Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-05-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 22-06-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 296/Pdt/2023/PT MDN
Tanggal 22 Juni 2023 — Pembanding/Tergugat I : AHUAT ALIAS EDWARD JO
Terbanding/Penggugat : FELIX
Terbanding/Turut Tergugat I : MUTIA KARMIN
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor WIlayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq.
39 — 1
  • Pembanding/Tergugat I : AHUAT ALIAS EDWARD JO
    Terbanding/Penggugat : FELIX
    Terbanding/Turut Tergugat I : MUTIA KARMIN
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor WIlayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq.
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan
    Terbanding/Turut Tergugat III : DEVELOPER CONTEMPO diwakili oleh KOKHIN
    Turut Terbanding/Tergugat II : CAMAT KECAMATAN MEDAN JOHOR
    Turut Terbanding/Tergugat III : LURAH KELURAHAN TITI KUNING
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-05-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 494/PDT/2024/PT DKI
Tanggal 21 Mei 2024 — Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara
80 — 0
  • Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara
Pengadilan PN LAHAT Perdata
Register : 16-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN LAHAT Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
NANDA FIRMANSYAH
Tergugat:
ARI WIJAYA
297 — 82

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut
    2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian
    3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
    4. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 002/P.A rbitrase/BPSK-Llg/VI/2020, tanggal 29 juni 2020
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata Khusus Arbitrase
Register : 19-09-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak
Tanggal 15 Nopember 2016 — -Pemohon PT BANK BNI SYARIAH LAWAN -Tergugat LAMIN RAHARJO
182 — 68
  • MENGADILI:DALAM EKSEPSI: ------------------------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); --------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA: -----------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; 2.
    Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 524/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tentang Arbitrase antara Lamin Raharjo (sebagai Konsumen) melawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru (sebagai Pelaku Usaha) Batal Demi Hukum; ------------------3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp606.000,00 (Enam ratus enam ribu rupiah);
    Dengandemikian, penyelenggaraan arbitrase oleh BPSK Kabupaten Batubaraadalah melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor350/MPP/KEP/12/2001 tentang tugas dan wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen. Oleh karena itu, Keputusan Arbitrase BPSKKabupaten Batubara harus dinyatakan Batal Demi Hukum; Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Sak3.
    KalaupunHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.SusBPSK/2016/PN.SakPemohon Keberatan dan Termohon Keberatan bersepakat untukmenyelesaikan sengketa di BPSK, maka yang berwenang menyelesaikanadalah BPSK Kota Pekanbaru, bukan BPSK Kabupaten Batubara; Berdasarkan Pasal 23 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa hak konsumen untukmengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
    Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) : Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya PemohonKeberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Memang menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah: 1.
    Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undangundang ini; Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2), yang menyatakan: Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat; Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa
    pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badanusaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yangdidirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayahHukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasamaHalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Sakmelalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalamberbagai bidang ekonomi; === 20202222 2> Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, yang berbunyi:
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata Khusus Arbitrase
Register : 02-02-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Rhl
Tanggal 6 April 2017 — PT.BANK MANDIRI ,Persero,Tbk sebagai PEMOHON KEBERATAN HARI BUDIMAN sebagai TERMOHON KEBERATAN
172 — 0
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor 482/ Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 9 Januari 2017;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara nomor 482/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 9 Januari 2017;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.361.000,00(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Putus : 05-04-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 443/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdn
Tanggal 5 April 2017 — - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor (PENGGUGAT) - Rusgianto Lubis, (TERGUGAT)
134 — 43
  • - Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batubara Nomor No.294/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 4 Agustus 2016 ;
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 01-02-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 13-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr
Tanggal 23 Maret 2017 — PT BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Pekanbaru Vs Erizaldi
499 — 226
  • MENGADILI:Menerima permohonan keberatan dari Pemohon(semula Pelaku Usaha);Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara Nomor 1148/Arbritase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 12 Januari 2017 tersebut, MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;Menyatakan gugatan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) tidak dapat diterima;Menghukum Termohon (semula Pemohon/Konsumen) untuk membayar biaya perkara
    TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETAKONSUMEN (BPSK) Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini;Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 36/Padt. wbiheocn 7/PN Pbr Bahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah :1.
    Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1148/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 12 Januari 2017 ;3.
    Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara No. 1148/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 12 Januari 2017(copy dari asli P9) ;Membuktikan:Halaman 30 dari 38 Putusay Womor 36/Pdt.
    dari Pemohon pada pokoknyaadalah bahwa Pemohon tidak menerima putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kota Batu Bara Nomor 1148/Arbritase/BPSKBB/VIII/2016tanggal 12 Januari 2017 tersebut, dengan alasan:1.
    Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaBatu Bara Nomor 1148/Arbritase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 12 Januari2017 tersebut,MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Baratidak berwenang untuk mengadili perkara ini;2. Menyatakan gugatan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) tidakdapat diterima;3.
Pengadilan PN MUARO Perdata Khusus
Register : 18-05-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN MUARO Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mrj
Tanggal 26 Juli 2017 — PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat - Syahrizal
186 — 49
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; 4. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 158/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017 tanggal 4 Mei 2017; 5. Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
    gugatan atau permohonan' penyelesaian sengketakonsumennya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Muaro Sijunjung.
    Ketidakhadiran PEMOHON KEBERATANdalam setiap panggilan yang disampaikan oleh Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utaradisebabkan karena kelalaian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam menyampaikanpemberitahuan panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN.Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara Sumatera Utara telah 2 (dua) kali mengirimkan surat panggilankepada PEMOHON KEBERATAN, yaitu sebagai berikut
    Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen.Berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum kiranyaPEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa ketiadaan surat panggilanke ll (Kedua) yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara kepadaPEMOHON KEBERATAN tersebut bertentangan Pasal 36 Ayat (1)Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesiasehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan penyelesaian sengketakonsumen oleh Badan
    Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalammengeluarkan putusan tersebut bertindak seolaholah sebagai MajelisHakim pada Pengadilan Negeri.
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;4. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara No. 158/Arbitrase/BPSKBB/IV2017 tanggal 4 Mei2017;5. Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Putus : 26-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN STABAT Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN STB
Tanggal 26 Juli 2017 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang HM. YAMIN Bank BTPN ("Bank BTPN") Melawan Munir Hamid
79 — 55
  • Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tidak dapat diterima dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
    Bahwa, menurut Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, telah menetapkan sebagai berikut:Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:a. masa atau tenggang waktu Wewenang;Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor: 25/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Stb.b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; danc. cakupan bidang atau materi Wewenang.d.
    hal ini jelas terlinhat dalamPasal8 ayat (1) UU No. 12/2011, menegaskan: Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 mencakup peraturan yangditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, MahkamahKonstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,Menteri, badan, lembaga, dan seterusnya.* Dengan demikian Peraturan Menteri juga sebagai salah satu jenisperaturan
    TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETAKONSUMEN (BPSKJ Bahwa,Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalil Pemohon Keberatan ,kecuali yang diakuinya secara tegas dalamjawaban ini.
    Meminta bantuan penvidik untuk menghadirkan Pelakuusaha.saksi.saksi ah/.atau setiap orang sebagaimana dimaksudpada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhipamanggilan Badan Penye/esaian Sengketa Konsumen:J.
    Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor: 46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27April 2017 tidak dapat diterima dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;4.
Pengadilan PN GARUT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 02-01-2015 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN GARUT Nomor 1/Pdt.Sus/2015/PN.Grt
Tanggal 10 Februari 2015 — AKIN ENGKIM Lawan WAHYO SUNARYO
459 — 157
  • Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tasikmalaya Nomor 51/A/BPSK-Kota.Tsm/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya Tidak berwenang menangani dan mengadili Perkara pengaduan Konsumen Nomor 097/PK-001/BPSK/X/2014 ;2. Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota TasikmalayaTidak berwenang menangani dan mengadili Perkara pengaduan KonsumenNomor 097/PK001/BPSK/X/2014 ;3. Menyatakan Pengaduan Konsumen Nomor : 097/PK001/BPSK/X/2014 ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijkeverklaard);4. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaTasikmalaya Nomor 51/A/BPSKKota.Tsm/XII/2014, tanggal 10 Desember2014 adalah batal demi hukum ;5.
    Menyatakan Membatalkan Keputusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kota Tasikmalaya Nomor 51/A/BPSKKota.Tsm/XII/2014, tanggal10 Desember 2014 :6.
    Putra Utama Motor adalahpenjual Pelumas Meditran SX SAE 15W40.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) Undangundang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen mengatur Pelaku usaha adalah setiap orangperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukanbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalamwilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasamamelalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi.Menimbang
    Maka dengan demikian Termohonkeberatan bukanlah Konsumen akhir.Menimbang, bahwa pengertian konsumen antara adalah konsumen yangmenggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produklainnya, jika dihubungkan dengan uraian sebelumnya, yaitu Termohon Keberatantelan membeli 20 (dua puluh) drum oli jenis Meditran SX 15W40 CH4 yangdigunakan oleh Termohon Keberatan sebagai badan usaha yang bergerak di bidangJasa Angkutan/transportasi.
    Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen TasikmalayaNomor 51/A/BPSKKota. Tsm/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014:MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota TasikmalayaTidak berwenang menangani dan mengadili Perkara pengaduan KonsumenNomor 097/PK001/BPSK/X/2014 ;2.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 09-03-2022 — Putus : 24-03-2022 — Upload : 29-03-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pbr
Tanggal 24 Maret 2022 — Pemohon:
APRIL NARNI
31 — 23
  • Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 543/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Syaban; Mutiara Hati.

