Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 961, diterbitkan tanggal10 Bulan Januari Tahun 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 171,diterbitkan tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2000 di desaOelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang,dengan luasnya 1.270 M? atas nama Jermias Nuban ; Halaman 10 dari 63 halaman Putusan No. 30/G/2018/PTUNKPGPETITUMb.

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 961, diterbitkan tanggal 10 BulanJanuari Tahun 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 171, diterbitkantanggal 21 Bulan Desember Tahun 2000 di desa Oelnasi,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luasnya 1.270 M?

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 961, diterbitkan tanggal 10 BulanJanuari Tahun 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 171, diterbitkantanggal 21 Bulan Desember Tahun 2000 di desa Oelnasi,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luasnya 1.270 M? atas nama Jermias Nuban ;b.

sesuai dengan aslinya) ; Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 961 Tanggal10 Januari 2001, dengan Surat Ukur Nomor :171/Oelnasi/ 2000 Tanggal 21 Desember 2000,Luas 1.270 Mz?

Sertipikat Hak Milik Nomor : 961 Tanggal 10 Januari 2001, denganSurat Ukur Nomor : 171 / Oelnasi / 2000 Tanggal 21 Desember 2000,Luas tanah 1.270 M?, Terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan KupangTimur, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak JERMIAS NUBAN ;2.

Bahwademi kepastian Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan UndangUndang Nomor13 Tahum 2003, tentang Ketenagakerjaan, Pasal 171, sangatlah jelasdinyatakan:Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenangHal. 13 dari 27 Hal. Put.

Makaatas Perkara Nomor151/Pdt.SusPHI/2015/PN.BDG., tanggal putusan 13Desember 2015, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas1A Bandung, seharusnya menolak gugatan Penggugat karena telahkadaluarsa;Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUUVIII/2010,ketentuan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tetapefektif berlaku.

Pasal 171 hanya tidak mempunyai kekuatan berlaku sepanjangdikaitkan dengan pelaksanakan Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003, akan tetapi dalam kaitan terhadap ketentuan selain itu, maka Pasal 171UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, tetap berlaku. Hal ini sebagaimanadinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor61/PUUVIII/2010, Paragraf 3.14.6.

Meskipun Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003terdapat frasa yang mengacu Pasal 158 ayat (1), namun menurut Mahkamah,alasan konstitusionalitas permohonan Pemohon a quo berbeda dengan alasanHal. 18 dari 27 Hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.SusPHI/2016konstitusionalitas dalam permohonan Nomor 012/PUU1I/2003.

industrial dalamwaktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungankerjanya;Pada alenia 4, Mahkamah Konstitusi menyatakan:Bahwa, sebelum memberi pertimbangan terhadap dalil Pemohon a quo,Mahkamah perlu menjelaskan, dalam Putusan 012/PUUI/2003, bertanggal 28Oktober 2004 Mahkamah telah menyatakan, Pasal 171 UndangUndang13/2003 sepanjang menyangkut anak kalimat ...

Pada tanggal 27 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :171/171/IX/1998 tanggal 27 April 1998);2.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/171/IX/1998 tanggal 27 April 1998yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, bukti P.1;B. Saksisaksi:1.

serta Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi keduaPenggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri danrelevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena ituketerangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimanatelah diatur dalam Pasal 171

HIR sehingga keterangan saksi tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi keduaPenggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena ituketerangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksikedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:1.

dimana Tergugat tidaak adamelakukan program efisiensi dan dalil tersebut sangatlah tidak sesuaidengan fakta yang ada;Bahwa Tergugat perlu menegaskan bahwa sebagaimana dalil Penggugatdiatas bahwa Penggugat terakhir bekerja tanggal 24 Maret 2017 dan daliltersebut membuktikan bahwa Penggugatlah yang mengundurkan diri dariperusahaan Tergugat atas kemauan sendiri dan bukan karena di putushubungan kerja oleh Tergugat, apalagi karena efisiensi hal tersebut sangatmengadaada;Bahwa sesuai ketentuan pasal 171

