Ditemukan 11031 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
16644
  • .::0::eeee Rp. 13.500.000.SISG oo. eee eee cece cece eee eee ee eeee Rp. 27.000.000,Tunjangan Non PNS yang dibelanjakan pada laporan keuangan Pemda Twiwulan dan Triwulan II berjumlah Rp, 27.000.000, sehingga masih ada sisa Rp.27.000.000, tetapi bila kita linat pada laporan pertanggung jawaban Triwulan Ill,ada angka yang tidak rasional dan terlalu besar, yaitu pada pos tunjanganPegawai Non PNS sebesar Rp. 3.509.000.000, (tiga milyar lima ratus sembilanjuta rupiah), bukankah pada laporan Triwulan dan
    ,Sehingga menurut saksi, bedanya lonjakan angka yang tidak rasional tersebutbukan sekedar salah ketik tetapi tentu ada pengeluarannya;Kalau ada pengeluarannya, maka dipertanyakan menggunakan acuan UndangUndang mana, penggunaan anggaran tersebut berarti mendahului peraturan yangditetapkan ; Bahwa saksi menduga ada penyalahgunaan anggaran DPRD Kota Cirebonkarena dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana anggaran APBD42tersebut, dilaporkan bahwa dana tunjangan pegawai Non PNS tersebut telahdipakai
    ;Bahwa saksi mengindikasikan ada pembengkakan angka pada Pos AnggaranJasa Pos Pegawai Non PNS yang tidak rasional yaitu sebesar Rp.3.509.000.000,.Dari laporan tersebut akhirnya Polda mendapatkan temuan padaitem yang lain dalam penyalah gunaan anggaran DPRD tahun 2004 yaitumisalnya dalam pos pemeliharan kendaraan dinas mencapai biaya sebesar Rp.70.000.000,an.
    Dimana ini tidak rasional, karena jangkauan radius kota Cirebontidak terlalu luas yaitu sekitar 12 km;Bahwa menurut saksi tidak rasional pada Pos Anggaran Jasa Pegawai sebesarRp. 3.509.000.000,, karena tenaga Non PNS jumlahnya Cuma 40 orang jadiangka tersebut cukup tinggi dan tidak rasional ;Bahwa saksi tidak tahu untuk apa saja dana Rp. 3.509.000.000, tersebutdigunakan.Bahwa pada waktu itu kelima terdakwa sebagai Anggota Dewan termasuk dalampanitia anggaran pada DPRD periode 2004;Bahwa pada saat
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
388219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Manfaat rasional; danc. Kolektibilitas.Ketiga faktor tersebut haruslah seimbang. Tarif iuran yang tinggi dapatmenyebabkan masyarakat tidak akan mampu membayar. Namun bilatarif iuran terlalu rendah akan berdampak pada manfaat yangdiberikan, tidak bisa optimal dan ketidak cukupan dana untukmembayar fasilitas kesehatan. Begitu juga dengan manfaat yang tidakrasional, dapat, membebani keuangan program JKN yang mengancamkeberlanjutan program.
    Untuk itu, diperlukan keseimbangan antaraiuran dan manfaat rasional yang diberikan. Selain penetapan besaraniuran yang tepat, juga harus dipastikan kolektibilitasnya. luran harusterkumpul (terkolek) pada waktu dan jumlah yang tepat. Untuk inidiperlukan kesadaran dan kemampuan membayar serta strategipengumpulan iuran yang efefktif. Penegakan kepatuhan membayariuran menjadi faktor utama untuk kolektibilitas iuran.
