Ditemukan 31794 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-06-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1223/Pdt.G/2012/PA.Pwt Tanggal 6 Agustus 2012 — Pemohon Melawan Termohon
10 — 0
10 — 0
pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohonterbukti memenuhi alasan perceraian pasal 39 (2) UndangUndang nomor Tahun 1974 Jopasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf( f )Kompilasi Hukum Islam, maka permohon Pemohon dikabulkan; Menimbang, bahwa Termohon dalam perceraian tidak keberatan tetapi minta agardipenuhi hakhanya berupa nafkah anak, nafkah iddah danmuthah seperti tersebut, danPemohon menyatakan saggup memenuhinya,maka majelis memutuskan seperti tersebutdalam dictum
Register : 14-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 585/PID/2021/PT MKS Tanggal 4 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ELZHA ELTAYANI Alias ELZHA Binti SUHARTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ANDI UNRU, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : YULIA PUTRI ANTONINGTYAS, SH
56 — 13
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ANDI UNRU, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : YULIA PUTRI ANTONINGTYAS, SH
56 — 13
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terlebihlebin sebagaiseorang ibu masin mempunyai anak kecil serta mempunyai tanggungan merawatibunya, sehingga menurut Pengadilan Tinggi mengenai pemidanaannya akan diubahsehingga amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat terdakwadinyatakan telah terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana disebutkan dalam amar/ dictum
Register : 02-07-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 23-10-2012
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 54/Pdt.P/2012/PA JB Tanggal 10 Oktober 2012 — Abdul Rivai Nasution bin Muchtar Thalib
Yuneila Nasution binti Amron
Muhammad Tondi Matogu bin Dani Hardana,
Muhammad Irfan Baari bin Dani Hardana
25 — 2
25 — 2
berdasarkan halhal tersebut di atas, makaMajelis Hakim menetapkan :e PEMOHON (ayah kandung) mendapat 1/6 bagian;e PEMOHON Il, (iobu kandung) mendapat 1/6 bagian;e PEMOHON IiIl, (anak lakilaki), dan PEMOHON IV, (anak lakilaki) adalah mendapatkan Ashabah/sisa, setelah diambil olehbagian ahli waris ayah kandung dan ibu kandung almarhumahPEWARIS binti PEMOHON tersebut di atas;Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohonberdasakan Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, yang jumlahnya sebagaimanadalam amar/dictum
Register : 13-05-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA DENPASAR Nomor 29/Pdt.P/2013/PA.Dps Tanggal 10 Juni 2013 — PARA PEMOHON
24 — 14
24 — 14
perlu memerintahkan kepada Pemohon Idan Pemohon II untuk segera mencatatkan perkawinannya pada Kantor UrusanAgama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal denganmenyerahkan Salinan Penetapan im pada Kantor Urusan Agama yangbersangkutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum
Register : 04-12-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PA METRO Nomor 0164/Pdt.P/2020/PA.Mt Tanggal 11 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
31 — 11
31 — 11
sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkanMenimbang untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untukmencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepada pegawai pencatatdimana perkawinan dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dariperkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yangjumlahnya seperti tersebut dalam dictum
Register : 04-12-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PA METRO Nomor 0159/Pdt.P/2020/PA.Mt Tanggal 11 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
32 — 6
32 — 6
untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untukHalaman 7 dari 9 putusan Nomor 0159/Pdt.P/2020/PA.Mtmencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepada pegawai pencatatdimana perkawinan dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dariperkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yangjumlahnya seperti tersebut dalam dictum
Register : 26-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 434/Pdt.P/2019/PN Ckr Tanggal 16 Januari 2020 — Pemohon:
Amanda
21 — 17
Amanda
21 — 17
Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara,Kabupaten Bekasi, maka hal tersebut cukup beralasan dan didasarkanpada kepentingan yang tidak bertentangan dengan hukum ataupunmerugikan pihak lain, oleh karenanya Hakim berpendapat Permohonan inidapat dikabulkan dengan perubahan redaksi petitum;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair,maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akanHalaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 434Padt.P/2019/PN Ckrtercantum pada dictum
Register : 25-02-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PA DEPOK Nomor 480/Pdt.G/2014/PA.Dpk Tanggal 19 Agustus 2014 — Perdata
12 — 7
12 — 7
Majelis Hakim perlumemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelaisalinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaseluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Tergugatbesarnya tercantum dalam dictum
Register : 06-02-2013 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 06-03-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 166/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg. Tanggal 19 Februari 2013 — PEMOHON
10 — 6
10 — 6
prao We Ub alaollArtinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarikkemaslahatan ;7 772020 n2 nnn nnn nn nnn nnn nnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itudapat dikabulkan dengan dictum amar putusan yang berbunyi memberikandispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan caloniSterinya
