Ditemukan 107710 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Uu darurat
Register : 02-02-2018 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Wsp
Tanggal 13 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
112
  • Hal demikian menurutMajelis Hakim dapat dikategorikan sebagai dalam keadaan darurat, di manadalam keadaan darurat, segala yang dilarang menjadi boleh dilakukan, sesuaidengan kaidah hukum Islam:wl) gars!
    aui wl pallKeadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannnya segala yang dilarangDemikian juga memberikan dispensasi untuk menikah dalam usia yangbelum mencapai ketentuan UndangUndang dalam kasus ini adalah lebih baikdan berdampak positif dari pada menolaknya sebab jika permohonan tersebutditolak maka akan menimbulkan madharat yang lebih besar, baik terhadapanak Pemohon, calon suami maupun terhadap keluarga masingmasing karenatelah ada persiapan pelaksanaan pernikahan.
Putus : 24-03-2015 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 236/Pid.B/2015/PN TNG
Tanggal 24 Maret 2015 — Muhammad Rais Als Hendra Bin Samsudin
122
  • /Pid.B/2015/PN TNGdan saksi Suhandi, SH tersebut menangkap dan memeriksa terdakwa,kemudian terdakwa diminta untuk mengambil pisau badik tersebut dan saatditanyakan terdakwa mengakui pisau badik tersebut digunakan uinguk menjagadiri dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yangberwenang, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Cikupa berikut pisaubadik yang telah terdakwa bawa tersebut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) UU Darurat
    pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas,secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dandianggap termuat pula dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telahmendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat
    No. 12 Tahun 1951;Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara tunggalmaka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut Umummelanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.
Register : 30-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Bjm
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
HERMAN INDRA SAKTI. SH
Terdakwa:
SAHRIL RAHMADANI ALS ARIL BIN KASPUL ANWAR
175
  • milik Terdakwa namun Terdakwa tidakmempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjatatajam di tempat umum dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
    Satu) bilan senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang 19 cm(sembilan belas centimeter) yang berada pada jarak kurang lebih %2 meter(setengah meter) dari posisi Terdakwa;Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa namunTerdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawasenjata tajam di tempat umum dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat
    menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa merasabersalah dan menyesali perbuatannya;= Terdakwa bersikapsopan dan berterus terang; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
Register : 26-11-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 593/Pdt.P/2015/PA Mks
Tanggal 7 Desember 2015 — PEMOHON
85
  • Hal demikian menurut MajelisHakim dapat dikategorikan sebagai dalam keadaan darurat, di manadalam keadaan darurat, segala yang dilarang menjadi boleh dilakukan,sesuai dengan kaidah hukum Islam:ON) sacl! aut Gly 5 pallKeadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannnya segala yangdilarangDemikian juga memberikan dispensasi untuk menikah dalam usiayang belum mencapai ketentuan undangundang dalam kasus ini adalahHal.10 dari 13. hal.Pen.
Putus : 16-06-2015 — Upload : 09-06-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 102/Pid.Sus/2015/PT SMG
Tanggal 16 Juni 2015 — MU’DZI bin PARIMAN
6824
  • Kecamatan BogorejoKabupaten Blora truck Mitsubishi warna kuning hitan Nopol S9736UFyang sedang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut dihentikan oleh saksiSUWANTO dan saksi SIGIT WINARTO, SH lalu diperiksa serta ditanyakandokumen pupuk subsidi jenis Phonska tersebut dan karena tidak adadokumennya kemudian truk beserta muatannya dibawa ke Kantor PolsekBogorejo guna pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat
    JaksaPenuntut Umum tanggal 19 Maret 2015 No.Reg.Perkara: PDS01/BLORA/Ft.2/01/2015 Terdakwa telah dituntut, agar Majelis Hakim PengadilanNegeri Blora yang mengadili perkara ini memutuskan : e Menyatakan terdakwa MUDZI Bin PARIMAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lain selainProdusen, Distributor, dan Pengecer yang dengan sengajamelanggar ketentuan larangan memperjualbelikan pupukbersubsidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat
    2011tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo pasal30 ayat (3) jo pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian ; Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkanbahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaantunggal sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 sub3e UU Darurat
Putus : 24-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Lmj
Tanggal 24 Maret 2015 — MULYADI bin ARSIN
243
  • tajamcluritbeserta rangkanya yang disimpan diselipkan didalam celana bagianbelakang dan ditutup oleh baju, kemudian sewaktu saksi Panji Satrio Gustimenanyakan tentang surat izin membawanya, terdakwa tidak bisamenunjukanya lalu terdakwa ditangkap dan disita barang bukti : sebilahsenjata tajam clurit beserta kerangkanya selanjutnya dibawa ke PolresLumajang dan diproses.Perbuatan terdakwa Mulyadi Bin Arsin merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat
    disita barangbukti : sebilah senjata tajam clurit beserta kerangkanyaselanjutnya dibawa ke Polres Lumajang dan diproses.Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan.Menimbang, bahwa selanjutnya fa akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1)Undang Undang Darurat
    (anggotaPolres Lumajang) yang sedang mengadakan patroli dan terdakwakedapatan membawa sebilah senjata tajam clurit beserta rangkanyadiselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian sewaktu saksi PanjiSatrio Gusti menanyakan tentang surat izin membawanya, terdakwatidak bisa menunjukanya lalu terdakwa ditangkap dan disita barangbukti selanjutnya dibawa ke Polres Lumajang dan diproses.Dengan demikian unsutr ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)Undang Undang Darurat
Register : 20-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 10-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 61/PID.SUS/2017/PT JMB
Tanggal 27 Juli 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : EDHIE JUNAIDI ZARLY, SH.
