Ditemukan 37011 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-09-2024 — Putus : 30-09-2024 — Upload : 30-09-2024
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tgt Tanggal 30 September 2024 — Pemohon melawan Termohon
6 — 2
6 — 2
199/Pdt.P/2024/PA.Tgt
Register : 04-06-2024 — Putus : 25-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PA BREBES Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Bbs Tanggal 25 Juni 2024 — Pemohon melawan Termohon
4 — 5
4 — 5
199/Pdt.P/2024/PA.Bbs
Register : 09-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0469/Pdt.G/2019/PA.Tgm Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 12
10 — 12
Bahwa, pada tanggal 05 Juli 1996, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dahuluKabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus,sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 199/14/VII/1996, tanggal 05Juli 1996;2.Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan danjejaka;3.Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian
tetapdibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti berupa:Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2019/PA.TgmA.Bukti Tertulis; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yangaslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor :1806016505750005, tertanggal 23092012 (bukti P.1); Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugatyang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatanwon nnn nnn nnnn= Kabupaten Tanggamus, Nomor : 199
Register : 25-08-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PA STABAT Nomor 832/Pdt.G/2015/PA.Stb Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat Vs Tergugat
10 — 5
10 — 5
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juni 2007 di KecamatanSalapian, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/03/VI/2007 tanggal 4 Juni2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian;2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkanTergugat berstatus Duda;Hal dari 12 hal. Pts. No. ...... /Pdt.G/2015/PA.Stb.23.
persidangan, maka mediasi terhalanguntuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidakberhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetapdipertahankan Penggugat;Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugatmengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 199
Register : 30-08-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 1252/Pdt.G/2013/PA.TL. Tanggal 1 Oktober 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
8 — 0
8 — 0
Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 19 Mei 1999 Nomor: 80/04/V/199 atasnama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh KepalaKantor Urusan Agama kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;Dermaleral CUKUP (P.1 )j200msnccnnsnnecnannconennecnanncn nnn ncnnannannnnnsansannsonMenimbang, bahwa buktibukti yang berupa fotokopi, telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksisaksi yangtelah didengar
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) danpasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah Putusan Cerai Gugat, nomor: 1252/Pdt.G/2013/ Halaman 5 dari 10PA.TL. dirubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor: 80/04/V/199
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0677/Pdt.G/2016/PA.PLG Tanggal 18 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
6 — 0
Halaman 1 dari 16 HalamanBahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnyaberlangsung di Kecamatan Ilir Timur Il, Kota Palembang, padatanggal 08 Februari 2009 berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAHyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan llir Timur Il, Kota Palembang,Nomor : 199/37/II/2009, Tertanggal O9 Februari 2009, dansetelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat takliktalak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah tersebut;Bahwa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/37/II/2009 tanggal 08Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Ilir Timur Kota Palembang, oleh Ketua Majelis telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukupoleh Majelis diberi kode (P.2);B. Saksi:1. Saksi satu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, dihadapanPutusan Nomor 0877/Pdt.G/2016/PA.Plg.
Register : 10-02-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PA CIBINONG Nomor 203/Pdt.P/2022/PA.Cbn Tanggal 24 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
21 — 14
21 — 14
Mugni alian Mugeni telah meninggal dunia padatanggal 07 November 2009 karena sakit;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka telah terbukti bahwa suamiPemohon yang bernama Syarifudin mempunyai sebidang tanah seluas 199 M2yang terletak di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohontelah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masingmasing dlpersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkanpengetahuan
Mugni alianMugeni telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2009 karenasakit; Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bernama Syarifudin binMugni alias Mugeni mempunyai sebidang tanah seluas 199 M2 yangterletak di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untukmenjual rumah atas nama Syarifudin bin H. Mugni alias H.
Register : 01-03-2018 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA GARUT Nomor 768/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 16 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
8 — 1
No. 768/Pdt.G/2018/PA.GrtBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkanpernikahan pada tanggal 19 Juni 2010, Penggugat telah melangsungkanperkawinan dengan Tergugat dihnadapan Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Provinsi JawaBarat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/34/V1/2010,tanggal 22 Juni 2010;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggat di Kampung Cijambu RT. 002 RW. 009 Desa Selaawi
Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/34/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi KabupatenGarut, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan denganaslinya dan telah sesuai, bukti P.1;B. Saksi :1. SAKSI 1, umur 64 tehun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman diKp.
Register : 01-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Pwk Tanggal 9 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
15 — 1
Bahwa pada tanggal 24 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Jatisari,Kabupaten Karawang, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan AktaNikah Nomor 199/146/II/2003 tertanggal 24 Februari 2003 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;3.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/146/II/2003 tanggal 24Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUAKecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, telah diberi meterai cukupdan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalildalilgugatannya dengan bukti saksi yang masingmasing mengaku:I.
Register : 02-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 26-02-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 459/Pdt.G/2017/PA.Wtp Tanggal 27 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
13 — 4
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri sah yang menikahpada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2003 di Kecamatan Makarti Jaya,Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan BukuKutipan Akta Nikah Nomor 199/02/IX/2003 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten MusiBanyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 05 September 2003.Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 459/Pdt.G/2017/PA.Wtp2.
Surat:Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBarebbo Nomor 199/02/IX/2003 tanggal 5 September 2003, bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);B. Saksi:1.
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 507/Pdt.G/2021/PA.TBK Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 16
34 — 16
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasatanggal 20 September 1982, yang tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kundur, Kabupaten Tanjung Batu, Provinsi Kepulauan Riaudengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/1982, terTanggal 21 September1982 ;2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugatberstatus Perawan ;3.
agar berdamai dengan Tergugat dan tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upayaperdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat,dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;Bahwa untuk membuktikan dalildalil dalam surat gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku KutipanAkta Nikah Nomor 01/199
Register : 12-08-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 445/Pid.B/2015/PN.Bwi Tanggal 17 September 2015 — - EKA FITRI Binti SAIDINI ALI ;
31 — 7
31 — 7
P.BSudirman no. 199 Kel. Singonegaran Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mengambil barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 11.00 WIBbertempat di gudang toko di JI.
P.BSudirman No. 199 Kel. Singonegaran Kec.
Register : 09-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PA GORONTALO Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 26
35 — 26
Bahwa pada tanggal 24 Juni 2997, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Gorontalo,Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Gtlosebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/54/V1I/1997 tanggal 28 Juli1997;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 10 tahun kemudian pindah kerumahbersama sampai pisah;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat
pada dalildalilgugatannya, untuk bercerai dengan Tergugat ;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa:Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GtloFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 199
Register : 10-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PTA BENGKULU Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Bn Tanggal 7 Juli 2020 — Pembanding VS Terbanding
134 — 40
134 — 40
Berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bgjo., Pasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Pembanding tersebut adalah pihak yang legal untuk mengajukan Permohonanbanding dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memberi kuasa kepada
Pasal 199 ayat (1) R.Bg., danHalaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bn.peraturan perundangundangan terkait lainnya, maka permohonan bandingPembanding/Tergugat tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagaipengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlumemeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus padatingkat banding;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada pokoknya dalam memoribandingnya
Register : 28-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Smd Tanggal 10 Desember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
71 — 25
71 — 25
Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. danPasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Tergugatmempunyai legal standing untuk mengajukan banding;Tentang Penerimaan Banding :Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan PermohonanHalaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PTA.Smdbanding pada tanggal 23 Oktober 2019, sedangkan pada persidanganpembacaan
putusan ditingkat pertama tanggal 9 Oktober 2019 Masehi.bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, dihadiri oleh Penggugatdan Tergugat, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukandalam tenggang masa banding ( diajukan pada hari ke 14 ) sebagaimana diaturdalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh karena itu permohonan bandingTergugat/Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;Pemeriksaan di Tingkat Banding :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelahmembaca
Register : 30-04-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTA BENGKULU Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bn Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding VS Terbanding
142 — 56
142 — 56
., tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggalHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Bn.15 Syaban 1442 Hijriyah, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor12/SK/2021/PA.Kph, tanggal 07 April 2021 yang telah memenuhi syaratsyarat formil kuasa, memberikan kuasa kepada Pembanding formil, makasesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo.
