Sudirman, Nomor149 Palembang,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak bulan Juni tahun 1995 denganjabatan terakhir sebagai tenaga

No. 204 K/Pdt.Sus/2011Maret 2010, Penggugat telah mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja KotaPalembang agar dapat dilakukan mediasi atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat secarasepihak dan melawan hukum ;Bahwa atas pengaduan yang diajukan oleh Penggugat maka pada tanggal 20April 2010, Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembangtelah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Penggugat denganTergugat sehubungan adanya PHK melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat ;Bahwa temyata upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang siasia belaka dikarenakan Tergugatsama sekali tidak mempunyai itikad untuk menyelesaikan perselisihan yang timbulantara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa dikarenakan upaya penyelesaian melalui mediasi telah gagal ditempuh,maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang UndangNomor

Kerja Nomor 100/Men/VI/2004 dan manakalaJudex Facti mensejajarkan atau membandingkan ketentuan Pasal 51 ayat (1)UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 KeputusanMenteri Tenaga Kerja Nomor 100/Men/VI/2004 sebagaimana yang terjadidalam perkara ini, patut diduga sebagai upaya untuk mensejajarkan ataumembandingkan antara kucing dengan anjing yang secara jelasjelas berbedasatu sama lain.

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah mengutip ketentuan Pasal 10dan Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100/Men/VI/2004tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah merupakan suatukekeliruan yang nyata dari Judex Facti karena seharusnya Judex Facti tidakmengabaikan asas "lex superior derogat lex inferior".

IRFAN dan Terdakwa II DADI ADRUDAD OPERASITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

IRFAN dan Terdakwa Il DADI ADRUDADOPERASITO bersalah melakukan tindaka Pidana dengan terangan terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN RBIatau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170Ayat (1) KUHP;2.

IRFAN dan Terdakwa II DADI ADRUDADOPERASITO baik bertindak sendirisendiri maupun secara bersamasama pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 20.20 Wita,bertempat di Desa Sandue, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima,dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korbanWALIYUL ADLIN lukaluka.Bahwa berawal ketika Terdakwa M.

IRFAN dan Terdakwa II DADI ADRUDADOPERASITO baik bertindak sendirisendiri maupun secara bersamasama pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 20.20 Wita,bertempat di Desa Sandue, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima,dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korbanWALIYUL ADLIN lIukaluka.Bahwa berawal ketika Terdakwa M.

Unsur melakukan kekerasan:Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalahmempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan berupaketerangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa, telahterungkap bahwa Terdakwa, beserta teman terdakwa masing masingmempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani untuk melakukan kekerasanterhadap saksi korban WALIYUL ADLIN dengan terdakwa menggunakantangan, akibat perbuatan

Kafiar, Kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah marti(palupalu) dirumah Terdakwa; won Bahwa setelah mengambil martil (palupalu) kemudian Terdakwa mendekatiKorban Natalino Maryen (Korban), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu)buah martil (palupalu) yang telah disimpan didalam lengan baju jaket sebelahkiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu memegang martil(palupalu) dengan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ayunkankearah kepala Korban Natalino Maryen dengan sekuat tenaga

Kafiar, Kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah martil(palupalu) dirumah Terdakwa; non Bahwa setelah mengambil martil (palupalu) kemudian Terdakwa mendekatiKorban Natalino Maryen (Korban), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu)buah martil (palupalu) yang telah disimpan didalam lengan baju jaket sebelahkiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu memegang martil(palupalu) dengan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ayunkankearah kepala Korban Natalino Maryen dengan sekuat tenaga

beradadidekat saksi Desi, Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buahmartil (palupalu) dirumah Terdakwa; Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengetahui antara Desi dengan korbanada hubungan pacaran sekitar 5 tahun, dan selama pacaran korban seringmemukuli Desi sehingga terdakwa merasa sakit hati kepada korban; Bahwa setelah mengambil martil (palupalu) kemudian Terdakwa mendekatiKorban dan mengeluarkan 1 (satu) buah martil (palupalu) selanjutnyaTerdakwa ayunkan kearah kepala Korban dengan sekuat tenaga