    2.

    Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 518/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Syaban; Mutiara Hati.

    3.

    Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2047/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Syaban; Mutiara Hati.

    4.

    Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3599 atau diubah menjadi 438/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Syaban; Mutiara Hati.

    5.

    Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5640/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Syaban; Mutiara Hati

    1. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 2034/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 15 Desember 2021 — Pemohon:
ELLY DWI HANDAYANA
47 — 14
  • Achmad Arief Susiantoni, SH yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. 00326/SB000149878/1, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00021/KEP/CV/0320/2004, Surat Keterangan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara No. KR.II.C.00023/KEP/23/2001, Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 039175/KEP/KR.II/KC.500/A/10 adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon yang sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 24-03-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 19 Juli 2017 — 1. Nama : LA SUWU LA HEJA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : KIFLI Hi. ABD. HALIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : JAKARIA JA ATA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 memberikan kuasa kepada 1. DARWIS MOHD. SAID, S.H.; 2. MALIK LA DAHIRI, S.H., M.H.; 3. MUAMMAR HUSEN, S.H.; 4. MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara DARWIS MUHD. SAID, S.H. Dan REKAN, beralamat kantor di Jalan Cendrawasih No.18 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
157 — 45
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 20 Desember 2016;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 20 Desember 2016;4.
    Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang mengangkat kembali Para Penggugat menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Periode 2016 2022;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
    Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagaiberikut :Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan keputusan yang berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orangatau badan hukum perdata;b.
    Kepala Badan PemberdayaanMasayarakat dan Desa perihal Pengusulan Pergantian Antar Waktu AnggotaBPD Desa Sambiki yang selanjutnya oleh Kepala Badan PemberdayaanMasayarakat dan Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan melaluisurat nomor : 140/ 309/BPMD & Otdes/x1/2016 tanggal 20 Desember 2016mengusulkan ke Bupati Halmahera Selatan C.q.
    Bukti P5 : Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Sambiki MenolakPemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Desa Sambiki, tertanggal 18 Januari 2017, (fotocopydari fotocopy);6.
    Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa,tanggal 19 Desember 2016, yang isinya juga turut menyampaikan HasilParipurna Badan Permusyawaratan Desa Sambiki Nomor:03/BPD/DS/X1V2016 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota BPD, (videBukti T7);Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Otonomi DesaKabupaten Hamahera Selatan telah menerbitkan surat Nomor:140/309/BPM&OTDES/X1V2016, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW), yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Selatan Cq.
    Melanggar larangan sebagai anggota Badan permusyaweratanDesa;Ayat (8) : Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkanoleh pimpinan Badan Permusyawaratn Desa kepadaBupati/Walikota atas dasar hasil musyawerah BadanPermusyawaratan Desa;Ayat (4) : Peresmian pemberhentian anggota Badan PermusyawaratanDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapbkan dengankeputusan bupatiMalikota;Menimbang, bahwa Prosedur Penggantian Antar Waktu AnggotaBadan Permusyawaratan Desa adalah sebagaimana ketentuan
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Bjm
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia cq PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Surabaya cq PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Cabang Banjarmasin 2. Pemerintah Kota Banjarmasin 3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
118 — 29
  • Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia cq PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Surabaya cq PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Cabang Banjarmasin2. Pemerintah Kota Banjarmasin3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIACQ BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR ~~ WILAYAHPROPINS!
    UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lainmengatur bahwa :1.2.1.1.2.2.1.2.3.BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan(vide Ps. 1 angka 1);Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalahBUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnyaterbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 %(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki
    UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara, antara lain mengatur bahwapemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab yang dilakukanoleh Badan Pemeriksa Keuangan meliputi seluruh keuangannegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 uu no.17 Tahun2003 tentang kKeuangan negara (vide pasal 3) ;1.4.
    UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lainmengatur bahwa :1.4.1.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroanadalah badan hukum (vide Pasal 1 angka 1) ;1.4.2.Direksi adalah orga perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untukkepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan, baik didalm maupundiluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (vide Pasal 1 angka 5);1.4.3.Atas permohonan pihak