pasal 160 ayat (3), dan pasal 162 dan pekerja tersebut tidakdapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruhdapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejakdilakukan pemutusan hubungan kerjanya;bahwa sesuai ketentuan pasal 82 Undangundang NO.2 Tahun 2004 tentangpenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial menyetakan Gugatanoleh pekerja/ouruh atas pemutusan hubungan' sebagaimanadimaksud dalam Pasal 171

sendiri;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat telah mengundurkandiri atas kKemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun haltersebut terbukti dari surat pengunduran diri Penggugat dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 UUKHalaman 8 dari 22Putusan Nomor 176/Padt.SusPHI/2019/PN MdnNo.13 tahun 2003 dan pasal 82 UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI, dimanaPenggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana Pasal162 UUK No.13

tahun 2003, berdasarkan Pasal 171 UUK tahun 2003 danpasal 82 UU No.2 tahun 2004, menegaskan bahwa gugatan hanya dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHKdan sejak diterimanya keputusan dari pihak perusahaan sehingga gugatanPenggugat a quo telah daluarsa karena telah melebihi 1 tahun; Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugatuntuk membayar pesangon akibat telah melakukan efisiensi berdasarkanPasal 164 UUK No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 160 ayat (3)dan Pasal 162 dan pekerjat tersebut tidak menerima pemutusanhubungan kerja tersebut, maka pekera / buruh dapat mengajukangugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dilakukan pemutusanhubungan kera ;Bahwa sesuai ketantuan Pasal 82 Undangundang No.2 tahun 2004tentang Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan"Gugatan oleh Pekerja/ Buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dalam Pasal 159 dn Pasal 171

dimana Tergugat tidaak adamelakukan program efisiensi dan dalil tersebut sangatlah tidak sesuaidengan fakta yang ada;Bahwa Tergugat perlu menegaskan bahwa sebagaimana dalil Penggugatdiatas bahwa Penggugat terakhir bekerja tanggal 24 Maret 2017 dan daliltersebut membuktikan bahwa Penggugatlah yang mengundurkan diri dariperusahaan Tergugat atas kemauan sendiri dan bukan karena di putushubungan kerja oleh Tergugat, apalagi karena efisiensi hal tersebut sangatmengadaada;Bahwa sesuai ketentuan pasal 171

, pasal 160 ayat (3), dan pasal 162 dan pekerja tersebut tidakdapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruhdapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejakdilakukan pemutusan hubungan kerjanya;bahwa sesuai ketentuan pasal 82 Undangundang NO.2 Tahun 2004 tentangpenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyetakan Gugatanoleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 171

sendiri;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat telah mengundurkandiri atas Kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun haltersebut terbukti dari Surat pengunduran diri Penggugat dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 UUKHalaman 8 dari 22Putusan Nomor 177/Padt.SusPHI/2019/PN MdnNo.13 tahun 2003 dan pasal 82 UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI, dimanaPenggugat mengundurkan diri atas kKemauan sendiri sebagaimana Pasal162 UUK No.13

tahun 2003, berdasarkan Pasal 171 UUK tahun 2003 danpasal 82 UU No.2 tahun 2004, menegaskan bahwa gugatan hanya dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHKdan sejak diterimanya keputusan dari pihak perusahaan sehingga gugatanPenggugat a quo telah daluarsa karena telah melebihi 1 tahun; Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugatuntuk membayar pesangon akibat telah melakukan efisiensi berdasarkanPasal 164 UUK No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tidak benar Tergugat dengan menyuruh Penggugatmengundurkan diri adalah merupakan tindkaan efisiensidan dalitersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada;Bahwa Tergugat perlu menegaskan sebagaimana dalil Penggugat,dimana Penggugat terakhir bekerja pada 21 Agustus 2014, dan daliltersebut membuktikan Penggugatlah yang mengundurkan diri dariPerusahaan Tergugat atas kemauan Penggugat itu sendiri bukankarena di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat, apalagi karenaefisiensi;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171

tanggal 26 Maret 2008 ; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Dalam Rekonvensi : Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiseluruhnya ;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi : Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara inisebesar Rp 1.504.000, (satu juta lima ratus empat ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 171