Register : 20-01-2015 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0088/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg Tanggal 4 Februari 2015 — PEMOHON
15 — 6
15 — 6
yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitabAshbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2015/PA.Kab.MlgArtinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarikkemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapatdikabulkan dengan dictum
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-06-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 0723/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Tanggal 23 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 8
16 — 8
talak satu"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugattentang perceraian tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, denganmenjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlumenambah dictum
Register : 12-12-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 24-01-2014
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1974/Pdt.G/2013/PA JB Tanggal 20 Januari 2014 — PEMOHON
TERMOHON
9 — 0
9 — 0
Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakansubsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohonsesuai ketentuan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah danditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohonsebagaimana ternyata dari SKUM karenanya membebankan Pemohon untuk membayarbiaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum
Register : 02-11-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 492/Pdt.P/2017/PA.Mtr Tanggal 13 Nopember 2017 — Drs. H.M. Irsyad bin H. Abdusamik
151 — 56
151 — 56
tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan denganmenetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yangbernama Muhammad Daarulquthni menikah dengan seorang perempuanbernama Zurryatun Toyibah binti Sudirman;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyasebagaimana pada dictum
Register : 20-06-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PA GORONTALO Nomor 325/PDT.G/2013/PA.GTLO Tanggal 20 Agustus 2013 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
32 — 10
32 — 10
Tergugat putuskarena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum,sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat denganproduk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam,maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlumenambah dictum
Register : 04-03-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.JU Tanggal 25 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
8 — 0
Sesuaiketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubahdan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sepertitersebut dalam dictum penetapan ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalilsyar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 58/Pat.P/2019/PA.JUMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal
Register : 02-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PA TUBAN Nomor 10/Pdt.G/2012/PA.Tbn Tanggal 20 Februari 2012 — Pemohon lawan Termohon
12 — 3
12 — 3
Pasal 149 KompilasiHukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka MajelisHakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayarsebagaimana dalam dictum amar putusan ini.
Register : 02-12-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA METRO Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.Mt Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
23 — 7
23 — 7
ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Pemohon danHalaman 7 dari 9 putusan Nomor 0147/Pdt.P/2020/PA.MtPemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepadapegawai pencatat dimana perkawinan dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dariperkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yangjumlahnya seperti tersebut dalam dictum
Register : 08-03-2011 — Putus : 13-04-2011 — Upload : 29-06-2012
Putusan MS PROP NAD Nomor 21/Pdt.G/2011/MS-Aceh Tanggal 13 April 2011 — PEMBANDING V TERBANDING
52 — 30
52 — 30
Menghukum pihakpihak yang menguasai harta tersebut untukmenyerahkan hak masingmasing ahli waris almarhumah PocutLeumik sesuai dengan dictum putusan No. 6 diatas dalam keadaanutuh, kosong dan tidak tersangkut pihak lain, dengan ketentuanapabila tidak bisa dibagi secara innatura maka haruslah dilakukansecara lelang atau dengan konpensasi;8.
Register : 12-06-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PA MATARAM Nomor 264/Pdt.P/2017/PA.Mtr Tanggal 11 Juli 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
21 — 6
21 — 6
Mtr.Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepadaKantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama MataramNomor 264/Pdt.P/2017/PA.Mtr Tanggal 8 Juni 2017 tentang layanan pembebasanbiaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biayaperkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataramtahun 2017 yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini;Memperhatikan
Register : 10-12-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA METRO Nomor 0546/Pdt.G/2019/PA.Mt Tanggal 26 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 21
121 — 21
Oleh karena itu gugatan Penggugat beralasanhukum dan tidak melawan hak;Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugatuntuk perceraian patut untuk dikabulkan secara verstek;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dariperkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku danhukum