Timdidekat saksi Desi, Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buahmartil (palupalu) dirumah Terdakwa; Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengetahui antara Desi dengan korbanada hubungan pacaran sekitar 5 tahun, dan selama pacaran korban seringmemukuli Desi sehingga terdakwa merasa sakit hati kepada korban; Bahwa setelah mengambil martil (palupalu) kKemudian Terdakwa mendekatiKorban dan mengeluarkan 1 (satu) buah martil (palupalu) selanjutnyaTerdakwa ayunkan kearah kepala Korban dengan sekuat tenaga

Gajah Sakti gunamembayar tenaga.82) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 November 2012 senilaiRp7.320.000,00 yang diterima oleh Yazid guna membayar tenaga YazidCs.83) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November senilaiRp8.000.000,00 guna membayar P. Gun gajian tenaga.Hal. 24 dari 77 hal. Put.

Narmo guna membayar tenaga P.Narmo.89) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 guna membayar tenaga Yayit.90) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar DP pasir /material P.

Narmo guna membayar tenaga P.Narmo.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 guna membayar tenaga Yayit.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar DP pasir/ material P. Yono.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp150.000,00 gunamembayar jaga malam.Hal. 38 dari 77 hal. Put.

Gunborong bis bilag kas bon.111) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilaiRp3.500.000,00 yang diterima oleh Yayit guna membayar pembayarantenaga Yayit Cs.112) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilaiRp2.500.000,00 yang diterima oleh Anton guna membayarpembayaran tenaga kajoran P. Supriyanto Cs.113) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilaiRp10.000.000,00 guna membayar pembayaran tenaga P.

Narmo guna membayar tenaga P.Narmo.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 guna membayar tenaga Yayit.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar DP pasir/ material P.

Bahwa akibat Tergugat tidak memberikan hak normatif Para Penggugatyang mana kemudian Para Penggugat beserta 3 (tiga) orang rekankerjanya yang memiliki permasalahan yang sama kemudian membuatpengaduan secara bertahap tanggal 15 Juli 2015, tanggal 10 Agustus2015 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi SumateraUtara di Medan;.

tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana dalam Surat Nomor.12146/DTKTR/SU/2015 Mediator mengeluarkan anjuran yang padaintinya mewajibkan Tergugat untuk membayar masingmasingpesangon terhadap Para Penggugat;10.Bahwa kemudian melalui kuasa hukum Para Penggugat pada Law11Office Polda Napitupulu & Partners telah melayangkan Surat Somasi tanggal 27 Oktober 2015 dan Somasi KeII tanggal 02 November 2015kepada Tergugat yang pada intinya memberi teguran agar Tergugatmelaksanakan isi daripada anjuran Mediator Dinas Tenaga

Kerja danTransmigrasi yang menjadi lampiran Gugatan Para Penggugat dalam PerkaraNo . 01 /PDT.SUSPHI/2016/PN.MDN, ternyata adalah Surat Anjuran mediatoryang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 12146/DTKTR/SU/2015, tanggal 15 Oktober 2015,dan bukan Surat Anjuran mediator yang dikeluarkan oleh kantor instansiketenagakerjaan kabupaten/ kota ;Bahwa oleh karena lampiran Gugatan Para Penggugat berupa suratanjuran mediator instansi Dinas Tenaga Kerja

Transmigrasi Provinsi SumateraUtara tidak/ bukan Surat Anjuran mediator yang dikeluarkan kantor instansiDinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalamketentuan ayat (2) Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004, maka pengajuan gugatanPara Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syaratmaupun ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa selanjutnya karena pengajuan gugatan Para Penggugat tidak sahdan tidak memenuhi syarat maupun hukum yang berlaku, maka sangatlahberalasan bagi

GIS bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja.2.

dan Bahan yang Berkhasiat Obat.Menimbang, bahwa unsur keempat ini sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 98 ayat (2) merupakan acuan dari unsur kedua dan ketigadi atas, artinya untuk dapat memproduksi dan mengedarkan sediaanfarmasi sebagaimana tersebut di atas, seseorang harus memiliki keahliandan kewenangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat (1)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan praktikkefarmasian termasuk di dalamnya pendistribusian obat harus dilakukanoleh tenaga

kesehatan;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tenagakesehatan menurut penjelasan pasal 108 ayat (1) Undangundang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tenaga kefarmasian sesuaidengan keahlian dan kewenangannya.

