Ditemukan 55468 data
20 — 5
menunjukkan bahwa anak Pemohontersebut telah masak jiwa dan raganya, sehingga secara fisik dan psikhis telahSiap untuk menikah ;Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyaipekerjaan sebagai tukang kayu dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,00 perhari, apabila menikah dapat memberikan nafkah kepada istrinya;Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calonsuaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga orang tua mempunyaikekhawatiran kalau tidak dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agamayang
13 — 0
hal halsebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;hal. 4 dari 8 hal. salinan putusan Nomor 5594 /Pdt.G/2020/PA.JrMenimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugatbertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkanPasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang
25 — 19
Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepadaPemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agamayang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama MataramNomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Mtr. tanggal 08 Februari 2017 tentang layananpembebasan biaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon II diberikan layananpembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIP
12 — 7
Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebutterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 13 Januari 2008 dan Penggugat dengan Tergugat belumpernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang
14 — 0
Tahun 1990;Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatanperceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yangtidak mungkin lagi untuk dirukunkan ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugattidak membantah dalildalil gugatan Penggugat, dengansendirinya dalildalil gugatan Penggugat menjadi faktatetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1)UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang
14 — 3
Panitera Pengadian Agama Bandung atau pejabatlain yang ditunjuk untuk mengirmkan salnan putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wiayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dalamRegister yang tersedia;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agamayang
6 — 5
Tgrs.1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebutterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 13 Januari 2008 dan Penggugat dengan Tergugat belumpernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang telah diubah dan ditambah
19 — 5
Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebutterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 13 Januari 2008 dan Penggugat dengan Tergugat belumpernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang
25 — 6
Pemohon dan Pemohon II dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama IslamKementerian Agama RI nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 02 Agustus1989 perihal PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, yang menjelaskanbahwa yang berwenang mencatat itsbat nikah adalah PPN yang mewilayahitempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, olehkarena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Pemohon dan PemohonIl untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agamayang
6 — 3
Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebutterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 13 Januari 2008 dan Penggugat dengan Tergugat belumpernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang
13 — 5
Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebutterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 13 Januari 2008 dan Penggugat dengan Tergugat belumpernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang
18 — 3
pisah rumahn bukit eeeer enetee:sebagainanedtetaeivn berusaha merukunkan rumah tangga Penggugattahun Lefer 'RaQugat, tepi tidak berhasil:tentang perkawinan;Menimbang, bah, pera SRA aRoA gear gO ostahun 1989 yay akuni spl, KRIRBAN EAlcKepamnibaignKDARenetahun 2006 tentang peradilan Agaarenaith RESBKSYn bea Gaheaieerdiperintahkan untuk menqingagen FHABIBAKsPSeany dlagarackecvaanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusaty AVAHGtempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agamayang
41 — 1
oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon denganTermohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan olehPemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj't; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,Panitera Pengadilan Agama setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajibmengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamayang
17 — 10
Tgrs.1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebutterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 13 Januari 2008 dan Penggugat dengan Tergugat belumpernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang telah diubah dan ditambah
13 — 5
Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebutterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 13 Januari 2008 dan Penggugat dengan Tergugat belumpernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang
6 — 0
itu lebih utama daripada mengambilkemaslahatan. 77772 nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga, setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan danberdasarkan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang
108 — 31
Buk Hal 13 dari 14.14Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Bungkuberkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agamayang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sertaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempatdilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakanRNMenimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBungku Nomor W19A7/172/Hk.05/
9 — 1
kepada Penggugat ;Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitandengan perkara ini ; MENGADILI:Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datangmenghadap di persidangan, tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkansalinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamayang
9 — 3
Pasal82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang telah dirubah dengan UndangUndang nomor 3 Tahun 2006, MajelisHakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukunkembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan untukmengoptimalkan upaya tersebut Majelis juga telah menunjuk danmengangkat mediator untuk melakukan mediasi, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipunberdasarkan relaas panggilan telah dipanggil dengan patut dan
17 — 5
Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebutterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 13 Januari 2008 dan Penggugat dengan Tergugat belumpernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang