pemuatan kata "management" membuat kabur gugatan TermohonKasasi (dahulu Penggugat) karena tidak jelas siapa yang dituju, mengingat dalam1415struktur organisasi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) terdapat berbagai jenis fungsimanagement.11 Bahwa karena jelas pertimbangan Judex Facti terbukti kabur karena salahmenerapkan hukum dimana secara tegas ketentuan hukum tersebut dimuat dalampertimbangan Judex Facti namun diterapkan secara keliru yaitu ketentuan Pasal 1 ayat 5UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas menyatakan : "Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanserta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar".Untuk itu jika yang dimaksud oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)adalah direksi sebagai pihak yang berwenang maka Termohon Kasasi (dahuluPenggugat) dapat mencantumkan katakata Direktur sesuai anggaran

Rajawali Wira BhaktiUtama;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang PenambahanHalaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Pya.Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali;i. Bahwa selanjutnya atas persetujuan Pemerintah, PT.

Pengembangan PariwisataLombok dan telah diumumkan dalam tambahan berita Negara RI tanggal7 Desember 1990 nomor 98 tentang Perseroan Terbatas PT.Pengembangan Pariwisata Lombok;Bahwa PT.

(Persero) PT.Pengembangan Pariwisata Bali dan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusian RI Nomor AHU15415.AH.01.02.tahun 2014 TentangPersetujuan Perubahan Anggara Dasar Perseroan.

Bahwa dulu PTPengembangan Pariwissata Indonesia Persero (Indonesia TourismDevelopment Coorporation) adalah bernama Perusahaan Perseroan(Persero) PT.

Muhammad Yamin, Kecamatan Manyar, Gresik, dimana alamattersebut adalah hanya merupakan site office / bengkel kerja saja danHalaman 11 dari 52 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2016/PN.Gskbukan merupakan alamat dan kedudukan hukum semestinya atauresminyahalini' = berdasarkan pada UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATASyakni : Pasal 4:Terhadap Perseroan berlaku UndangUndang ini, anggaran dasarPerseroan, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya, Pasal 5:1

Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayahNegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.2. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempatkedudukannya.3. Dalam suratmenyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan,barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harusmenyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.;6.

Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PNCrp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat II merupakan Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesiacabang pembantu Kepahiang yang dalam hal ini adalah termasuk dalamwilayah usaha Tergugat selaku Kepala Kantor Bank Rakyat IndonesiaCabang Curup, maka dengan hubungan tersebut Tergugat selaku KepalaKantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Curup secara hukum berhakmewakili Perusahaan baik di luar maupun dalam Pengadilan, sebagaimanadiatur dalam ketentuan UndangUndang Perseroan

Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 yang padapokoknya menjelaskan bahwa Direksi berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, Sesualdengan maksud perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luarpengadilan.Bahwa para Penggugat merupakan Nasabah (Debitor) dari Tergugat Il, yangdalam hal ini adalah salah satu Kantor Bank Rakyat Indonesia CabangPembantu Kepahiang, merupakan wilayah usaha kerja Kantor Bank RakyatIndonesia Cabang Curup, para Penggugat menggunakan

provinsi.Bahwa merujuk Akta Perjanjian Kredit Nomor : 03 Tahun 2011 tanggal 06April 2011 antara Tergugat Il (Kepala Kantor Bank Rakyat IndonesiaCabang Pembantu Kepahiang) dengan para Penggugat, telah bersepakatmelakukan Addendum Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) dengan Nomor :B.11/IV/KCP/ADK/04/2012 tanggal 19 April 2012, dalam AddendumPerjanjian Kredit (Restrukturisasi) berdasarkan permohonan PengambilKredit/Debitor tanggal 27 April 2012 dengan Surat Penawaran PutusanKredit Kantor Cabang Pembantu Perseroan

Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Crp13.atau belum, hal ini tidak dilakukan oleh Turut Tergugat III, teroukti dokumenatau sertifikat atas nama Frandi (Penggugat) yang sudah dibalik nama atasnama Lidya Marlina (Turut Tergugat II) diperoleh para Penggugat darikeluarga para Penggugat atas pemberian dokumen tersebut dari TurutTergugat Il.Dari proses peralihan hak tersebut Turut Tergugat III telah lalai dan atautidak hatihati memproses objek agunan yang sudah dimiliki oleh TurutTergugat II dari proses lelang Perseroan

Pendirian Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yangbergerak dalam bidang komponen otomotif, khususnya prosespress/stamping yang lokasinya akan disepakati.2. Nama Perusahaan akan dibuat dan disepakati dan dibuatkan AktaPendirian Perusahaan dan perijinan lainnya akan dibuat dihadapanNotaris.3. Perjanjian ini akan dianggap sebagai Perjanjian Landasan yangtidak terpisahkan dari Akte Pendirian Perusahaan sehingga poinpoin dalam Perjanjian ini bersifat mengikat.b. Pasal 2.