Dalam hal tidak ada tenagakefarmasian, tenaga kefarmasian tertentu dapat melakukanpraktikkefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau doktergigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasianmeliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yaitu tenaga teknis yangmembantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, seperti :sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga

menengahfarmasi/asisten apoteker;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidanganterdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan apakah itu tenagakefarmasian atau tenaga kefarmasian tertentu, karena terdakwa adalahseorang kuli bangunan;Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Gpr.

Halaman 18 dari 22 halamanMenimbang, bahwa sebagai seorang kuli bangunan terdakwa tidakmemiliki keahlian maupun kewenangan untuk memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atasterdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan, karena terdakwa bukanseorang tenaga kesehatan melainkan seorang kuli bangunan, makamenurut pendapat Majelias Hakim unsur keempat juga terpenuhi

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis,namun pada tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyahdisebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi biaya hidup Penggugat dan anakPenggugat dan Tergugat karena pada waktu itu Tergugat masih sebagai tenaga honordan Penggugat juga masih sebagai Tenaga honor sehingga kehidupan seharihariPenggugat dan Tergugat serba kekurangan yang mengakibatkan Penggugat danTergugat bertengkar, tetapi Penggugat tetap bersabar demi

kemudian mengontrak di Makassar.Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 8 (delapan)tahun 3 (tiga) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anakBahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis tetapisekarang tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal bersama lagiBahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karenakeduanya sering bertengkar akibat Tergugat tidak bisa memenuhi biaya hidupPenggugat dengan anaknya, penghasilannya sebagai tenaga

Bahwa, penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena keduanyasering bertengkar akibat Tergugat tidak bisa memenuhi biaya hidup Penggugat dananaknya sementara Penggugat dengan Tergugat hanya sebagai tenaga honorsehingga masih serba kekurangan. Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.

Tergugat.Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pulaPenggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugattetap pada pendiriannya.Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakimmenjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar akibat Tergugat tidakbisa memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sementara Penggugat denganTergugat hanya sebagai tenaga

BDG. telah mengajukan hal hal sebagai berikut :1.3Bahwa PENGGUGAT (NISAR JAHRI, dkk. sebanyak 26 orang) adalahPeserta Alih Daya (Pekerja Outsourcing) yang dipekerjakan olehTERGUGAT I yaitu sebuah perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja(Perusahaan Outsourcing), berdasarkan Kontrak Kerja (Perjanjian KerjaWaktu Tertentu/PKWT) ;2. Bahwa TERGUGAT I sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerjamenerima pekerjaan dari PT.

GEO LINK NUSANTARA (TERGUGAT ID)berdasarkan Perjanjian Penyedia Jasa Tenaga Kerja REF.NO. : GLNMMS/LOA/096/VII/2008 tertanggal 1 Agustus 2008 dan TERGUGAT II mendapatpekerjaan dari PT.

Sehingga adanya tenaga kerja di dalam pelaksanaan Perjanjian adalahdalam rangka pelaksanaan jasa yang menjadi kewajiban Tergugat II ;5.

Mulya Mandiri Sontosa)bersedia menyediakan tenaga kerja waktu pelaksanaan mulai tanggal 1 Agustus 2008 sampai30 bulan terhitung mulai tanggal tersebut (bukti P2, T. I23 dan T. II3) ;Menimbang, bahwa Tergugat I (PT. Mulya Mandiri Sontosa) sebagai perusahaan 54penyedia jasa tenaga kerja mempekerjakan penggugat di Tergugat I (PT.

Geo Link Nusantara) melalui personnelMovement ( bukti T.I21) dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi ERWIN ALATASyang menerangkan Saksi sebelum menandatangi kontrak dipanggil dulu oleh Geolink, yangmenentukan gaji adalah Geolink, hasil pekerjaan diserahkan ke Rig Supt Geolink,perekrutan Tenaga Kerja oleh Geolink diserahkan ke MMS, dan keterangan SETYOSUDARMANTO menerangkan untuk awal perekrutan tenaga kerja yang melakukanadalah Tergugat II (PT.

