaknya tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan NegeriPadangsidimpuan telah memberikan putusan Nomor 64/Pdt.Sus
Dst)Bahwa berdasarkan dalil gugatan pemohon tersebut secara jelas dan nyataada subjek hukum lain yang harus mempertanggungjawabkan fasilitas kredityang berikan oleh Pemohon Keberatan.Oleh karena dalil gugatan pemohon yang mengikut sertakan pihak lain atausubyek hukum lain dalam dalil posita gugatannya maka subyek hukum lainterseut harus juga di jadikan sebagai tergugat atau setidaknya dijelaskankedudukannya sebagai subyek hukum apa dalam perkara a quo.Oleh karena Termohon Keberatan Sekarang Pemohon