Noerhayat Witan Berkah, dan pada tanggal 27Mei Tahun 2020 dibuatkan Akta Penderian Perusahaan; Yaitu Akta No; 27Tentang Akta Penderian Perseroan Terbatas PT. Noerhayat Witan Berkah,dibuat di Notaris Evi Nursamsiyati, SH Notaris di Kabupaten Bekasiberalamat di JI. Tarum Barat Blok A4 No. 90, Cikarang Baru, KabupatenBekasi;5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa dalam AktaNo. 27 Akta Pendirian Perusahaan PT.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas atau Kabur (Exceptio ObscuurLibel) juga terdapat pada isi gugatan pada angka 17 yang isinya sebagaiberikut :bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalahPerbuatan melawan hukum (PMH), karena telah melawan ketentuanyang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pembatalan perjanjianpada tanggal 15 April 2020, tentang perjanjian pendirian perusahaanberbentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam bidangkomponen otomotif, khususnya proses press/stamping

Noerhayat Witan Berkah sehargaRp320.000.000, (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan depositsebesar Rp32.000.000, (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), sebagaimanalengkapnya termuat dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 74tanggal 17 April 2020 dihadapan Notaris Evi Nursamsiyati, S.H.; Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Perseroan Terbatasdengan Nama PT.

Noerhayat Witan Berkah berdasarkan AktaPendirian Perseroan Terbatas PT. Noerhayat Witan Berkah Nomor : 27 tanggal27 Mei 2020 dibuat di Notaris Evi Nursamsiyati, S.H.

Parman, Nomor : 350, KotaSamarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakilioleh Frans Sinar Wardhana, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Direktur Utama, Alamat Jalan Sutoyo, SGG, NusaIndah, Rt. 008, Rw. 003, Kelurahan Teluk Dalam, KecamatanBanjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi KalimantanSelatan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

418.71 / 2016, tanggal 10Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal DanPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu a.n : Nama Perusahaan : PT.lowikon Jasindo, Penanggung Jawab : PUJIAT WULANDARI, KapasitasPenampungan : 25 (dua puluh lima) orang;Bahwa terdakwa DARSONO tidak memiliki Perseroan Terbatas sebagaipengirim CTKI ke Luar Negeri;Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang perempuan tersebut saudara tampung di Jl.Sekar Taji no. 24 RT 002 / RW 004, Ds. Doko, Kec. Ngasem , Kab.

Roy dari agensi(MPL), Kak Yani dari agensi (Madinah), Elizabeth, Albert.Bahwa yang diperbolehkan adalah PT (Perseroan Terbatas) yang berbadanhukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintahBahwa alur penerimaan calon TKI di tempat tersangka hingga prosespengirimannya yang menurut keterangannya bertujuan ke Singapura, yangpertama adalah dibawa oleh Petugas Lapangan ke kantor kemudiandidaftarkan dengan membawa syaratsyarat Kartu Keluarga, KTP dan ljazahdan Surat jjin dari Keluarganya, kemudian

Roy dariagensi (MPL), Kak Yani dari agensi (Madinah), Elizabeth, Albert.Bahwa yang diperbolehkan adalah PT (Perseroan Terbatas) yang berbadanhukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah;Bahwa alur penerimaan calon TKI di tempat tersangka hingga prosespengirimannya yang menurut keterangannya bertujuan ke Singapura, yangpertama adalah dibawa oleh Petugas Lapangan ke kantor kemudiandidaftarkan dengan membawa syaratsyarat Kartu Keluarga, KTP dan ljazahdan Surat ljin dari Keluarganya, kemudian

Roy dari agensi(MPL), Kak Yani dari agensi (Madinah), Elizabeth, Albert.Bahwa yang diperbolehkan adalah PT (Perseroan Terbatas) yang berbadanhukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah;Bahwa alur penerimaan calon TKI di tempat tersangka hingga prosespengirimannya yang menurut keterangannya bertujuan ke Singapura, yangpertama adalah dibawa oleh Petugas Lapangan ke kantor kemudianHalamani4dari42Putusan No. 221/Pid.Sus/2017/PN Gprdidaftarkan dengan membawa syaratsyarat Kartu Keluarga,

Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas2. Memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan sekurangkurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)3. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk depositosebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)4. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun5. Memiliki unit pelatinan kerja6.

Artinya, hubungan hukum yangmuncul hanya antara Para Penggugat dengan PT Dizamatra Powerindo.12.Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemilik atau pemegang saham suatuperseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut:> Pasal 3 UUPTPemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungJawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.13

.Bahwa lebih lanjut, perlu rasanya Tergugat sampaikan, yang berhakmewakili suatu perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah hanyaDireksi dan tidak termasuk di dalamnya Pendiri atau Pemegang Saham.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut:> Pasal 98, butir 1 UUPTDireksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.14.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, ParaPenggugat jelas dan tidak terbantahkan telah

Artinya hubungan yang muncul hanya antara Para Penggugatdengan PT.Dizamatra Powerindo; Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU PT, pemilik atau pemegang saham suatuperseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan dan Pasal 98 UU PT butir 1 berbunyi Direksimewakili Perseroan baik didalam maupun diluar perusahaan*; Bahwa para Penggugat jelas dan tidak terbantahkan telah salah dankeliru dengan menarik Tergugat didalam perkara a quo, dimana paraPenggugat seharusnya mengajukan

yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung No.2212 K/Pdt/2006 tanggal 16 Mei 2007 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan paraTermohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/paraTergugat/para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTergugat I/Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa pada tahun 1981 diantara Perseroan

No.740 PK/Pdt/2009Negara dalam 5 (lima) angsuran, sebagaimana diuraikan dalam AktaPerjanjian Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor: 42 tanggal 15 April1980 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Eliza Pondaag selakuNotaris di Jakarta;Bahwa dengan adanya penyetoran pembayaran uang ganti kerugianyang dilakukan oleh perseroan terbatas PT.

Karko Kultura Utama menerima hak penguasaannya dariPemerintah atas perusahaan (perkebunan), maka dengan diserahkannyapenguasaan tersebut perseroan berhak menjalankan hakhak dankekuasaannya atas perkebunan dengan mengindahkan peraturan yangberlaku;Bahwa dengan telah dibayarkan lunas harga penjualan keduabidang tanah perkebunan karet Cikapek dan Cisadang oleh Penggugatkepada Tergugat , kemudian pihak Penggugat mengajukan PermohonanHak Guna Usaha kepada Tergugat V yang selanjutnya juga bermaksudmengelola

,berdasarkan Keputusan Presiden (KEPRES) No.32 Tahun 1979 jo PMDNNo.3 Tahun 1979 yang seolaholah status tanah perkebunan tersebutTanah Negara dan hal ini sebagai acuan dari Tergugat V untuk menguasaidan menduduki kedua bidang tanah perkebunan Penggugat yang semulatanah bekas perseroan terbatas PT.Karko Kultura Utama (Tergugat );Bahwa Keputusan Presiden (KEPRES) No.32 Tahun 1979 mengaturtentang ketentuan mengenai pemberian hak baru atas tanah asal KonversiHak Barat begitu juga di dalam Peraturan Menteri

Hal ini jelas dan tegas disebutkan di dalam AktaPendirian Perseroan Terbatas yang menyebutkan, bahwa PerseroanTerbatas PT Karko Kultura Utama (Tergugat ), PT Truba Raya Trading(Tergugat Il) adalah merupakan anak perusahaan dari PT Tri Usaha Bakti(Tergugat III) selaku Holding Company yang sepenuhnya di mana sahamsahamnya 100% (seratus persen) merupakan saham Yayasan Kartika EkaPaksi (Tergugat IV), bahkan di dalam hal ini Tergugat IV secara tegasmenyebutkan, perkebunan Cikapek seluas 363,52 ha (tiga

PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO); Badan HukumPerdata Indonesia, berkedudukan di Makassar (dahulu Ujung Pandang), JalanUrip Sumoharjo Km. 4 Makassar; sesuai Akta Pendirian Perseroan TerbatasNomor 47, tanggal 11 Maret 1996, dibuat Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh: BUDI HIDAYAT, warganegara Indonesia,tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar; pekerjaanDirektur Utama PT.