Nusantara Medika Utama Tahun 20132014 yang telahdisahkan oleh Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Propinsi Jawa Timur Nomor 188/512/SK.106.04/2013tanggal 5 Juli 2013, dimana Pasal 63 (dengan penjelasan masuk dalamkategori tata tertib kerja perusahaan), ketentuan panggilan tugas didalamHalaman 11 dari 47 hal. Put.

Nomor 104 K/Pdt.SusPHI/2015dengan gugatan oleh Penggugat), maka dalam gugatannya, Penggugattelah mengakui bahwa Tergugat berstatus sebagai tenaga outsourcingKoperasi Karyawan RS.

Perseroan Terbatas dan Koperasitunduk pada undangundang masingmasing;Bahwa, sesuai dengan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat dalam hal inimerupakan tenaga outsourcing Koperasi Karyawan RS. Toeloengredjo,maka seharusnya yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalahKoperasi Karyawan RS.

Nomor 104 K/Pdt.SusPHI/20157.10.Bahwa, dalil diatas sejalan dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:Pasal 4Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimaldan manusiawi;b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenagakerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dandaerah;c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkankesejahteraan; dand. meningkatkan kesejahteraan

, Friedrich Engels menulis dalam die lage der arbeitenden klasse inEngland sebagai berikut:Alasan borjuis ini akhirnya tidak berlaku jika buruh tidak diabstraksikan(disimpulkan dalam teori), sebagai tenaga kerja saja.

Putusan Nomor 77 K/Pdt.SusPHI/2016dengan menyatakan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja sudahtidak ada lagi melalui Surat Nomor 0292/PGASDI/LOext/X1/14 tertanggal18 November 2014 (Bukti P6) yang telah diterima oleh Tergugat padatanggal 18 November 2014 (Bukti P7);Bahwa namun demikian, Tergugat telah mengajukan permohonan mediasikepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui surat tanggal 19November 2014 Nomor 084/IDF/X1/2014 perihal Permohonan Mediasi (BuktiP8) dengan menganggap perundingan

paling sedikit 3 (tiga) harikerja, namun Tergugat tetap tidak datang dan bekerja tanpa keteranganyang sah, maka melalui Surat Nomor 0304/PGASDI/LOext/XIl/14 perihalSurat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri tertanggal 10Desember 2014 (Bukti P14) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal10 Desember 2014 (Bukti P15), Tergugat dinyatakan oleh Penggugatdikualifikasikan telah mengundurkan diri;Bahwa mediasi hanya dilaksanakan 1 kali antara Penggugat, Tergugat, danMediator pada Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal23 Desember 2014, kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasimengeluarkan Anjuran melalui surat Nomor 567/1045/HISyaker/III/2015tertanggal 25 Maret 2015 (Bukti P16), dimana isi anjuran tersebut sebagaiberikut:1.

Bahwa melalui Surat Nomor 0057/PGASDI/LOext/IV/15 perihal JawabanAnjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanggal 15 April 2015 (BuktiP17) Penggugat menanggapi Surat Nomor 567/1045/HISyaker/III/2015perihal Anjuran tertanggal 25 Maret 2015 (Bukti P16) Penggugat menolakAnjuran yang dikeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi,dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan menyatakansurat Penggugat Nomor 0292/PGASDI/LOext /XII/14 tanggal 18November 2014 perihal terhadap memori pembelaan Perselisihan PHKkepada Tergugat adalah sah; karena surat tersebut bertentangandengan Risalah Perundingan Bipartite (Bukti T6) yang isi telahdisepakati sebagai berikut:Kesimpulan Perundingan:Penyelesaian dilanjutkan ke proses mediasi Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, Apabila tanggapan/sikap perusahaan pada tanggal19 November 2014 tidak

Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap OrangAtau Barang ; ===Ad.1. Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiaporang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yangdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitasTerdakwa I SUNARDIN H.

barang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsurdengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; Ad.3.

Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap OrangAtau Barang ; Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dengan tenaga bersama adalahdilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindakan yang sama ; Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang adalah bendabendaberwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonom1 ; Menimbang, bahwa pada hari Jum/at tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,Terdakwa

YASIN ; n none een neeMenimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimanatersebut di atas adalah perbuatan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan KekerasanTerhadap Barang sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi olehperbuatan Terdakwa ; Ad.2.