    dalam HPL tersebutsebelumnya telah dibebaskan terlebih dahulu oleh Panitia TetapPenafsiran Ganti Rugi Kotamadya Banjarmasin sebagaimana DaftarLampiran Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan PertanahanNasional tanggal 5 Oktober 1994, sedangkan bila dicermati dari daftartanah yang dibebaskan tersebut tanah Hak Milik Nomor 89/Teluk Dalamtidak termasuk dalam tanah seluas 549.383 m24.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum
Putus : 29-08-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 7/Pid.Pra/2016/PN.TBT
Tanggal 29 Agustus 2016 — Mirsal Mustafa LAWAN Kepala BNN (Badan Nakotika Nasional) Pusat di Jakarta cq. Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala BNN Kabupaten Serdang
25 — 0
  • Mirsal Mustafa LAWAN Kepala BNN (Badan Nakotika Nasional) Pusat di Jakarta cq. Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala BNN Kabupaten Serdang
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Krg
Tanggal 21 Mei 2018 — Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus
54 — 19
  • Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 12-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Nab
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
ENY LAPIK
Tergugat:
SUHARDI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
30 — 22
  • Penggugat:
    ENY LAPIK
    Tergugat:
    SUHARDI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:Eny Lapik, bertempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo RT 02/ RW 01,Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, sebagai Penggugat ;Lawan:Suhardi, bertempat tinggal di Desa Bumi Mulia, Kalibumi II, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamat dankeberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan
    pemegang hak yang sebenarnya sehingga selaluterbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang merasamemiliki tanahnya meskipun nama pihak tersebut telah terdaftar dalam daftar umumyang terdapat di kantor pertanahan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah tertulis, Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertifikat secara sah atas nama orang atau badan
    yang bersangkutan yang diserahkan olehnyakepada Kepala Kantor Pertanahan;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan data sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut meliputi perubahan datafisik dan dapat juga meliputi perubahan data yuridis;Menimbang bahwa definisi mengenai data fisik dapat berpedoman padaketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan
    Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu yangdimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidangtanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanyabangunan atau bagian bangunan di atasnya;Menimbang bahwa definisi mengenai data yuridis dapat berpedoman padaketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perjanjian
Register : 14-01-2011 — Putus : 30-11-2011 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 7/Pdt.G/2011/PN CBN
Tanggal 30 Nopember 2011 — SITI ZAENAB Tergugat: - PT Sunyaragi Mandala Jasa - Walikotamadya Cirebon - Kantor Badan Pertanahan kotamadya Cirebon
109 — 24
  • SITI ZAENABTergugat:- PT Sunyaragi Mandala Jasa- Walikotamadya Cirebon- Kantor Badan Pertanahan kotamadya Cirebon
    SUNYARAGI MANDALA JASA dengan Surat Ukur No. 53/1990tanggal, 07021990 seluas 30.275 m2 berdasarkan Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.416/HGB/BPN/1994 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT.SUN YARAGI MANDALA JASA,Bahwa ooo. cccccccececeseceseceeeeeeeeeseeeres dst9.
    Untuk itu. dengan terbitnya Surat Keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 416/HGB/BPN/94Tentang Pemberian HGB atas Nama PT Sunyaragi Mandala atas tanah diKota Cirebon kepada Tergugat I, adalah SAH MENURUT HUKUM..
    Pengertian Subyek Hukum adalah orang atau badan hukum.
    Perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum dalam fungsinyaadalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ badan hukumitu. sendir, oleh karenanya badan hukim itu sendirilah yang harusmempertanggung jawabkannya.Dalam perkara ini gugatan diajukan kepada Walikota sebagai Tergugat II,namun sebagaimana dimaklumi bahwa Walikota bukan badan hukum publiksesuai dengan pengertian Subyek Hukum melainkan Jabatan, gugatanseharusnya ditujukan kepada Pemerintah Kota Cirebon sebagai
    Oleh karena itu seharusnya Kepala Badan Pertanahan Nasionalsebagai pihak yang memeberikan Hak Guna Bangunan atas tanah obyek sengketakepada Tergugat I turut di gugat didalam perkara ini,dengan tidak turut digugatnyaKepala Badan Pertanahan Nasional dalam perkara ini, maka gugatan ini adalahmerupakan gugatan yang kurang pihak sehingga belasan apabila gugatan inidinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)GUGATAN KABUR (ABCUUR LIBELS)Bahwa sebagaimana didalikan Penggugat dalam surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-05-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080 K/Pdt/2021
Tanggal 5 Mei 2021 — PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTA PEKANBARU cq BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PEKANBARU, dk vs YAYASAN TRISULA PEKANBARU, dk
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTA PEKANBARU cq BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PEKANBARU, dk vs YAYASAN TRISULA PEKANBARU, dk
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 05-06-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Trg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penggugat:
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) KENOHAN SEJAHTERA DAN MANDIRI Lkd
Tergugat:
1.JULIMAN
2.YANA KRISTINA
3 — 2
  • Penggugat:
    BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) KENOHAN SEJAHTERA DAN MANDIRI Lkd
    Tergugat:
    1.JULIMAN
    2.YANA KRISTINA