adalahpihak yang berhak untuk mengajukan permohonan banding dalam perkaraini, dan patut dinyatakan memiliki kewenangan hukum (Persona standy inJudicio) dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa sesuai kronologis pengajuan permohonanbanding atas putusan a quo, ternyata telah sesuai menurut tata cara dantenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang PengadilanUlangan jo Pasal 199
Register : 06-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0125/Pdt.G/2017/PA.Mtp Tanggal 12 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikahdi rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Tabuk Kota KecamatanSungai Tabuk Kabupaten Banjar pada tanggal 28 April 1997, yang tercatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten BanjarHal 1 putusan Nomor 0125/Pdt.G/2017/PA.Mtpsesual dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B.7/199/53/VI/1997 tanggal 19Juni 1997;2.
, (Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyatakandalam jawabannya bahwa Termohon tidak membantah dan membenarkanterhadap dalildalil permohonan Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonan Pemohon telahmengajukan alatalat bukti berupa:Hal 3 putusan Nomor 0125/Pdt.G/2017/PA.MtpSurat:Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor B.7/199
Register : 02-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 86/PID/2017/PT.PLG Tanggal 13 Juni 2017 — ASMAWATI BINTI RAFI
139 — 118
139 — 118
tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan danPengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimanadisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka hakhak Terdakwa harus dipulihnkan dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya, sedangkan biaya perkara dibebankankepada negara, dan oleh karena saat ini Terdakwa statusnya berada dalamtahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (3) dan pasal 199
ayat (1)huruf c KUHAP maka Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka sesuai denganketentuan hukum acara pidana harus dikembalikan kepada yang paling berhakmenerimanya;Memperhatikan pasal 191 ayat (2) ,pasal 199 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 86/PID /2017/PT.PLGMENGADILI :Menerima permintaan banding
Register : 04-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 116/Pdt.G/2020/PTA.Mks Tanggal 2 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
67 — 32
67 — 32
saksamaBerita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor134/Pdt.G/2020/PA.Batg tanggal 18 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengantanggal 25 Syawal 1411 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memoribanding Terbanding dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkaraini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon dalam PutusanPengadilan Agama Bantaeng Nomor 134/Pdt.G/2019/PA Batg, makaberdasarkan ketentuan Pasal 199
ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagai persona standi in yudiciountuk mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo ke PengadilanTinggi Agama Makassar;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara yang ditentukan dalamPasal 199 (1) R.Bg. dan telah membayar panjar
Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745/B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ESMALGLASS INDONESIA
36 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 11 ayat(1) huruf e, f, dan h; serta Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f, yang berturutturut bunyinya adalah sebagai berikut: Pasal 11 tentang Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak:Ayat (1) hurufe : Menyampaikan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan kepada Wajib Pajak;Ayat (1) huruff =: Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalamrangka pembahasan akhir hasil pemeriksaandalam
disampaikan/dikirim melalui faksimile (denganketerangan terkirim/Note : OK), dan faktanya dapat diterimaoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat),sebagaimana dijelaskan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) dalam proses penyelesaian pembatalanhasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak hasilpemeriksaan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;Bahwa selain itu, dalam putusannya Majelis tidakmempertimbangkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199
Bahwa dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, diaturbahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannyadisampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili,pos, atau jasa pengiriman lainnya;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkanbahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaandapat dilakukan melalui kurir, faksimili
pembuktian tanpa aslinya, sekaligus akandapat menghilangkan hakhak Penggugat dalarn Pemeriksaan Pajak danTerggugat dalam mengemban pelaksanaan sistem se/f assessmentkurang menjalankan Pelayanan Prima serta mewujudkan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan olehkarenanyakoreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat (1) huruf e PMK Nomor 199