Unsur Dengan TerangTerangan ; Menimbang, bahwa berdasar uraian pada unsur dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Terdakwa telah terbukti dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, Bahwa pada hari Jum/attanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 08.00 Wita di daerah So Pali Desa Donggobolo,Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tanaman Pare dan Ubamia milik saksi Drs.ISMAIL H.

Bahwa Tergugat melalui Manejer dan Senior ManejerPersonalianya menerbitkan Surat Pemutusan WHubungan Kerjayang bertentangan dengan surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE13/MEN/SJHK/I/2005Putusan Mahkama Konstitusi atas Hak Uji Materiil UndangUndangNo.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;8.

memilikiempat (4) orang anak, yang tertua duduk dibangku SMP kelas satu(1) di AmbonMaluku, yang ke dua (2) dan ke tiga (8) masingmasing kelas (4) dan kelas 1 (satu) SD Negeri Kuamki Baru TimikaPapua yang ke empat (4) masih menyusuli;12.Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan surat tanggal 22 Juli2009 No.09/P/PUKFSP KEP/SPSIPSU VII/2009 tentang:Penolakan PHK oleh: (PUK FSPKEP SPSI) PT.Pangansari Utama;13.Bahwa Tergugat tidak menjalankan Anjuran Mediator tanggal, 4Maret 2010, No.565/7/IIl/Anj/2010 Dinas Tenaga

Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan HubunganKerja bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmmigrasi Nomor: No.SE13/MEN/SJHK/I/2005 Tentang: PutusanMahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil UndangUndang No.13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;.

Putusan mediasi/anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimikapada tanggal 4 maret 2010, Pemohon Kasasi dipekerjakan kembali dan suratHal. 13 dari 18 hal.Put.Nomor 747 K/Pdt.Sus/2012risalah dari mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika dalamkesimpulan atau hasil/perundingan menegaskan : "sidang mediasi tanggal4 Maret 2010 tidak tercapai kesepakatan" dan "mediator mengeluarkananjuran kepada para pihak, tetapi dari pihak Perusahaan menolak anjuransedangkan pihak pekerja menerima anjuran dan

pihak perusahaanmenginginkan akan melanjutkan gugatan kepengadilan PPHI sesuai Undang Undang No 2 Tahun 2004, sehingga pendaftaran gugatan di PengadilanHubungan Industrial pada tanggal 19 Januari 2011 secara de facto sudahmemenuhi dasar hukum dan tidak daluarsa mengingat upaya hukum terakhirsebelum obyek perkara diajukan telah diupayakan Pemohon Kasasi terakhirjatuh tempo tanggal 29 maret 2010 (baca surat mediator Dinas Tenaga Kerjakabupaten Mimika);Bahwa Kitab UndangUndang Hukum Perdata, bagian

Klorofeniramin maleat, yang biasanya digunakan padapenderita penyakit batuk atau pilek dan jika digunakan berlebihan dapatmenimbulkan gangguan endokrin, gangguan pencernaan, gangguan sistemsyaraf, dan gangguan pada kulit;Bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harusdilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN BrbBahwa syarat agar seseorang dapat melakukan praktek kefarmasian adalahmemiliki keahlian dan kewenangan yang disebut sebagai tenagakefarmasian yang terdiri atas apoteker yaitu sarjana farmasi yang telah lulussebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker dan asistenapoteker yaitu tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaankefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli

madya farmasi, analisfarmasi, dan tenaga menengah farmasi;Bahwa terhadap hasil uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POMNomor LP.Nar.K.20.0939 tanggal 04 September 2020 diperoleh hasil bahwabarang bukti berupa obat tersebut positif mengandung Dextrometorphan HBr,Giliseril Guaiakolat, Klorofeniramin maleat yang termasuk obat keras bebasterbatas yang harus didapatkan di Apotek atau toko obat berizin denganjumlah tertentu;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang

kesehatan yang memiliki keahlian dankewenangan sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN BrbMenimbang, bahwa tenaga kesehatan harus dikualifikasian sesuaidengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki oleh karena itu yang dimaksudtenaga kesehatan dalam perkara a quo adalah tenaga kefarmasian yangmerupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telahmengucap sumpah jabatan apoteker atau asisten apoteker yaitu tenaga yangmembantu

apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri darisarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengahfarmasi, dan atau telah memiliki Kewenangan berdasarkan izin dari pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganahli, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti makadiperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020sekitar pukul 13.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap TerdakwaWinda Yuli Yanti

atau. keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosispencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia ;e Bahwa apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memiliki keahlian dankewenangan dalam hal pembuatan, penyediaan, penyimpanan,pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmas!

;e Bahwa fasilitas pelayanan yang digunakan Apoteker dan tenaga tekniskefarmasian adalah di Apotek, Instalansi farmasi Rumah Sakit,Puskesmas, Klinik, took obat dan pedagang besar farmasi (PBF) ;e Bahwa obat Dextrometropan bisa dijual bebas tetapi yang menjual harusmempunyai keahlian di bidang obatobatan dan tempat yangdigunakan untuk menjual obat tersebut harus ada jjin dari DinasKesehatan setempat, untuk memperolehnya tidak harus menggunakanresep dokter ;e Bahwa obatobatan yang diperlihatkan kepada

Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi adalah Apotekerdan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian ;n Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Apoteker adalah sarjanafarmasi yang telah menempuh pendidikan Apoteker dan telah mengucapkanSsumpah jabatan Apoteker sedangkan yang dimaksud dengan tenaga tekniskefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam melaksanakanpekerjaan

kefarmasian, yang terdiri dari: Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi,Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Farmasi.

Fasilitaspelayanan yang digunakan oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian adalahdi Apotek, instalansi farmasi Rumah Sakit, puskesmas, klinik, took obat danpedagang besar farmasi (PBF) ;2 02222 nn nn nn nn nen nnn cence nn ne neMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamistanggal 19 April 2012 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pasar BlauranMartapura Kec. Martapura Kota Kab.

Oleh karena terdakwa tidak memiliki izin usaha resmi atau perusahaanpenyedia jasa tenaga kerja akhirnya terdakwa meminta seseorang (yangnamanya tidak dapat diingat oleh terdakwa) untuk mengurus pembuatan pasporSdri. TAN NURAINI di kantor Imigrasi Sambas sampai selesai hingga terbitlahbuku paspor 58 halaman atas nama Sdri. TAN NURAINI yang berlaku selama 5tahun. Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, berangkatlah terdakwa sambilHal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 180/Pid.Sus/2012/PN.Sbs.membawa Sdri.

No. 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula sekitar tahun 2007, terdakwa menawarkan Sdri. TAN NURAINIuntuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia dengan gajiperbulan sekitar RM 400. (empat ratus ringgit malaysia). Merasa tertarik, Sdri.TAN NURAINI akhirnya setuju dengan tawaran pekerjaan dari terdakwatersebut.

Oleh karena terdakwa tidak memiliki izin usaha resmi atau perusahaanpenyedia jasa tenaga kerja akhirnya terdakwa meminta seseorang (yangnamanya tidak dapat diingat oleh terdakwa) untuk mengurus pembuatan pasporSdri. TAN NURAINI di kantor Imigrasi Sambas sampai selesai hingga terbitlahbuku paspor 58 halaman atas nama Sdri. TAN NURAINI yang berlaku selama 5tahun. Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, berangkatlah terdakwa sambilmembawa Sdri.

:Bahwa ahli bekerja di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi danKependudukan (Disnakertransduk) Kabupaten Sambas sebagai KepalaBidang Pelatinan dan Penempatan Tenaga Kerja;Bahwa syarat orang yang ditempatkan jadi tenaga kerja ke luar negeriadalah sebagai berikut:Terdaftar di dinas yang membidangi ketenagakerjaan ;Usia minimal 18 tahun untuk bekerja di perusahaan sedangkan untukpembantu rumah tangga minimal 21 tahun ;KTP, ljasah pendidikan terkhir, akta kelahiran atau surat keterangankenal lahir ;Surat

keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dan ijinorang tua/wali bagi yang belum menikah ;Sertifikasi kompetensi ;Surat keterangan sehat dari dokter ;Visa kerja ;Perjanjian penempatan kerja;Perjanjian kerja dan KTKLN.Bahwa Dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 TentangPenempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri, orangperorangan dilarangmenempatkan orang ke luar negeri karena penempatan TKI ke luarnegeri hanya dapat dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta(PUTKI) dan pemerintah dan setiap

golongan obat yangsediaan tunggalnya ditarik dari peredaran berdasarkan surat dari BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan Republik IndonesiaNomor:PW.03.02.253.3.07.13.3214 terhitung mulai tanggal 24 Juli 2013; Bahwa jenis obat DEXTRO dikonsumsi atau dipakai oleh seseorangsecara berlebihan atau dosis yang sangat tinggi dan tidak sesuai denganaturan penggunaan obat yang sebenarnya maka akan menyebabkandepresi susunan saraf pusat ; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga

Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian, karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,lzin Praktik danIzin kerja Tenaga Kefarmasian ; Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi

mempunyaikeahlian dan kewenangan praktek kefarmasian karena pendidikanTerdakwa adalah Tsanawiyah (tidak tamat) ; Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 2 (dua)paket yang masingmasing paketnya berisi 9 (Sembilan) butir dengankeseluruhannya adalah 18 (delapan belas) butir obat dextromerthophandan uang Rp.50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) yang merupakan hasilpenjualan dextromerthophan Terdakwa ; Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalahTenaga Kefarmasian yang mana Tenaga

dari perbuatan itu, sehingga dengan sengaja adalah suatukegiatan atau usaha untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu ; Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah Obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4)UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga

Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES/PER/V/2011,tentang Registrasi,lzin Praktik dan Izin kerja Tenaga Kefarmasian ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budianur dan saksiEdy Rosadi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 20September 2014

berada disekitar Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa yang terletak di PasarFlamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana hal tersebut telah terdakwa lakukan sejak tahun 2013 dan terdakwaselaku pemilik / penanggungjawab Toko Obat Sahabat Kita telahmengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk menjual Obat Keras Daftar G karena terdakwa bukan seorangApoteker yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian dengan dibuktikanadanya Surat Tanda Registrasi Tenaga

Kefarmasian adalah tenaga yang melakukanpekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga tekniskefarmasian.

Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker, Akademi Farmasidan Asisten Apoteker.Bahwa menurut pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun2009, Tenaga Farmasi dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian yaitu padafasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harusmemiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,yang termasuk Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisionaldan kosmetik.Bahwa

Unsur Tanpa keahlian dan kewenangannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ayi Mahpud SidikS.Si, Apt dipersidangan terungkap bahwa untuk melakukan pekerjaankefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan sediaan farmasiharus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk itu;Menimbang, bahwa tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian untukitu adalah tenaga kesehatan yang memiliki latar pendidikan dibidang farmasihalaman 23 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus

(apoteker), sedangkan tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untukmelakukan kegiatan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memilikiijin dari instansi yang berwenang dibidang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yangbersesuaian dengan keterangan saksi Nurmawilis dan saksi Molly Deswitadipersidangan terungkap bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa dalammelakukan kegiatan kefarmasian Terdakwa tanpa dilengkapi dengan jjin dariinstansi yang berwenang, sehingga termasuk

Fasilitator yang Alokasi Anggarannyasudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanyaTerdakwa bersama BUSRA EDI, S.lp sebagai Tim Koordinasi dan Monitoring DAKFisik tahun 2020 melakukan beberapa permufakatan antara lain:Halaman 102 dari 323 Putusan Nomor. 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Mam0 Pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpamelalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi

Barat nomor: 002.01.01/016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAKFisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing masing mencari tenaga Fasilitator sendiri sendiri tanpoa melalui pengumuman,wawancara yaitu: Terdakwa mencari tenaga Fasilitator masing masing atas nama:Muh.

BUSRA EDI, S.lp mencari tenaga Fasilitator masing masing atas nama:Sitti Fatimah, S.T.IIham, S.ArtA. Reski Amalia, S.T. ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing masing atas nama:Mursalim, S.T.Rudi Hamran, S.T.Putra Ayu, S.T.Karunia Jaya, S.T.Ashrul R, S.T.Subhan, S.T.Sedangkan 6 orang selebinnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan danKebudayaan Prov. Sulbar masing masing atas nama:Padli, S.T.Muh. Fachreza, S.T.Muh.

Kemudian padaacara tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakankewenangannya dengan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biayapembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3%dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukansebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan terdakwakepada Ir.