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak pernah melaksanakankewajiban/persyaratan hibah seperti yang tercantum dalam pernyataantanggal 5 Februari 2007 No. 4 (bukti P10) yang dibuat di hadapanTermohon Kasasi Il maka akta hibah tersebut sesuai dengan aturanhukum yang berlaku cacat yuridis, oleh karena itu mohon putusanPengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 Januari 2009 No. 171/PDT/2006/PT.MTR yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataramtanggal 9 September 2008 No. 10/PDT/2008/PN.MTR dibatalkan

Bahwa adapun dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20Januari 2009 No. 171/PDT/2008/PT.MTR yang telah menguatkanputusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 September 2008 No. 10/PDT.G/2008/PN.MTR menyebutkan yang melaksanakan upacarapengabenan NI Wayan Kendran adalah Penggugat/Pemohon Kasasibersama dengan adik Penggugat yang lainnya di rumah adil PemohonKasasi yaitu Nengah Rai orang tua Tergugat , sedangkan Tergugat tidak bertempat tinggal di rumah adil Penggugat Nengah Rai akanHal. 8 dari

No. 10/PDT.G/2008/PN.MTRdibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkan permohonan kasasidari Pemohon Kasasi dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya.Keberatan karena lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian tersebutdengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 (C) UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu:1.Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 Januari 2009No. 171/PDT/2008

No. 1201 K/Pdt/2009P5, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal20 Januari 2009 No. 171/PDT/2008/PT.MTR yang telah menguatkanputusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 September 2008 No. 10/PDT.G/2008/PN.MTR dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan mengabulkan seluruhgugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:bahwa alasan kasasi tersebut tidak

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali;3.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;8.

Menyatakan barang bukti berupa:1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 171/121/99tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan PeresmianPemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian KeanggotaanDPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat Il Boyolali;3) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31Desember

2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun2003;4) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRDKab.Boyolali;6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRDKab.Boyolali

Menetapkan agar barang bukti berupa:1)10)11)12)13)14)Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 171/121/99tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan PeresmianPemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian KeanggotaanDPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat Il Boyolali;Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal

31Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun2003;Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRDKab.Boyolali;Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRDKab.Boyolali

2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.BoyolaliTahun 2003;Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun2004;Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRDKab.Boyolali;Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRDKab.Boyolali;Keputusan

Bahwa Penggugat juga tidak pernah tahu apa kesalahan dari Penggugat, dananehnya Tergugat, langsung menghukum Penggugat dengan sanksi yang begituberat dengan mengeluarkan Surat Pemecatan atas diri Penggugat yaitudengan Surat Bupati Alor, Nomor : BKD.800/171/2012, tanggal 10 Februari10.2012, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai NegeriSipil an.

Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Bupati Alor, NomorBKD.800/171/2012, tanggal 10 Februari 2012, Perihal Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. Marthina HerlofinaHinglir, NIP. 198105202011012009, Golongan Ruang : Ila, Jabatan : GuruPendidikan Agama Kristen, Unit Kerja : SD Negeri Dapitau, Kabupaten13.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Alor, NomorBKD.800/171/2012, tanggal 10 Februari 2012, Perihal Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. MarthinaHerlofina Hinglir, NIP. 198105202011012009, Golongan Ruang : Illa,Jabatan : Guru Pendidikan Agama Kristen, Unit Kerja : SD Negeri Dapitau,Kabupaten Alor.4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan ataumengembalikan kedudukan Penggugat pada posisi semula.5.

Menyatakan sah menurut) hukum ~ Keputusan Bupati Alor NomorBKD.880/171/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;3.

