Ditemukan 17949 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-02-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 08-05-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 10 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
13 — 1
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2015 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Tanggal 27 Januari 2015 — Pemohon dan Termohon
14 — 1
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Tanggal 25 Agustus 2015 — Penggugat dan Tergugat
12 — 2
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 04-03-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
26 — 18
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangHal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA LUBUK SIKAPING Perdata Agama
Register : 25-05-2011 — Putus : 28-06-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 144/Pdt.P/2011/PA Lbs
Tanggal 28 Juni 2011 —
17 — 2
  • perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 17-12-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 392/Pdt.G/2012/PA.Ktbm
Tanggal 19 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
48 — 6
  • Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum Pencurian
Register : 05-05-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 298/Pid.B/2015/PN Jmr
Tanggal 8 Juni 2015 — AFANDI WAHYU HABIBI
30 — 2
  • Wakaf RT.03/RW.014 KelurahanGebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten JemberAgama : IslamPekerjaan : Tidak BekerjaPendidikan : SMP ( tidak tamat )Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat HukumTerdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :1. Penyidik, tanggal 1 Maret 2015, No. SPP/10/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 1Maret 2015 s/d tanggal 20 Maret 20152. Penuntut Umum, tanggal 16 Maret 2015, No.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Olm
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon:
1.MULIAWAN TAUFIK
2.SUMARTI
48 — 16
  • 1986 Tentang Peradilan Umum);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dinyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 09-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PA KOTABUMI Nomor 189/Pdt.P/2016/PA.Ktbm
Tanggal 24 Agustus 2016 — Pemohon
65 — 5
  • Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3)Penjelasan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 04-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 959/Pdt.P/2018/PA.Pwl
Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7
  • bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan padaberita) yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab na sunnah Setagel berikut:cuni) 3 sisal afc amlaxtL a5ySul ualsca Salle 4 Wells Sei sills Ralls 85V5 Isaxlsis cISHI5 J SallyArtinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 13-05-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2424 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Mei 2014 — SUTARMADJI vs SRI RAHAYU, Dkk
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakaf, f Zakat,g. Infag, h. Sodaqoh dan i. Ekonimi Syariah;Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.2424 K/Pdt/2013Bahwa inilah yang di maksud Kompetensi Absolut yaitu : berdasarkan sistimpembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengankewenangan absolut lingkungan Peradilan.
Pengadilan PA MUARA TEBO Perdata Agama
Register : 25-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Mto
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
52 — 13
  • Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangartinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fiqhus Sunnah
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 20-03-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Plh
Tanggal 13 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 14
  • peristiwa tersebut,sehingga Hakim Tunggal berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dandijadikan dasar memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telahmenjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab FiqhusSunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halam 427 yang menyebutkan:Imam Ahmad dan sebagian Syafilyah berpendapat bahve ada tujuh hal yangdiperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanyaseorang budak, perwalian, wakaf
Pengadilan PA LUBUK SIKAPING Perdata Agama
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 212/Pdt.P/2011/PA-bs
Tanggal 4 Agustus 2011 —
14 — 2
  • dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi I (..............eeseeeseeees )dan Saksi IID (....... ees eeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 26-06-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN PARIAMAN Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Prm
Tanggal 18 Maret 2014 — - BUSTANUDIN - B U S R I melawan - NAZAR GLR. SIDI, DKK
94 — 35
  • , dengan batas sepadan sebagi berikut:e Utara : berbatas dengan tanah wakaf;e Selatan : berbatas dengan Kelapa Mek Asin Gagok;e Timur : berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan;e Barat : berbatas dengan Parak si Bustami;B. Parak Bidang Kedua + 450 M?, dengan batas sepadan sebagiberikut:e Utara : berbatas dengan Parak Labai Kurik;e Selatan : berbatas dengan tanah wakaf;e Timur : berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan;e Barat : berbatas dengan Sawah H. Taib;2.
    , dengan batas sepadan sebagi berikut :e Utara : berbatas dengan tanah wakaf ;e Selatan : berbatas dengan Kelapa Mek Asin Gagok ;e Timur : berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan ;e Barat : berbatas dengan Parak si Bustami.Parak Bidang Kedua + 450 M?, dengan batas sepadan sebagi berikut:e Utara : berbatas dengan Parak Labai Kurik ;e Selatan : berbatas dengan tanah wakaf ;e Timur : berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan ;e Barat : berbatas dengan Sawah H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3514 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK lawan ROSYID
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
    Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
    Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
    Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
    Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-01-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 352/Pid.B/2011/PN.Im
Tanggal 22 Januari 2011 — ABDUL HALIM.
125 — 55
  • Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan saksi Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan sejumlah
    Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris If Rokayah
    saat awal mendirikan bangunan Al Zaytun seluas 60 hektar,dan wakaf tersebut disamping dari anggota NII juga dari masyarakat umum.Bahwa selama saksi tidak aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan PesantrenIndonesia, saksi tidak pernah mendapat teguran dari pihak Al Zaytun.Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk merubah susunan kepengurusan YayasanPesantren Indonesia tahun 2011 sehingga nama saksi dicoret dari kepengurusanYayasan Pesantren Indonesia adalah Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2011
    .Bahwa kerugian sebesar Rp. 100 milyar adalah kerugian secara lembaga, karena saksisebagai pemegang amanah atas wakaf tanah yang digunakan untuk bangunan AlZaytun tersebut harus tetap bertanggung jawab atas peruntukan tanahtanah wakaftersebut.Bahwa saksi pada saat menerima tanahtanah wakaf untuk pembangunan Al Zaytuntersebut sama sekali tidak menerima komisi dari siapa pun.Bahwa saksi tidak aktif dalam anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia,karena tidak sepaham dengan Panji Gumilang.Bahwa
Pengadilan PN Sibuhuan Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh
Tanggal 14 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 44
  • Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:

    - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;

    - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;

    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi;

    - Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;

    Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio dengan batas-batas sebagai berikut:

    - Sebelah

    Huristak Kab.Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip dengan ukuran55; Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Dly dengan ukuran55; Sebelah
    Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN SbhSebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip denganukuran 55; Sebelah Selatan berbatas
    Wakaf dan Shadagah.dan pada ayat (2) berbunyi:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf aialah halhal yang diatur dalah atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku;Bahwa pada penjelasan ayat (2) pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama tersebut ada menjelaskan/ menyebutkansebanyak 22 (dua puluh dua) point permasalahan di bidang perkawinan yangtermasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya seperti yang diamksud
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 08-10-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1746/Pdt.G/2013/PA.Sit
Tanggal 13 Agustus 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
35 — 14
  • ANAK KANDUNG, tertanggal 27 November2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (T.21)22.Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Fada, tertanggal 30Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (T.22)23.Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Fada, tertanggal 30Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (1.23)24.Fotokopi data Wakaf
    pemeriksaanterhadap buku Peta Lokasi dan Buku Krawangan Tanah persil Persil Nomor105, dan telah dilakukan pemeriksaaan terhadap lokasi obyek sengketa telahdiperoleh bukti obyek sengketa tanah Persil No. 105 dengan luas 670 m2dengan panjang 52 M2 dan lebar 13M2, yang di atasnya terdapat 6 (enam)batang pohon kelapa dan 9 (sembilan) batang pohon mangga, dan berdirisebuah masjid seluas 420 M2, atas nama AHLI WARIS, yang saat ini dikuasaioleh Tergugat Il, dengan batasbatas sebagai berikut.Sebelah Utara : Tanah wakaf
    SulkanSebelah Selatan : Tanah milik LAKILAKISebelah barat : Jalan desaMenimbang, bahwa oleh karena ternyata di atas obyek sengketa tersebutterdapat tanah wakaf yang di atasnya dibangun sebuah bangunan masjid,sehingga ukuran dan batasbatasnya tidak sesuai dengan dalildalil gugatanPenggugat, maka dalil gugatan tentang obyek sengketa tersebut tidak terbukti.49Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang hartawaris berupa barangbarang perkakas kayu jati yang terdiri dari 3 (tiga) buahalmari
    Rahwati.Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa obyek sengketa III berupaTanah Pekarangan yang di atasnya berdiri 3 (dua) buah bangunan rumah,terdiri dari 1 (satu) buah rumah bangunan tembok, 1 buah masjid yangdibangun di atas tanah wakaf, dan 1 (satu) buah rumah kayu kuno, berikut yangtumbuh di atasnya berupa 5 (lima) batang pohon kelapa serta 7 (tujuh) batangpohon mangga, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo,Kecamatan MIANAK KANDUNG 4ngan, Desa Sumber Pinang, Dusun MeraanTimur
    RT.002 RW.001, Persil No. 105, Klas Dll, Luas 0,067 Ha, sampaidengan sekarang masih tercatat atas nama AHLI WARIS, dengan batasbatas :Utara : tanah pekarangan milik orang lain;Timur : tanah pekarangan WANANAK KANDUNG 3;Selatan : tanah pekarangan LAKILAKI;57Barat : Jalan Desa ;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam obyek sengketa tersebutternyata terdapat tanah wakaf yang di atasnya dibangun sebuah masjid, makaluas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas,sehingga tidak
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Pencurian
Register : 11-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 159/Pid.B/2020/PN Jmb
Tanggal 15 April 2020 — Penuntut Umum:
MERI ANGGRAINI SIREGAR,SH
Terdakwa:
ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER.
19 — 6
  • dakwaan Tunggal;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah kotak wakaf