AKING DJIDE selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitatortertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isi nya Pak koordinator adakesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan,posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harusdirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengankoordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq.

Bahwa, berdasarkan Pasal 59 angka (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU Tenaga Kerja), makaperiode kerja Terlawan sejak tanggal 7 Januari 2004 hingga tahun 7Januari 2007 adalah Pekerja dengan ketentuan Perjanjian Kerja WaktuTertentu ("PKWT), (BuktiP.3);3.

Bahwa, berdasarkan UndangUndang Tenaga Kerja Pasal 59 angka (7),maka periode kerja Terlawan sejak tanggal 7 Januari 2007 hingga 4Oktober 2010 demi hukum Terlawan telah menjadi Pekerja denganketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT);4. Bahwa, Terlawan II bekerja pada Pelawan sejak tanggal 15 Januari 2008hingga 4 Oktober 2010, maka Terlawan II adalah Pekerja denganketentuan PKWT, (BuktiP4);Butir (8) dan (4) surat gugatan, dengan alasan:5.

Bahwa, berdasarkan Pasal 93 angka (1) UndangUndang Tenaga Kerja,maka upah tidak dibayar apabila Pekerja/ouruh tidak melakukanpekerjaan;14.

Bahwa, berdasarkan Pasal 168 angka (1) UndangUndang Tenaga Kerja,maka Pekerja/ouruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja secaraberturutturut tanpa memberikan keterangan tertulis dan bukti yang sahserta dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulisdapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkandiri, (BuktiP.7);15.Bahwa, berdasarkan:a. Butir (B) Peraturan Umum yang dikeluarkan oleh Pelawan, (BuktiP.8) ;b.

Bahwa, atas perselisinan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut oleh ParaTermohon Kasasi telah dicatatkan pada tanggal 9 Desember 2010 diDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto,yang menghasilkan Anjuran Mediator pada tanggal 3 Maret 2011, yangmenyatakan sebagai berikut:Hal. 9 dari 21 hal.Put.Nomor 773K/Pdt.Sus/2012.Agar Pihak Pengusaha mempekerjakan kembali Sdr. Karnadi dan Sdr.Waras dengan tetap memberikan hakhak Pekerja yang seharusnyaditerima.;7.

Yakni dengandikeluarkannya nota anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Balitertanggal 29 September 2014 No. 560/2484/IV/Disnakertrans. yang menganjurkan agar pihak Tergugat membayar hakhakTETQUG Aj ~~~2nan nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnannnnnnnnennsnnn.

Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja,selanjutnya para Penggugat tidak menyampaikan jawabannya karena padaintinya Penggugat kurang sepaham karena di dalam Anjuran tersebut belummencantumkan kewajiban Perusahaan seperti yang disebutkan dalam pasal156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;.

Bahwa dalam hal anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2tersebut di atas Tergugat juga tidak meresponnya sama sekali, hinggamelewati 10 hari batas jawaban anjuran dari para pihak tidak dilakukanTergugat, selanjutnya karena diabaikannya anjuran tersebut maka MediatorDisnakertrans. Provinsi Bali menyarankan agar perselisihan ini dilanjutkanke Pengadilan Hubungan Industrial ;4.

Bahwa sebelumnya, para Penggugat melalui Surat Pengaduan tertanggal 7Agustus 2013 mengajukan pengaduan perselisinan yang dihadapi oleh paraPenggugat ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung danHal 11 dari 20 halaman Putusan No.4/Pdt.SusPHI/2015/PN.Dps.1212selanjutnya diambil alin oleh Mediator Disnakertrans. Provinsi Bali, karenaTergugat belum juga memenuhi hakhak para Penggugat yang telah diputushubungan kerja secaraSepihak; 22 nnn nnn nnn nnn ne nnn ncn ncn.

Bahwa berdasarkan pengaduan dan permohonan dari para Penggugatmaka pihak mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung yangselanjutnya dilimpahkan pada Mediator pada Disnakertrans. Provinsi Balitertanggal 29 September 2014 dengan surat Nomor: 560/2484/IV/Disnakertrans.., mengeluarkan suratJAJA senescent cece neem neem. Bahwa berdasarkan point 7 tersebut di atas Mediator dari Disnakertrans.Provinsi Bali mengeluarkan anjuran sebagai berikut:a.