Bukti T.1 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor, NomorBKD.880/171/2012, tanggal 10 Februari 2012, tentangPemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil ( Fotocopy Sesuai dengan asli ); 2. Bukti T.2 : Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor15/P.NIP/PU/C/X/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentangPenetapan NIP. Atas nama Maria Dolorose Asamani, S.Ag.dkk( Fotocopi sesuai dengan asli ) :3.

Bahwa Pasal 171 b KHI menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saatmeninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusanPengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.Pasal 171 c KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal duniamempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris,beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Pasal 171 d KHI Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan olehPewaris baik yang berupa

duda.Menimbang Bahwa Ketentuan Pasal 107 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama menyatakan Ketentuan sebagaimana yangdimaksud Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), StaatbladTahun 1941 Nomor 44, mengenahi permohonan pertolongan pembagian hartapeninggalan di luar sengketa antara orangorang yang beragama Islam yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.Menimbang Bahwa Pasal 171

Pasal 171 c KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggaldunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris,beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Pasal 171 d KHI Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewarisbaik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hakhaknya.Menimbang Bahwa Pasal 174 KHI menyatakan Kelompokkelompok ahliwaris terdiri dari:(1) Kelompokkelompok ahli waris terdiri dari:a.

Suwedi memilikidan menguasai bidang tanah berdasarkan Akte Erfpacht Nomor: 171,tanggal 18 Desember 1951 sebagai Pengganti Akta Minut Nomor: 2.tanggal 11 Januari 1933 terdaftar dengan Perponding Nomor:6 atas Tanahseluas + 8.800 Hektar yang terletak di Pulau Batam (dahulu PulauSambau);Bahwa berdasarkan Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951sebagai pengganti Akta Minut Nomor: 2, tanggal 11 Januari 1933 terdaftardengan Perponding Nomor 6, dikeluarkan Surat Nomor: 041/G1/1971,tanggal 20 Juli

1971 tentang keterangan telah mengusahakan/ menguasaisebidang tanah atas nama Jep Ban Soon Co Alias Raden Suwedi yangHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Padt.G/2017/PN Btm.13.14.15.16.17.18.ditanda tangani oleh Kepala Kampung Pulau Buluh Nomor: 037/G1/1953,tanggal 30 Desember 1953 yang merujuk pada luas lahan yang terterapada Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 sebagaiPengganti Minut Nomor: 2, tanggal 11 Januari 1933 ,dengan Luas lahan/Tanah + 8.800 Hektar;Bahwa Jep Ban Soon Co Alias

Batam dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (OPDIPB) atas bidang tanahnya yang telah diterbitkan Sertipikat HakPengelolaan atas nama BP Batam dahulu Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (OPDIPB);Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Analisa Telaahan Staff DanPengolahan Data Atas Kepemilikan BidangBidang Tanah KantorPertanahan Nasional Kota Batam pada Tanggal 5 Mei 2014 Atas Nama JepBan Soon Co Alias Raden Suwedi atas surat permohonan RekomendasiEigendom Perponding Nomor: 171

, tanggal 18 Desember 1951 kepadaKantor Pertanahan Nasional Kota Batam;Bahwa dalam Analisa dari +8.800 Hektar sesuai dengan Akta ErfpachtNomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 yang dapat dianalisa olehTelaahan Staff Pengolahan Data Atas Kepemilikan BidangBidang TanahKantor Pertanahan Nasional Kota Batam hanya 70 Hektar yang terbagipada beberapa titik yang ada di Pulau Batam (dulunya Pulau Sambau);Bahwa sekarang diatas lahan Raden Suwedi ternyata semua lahan/tanahdengan luas + 8.800 Hektar yang mana

tercantum dalam Akta EfrpachtHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Padt.G/2017/PN Btm.19.20.2A;22.23.24.Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 merupakan hak milik Atas NamaJep Ban Soon Co Alias Raden Suwedi ternyata telah dialokasikan olehBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam (dulunya Otorita Batam) kepada orang lain dan atau badan hukumlainnya,Bahwa Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 adalahbagian dari Bukti Sejarah berdasarkan Traktat London tahun 1824,

tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksisaksi Pemohondi depan persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2011telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor :0137/Pdt.G/2011/PA Pkl. tanggal 18 April 2011, mengemukakan alasanalasanpermohonannya, sebagai berikut :Halaman ke dari 171

Bahwa 3 bulan kemudian, sekitar bulan Agustus tahun 2009, Pemohon menemuiTermohon di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kebulen, KecamatanPekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan maksud untuk mengajak TermohonHalaman ke 2 dari 171! Putusan No.0137/Pdt.G/2011/PA.Pklkembali membina rumah tangga, tetapi Termohon menolak ajakan damai dariPemohon; nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn7.