Perkebunan Nusantara XW (Persero),berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara,Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), Nomor: SK71/MBU/2014, tanggal 7 April 2014, jo. Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT.

Perkebunan Nusantara XIV (Persero)Nomor 15, tanggal 14 Maret 2016, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (19);dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi bertindak untuk dan atasnama Perseroan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Agustus 2016, dalam hal inidiwakili oleh kuasa hukumnya bernama:1. ISMAIL MANAF, S.H., M.H.;halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 112/B/2017/PTTUN Mks.2. ZAINUDDN, S.H.;3. SYAHRUDIN B., S.H.

Fotocopy surat pemberitahuan perubahan data perseroan PT. PENTA BERKATnomor : AHU39425.40.22.2014 dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia tanggal 5 November 2014, bukti P9 ;10. Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia nomor : AHU0004206.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 18 Maret 2015tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

Fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. PENTA BERKATnomor 503/4381.D/436.6.11/2015 tanggal 26 Mei 2015, bukti P11 ;12. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) PT. PENTA BERKAT tanggal 7 Mei2015, bukti P12 5 222 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn13. Fotocopy Surat keterangan domisili Kelurahan Embong Kaliasin nomor : 500/B/984/436.10.1/2015 tanggal 9 September 2015 atas nama PT. PENTA BERKAT,bukti P13 ; 222222 noe ence nnn nnn cnn cnn nnn cence ncn nnn nce cence14.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
Terbanding/Tergugat II : Perseroan Terbatas PT. Sarana Kalteng Ventura Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Sarana Sejahtera
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia RI Cq. Kementerian Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN RI Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

, dalam hal ini memberi kuasaKEMENTRIAN kepada Agus Sugiarto, SH, selaku KepalaKEUANGAN RI cq KPKNL Palangka Raya, Khemistry, SHDIREKTORAT JENDRAL selaku Kepala seksi HI KPKNL PalangkaKEKAYAAN NEGARA cq Raya dan Ginanjar Yazid Fitriyanto, selakuKANTOR WILAYAH DJKN Pelaksana Seksi HI KPKNL Palangka Raya,KALIMANTAN SELATAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27DAN TENGAH cq November 2017, selanjutnya disebutKANTOR PELAYANAN TERBANDING I, semula TERGUGAT ;KEKAYAAN NEGARA DANLELANG PALANGKARAYA2 PERSEROAN

menerimabantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentudalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasikonversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usahaHalaman 4 dari 16 hal Putusan nomor 19/PDT/2018/PT PLK(Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2009 Tentang Lembaga Pembiayaan)/Pasal 1 butir 2 Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 18/PMK.010/2012 TentangPerusahaan Modal Ventura dan dalam Akta Pendirian Perseroan

SARANA KALTENG VENTURA (perusahaan Tergugat) pada pasal 3ayat (1) berbunyi Maksud dan tujuan perseroan ialah melakukan kegiatanmodal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatuperusahaan pasangan usaha.Bahwa Penggugat mendapat proyek pengadaan barang/jasa dariKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kuala Pembuang yaitu PaketPekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka 1000M, Lokasi Kantor UPBUKelas Ill Kuala Pembuang, Biaya Rp.1.450.800.000

Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perusahaan Perseroan yangmaksud dan tujuan Perseroan adalah: Berusahaan dalam bidang usahaPertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Konstruksi dan RealEstat;2. Bahwa perubahan terakhir Akta Perusahaan Perseroan PT. Arpex PrimaDhamor adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Arpex Prima Dhamor tanggal 19November 2019 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Desrizal Idrus Hakimi,S.H. Notaris di Padang;3.

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanatercantum dalam Akta No. 22 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat olehNotaris FX. Budi Santoso Isbandi, SH., Notaris di Jakarta, yang manatelah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sesuaiSurat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.

AHUAH.01.1025027 tanggal 20 Juni 2013, yang pada Pasal 12 ayat (2)disebutkan bahwa 2 (dua) orang anggota Direktur secara bersamasamaberhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili PerSerOan.

pihaktergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut beberapa kali masingmasingtertanggal tanggal 12 November 2019, tanggal 25 Agustus 2020, dan tanggal 20November 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebutberdasarkan alasan yang sah, maka tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir,maka berdasarkan pasal 125 HIR ( Stablaad 1941 44 ), beralasan hukumpemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat yaitu dengan acarapemeriksaan Verstek ;Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah Perseroan

.;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU2435823.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 April 2015 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Royal Star Paragon Regency;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luas Biasa PT.

SumpahJabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 640.14447 tanggal 4Juni 2002 atas nama Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 168/KEP17.3/IV/2012 tanggal 24 April2012 tentang Penetapan Perubahan Daerah Kerja Pejabat PembuatAkta Tanah Kota Surabaya dan Kota Surabaya Il atas namaJohanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H., yang sebelumnya DerahKerja Kota Surabaya menjadi Kota Surabaya ;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan

,M.H.;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU2435823.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 April 2015 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. RoyalStar Paragon Regency;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luas Biasa PT.

gugatan wanprestasi (ingkar janji) yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokokperkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai suratkuasa dan surat tugas yang diberikan oleh BRI Syariah kepada sar.Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : tanggal dan SuratPenugasan Nomor : tertanggal , hal ini tidak bertentangan denganUndangundang sebagaimana ketentuan Pasal 103 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatasyang menentukan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untukdan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentusebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatankarena Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan padahari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 untuk investasi (pembelian tempatusaha) sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah

ENG) adalah wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Mery Priscilla, jenis kelamin: perempuan, tempat/tanggal lahir : Pontianak/ 18-03-2006;

Asia Link Airlines, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Graha Irama Buliding, 2nd Floor Unit 2C, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2, Jakarta 12950, Pailit dengan segala akibat hukumnya;3. Menunjuk saudara Abdul Kohar, SH., MH. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Hakim Pengawas;4. Mengangkat dan menunjuk saudara Andreas Hartono, SH., LLM. MCIarb.

PN.LmjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:LAM CHONG SAN, tempat lahir Ambulu Jember, 1 Pebruari 1944, jeniskelamin lakilaki, Agama Budha, Warga Negara RepublikRakyat China, Pendidikan Sarjana Budaya (Tiongkok)Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT.lndoModern Mining Sejahtera berkedudukan hukum di Jember,sebagaimana Akta Pendirian Perseroan

Sidoarjo, dan selanjutnya disebut denganbukti P1;2) Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. tanggal13 Mei 2008 Nomor: AHU25015.AH.01.01 Tahun 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan, dan selanjutnya disebut denganbukti P2;3) Fotocopy Surat Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) EksplorasiPT.Indo Modern Mining Sejahtera tanggal 30 Mei 2008 yang diajukan olehDirektur PT.

terbatas;Menimbang, bahwa terbitnya UndangUndang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, telah membawa beberapaperubahan yang cukup mendasar.

Di antaranya mengenai pemberian kuasa(lastgeving) dari Direksi Perseroan kepada pihakpihak yang dapat bertindaksebagai penerima kuasa; Hal. (58) dari 72 Hal / Putusan Nomor:24/Pdt.G/2015/PN.Lmj;Menimbang, bahwa ketentuan pada pasal 98 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan, dan selanjutnya didalam menjalankankewenangannya sebagai organ perseroan

Yahya Harahap dalam bukunya HukumPerseroan Terbatas, Sinar Grafika, halaman 409 yang berpendapat bahwasehubungan dengan masalah pemberian kuasa, Direksi harus benarbenarmemperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat 2 UndangUndang Republik IndonesiaNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan direksimelaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, denganhatihati (duty care) dan seksama (duty to be diligent) sesuai denganprinsip reasonable diligent in all circumstances;Menimbang

PUTUSANNomor 69/PDT/2019/PT.BTNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT MONOKEM SURYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkanhukum Republik Indonesia, beralamat kantor di RukanPermata Senayan Blok D, Jl.

Tentara Pelajar RT01/RW 007 No. 53, Grogol Utara, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SARDIMINSUNGKARTO selaku Direktur perseroan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: Sonny Idris, SH. dankawankawan, Para Konsultan Hukum dari KantorHukum Law Firm Sonny Idris, SH. & Associates,beralamat di Perumahan Reni Jaya Blok Ai5 No. 1Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan PamulangTangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 11 Mei 2018, disebut sebagai Pembandingsemula Terlawan;Lawan

:PT INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI, suatu perseroan terbatas yang didirikanBINberdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamatkantor di Menara Bidakara 2 It.16 JI.