Putus : 10-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — HERLAND bin OMPO
15897 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2441 K/Pid.Sus/201310.sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama dengan Negara RepublikIndonesia;Bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang rasional mengacu kepadaketentuan UU No.22 Tahun 2001 tersebut, maka sangat beralasan bagiPEMOHON KASASI untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis HakimAgung untuk membatalkan seluruh putusan Judex Facti, karena didasarkanpada ratio decidendi yang menyimpang, tidak logis dan tidak rasional;Bahwa selanjutnya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung memberiputusan yang
Register : 09-06-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN LIMBOTO Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbo
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
13075
  • Pada saat sudahmendekati penetapan calon tibatiba di beritahu ada pembatalanlegalisir ijazah oleh Diknas Sulut, saksi kaget namun karena KPUberpikir Secara rasional tetap maka pencalonan saksi tetap jalan, akantetapi pada tahun 2016 izajah SMA persamaan saksi dibatalkanlegalisirnya dan otaknya Rustam Akili adalah, karena waktu itu RustamAkili adalah Komisaris BPD, sehingga Rustam Akili lah yang mengurusS@MUA INI 222 nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nn necesBahwa setahu saksi hubungan Tergugat dan penggugat
    orang mesti keluarbiaya, jangan di suruh demo suruh saja ke mall orang mesti naikmotor, mesti isi bensin jadi tidak harus butuh biaya tapi tidak pakaikwitansi pembayarannya; 222222 ona none n nen n eeebahwa sekali lagi saksi samapikan bahwa setiap gerakan politik adacost politik, dan Pak Rustam Akili itu Saya tahu, dia punya orang tua,dan saya tahu latar belakang Pak Rustam Akili bukan orang kaya,begitu dia biaya kiri Kanan, dari mana uangnya, makanya saksikatakan tadi dalam pikiran saksi tidak rasional
Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 70-K/PM I-04/AD/IV/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Serma H. MUJTOBAH FATONI
10428
  • berlainan dengan pandangan di atas, yaitu : Apa yangmengikat Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Hakim adalah orientasimereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalahPenuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demikepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harussampai pada pengambilan keputusan secara konkrit.Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer danPenasihat Hukum tersebut, Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional
    Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatanTerdakwa serta halhal yang mempengaruhi sebagai berikut :1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menghasut anggotaYonarmed 15/76 Tarik melakukan tindak pidana dimuka umumdengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dantidak menuruti baik ketentuan undangundang maupun perintahjabatan yang diberikan berdasar ketentuan undangundang,sesungguhnya telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampuberpikir secara logis dan rasional
Putus : 18-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2252 K/PDT/2016
Tanggal 18 Nopember 2016 — H. PARKA, dk. LAWAN Hj. SRI ARYATI
8740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2252 k/Padt/2016tidak rasional untuk sewa obyek tanah a quo, baik tanah sawah yangterletak di Blok Saharula/Embutan, Desa Sukra, Kecamatan Sukra,Kabupaten Indramayu (SHM Nomor 808/Desa Sukra), dengan luas 6.990meter persegi, maupun tanah sawah yang terletak di Blok Kuwok DesaUjunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu (SHM Nomor227/Desa Ujunggebang), dengan luas 6.365 meter persegi, sedangkanTermohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat mendalilkan dalam suratgugatannya bahwa harga sewa sebesar
Register : 08-04-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Gst
Tanggal 10 Januari 2017 — - LIAMI TELAUMBANUA, DKK Sebagai Penggugat LAWAN - SAMOTUHO HAREFA, DKK Sebagai Tergugat
7115
  • HAREFA, FATORO HAREFA(suami RAHMANIAR), FOLOO HAREFA dan TETANO HAREFA;Bahwa bagianbagian Para Penggugat a quo sebagai ahli waris dariFOLOO HAREFA, berdasarkan beberapa putusan pengadilantersebut secara keseluruhan terletak di bidang untuk : Kelompok Aterletak di bidang A.4, A.6, A.8, A.10, A.11, A.13 dan A.14, serta untukKelompok B terletak di bidang B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 dan BY,DAN TIDAK TERLETAK DI BIDANG A.1 SEBAGAIMANA YANGMENJADI OBJEK SENGKETA A QUO, maka sungguh sangat tidaklogis dan rasional
Register : 11-12-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 282/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
MEINI SUPRIATNI
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Tbk, Business Banking Center Pekanbaru
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Negara
3.Agus Sanjaya
4815
  • Dengandemikian Tergugat tidak rugi dan tidak perlu tergesa gesa melelang asetPenggugat dengan harga yang sangat tidak rasional sebagaimana yangdiamanatkan dalam UU RI No. 1 tahun 2016 dan Peraturan PemerintahNo.14 tahun 2008 Tentang Perum Jamkrindo;Bahwa Pembeli lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II pada Hari Kamistanggal 30 Juni 2016 adalah seseorang bernama Agus Sanjaya pekerjaanswasta beralamatkan Semarangan, RT/RW 002/ 008 Desa SidokartoKecamatan Godean Kabupaten Sleman Propinsi DI Yogyakarta
Register : 30-08-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Kln
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum Publik dalam hal ini diwakili Pengurusnya Slamet Komarudin.
2.Sri Sukarti
Tergugat:
PT.Bank Sinar Mas, Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Sinar Mas, Tbk Kantor Cabang Surakarta
17152
  • Bahwa Para Penggugat menyatakan keberatannya sebagaimanadiuraikan dalam Gugatan, Setelah Penggugat II menerima fasilitas kreditdari Tergugat yang kemudian didapati fakta Penggugat II tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam PerjanjianKredit.Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.KInBahwa dalildalil Para Penggugat jelas tidak rasional dan cenderungmengadaada mengingat Penggugat II tidak pernah menyatakankeberatan atas Perjanjian Kredit pada saat menerima fasilitas
Register : 19-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/G/2013 /PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Januari 2014 — NENG LIA; TITIN HERYANI; RODE MARTHA; KURNIA;SARI RAMAYANTI; LAWAN; PT.NAGAI PLACTIC INDONESIA;
1089
  • Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah pernyataanyang wajar dan rasional bila isi perjanjian bersama tersebut dijadilan acuan oleh Tergugat,namun Para Pihak yang terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu tetap harusberpedoman kepada perjanjian awal yang mereka sepakati bersama ;Menimbang , bahwa tentang petitum angka 8 yang meminta agar Tergugatdihukum untuk membayar biaya perkara, karena nilai /biaya perkara dibawah Rp150.000.000, maka berdasarkan pasal 58 Undang undang No.2 Tahun 2004 biayaperkara
Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1870 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, c.q. KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA, c.q. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN vs PT INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI (Klien)
8948 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepadaPenggugat oleh Tergugat, akan tetapi justru kenyataannya Penggugatmenemukan kenyataan lain, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tersebut barudiunggah pada halaman internet Direktorat Jenderal Bea dan Cukai padatanggal 16 April 2013, atau dalam kata lain baru diunggah untuk diketahuipublik melalui internet, jauh setelah proses impor dan penerimaan barangimpor yang dilakukan oleh Penggugat;Bahwa penjelasan Tergugat ini sungguh sangat tidak rasional
Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 PK/Pdt/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — SAMINEM, DK VS Nyonya KARLINDA GEWANG, DKK
163121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri JakartaBarat) tidak boleh menilai dan/atau membatalkan produksinya sendiri;3 Bahwa terbukti Gugatan Penggugat telah melanggar Asas NemoJudex In Resua, oleh karenanya gugatan demikian sudah selayaknyadengan tegas ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima;Rekonvensi Tergugat I, Il dan III:Terkait dengan diperiksanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,ternyata dalildalil gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, sangattidak rasional
Register : 31-03-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Arm
Tanggal 23 Nopember 2015 — - Penggugat EDDY D.P ANGGE - Tergugat 1. FATIMAH MALAHIKA 2. FATMAH MALAHIKA 3. ADI GUNAWAN/ Direktur PT Maleosan Adi Perkasa 4. GRACE SHOPIA JUDY SARENDATU,SH (PPAT) 5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara Cq Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara
9631
  • apalagi kepemilikan baik yang terangkat dariHal 8 dari 70 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Armdata fisik maupun data yuridis maka kecerobohan, kalau tidak dikatakankesengajaan dalam pengajuan dalil gugatan, yang tidak menggambarkansecara real fakta dan data fisik maupun data yuridis termasuk keterkaitandengan butir 2, butir 4, butir 6 dan apalagi khusus dalam penyajian alur daligugatan, yang menggambarkan adanya penghitungan kerugian materiil,Tergugat dan Tergugat Il tidak menemukan adanya kajian rasional
Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — 1. SAMINEM, 2. TINI VS 1. Nyonya KARLINDA GEWANG, 2. Nyonya KELLY GEWANG, 3. Nyonya GE TAI KIAN, 4. JOHN BAHARUDIN, 5. NOTARIS SYAFRIL LUBUK, S.H cq. NOTARIS LINDA IBRAHIM, S.H selaku Pemegang Protokol Notaris Syafril Lubuk, S.H. cq. Emmy Halim, S.H., M.Kn., selaku pemegang protokol Notaris Linda Ibrahim, S.H., 6. NOTARIS Ny. TOETY JUNIARTO, S.H,