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;Subsider : Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusanseadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon danTermohon datang menghadap di depan sidang, kemudian pemeriksaan perkara iniditunda untuk mediasi, dan berdasarkan Penetapan Nomor: 0137/Pdt.G/2011/PA Pkl.Halaman ke 3 dari 171! Putusan No.0137/Pdt.G/2011/PA.Pkltanggal 23 Mei 2011, telah ditunjuk H. Untung Mustofa, S.H., M.H.

DesaAdinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang No. 474.4/26/2011 tanggal 11April 2011 (Bukti P2);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkanpula di depan persidangan saksisaksinya dari pihak keluarga atau orang dekat denganPemohon, yaitu sepupu Pemohon yang bernama: SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam,pekerjaan Koki di Risa Bakery Batang, bertempat tinggal di Kelurahan NoyontaanKecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, yang menerangkan sebagai berikut:Halaman ke 5 dari 171

orang anak;e bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang berpisah sudah 2(dua) tahun; bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Pemohonkeluar dari Pabrik Roti Purimas dan pindah ke Pabrik Roti Delizia, kemudianTermohon dikeluarkan dari tempat kerjanya di Pabrik Roti Purimas;bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohonakan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepadaTermohon; 2 222222222 2922222225Halaman ke 7 dari 171

222 22a nena nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn enn enn nnn Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 terdakwa 1 ALIASSEGAF Bin YUSUF bersamasama dengan terdakwa 2 SANDIKURNIAWAN Bin SUSILO dan terdakwa 3 TAMRIN Bin ANDA berkumpuldikamar kos terdakwa 2 SANDI KURNIAWAN Bin SUSILO yangberalamat di SMP 171 Ciracas Jakarta Timur, lalu terdakwa 3 TAMRINBin ANDA mengajak terdakwa 1 ALI ASSEGAF Bin YUSUF danterdakwa 2 SANDI KURNIAWAN Bin SUSILO untuk membeli narkotikajenis tembakau

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wibsaksi bersama saksi Wahyu melakukan penangkapan terhadap terdakwa AliAssegaf, terdakwa Sandi Kurniawan dan terdakwa Tamrin di kamar kost Jl.SMP 171 Ciracas, Jakarta Timur.

SMP 171 Ciracas, Jakarta Timur. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwaserta tempat tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkusbekas rokok Marlboro didalamnya terdapat 3 (tiga) linting narkotika jenistembakau gorilla dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening narkotika jenistembakau gorilla berat brutto keseluruhan 7,39 gram yang sebelumnyadisimpan didalam tas pinggang milik terdakwa Tamrin dan tergeletak di lantai.

SMP 171 Ciracas JakartaTimur dan terdakwa ditangkap bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yangbernama Ali dan Tamrin. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersamasama terdakwa Ali dan terdakwa tamrin serta dikamar kos terdakwaditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus bekas rokok Marlboro didalamnyaterdapat 3 (tiga) linting narkotika jenis tembakau gorilla dan 2 (dua) bungkusplastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla berat bruttoseluruhnya 7,39 gram.

SMP 171 Ciracas JakartaTimur dan terdakwa ditangkap bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yangbernama Ali dan Sandi. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersamasama terdakwa Ali dan terdakwa sandi serta dirumah kos terdakwa sandiditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus bekas rokok Marlboro didalamnyaterdapat 3 (tiga) linting narkotika jenis tembakau gorilla dan 2 (dua) bungkusplastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla berat bruttoseluruhnya 7,39 gram.