Terbanding/Terdakwa : ZULKHAIRI Alias HERI Bin RUSLAN
4925
  • Pasal 1 ke3e UU Darurat RI No. 7 tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.Halaman 3 dari 8 halamannn Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa PenuntutUmum terdakwa dituntut sebagai berikut ; 1.
    Pasal 1 ke3e UU Darurat RI No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dalamdakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan;3.
    Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP danmemperhatikan Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan MenteriPerdagangan RI No. : 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Presiden RI No: 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk BersubsidiSebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 8 Ayat (1) Perpu No: 8 Tahun1962 Tentang Perdagangan Barangbarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 6 Ayat(1) huruf b Jo Pasal 1 ke3e Undangundang Darurat
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN BTA
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FRANS MONA, SH.,MH
Terdakwa:
NURHAWAN Bin YAHYA
628
  • dan tidak akan mengulanginyaMenimbang, bahwa dari fakta fakta hukum dan keadaan sebagaimanayang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapatdijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum kepadanya, dan harus dipidana sebagaimanaRequisitoir Penuntut Umum tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengandakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat
    No 12 Tahun 1951Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat No 12 Tahun1951 mengandung unsurunsur sebagai berikut :1.
    dirangkum kedalam hal halyang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakatHal hal yang meringankan : Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya Terdakwa bersikap sopan dipersidanganMenimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai padakesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa adalahpantas dan adil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;Mengingat akan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat
Register : 10-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
YODIH HERIO
328
  • Menyatakan Terdakwa YODIH HERIO, terbukti bersalah melakukantindak pidana "menguasai membawa senjata penikam atau senjata penusuktanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YODIH HERIO dengan pidanapenjara selama 10 (Ssepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanandengan perintah tetap ditahan;3.
    senjata tajam jenis clurit tersebut adalahmilik terdakwa yang dibawa dari rumah terdakwa dengan maksud untukmembacok orang karena sebelumnya teman terdakwa benama NANDOdibacok orang kemudian terdakwa spontan mengambil senjata tajamjenis clurit dari rumah terdakwa untuk melakukan tawurane Bahwa terdakwa membawa, menguasai ataumenyimpan senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa ijin dari pihak yangberwenang.wonnnnnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UU Darurat
    tersebut diatas,selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telahmelakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh PenuntutUmum atau malah tidak terbukti sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalahmelakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslahmemenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh kerena Terdakwa didakwa dalam dakwaanberbentuk tunggal, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
Register : 09-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Dgl
Tanggal 25 April 2018 — Penuntut Umum:
1.IMRAN ADIGUNA, S.H.
2.MUHAMMAD FIKRI, S.H.
Terdakwa:
DARWIN alias WIN
5513
  • (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis dumdum milikTerdakwa DARWIN Alias WIN di pos ronda yang berada di Desa Pandereyang mana Terdakwa DARWIN Alias WIN membawa senjata api rakitanjenis dumdum tersebut untuk dipergunakan apabila terjadi perkelahianantar kampong Desa Pandered an Desa Pakuli ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membawa, menguasaldan memiliki 1 (Satu) pucuk senjata rakitan jenis dumdum ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 1 ayat(1)UU Darurat
    membawa,menguasai senjata api rakitan jenis dum dum yang terbuat dari besi sok yangdisusun tiga dan dililit menggunakan karet ban dalam warna hitam oleh karenanyaTerdakwa sudah dikategorikan melakukan sesuai dengan unsur yang kedua.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelias Hakimberpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa, menguasai sesuatu senjata api,amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat
    yang memberatkan dan yangmeringankan ;Hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;Hal yang meringankan : Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatanya ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditentukan dalam amar putusa ini ;Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat
Register : 17-02-2017 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN YYK
Tanggal 10 April 2017 —
4910
  • perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1:Menyatakan Terdakwa ANDRI SEPTIYANTO Bin JOKO RIYANTO (Alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak membava sesuatu senjata penikam sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat
    Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN YYKMenimbangg bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakanmengerti dan tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.
Putus : 02-05-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
2924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Pasal 27 dari UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tersebut, atas keputusan keberatan, Pemohon Banding dapatmengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak;Bahwa sebagaimana juga akan dijelaskan dibagian lain dari suratbanding ini bahwa terkait dengan Pajak Daerah, maka peraturan yangberlaku di Tahun 1986 (pada saat Kontrak Karya ini ditandatangani) adalahUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, dimana didalam Pasal 28nya diatur:(1) Terhadap Keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Tingkatke1
    Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah guadnon, maka besarnya retribusi atau pajak ataupungutan atau retribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Specialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000;Bahwa berkaitan dengan adagium hukum yang menyatakan bahwaapabila terjadi konflik
    Nomor 11Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak KendaraanBermotor tertanggal 19 September 1959 dan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor;UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 didalam Pasal 2menyebutkan bahwa:Dalam UndangUndang Darurat ini yang dimaksud dengan PajakDaerah, ialah pungutan daerah menurut peraturan pajak yangditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah
    Adapun Pemerintah Daerah NTB baru menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk PKB dan BBNKB kepadaPT NNT untuk pertama kalinya yaitu pada Tahun 2007;Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwaberdasarkanUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut di atas,maka pengenaan PKB dan BBNKB terhadap Pemohon PeninjauanKembali berdasarkan undangundang dan peraturanperaturanmengenai Pajak Daerah yang sekarang berlaku adalah tidak tepatdan
    Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959, sehingga pajak ataupungutan atau retribusi daerah yang dapat dipungut, besarnya harusdidasarkan pada UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957,Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959tersebut;e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum, tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Bandingdikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh TermohonPeninjauan Kembali dahulu Terbanding selama Perjanjian
Register : 15-12-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 902/Pid.B/2014/PN.Jmr
Tanggal 19 Januari 2015 — WAHYUDI
182
  • Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,senjata penikam, senjata penusuk;Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satuelemen unsur kedua ini terbukti maka terbukti lah seluruh unsur kedua;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
    keadaan mabuk Terdakwa marah kepada saksi Rustadilalu mengayunkan sebilah celurit yang dikeluarkan dari balik bajunya kemudian saksiRustadi lari dan sembuny1;Halaman7 dari 11 Putusan Nomor : 902/Pid.B/2014/PN.JmrMenimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas Terdakwa nyatanyata dalamkeadaan mabuk dan menggunakan sebilah celurit tersebut tidak terkait denganpekerjaannya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke2 terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
    maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;e Terdakwa pernah dihukum;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 902/Pid.B/2014/PN.JmrKeadaan yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2343/Pid.B/2014/PN.Lbp
Tanggal 30 April 2014 — Nama Lengkap : AGI ANGKE SURAHMAT, SK Tempat Lahir : Pancur Batu Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 21 Februari 1994 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jln. Kapten Tuah, Desa Lama, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang Agama : Islam Pekerjaan : Supir Dum Truck
151
  • terdakwa AGI ANGKE SURAHMAT, telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secaratanpa hak memasukan, membuat, menerima, mencocbamemperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahakan,menguasal, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,memnyembunyikan, mempergunakan atau = mengeluarkan dariindonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjatapenusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) UU Darurat
    Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumdi depan persidangan telah mengajukan saksisaksi yang memberikanketerangan dibawah sumpah yaitu :1.
    avanza dengan Nomor Polisi BK 1324 ZN olehkarena bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, makadiperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak dan 1 (satu) bilah pisaulipat bermata dua bergagang besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm,merupakan barang yang dilarang oleh undangundang dalam perkara ini, makadiperintahkan untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makaterdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat
Register : 06-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 385/Pid.B/2015/PN.Bj
Tanggal 18 Nopember 2015 — RENO WINARDO PRATAMA Als. EDO
458
  • Menyatakan Terdakwa RENO WINARDO PRATAMA Als EDO bersalahmelakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.2.
    kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin daripihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata penikam atausenjata penusuk berupa 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besibergagangkan kayu dan dilapisi isolasi warna hitam dan merah bersarungkankayu yang bagian atas dan bawahnya tajam dengan panjang sekitar 60 cmtersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) undangundang darurat
    menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakuiterus terang dan menyesali perbuatannya; Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 12 ayat (1) UU Darurat
Putus : 24-05-2012 — Upload : 06-11-2012
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 76/Pid.B/2012/PN.Pks
Tanggal 24 Mei 2012 — ISMAIL HIDAYAT Bin. MOH. SAIDI
172
  • Barang bukti celurit tersebut tiakberhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa membawa atau menympancelurit tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya ia terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke kantor Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;wonnn Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan
    Hakim akan diuraikan sertadipertimbangkan bersamasama dengan uraian pertimbangan unsurunsur pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasalyang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwaTerdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni Terdakwa telahdidakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
    sudahtepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendamterhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangiperbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasemua halhal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkaraini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Mengingat akan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
Register : 04-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ktb
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
BIMO BAYU AJI KISWANTO, S.H.
Terdakwa:
HERIADI Als HERI Bin COPA
254
  • berjagajaga dan ketika petugas menanyakan mengenai surat izinmenguasai, membawa dan memiliki senjata tajam jenis tersebut Terdakwa tidakmemiliki izin dalam memiliki senjata tajam tersebut dan tidak dipergunakan gunapertanian, atau untuk pekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentinganmelakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyatanyata mempunyai tujuansebagai barang pusaka atau barang kuno;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
    Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahfaktafakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan olehPenuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggalmelanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
    tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1(satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 13,5 cm dan panjang gagang 6 cmterbuat dari serta kumpang dari kayu warna coklat dengan lakban warna merah, karenapenguasaannya adalah tanpa izin, maka barang bukti tersebut dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanyaharus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
Register : 28-08-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN KANDANGAN Nomor 209/Pid.B/2013/PN.Kgn
Tanggal 24 Oktober 2013 — MUHAMMAD RADI Bin MADI
273
  • tanggal 04September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan dipersidangan ; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumpada pokoknya sebagai berikut : 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RADI Bin MADI bersalah melakukan tindakpidana secara tanpa hak membawa senjata penikam / penusuk, sebagaimana tersebutdalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat
    terdakwa adalah sebagai mliknya dan tidak adahubungan dengan pekerjannya serta bukan sebagai benda pusaka;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya; Pasal 2 ayat (1) Undangundang DaruratNomor 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal sebagai diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat
    pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa : $2 2222222 2222222 Keadaan yang memberatkan :e Terdakwa sudah pernah dihukum;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya tersebut;e Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka hauslah dibebani pulamembayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undangundang darurat
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-04-2013
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 05/Pid.B/2013/PN.Pks
Tanggal 5 Maret 2013 — SIFUL BAHRI Bin MAIL
252
  • Pamekasanmemiliki senjata tajam berupa (satu) buah pisau terbungkus dari kulit warna coklatdengan panjang + 40 cm yang dibawa dari rumahnya, pada saat ada Polisi (saksiNasirun Dan Heri Siswoyo) yang edang patrol di terminal Ceguk melakukanpengeledahan ditemukan (satu) buah pisau yang disimpan didalam jok sepeda motorSuzuki Shogun milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kePolres Pamekasan;~ Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat
    Hakim akan diuraikan sertadipertimbangkan bersamasama dengan uraian pertimbangan unsurunsur pasal yangdidakwakan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasalyang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwaTerdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni Terdakwa telahdidakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
    sudahtepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendamterhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangiperbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasemua halhal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkaraini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Mengingat akan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat
Putus : 24-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN CURUP Nomor 83/Pid.B/2014/PN.Crp
Tanggal 24 September 2014 — Maruli Simanjuntak Alias Maruli Bin Muhammad Robert Simanjuntak
6229
  • tidak dapat menunjukkan/mempunyai izin dari yang berwenang dalam membawa (satu) bilah pisau senjata tajamjenis pisau penusuk bermata satu berwarna putih bergagang kayu warna coklat berukuranlebih kurang 23 (dua puluh tiga) centimeter bersarung kulit warna coklat tersebut,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untukditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 Ayat (1) Undangundang Darurat
    tempat yang tidak semestinya yaitu tempatumum/publik di Jalan Umum Curup Lubuk Linggau Desa Mojorejo Kecamatan SindangKelingi Kabupaten Rejang Lebong sehingga dapat menimbulkan keresahan bagimasyarakat yang melintas di tempat tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakimberkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat
    maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;dibebani untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pulaMemperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat