bernama Iqballah yang dijadikan target dalampenangkapan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas,Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan apakah terdakwa telah melakukantindak pidana apabila dikaitkan dengan penemuan 5 (lima) saset plastik berisibutiran kristal bening mengandung metamfetamina tersebut;Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone tersebut dicetakdan dianggap merupakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti jugasebagaimana dalam Pasal 86 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika tetapi isi transkrip dari alat bukti knhusus pada tanggal 22 Nopember2015 tidak menunjukkan keterkaitan antara Terdakwa dengan Iqbal dan tidakada satupun yang membahas atau menyebut tentang bahasa bahasa isyaratberkaitan dengan transaksi narkotika dengan Iqbal;Menimbang, bahwa meski isi transkrip tersebut banyak berisi dengankeberadaan bahasa isyarat yang berkaitan dugaan transaksi narkotika tetapiHalaman 32 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.tidak

dituangkannya dalam Dessenting Opinion denganpertimbangan sebagai berikut :DISSENTING OPINIONMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa, Dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, Pendapat Hakim yang berbeda wajibdimuat dalam Putusan ;Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Ketua Majelis danHakim Anggota I, mengenai dakwaan yang terbukti yaitu melanggar ketentuan Pasal 127ayat 1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimanadalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, menurut Hakim Anggota II bahwadakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa JANWARD adalah dakwaan PrimairPenuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaJANWARD, maka terlebih dahulu kami akan menguraikan mengenai beberapa klasifikasiPenyalaguna, Pecandu, Korban

makatindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkankepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakanTerdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan bagi DiriSendirni sebagaimana dalam dakwaan altematif kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebin dahulu akan memperhatikanketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksudpada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajio memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, danPasa 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal127 ayat (8) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkandalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1)

dalamGolongan nomor urut 61 lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN BskMenimbang, bahwa darn uraian perimbangan fakta persidangan diatas MajelisHakim berkesimpulan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan bukan tanaman telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)Undang

Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah teroukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Maijelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

terungkap di persidangan, diketahuibahwa Terdakwa AHMAD MURSYADA tidak dalam keadaan ketergantungan padanarkotika yakni kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotikasecara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yangsama dan apabila penggunannnya dikurangi dihentikan dan/atau dihentikan secara tibatiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sehingga dengan demikian iabukanlah sebagai pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (13)Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pulabahwa Terdakwa AHMAD MURSYADA mengkonsumsi shabushabu tersebut dalamkeadaan sadar, tidak di bawah paksaan dan tekanan sehingga dengan demikian iabukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalamPenjelasan Pasal 54 UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatansecara terpadu untuk

Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasecara tegas melarang penggunaan narkotika golongan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danuntuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan

Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program PemerintahRepublik Indonesia yang sedang giatgiatnya memberantas PeredaranNarkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaterhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2)tidak terpenuhi maka terhadap unsur Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanyamaka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa unsurObjektif yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi karena; Bahwa dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya ;Halaman36 dari 42 halaman

putihmilik Terdakwa Terdakwa Murizal Bin Muhammad Yusuf adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor :141/02400/2020tanggal O03 Juni 2020 yang dilakukan Masnelly.SE dengan hasilpenimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 484 (empat ratusdelapan gram;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 131 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang dalam dakwaanPrimair telah dapat dibuktikan maka unsur Setiap Orang dalam dakwaanSubsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Ad.2.Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpahak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahatberdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah perbuatan dua orang atau lebin yang bersekongkol atauHalaman 42dari 48 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pwtbersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut Serta melakukan,menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggotasuatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindakpidana Narkotika.

ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 gram;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukumadalah adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenangserta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didepan persidangansebagaimana diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai kedudukan/kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehinggadengan demikian perbuatan terdakwa telah nyatanyata melawan hukum.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satusubunsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkanpengertian yang diberikan oleh pasal 1 UndangUndang No. 35 tahun 2009tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetismaupun semisintetis yang

atau Psikotropika.Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenangsehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman berupa shabu ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram telahterpenuhi pula ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2)Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, makadakwaan alternative kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikansecara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakanbersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidakmenemukan halhal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasanpembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumdari perbuatan yang dilakukannya, sehingga

Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurutPasal 1 angka 15 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yangmenggunakan narkotika tanopa hak dan melawan hukum, sedangkan yangHalaman 38 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Jnpdimaksud dengan Narkotika golongan menurut Pasal 6 ayat (1) huruf aUndang undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapatdigunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Bahwa benar penyidik mengatakan kepada Terdakwa bahwahasilpemeriksaan atas shabushabu tersebut dan urine saksi mengandungmethamphetamine termasuk Narkotika Golongan ; Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenangatas narkotika jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim sependapat dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa bahwa terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaituPasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yaitu setiap penyalah guna narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak menemukan halhal yangmenghapuskan pemidanaan, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan pertama;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat al/ternatifdan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal24 Juli 2020;Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depanpersidangan Pengadilan Negeri Ranai, olen karena Terdakwa telah di dakwaoleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaanAlternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ranundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat(1) Undang undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika atau ketigamelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman di dalam pasalpasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 5 (lima) tahunmaka oleh karena Terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum maka,Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Nomor :51/Pid.Sus/2020/PN Ran, tanggal 30 Juni 2020, menunjuk Sdr.

Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti, makaMajelis berpendapat bahwa ParaTerdakwa tidal terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanHalaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor:693/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.Subsideir tersebut, sehingganya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaanSubsideir tersebut ;Menimbang, bahw aoleh arena dakwaan Subsideir tidak terbukti, selanjutnyaMajelis akan mempertimabngkan dakwaan Lebih

Alias Bapak Nabila Bin Rincin, Terdakwajuga sudah menggunakan narkotika jenis Shabushabu;Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabushabutersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidakmempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotikajenis shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan jikadalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban daripenyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalanirehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti jikaTerdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu untuk kepentingansendiridan Terdakwa bukan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55

yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyaikesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsurSetiap Orang tersebut telah terpenuhi;Ad.2.Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan UntukDijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam JualBeli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan BukanTanamanMelebihi 5 gramHalaman 33 dari 47 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN CbnMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab pasal1 angka 1 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa unsur ke2 dalam dakwaan Pertama yangdidakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang

peraturanperundangan lain yang berkaitan ;Menimbang, bahwa meskipun tanoa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum, namun tanpa hak yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang mengandungmakna bahwa elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkanelemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dariMenteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan37makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotikadisebutkan bahwa

terhadap perkara ini sebagai berikut:Bahwa adapun yang menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini adalah:Penyusunan gugatan dalam praktek perdata memegang peranan pentingdisamping proses pembuktian, mengingat apabila gugatan yang disusun ataudiajukan ke Pengadilan tidak memenuhi syaratsyarat formil sebuah gugatan,maka akibatnya sangat fatal yakni gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun1970 sebagaimana diubah dengan Undang

undang Nomor 35 tahun 2009 dansekarang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 sebagaipengganti UU Nomor 14 tahun 1970 tugas dan kewenangan badan peradilan dibidang perdata adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkaradiantara pihak yang bersengketa sehingga disebut Yurispudensi Contentiosadan gugatannya berbentuk gugatan contituensa atau disebut juga contentius.Sedangkan gugatannya berbentuk gugatan contentiosa atau disebut jugaContentious;Bahwa gugatan contentiosa inilah