Ditemukan 47924 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DADANG SUTISNA Diwakili Oleh : FARRIZ CHANDRA, S.H., M.H.
120 — 14
266/PID.SUS/2022/PT DKI
Ahmat Rudi Hasibuan, S.H
Terdakwa:
HAIRUL AMRI Als AMRI
26 — 17
266/Pid.B/2024/PN Rap
26 — 2
266/PID.B/2015/PN MLG
Habibul Rakhman, SH
Terdakwa:
1.ALPA ROBI Als ROBI Bin AZIZ TATUM Alm
2.HEPPY JASTRA Als HEPPY Bin HASAN SYUKUR Alm
3.DEDI IRAWAN Als DEDI Bin HASAN Alm
77 — 20
266/Pid.Sus/2021/PN Mrb
Amat Sugiyono
57 — 14
266/Pdt.P/2019/PN Pwk
1.Militandityo Alfath Arviansyah.,SH.
2.neny wuri handayani
Terdakwa:
SAMSUL ARIFIN al RIPIN Bin MUTARI
37 — 27
266/Pid.Sus/2023/PN Krs
MUHADIR, S.H.
Terdakwa:
ARRAZI FAJRI BIN FAUZI
86 — 29
266/Pid.Sus/2021/PN Bir
MUSTIKA D,SH
Terdakwa:
BUDIYANTO Bin SABIRUDIN
109 — 62
266/Pid.B/2021/PN Cbn
1.Yeiel Yonatan Nenobais
2.Katarina Tunliu
49 — 34
266/Pdt.P/2024/PN Kpg
SUCIHANA ANDINISARI PURNAMA, SH.,MH.
Terdakwa:
RIKO SETIAWAN
28 — 16
266/Pid.Sus/2023/PN Kpn
NURISA
40 — 30
266/Pdt.P/2023/PN Mpw
JUNIARTI, SH
Terdakwa:
HASANUDDIN Als HASAN Bin UDIN
79 — 14
266/Pid.Sus/2020/PN Tbh
1.DIAN SHABRINA AMAJIDA, S.H.
2.KHANSA QANIA FEBIANI,S.H.
Terdakwa:
AGUSTIANSYAH ZAINI Als AGUS Bin Alm. AHMAD ZAINI
24 — 22
266/Pid.Sus/2022/PN Bjb
103 — 73
266/Pdt.G/2017/PN Dps
PUTUSANNomor 266/Pat.G/2017/PN.DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA.Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :IDA BAGUS NGURAH WUAYA, tempat/ tanggal lahirDenpasar/ 08 Juni 1951, umur 65 tahun, jenis kelamin lakilaki,agama Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat JalanWerkudara No.03 Denpasar, Br.Tampak Gangsul, Kel/DesaDangin Puri Kauh, Kecamatan Denasar
TURUT TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah memperhatikan buktioukti surat yang diajukan kedua belahpihak di persidangan;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi yang diajukan olehkedua belah pihak di persidangan;Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadapobyek sengketa;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal O03 April 2017 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 266
NORMA P TOBING
15 — 10
266/Pdt.P/2024/PN Smr
8 — 3
266/Pdt.G/2015/PA. Gsg
26 — 8
266/Pid.B/2011/PN-SGI
PUTUS ANNomor : 266 / Pid.B / 2011 / PNSGIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkaraperkara pidana dengan acara biasadalam peradilan tingkat pertama yang bersidang diruang sidang utama Jalan Teungku CikDitiro No. 48 Sigli, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama : RATNAWATI Binti SABIRIN .Tempat Lahir : Sinabang .Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 18 Agustus 1972.Jenis Kelamin : Perempuan .Kebangsaan : Indonesia .Tempat
218 / Pen.Pid.B / 2011 / PNSGI tanggal 17Nopember 2011 ;Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa ianya tidak menggunakanPenasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan, namun mengingat tindak pidanayang dilakukan oleh terdakwa diancam dengan pidana diatas 5 (lima) tahun maka dengandemikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menunjuk Penasihat Hukum untukmendampingi terdakwa selama proses persidangan yaitu SANUSI HAMZAH, SH sesuaidengan Surat Penetapan penunjukan Nomor. 266
/ Pid. / 2011 / PN SGI tanggal 02 Nopember2011 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 266 / Pen.
B /2011 / PNSGI, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 266 / Pen.Pid.B / 2011 / PNSGI,tentang hari sidang pertama perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;Setelah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;Setelah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini ;Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakanpada tanggal 17 Januari
44 — 4
Dan dt antara tandatanda kekuasaanNya ialah Diamenciptakan untukmu isteriisteri dari jemsmu sendiri, supaya kamuc:enderung dan merasa tenteram kepadanya. dan dijadikanNyadiantaramu rasa kaslh dan sayang Sesungguhnya pada yangdemikian itu. benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yangberfikll":Merimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yangbersalah sebagaimana Yunsprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.KIAG/1993Halaman 10 dan 14 IMamllin, Pu/J,san Nomor 427/Pdt.G1201M'A BSHEi om iB' ai 71 iWtanggal
1.JUNAEDI HUTASUHUT
2.SALIM CERKAS HASIBUAN, S.H.
3.THONY ARITONANG, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
152 — 57
danseharusnya Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo padaakhir bulan setelah Putusan Pengadilan Tindak Korupsi memilikikekuatan hukum tetap, maka dengan demikian objek sengketa(Penggugat I) yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUN.Pbradalah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Bahwa objek sengketa (Penggugat 1) yang diterbitkan olehTergugat bertentangan dengan Pasal 266
Tanggal 15 Juni 2017, danseharusnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo padaakhir bulan setelah Putusan Pengadilan Tindak Korupsi memilikikekuatan hukum tetap, maka dengan demikian objek sengketa(Penggugat II) yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018adalah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Bahwa objek sengketa (Penggugat II) yang diterbitkan olehTergugat bertentangan dengan Pasal 266 huruf d PeraturanPemerintah Nomor
: 29/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR. tanggal 20 Juni 2017,dan seharusnya Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo padaakhir bulan setelah Putusan Pengadilan Tindak Korupsi memilikikekuatan hukum tetap, maka dengan demikian objek sengketa(Penggugat III) yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018adalah bertentangan dengan pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Bahwa objek sengketa (Penggugat III) yang diterbitkan olehTergugat bertentangan dengan Pasal 266
huruf dPeraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 adalah keliru dan tidakberdasarkan Hukum, karena tidak adanya Pasal 266 huruf d dalamPeraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017.Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (3) Peraturan PemerintananNomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi Keputusan Pemberhentiansebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan paling lama 21 hari kerjasetelah usulan pemberhentian diterima, merujuk pada Pasal 266 ayat(2) Nomor 11 Tahun 2017 bahwa Gubernur menetapkan KeputusanPemberhentian setelah
menerima usulan Pemberhentian makaberlakulah ketentuan Pasal 266 ayat (3) mengenai ditetapkan palinglama 21 hari Keputusan pemberhentian, dalam Pasal 266 baik ayatHalaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUN.Pbr(1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun2017 tersebut tidak ada menyatakan Penetapan sejak PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa dalil Penggugat I, II dan Ill huruf E2 mengenai Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa bertentangan dengan
14 — 12
Sesungguhnyapada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yangbertikir.Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yangbersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993tanggal 26 Juli 1994 Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga sepertitersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.