593.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 315.00 593.00 Tm/E1lZ 2 DE(6) 2(7) 2(LOTI11211112) 2(26) 1(5) 487(1312) 2(1LO5) 487(50) 1(7) 2(411211112) 2(26) 1(5) =487(((((((((((((((((26) 17) 215) 112) 2325) 4873) 17) 2L5) 2112) 223212312) 2105) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 127.00 571.00 Tm/F12 1 TE(32212021101112) 2(LO5) 175(24) 2(2112) 2(3) 1(14) 1(6514) 1(24) 2(26) 1(414) TaETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 231.00 571.00 Tm/F12 1 TE(5) 171

TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 267.00 571.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 272.00 571.00 Tm/F12 1TLAA3 21. 23'V3 22Z1A.5) TSEETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 305.00 571.00 Tm/F12 1 TE(75) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 309.00 571.00 Tm/F12 1 TE(36) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 312.00 571.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 317.00 571.00 Tm/F12 1 TE(1312) 2(LO5) 171

(1312) 2(414) 1(5) 171(257) 2(41014) 1(2312) 2(3212) 2(LO5) 171(26) 1(7) 2(424) 2(7) 2(202126) 1(S) 171(6) 2(7) 2(LO1TI11211112) 2(26) 1(S) 171(1312) 2(1L05) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 127.00 550.00 Tm/F12 1 TE(50) 1(7) 2(411211112) 2(26) 1(5) 12(24) 2(211312) 2(325) 12(1314) 1(5) 12(17) 1(12) 2(4211014) 1(12) 2(14) 1(5) 12(24) 2(7) 2(2412) 2(1011) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 300.00 550.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) 12(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00

rg12.00 0.00 0.00 12.00 533.00 397.00 Im/F12 1 TE(56) TodETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 127.00 376.00 Tm/F12 1 TE(52) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 133.00 376.00 Tm/E1lZ 2 DE(75) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 376.00 Tm/F12 1 TE(7112) 23242) 112) 25) 17150) 17) 2411211112) 226) 15) 171257) 241012) 2325) 1713) 17) 215) 112) 223212312) 2105) 17117) 144) 14750) TaETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 356.00 376.00 Tm/F12 1 TE(5) 171

(74) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 366.00 376.00 Tm/F12 1T(17) 1(7) 2(237) 2(412) 2(24) 2(12) 2(105) 171(44) 1(12) 2(15) 1(12)(((((((ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee12) 23) 15) 17147213) 112) 2325) 17150) 112) 2(LO111112) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 534.00 376.00 Tm/F12 1 TE(755) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 354.00 Tm/F12 1 TE(6) 2(7) 2(LOTI11211112) 2(26) 1(5) 242(24) 2(211312) 2(325) 242(257) 2(41012) 2(325) 242(3) 1(7) 2(L5) 1(

Oleh karena itu, keterangansaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpahsehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka3e HIR;Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatanPenggugat angka 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Oleh karena itu, keterangansaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaianantara satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebuttelah memenuhi pasal 170, 171 dan 172 HIR.;10Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan 2orang saksi bernama Saksi dan Saksi 2;Menimbang bahwa saksi I Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpahsehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka3e HIR;Menimbang bahwa keterangan saksi I Tergugat mengenai dalil gugatanPenggugat angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri,

Oleh karena itu, keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang bahwa saksi II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpahsehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka3e HIR;Menimbang bahwa keterangan saksi I Tergugat juga mengenai dalil gugatanPenggugat angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui

Oleh karena itu, keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaianantara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebuttelah memenuhi pasal 170, 171 dan 172 HIR.

KampungTimbusang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene,Kabupaten Pangkep;PAHARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Arung Sabila,Kampung Bontoa, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkep;SARMAN, bertempat tinggal di Kampung Timbusang,Kampung Bontoa, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkep;SURIADI, bertempat tinggal di Kampung Timbusang,Kampung Bontoa, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkep;SUPRIADI, bertempat tinggal di Kampung Timbusang,Kampung Bontoa, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkep;Halaman 171

dari 171 hal.

SAHERA, bertempat tinggal di Jalan Poros Tonasa Il,Bontoa Luar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene,Kabupaten Pangkep;Halaman 2 dari 171 hal. Put. Nomor 769 PK/Pdt/20186. DAHLIA, bertempat tinggal di Jalan Poros Tonasa Il,Bontoa Luar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene,Kabupaten Pangkep;7. MUSDALIFAH, bertempat tinggal di Jalan Poros TonasaIlMinasatene, Kabupaten Pangkep;8. CAMAT MINASATENE, berkedudukan di Jalan Cempaka3Kabupaten Pangkep;9.

kosong, utuh dan sempurna tanpasyaratsyarat apapun;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiaphari kepada Penggugat, setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isiputusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata inidilaksanakan eksekusinya;Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalamperkara perdata ini;Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebihHalaman 4 dari 171

SITTI, dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para PemohonPeninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali ini;Halaman 9 dari 171 hal. Put.

(Asli atau Foto Copy yang di Legalisir);

Ogan Ilir;

Ogan Ilir;

Ogan Ilir;

berikut: Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor171/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 21 Mei 2018; Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanandikurangkan dari pidana yang dijatuhkan itu; Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.3.000, 00(tiga ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 171

Putusan No. 3239 K/Pid.Sus/2018.Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 171/Akta Pid.Sus/2018/PNBil tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timurtersebut:Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi atasnama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi Nomor 527/PID.SUS/2018/PTSBY juncto Nomor

171/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 19 November 2018;Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai PemohonKasasi Il yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil padatanggal 21 Agustus 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018 danTerdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28

Putusan No. 3239 K/Pid.Sus/2018.Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur Nomor 527/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 31 Juli 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 171/Pid.Sus/2018/PNBil tanggal 21 Mei 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindakpidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memerhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI,= Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dariPemohon Kasasi I/Terdakwa NASIHUL AMIN alias RIBUT bin KASIANItersebut:= Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PenuntutUmum pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUANtersebut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor527/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 31 Juli 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 171

para saksi sendiri yang disimpulkan daribeberapa peristiwa yang dilihat dan dialami oleh para saksi, oleh karenanyaketeranganketerangan tersebut berdasarkan Pasal 171 ayat 2 HIR. harusdikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR ;Hal 9 dari 20 Put.

motor, pergi pagi dan pulang sore ataumalam;Saksi belum pernah melihat Tergugat bermain judi atau minumminumankeras;Saksi pernah mendengar Tergugat menggadaikan BPKB sepeda motor untukmenambah biaya membangun rumah ;Para pihak masih tinggal dalam satu rumah dan ;Saksi sebagai keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada parapihak dan berharap keduanya dapat rukun kembali sebagai keluarga ;Menimbang, bahwa dari pointpoint keterangan para saksi Tergugat tersebutyang memenuhi ketentuan pasal 171

(sepanjang mengenai terkena urusan polisi bukan mengenai diperalat),4.1.5. dan 4.1.6., begitu juga keterangan Saksi II point 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5. dan 4.2.6.karena keterangan saksisaksi tersebut merupakan pengetahuan langsung dari saksikarena saksi mengetahui sendiri peristiwaperistiwa tersebut, sedangkan keteranganpara saksi selebihnya berdasarkan Pasal 171 ayat 2 HIR harus dikesampingkan karenatidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, karena :1.Keterangan para saksi point 4.1.1. dan 4.2.1

terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat ;. a) Tergugat/Pembanding hingga hari ini masih satu rumah dan, b) masihmenjalankan tanggung jawab bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupkeluarga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat sebagai berikut :Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke2:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat diterima karena keterangan Saksisaksi Penggugat tersebut kecuali pada point 3.1.1. dan 3.2.1. telah memenuhi ketentuanPasal 171

Bahwa benar adanya jika kedua saksi Terbanding tersebut memang benarmengetahui baik melihat langsung maupun mendengar langsung ketikaPembanding sedang berboncengan mesra dengan wanita lain di jalan danmengenai adanya wanita yang datang ke rumah kediaman orang tuaTerbanding yang mengaku sebagai istri dari Pembanding dan sudah menikahresmi dan hal tersebut diketahui saksisaksi secara langung, sehingga saksisaksi tersebut sudah memenuhi unsurunsur dari Pasal 171 HIR/308 RBG ;3.

