Ditemukan 11031 data
166 — 44
.::0::eeee Rp. 13.500.000.SISG oo. eee eee cece cece eee eee ee eeee Rp. 27.000.000,Tunjangan Non PNS yang dibelanjakan pada laporan keuangan Pemda Twiwulan dan Triwulan II berjumlah Rp, 27.000.000, sehingga masih ada sisa Rp.27.000.000, tetapi bila kita linat pada laporan pertanggung jawaban Triwulan Ill,ada angka yang tidak rasional dan terlalu besar, yaitu pada pos tunjanganPegawai Non PNS sebesar Rp. 3.509.000.000, (tiga milyar lima ratus sembilanjuta rupiah), bukankah pada laporan Triwulan dan
,Sehingga menurut saksi, bedanya lonjakan angka yang tidak rasional tersebutbukan sekedar salah ketik tetapi tentu ada pengeluarannya;Kalau ada pengeluarannya, maka dipertanyakan menggunakan acuan UndangUndang mana, penggunaan anggaran tersebut berarti mendahului peraturan yangditetapkan ; Bahwa saksi menduga ada penyalahgunaan anggaran DPRD Kota Cirebonkarena dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana anggaran APBD42tersebut, dilaporkan bahwa dana tunjangan pegawai Non PNS tersebut telahdipakai
;Bahwa saksi mengindikasikan ada pembengkakan angka pada Pos AnggaranJasa Pos Pegawai Non PNS yang tidak rasional yaitu sebesar Rp.3.509.000.000,.Dari laporan tersebut akhirnya Polda mendapatkan temuan padaitem yang lain dalam penyalah gunaan anggaran DPRD tahun 2004 yaitumisalnya dalam pos pemeliharan kendaraan dinas mencapai biaya sebesar Rp.70.000.000,an.
Dimana ini tidak rasional, karena jangkauan radius kota Cirebontidak terlalu luas yaitu sekitar 12 km;Bahwa menurut saksi tidak rasional pada Pos Anggaran Jasa Pegawai sebesarRp. 3.509.000.000,, karena tenaga Non PNS jumlahnya Cuma 40 orang jadiangka tersebut cukup tinggi dan tidak rasional ;Bahwa saksi tidak tahu untuk apa saja dana Rp. 3.509.000.000, tersebutdigunakan.Bahwa pada waktu itu kelima terdakwa sebagai Anggota Dewan termasuk dalampanitia anggaran pada DPRD periode 2004;Bahwa pada saat
388 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
Manfaat rasional; danc. Kolektibilitas.Ketiga faktor tersebut haruslah seimbang. Tarif iuran yang tinggi dapatmenyebabkan masyarakat tidak akan mampu membayar. Namun bilatarif iuran terlalu rendah akan berdampak pada manfaat yangdiberikan, tidak bisa optimal dan ketidak cukupan dana untukmembayar fasilitas kesehatan. Begitu juga dengan manfaat yang tidakrasional, dapat, membebani keuangan program JKN yang mengancamkeberlanjutan program.
Untuk itu, diperlukan keseimbangan antaraiuran dan manfaat rasional yang diberikan. Selain penetapan besaraniuran yang tepat, juga harus dipastikan kolektibilitasnya. luran harusterkumpul (terkolek) pada waktu dan jumlah yang tepat. Untuk inidiperlukan kesadaran dan kemampuan membayar serta strategipengumpulan iuran yang efefktif. Penegakan kepatuhan membayariuran menjadi faktor utama untuk kolektibilitas iuran.