708290 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 433 K/Pdt/2016Tergugat;Oleh Karena itu telah tepat dan benar gugatan ParaPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaktidaknya dinyatakan ditolak;Dalam RekonvensiGugatan rekonvensi Tergugat I, II, IllTerkait dengan diperiksanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,ternyata dalildalil gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, sangattidak rasional dan justru bertentangan dengan fakta hukum yang ada, sehinggadapat merugikan kepentingan Para Penggugat dalam Konvensi.Untuk
Register : 19-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN MALANG Nomor 294/Pid.B/2017/PN Mlg
Tanggal 7 September 2017 — Penuntut Umum:
LUCINDA HANDANI, SH, MH
Terdakwa:
1.ANGGA EKA BIMA
2.DEDY DWI CAHYO
3412
  • Meskipun demikian penyangkalantersebut haruslah didukung dengan alasan yang rasional sehingga pencabutanketerangannya itu dapat diterima secara sah menurut hukum ; Berkaitan dengan adanya penyangkalan Terdakwa ini, dalam praktik peradilansebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 299 / K / Kr. / 1959 tanggal 23Februari 1960 dijelaskan bahwa : pengakuan Terdakwadi luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpaalasan yang berdasarmerupakanpetunjuk tentang kesalahan Terdakwa.
Putus : 27-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — PT. TRIA SILIRA MURTI (PT. TSM) VS 1. YAYASAN PAKUAN SILIWANGI UNIVERSITAS PAKUAN cq. REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR, dkk. dan 1. SIM PUTRA BRADLEY, dk.
91115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi tersebutdapat dihitung secara nyata dan rasional dengan adanya 2 (dua) perjanjianpekerjaan terhadap objek pekerjaan yang sama yaitu:a. Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan 10lantai, gedung banpres 3 lantai, dan gedung laboratorium FMIPA 3 lantaiUniversitas Pakuan Jalan Pakuan PO Box 452 Bogor antara UniversitasPakuan/Penggugat Rekonvensi dengan PT.
Putus : 09-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Ag/2014
Tanggal 9 Oktober 2014 — R. SUSILA bin HR. SURYO VS Ny. GUSTI IRAMA KARTINI KASUMA, Dkk
7638 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saodah,sehingga bagiannya menjadi 10/24, pembagian ini cukup rasional dan berkeadilanberimbang sejalan dan selaras dengan ketentuan Pasal 176 Bab III dan dalam suratAlQuran Surat AnNisa ayat 7 tersebut di atas;40.
Register : 02-05-2018 — Putus : 03-08-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 209/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 3 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : Husin Tanartah
Terbanding/Tergugat : Mina alias Siska
Terbanding/Intervensi I : Sukisari
8144
  • Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI akan jatuh miskin dan hartaakan habis dan tindakan tidak rasional lainnya;.
Putus : 16-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN LAMONGAN Nomor 25/Pdt.G./2014/PN.Lmg
Tanggal 16 Desember 2014 — Panggugat : SUPAR, Dkk, Tergugat : MUJIONO, Dkk
8711
  • Bahwa, besarnya kerugian para penggugat dihitung berdasarkan uang sewaterbukti tidak rasional, siapa yang mau sewa sebesar itu pada tahun 1989sedangkan harga rumahnya tidak sampai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)pada tahun 1989. Dengan demikian terbukti gugatan ini diajukan tanpa dasarhukum dan tuntutan kerugiannya juga didasarkan pada perhitungannya yangsebanyakbanyaknya bukan~ kerugian faktanya.
Register : 20-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 95/Pid.b/2017/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — ANDIK FERIANTO
8014
  • kesalahan mengenai orangnya (ERRORIN PERSONA), yang dimaksud setiap orang adalah orang siapa saja yangmampu bertanggung jawab secara pidana.Bahwa Jaksa Penuntut Umum59dimuka persidangan mengajukan seorang para terdakwa yang bernamaterdakwa ANDIK FERIANTO dengan identitas selengkapnya sebagaimanadalam surat dakwaan, saksisaksi yang diajukan kepersidangan = yaitusaksi saksi adalah orang yang mengenal betul terdakwa;Bahwa dalam persidangan terdakwa menunjukkan sebagai orangyang mampu berfikir secara rasional