Menyatakan barang bukti berupa :1 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU, Nomor Polisi BE7127DQwarma hitam, Nomor Rangka MH8BG41CADJ964085, Nomor MesinG420IDI045393.Dikembalikan kepada Terdakwa KADIS bin SARKUN ;4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) ;Telah mendengar pembelaan terdakwa, diucapkan di persidangan yang padapokoknya terdakwa mohon hukuman seringanringannya karena terdakwa merasamenyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;Pts. 171

Jalan ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwatidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana di atur dalam Pasal 156KUHAP ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil dakwaan Penuntut Umumdi persidangan telah didengar keterangan saksisaksi di bawah sumpah, yang padapokoknya masingmasing menerangkan sebagai berikut :1 Saksi JHON HENDRI bin ABU NAWAS, pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan ;Pts. 171

benturan yang sangat keras dari arah belakang rumah saksi ;Bahwa selang waktu antara saksi melihat kendaraan tersebut melintas dengansuara benturan tersebut sekitar 1 (satu) menit ;Bahwa setelah saksi mendengar suara benturan tersebut saksi tidakmendatangi dari arah mana suara tersebut karena saksi sedang menjagawarung miliknya sendirian, namun saksi mengetahui jika yang mengalamaikecelakaan adalah kendaraan yang baru saja melintas didepan warung miliksaksi dengan kecepatan tinggi tersebut ;Pts. 171

ARDIANA KURNIAWATINIP. 19880318 201502 2 001 dengan Kesimpulan dari pemeriksaan yang telahdilakukan, luka yang dialami pasien disebabkan oleh benturan dengan benda tumpulyang menyebabkan meninggal dunia ;Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukanbarang bukti berupa :Pts. 171/Pid.B/2011/PN.BUHim9dari 19 Halamane 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nomor Polisi BE7127DQwarna hitam, Nomor Rangka MH8BG41CADJ964085, Nomor Mesin G420IDI045393;Menimbang, bahwa Penuntut Umum

,M.H. dan ITA DENIE SETIYAWATY, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi olehPts. 171/Pid.B/2011/PN.BUHim19dari 19 HalamanRISTIANA DEWL S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, dihadirioleh LUTFI FRESLY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro,dihadapan terdakwa ; Hakimhakim Anggota Hakim Ketua,ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.

Apabila point ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA / DEBITUR makaPIHAK PERTAMA / BANK berhak untuk menjual seluruh agunan dengan buktikepemilikan SHM No. 171 atas nama UJANG SOBANDI bin ARUN, baik secara dibawahtangan maupun dimuka umum, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA / DEBITUR dengan inimenyatakan kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA / BANK akanmenyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SHMHal. 2 dari 4 Akta Perdamaian No. 18/Pdt.G.s

/2018/PN.Sng.No. 171 atas nama UJANG SOBANDI bin ARUN dan selanjutnya memberikan kuasakepada PIHAK PERTAMA / BANK untuk mengurus dan menandatangani segala halhalyang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;4.

Bahwa terkait dengan nilai jual agunan berupa SHM No. 171 atas nama UJANGSOBANDI bin ARUN, PIHAK KEDUA/ DEBITUR menyatakan akan menjual dengan hargajual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA / DEBITURatau PIHAK KEDUA / DEBITUR menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan nilaijual agunan berupa SHM No. 171 atas nama UJANG SOBANDI bin ARUN dimaksudkepada PIHAK PERTAMA/ BANK;5.