158 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2441 K/Pid.Sus/201310.sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama dengan Negara RepublikIndonesia;Bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang rasional mengacu kepadaketentuan UU No.22 Tahun 2001 tersebut, maka sangat beralasan bagiPEMOHON KASASI untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis HakimAgung untuk membatalkan seluruh putusan Judex Facti, karena didasarkanpada ratio decidendi yang menyimpang, tidak logis dan tidak rasional;Bahwa selanjutnya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung memberiputusan yang
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
130 — 75
Pada saat sudahmendekati penetapan calon tibatiba di beritahu ada pembatalanlegalisir ijazah oleh Diknas Sulut, saksi kaget namun karena KPUberpikir Secara rasional tetap maka pencalonan saksi tetap jalan, akantetapi pada tahun 2016 izajah SMA persamaan saksi dibatalkanlegalisirnya dan otaknya Rustam Akili adalah, karena waktu itu RustamAkili adalah Komisaris BPD, sehingga Rustam Akili lah yang mengurusS@MUA INI 222 nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nn necesBahwa setahu saksi hubungan Tergugat dan penggugat
orang mesti keluarbiaya, jangan di suruh demo suruh saja ke mall orang mesti naikmotor, mesti isi bensin jadi tidak harus butuh biaya tapi tidak pakaikwitansi pembayarannya; 222222 ona none n nen n eeebahwa sekali lagi saksi samapikan bahwa setiap gerakan politik adacost politik, dan Pak Rustam Akili itu Saya tahu, dia punya orang tua,dan saya tahu latar belakang Pak Rustam Akili bukan orang kaya,begitu dia biaya kiri Kanan, dari mana uangnya, makanya saksikatakan tadi dalam pikiran saksi tidak rasional
104 — 28
berlainan dengan pandangan di atas, yaitu : Apa yangmengikat Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Hakim adalah orientasimereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalahPenuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demikepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harussampai pada pengambilan keputusan secara konkrit.Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer danPenasihat Hukum tersebut, Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional
Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatanTerdakwa serta halhal yang mempengaruhi sebagai berikut :1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menghasut anggotaYonarmed 15/76 Tarik melakukan tindak pidana dimuka umumdengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dantidak menuruti baik ketentuan undangundang maupun perintahjabatan yang diberikan berdasar ketentuan undangundang,sesungguhnya telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampuberpikir secara logis dan rasional
87 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2252 k/Padt/2016tidak rasional untuk sewa obyek tanah a quo, baik tanah sawah yangterletak di Blok Saharula/Embutan, Desa Sukra, Kecamatan Sukra,Kabupaten Indramayu (SHM Nomor 808/Desa Sukra), dengan luas 6.990meter persegi, maupun tanah sawah yang terletak di Blok Kuwok DesaUjunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu (SHM Nomor227/Desa Ujunggebang), dengan luas 6.365 meter persegi, sedangkanTermohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat mendalilkan dalam suratgugatannya bahwa harga sewa sebesar
71 — 15
HAREFA, FATORO HAREFA(suami RAHMANIAR), FOLOO HAREFA dan TETANO HAREFA;Bahwa bagianbagian Para Penggugat a quo sebagai ahli waris dariFOLOO HAREFA, berdasarkan beberapa putusan pengadilantersebut secara keseluruhan terletak di bidang untuk : Kelompok Aterletak di bidang A.4, A.6, A.8, A.10, A.11, A.13 dan A.14, serta untukKelompok B terletak di bidang B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 dan BY,DAN TIDAK TERLETAK DI BIDANG A.1 SEBAGAIMANA YANGMENJADI OBJEK SENGKETA A QUO, maka sungguh sangat tidaklogis dan rasional
MEINI SUPRIATNI
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Tbk, Business Banking Center Pekanbaru
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Negara
3.Agus Sanjaya
48 — 15
Dengandemikian Tergugat tidak rugi dan tidak perlu tergesa gesa melelang asetPenggugat dengan harga yang sangat tidak rasional sebagaimana yangdiamanatkan dalam UU RI No. 1 tahun 2016 dan Peraturan PemerintahNo.14 tahun 2008 Tentang Perum Jamkrindo;Bahwa Pembeli lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II pada Hari Kamistanggal 30 Juni 2016 adalah seseorang bernama Agus Sanjaya pekerjaanswasta beralamatkan Semarangan, RT/RW 002/ 008 Desa SidokartoKecamatan Godean Kabupaten Sleman Propinsi DI Yogyakarta
1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum Publik dalam hal ini diwakili Pengurusnya Slamet Komarudin.
2.Sri Sukarti
Tergugat:
PT.Bank Sinar Mas, Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Sinar Mas, Tbk Kantor Cabang Surakarta
171 — 52
Bahwa Para Penggugat menyatakan keberatannya sebagaimanadiuraikan dalam Gugatan, Setelah Penggugat II menerima fasilitas kreditdari Tergugat yang kemudian didapati fakta Penggugat II tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam PerjanjianKredit.Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.KInBahwa dalildalil Para Penggugat jelas tidak rasional dan cenderungmengadaada mengingat Penggugat II tidak pernah menyatakankeberatan atas Perjanjian Kredit pada saat menerima fasilitas
108 — 9
Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah pernyataanyang wajar dan rasional bila isi perjanjian bersama tersebut dijadilan acuan oleh Tergugat,namun Para Pihak yang terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu tetap harusberpedoman kepada perjanjian awal yang mereka sepakati bersama ;Menimbang , bahwa tentang petitum angka 8 yang meminta agar Tergugatdihukum untuk membayar biaya perkara, karena nilai /biaya perkara dibawah Rp150.000.000, maka berdasarkan pasal 58 Undang undang No.2 Tahun 2004 biayaperkara
89 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepadaPenggugat oleh Tergugat, akan tetapi justru kenyataannya Penggugatmenemukan kenyataan lain, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tersebut barudiunggah pada halaman internet Direktorat Jenderal Bea dan Cukai padatanggal 16 April 2013, atau dalam kata lain baru diunggah untuk diketahuipublik melalui internet, jauh setelah proses impor dan penerimaan barangimpor yang dilakukan oleh Penggugat;Bahwa penjelasan Tergugat ini sungguh sangat tidak rasional
163 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri JakartaBarat) tidak boleh menilai dan/atau membatalkan produksinya sendiri;3 Bahwa terbukti Gugatan Penggugat telah melanggar Asas NemoJudex In Resua, oleh karenanya gugatan demikian sudah selayaknyadengan tegas ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima;Rekonvensi Tergugat I, Il dan III:Terkait dengan diperiksanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,ternyata dalildalil gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, sangattidak rasional
96 — 31
apalagi kepemilikan baik yang terangkat dariHal 8 dari 70 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Armdata fisik maupun data yuridis maka kecerobohan, kalau tidak dikatakankesengajaan dalam pengajuan dalil gugatan, yang tidak menggambarkansecara real fakta dan data fisik maupun data yuridis termasuk keterkaitandengan butir 2, butir 4, butir 6 dan apalagi khusus dalam penyajian alur daligugatan, yang menggambarkan adanya penghitungan kerugian materiil,Tergugat dan Tergugat Il tidak menemukan adanya kajian rasional
708 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 433 K/Pdt/2016Tergugat;Oleh Karena itu telah tepat dan benar gugatan ParaPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaktidaknya dinyatakan ditolak;Dalam RekonvensiGugatan rekonvensi Tergugat I, II, IllTerkait dengan diperiksanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,ternyata dalildalil gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, sangattidak rasional dan justru bertentangan dengan fakta hukum yang ada, sehinggadapat merugikan kepentingan Para Penggugat dalam Konvensi.Untuk
LUCINDA HANDANI, SH, MH
Terdakwa:
1.ANGGA EKA BIMA
2.DEDY DWI CAHYO
34 — 12
Meskipun demikian penyangkalantersebut haruslah didukung dengan alasan yang rasional sehingga pencabutanketerangannya itu dapat diterima secara sah menurut hukum ; Berkaitan dengan adanya penyangkalan Terdakwa ini, dalam praktik peradilansebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 299 / K / Kr. / 1959 tanggal 23Februari 1960 dijelaskan bahwa : pengakuan Terdakwadi luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpaalasan yang berdasarmerupakanpetunjuk tentang kesalahan Terdakwa.
91 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi tersebutdapat dihitung secara nyata dan rasional dengan adanya 2 (dua) perjanjianpekerjaan terhadap objek pekerjaan yang sama yaitu:a. Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan 10lantai, gedung banpres 3 lantai, dan gedung laboratorium FMIPA 3 lantaiUniversitas Pakuan Jalan Pakuan PO Box 452 Bogor antara UniversitasPakuan/Penggugat Rekonvensi dengan PT.
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saodah,sehingga bagiannya menjadi 10/24, pembagian ini cukup rasional dan berkeadilanberimbang sejalan dan selaras dengan ketentuan Pasal 176 Bab III dan dalam suratAlQuran Surat AnNisa ayat 7 tersebut di atas;40.
Terbanding/Tergugat : Mina alias Siska
Terbanding/Intervensi I : Sukisari
81 — 44
Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI akan jatuh miskin dan hartaakan habis dan tindakan tidak rasional lainnya;.
87 — 11
Bahwa, besarnya kerugian para penggugat dihitung berdasarkan uang sewaterbukti tidak rasional, siapa yang mau sewa sebesar itu pada tahun 1989sedangkan harga rumahnya tidak sampai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)pada tahun 1989. Dengan demikian terbukti gugatan ini diajukan tanpa dasarhukum dan tuntutan kerugiannya juga didasarkan pada perhitungannya yangsebanyakbanyaknya bukan~ kerugian faktanya.
80 — 14
kesalahan mengenai orangnya (ERRORIN PERSONA), yang dimaksud setiap orang adalah orang siapa saja yangmampu bertanggung jawab secara pidana.Bahwa Jaksa Penuntut Umum59dimuka persidangan mengajukan seorang para terdakwa yang bernamaterdakwa ANDIK FERIANTO dengan identitas selengkapnya sebagaimanadalam surat dakwaan, saksisaksi yang diajukan kepersidangan = yaitusaksi saksi adalah orang yang mengenal betul terdakwa;Bahwa dalam persidangan terdakwa menunjukkan sebagai orangyang mampu berfikir secara rasional