informasi dari masyarakat, lalu dengan menunjukan SuratPerintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/ 211/ X/ Res.4.2/2018/ Resnarkobatanggal 01 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Springeledah/ 202/ X/Res,4.2/ 2018/ Resnarkoba tanggal 1 Oktober 2018 selanjutnyasaat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) paket shabudalam kemasan plastik bening yang beratnya bruto 0,30 (nol koma tiga puluhgram ) gram, terdakwa simpan di dalam kantong depan baju kemeja motif hitamputih yang dikenakan

SuratPerintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/ 211/ X/ Res.4.2/2018/ Resnarkobatanggal 01 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Springeledah/ 202/ X/Res,4.2/ 2018/ Resnarkoba tanggal 1 Oktober 2018 selanjutnyaHal. 4 dari 14 Putusan NO. 76/Pid.Sus/2019/PN.Bppsaat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) paket shabudalam kemasan plastik bening yang beratnya bruto 0,30 (nol koma tiga puluhgram ) gram, terdakwa simpan di dalam kantong depan baju kemeja motif hitamputih yang dikenakan

celana pendek serta celana dalam, parfumyang diambil oleh terdakwa tersebut diantaranya adalah:2 (dua) botol Parfum merk Tolino 150 ml;2 (dua) botol Parfum merk Tolino 30 ml;3 (tiga) botol Parfum merk Tiara Noir 30 ml;1 (satu) botol Parfum merk Piere Cardian 30 ml;2 (dua) botol Parfum merk Ore man show 30 ml;2 (dua) botol Parfum merk Casablangca 100 ml;2 (dua) botol Parfum merk Regazza 100 ml;Kemudian parfumparfum tersebut dimasukkan kedalam saku celana kiri dankanan jean tanggung Warna biru yang dikenakan

oleh terdakwa SUPANDI,terus mengambil lagi diantaranya adalah:2 (dua) buah potong celana dalam merk Corcodele Warna abuabu;2 (dua) buah potong celana pendek merk Corcodele Warna abuabu;1 (satu) pasang kaos kaki Warna merah merk Giant ;Untuk celana pendek dan celana dalam diselipkan disela celana belakangjean yang dikenakan terdakwa sedang kaos kaki dimasukkan kedalam sakucelana belakang jean yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa SUPANDImengambil 1 botol minuman Cocacola dan berjalan menujukasirpembayaran

.500.360, tidak dibayar, kemudian terdakwa berjalan menuju pintukeluar, tetapi perbuatan terdakwa telah diketahui oleh Sdr.ADI ISMONO danSdr.WARAS WANDI, saat terdakwa berjalan sekitar 3 meter dari pintu keluartersebut maka terdakwa didekati oleh Sdr.ADI ISMONO dan Sdr.WARASWANDI, kemudian diajak ke Pos Satpam dan dilakukan pemeriksaan badanterhadap diri terdakwa maka ditemukan barangbarang yang diambil olehterdakwa SUPANDI tersebut, disaku celana kiri dan kanan dan diselaselacelana dalam jean yang dikenakan

Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2016, sekitar pukul 20.00 Wib, di jalan rayaJurusan MadiunKare, di Dusun Dungus, Kelurahan Wungu, Kabupaten Madiun, saksimenyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;Bahwa pada saat ditangkap dan kemudian digeledah, pada kantung depan sebelahkiri celana jeans yang dikenakan Terdakwa ditemukan bungkus rokok merek Dunhilldan didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang

Dneka dan kemudian setelah melakukan pembelian tersebut, Terdakwa dansaksi Dheka pergi dan kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwasedangkan Terdakwa Dheka melarikan diri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prayitno, saksi Andy RakhmanSaleh , Suryaning Pamudi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan padasaat digeledah pada saku depan kiri celana jeans yang dikenakan Terdakwa ditemukan satubungkus rokok merek Dunhill yang didalamnya terdapat satu bungkus klip plastik

Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. maka sesuaiketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 tahun2009 Jo.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal Yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaibyang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna danmengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya,dan telah bermeterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaanTergugat yang tidak diketahui lagi (Ghaib), sehingga bukti tersebut

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal Yang Dikenakan Bea Meterai.Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan pekaraperceraian yang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi generalis),yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuami Istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dancocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubunganlangsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai penolakanpernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanDendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas perdaftaran Pemohon untukmenikahkan anak Pemohon bernama Ikfa Rojik bin Paikun dengan DiahAndayani binti Ardiayanto karena anak

Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocokdengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo.

Pasal 1 huruf a dan huruf fangka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakimmenilai bukti tersebut memenuhi syarat formil.

batu bara yangakan melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa menemui Saksi YUSIANA Als ANAAls MAMA BAIM Binti ANTON YUDION yang sedang duduk di teras rumahnyauntuk menanyakan keberadaan lampu portal tersebut dengan nada tinggi,namun yang bersangkutan menjawab lampu portal tersebut tidak ada ditempatnya kemudian Terdakwa mendekati Saksi YUSIANA Als ANA Als MAMABAIM Binti ANTON YUDION dan saat Saksi YUSIANA Als ANA Als MAMABAIM Binti ANTON YUDION hendak berdiri, Terdakwa langsung menarikpakaian yang dikenakan

duduk di teras rumahnyaTerdakwa mendatangi Saksi dan menanyakan perihal apakah lampuportal disimpan oleh Saksi dan Saksi menjawab tidak disimpan olehSaksi lalu Terdakwa pun sempat pergi, tidak lama kemudian Terdakwakembali datang dan kembali menanyakan perihal lampu portal tersebutdan Saksi kembali menjawab jika lampu portal tersebut tidak berada ditempatnya dan tibatiba Terdakwa menjadi emosi sambil berteriakmemaki Saksi selanjutnya saat Saksi hendak berdiri Terdakwa langsungmenarik pakaian yang dikenakan

berada ditempatnya, kemudian Terdakwa pergi menemui MAMA LOKA dan Sadr.DANDI untuk menanyakan keberadaan lampu portal dan dijawab olehkeduanya jika lampu portal tidak ada di tempat keduanya selanjutnyaTerdakwa kembali ke tempat Saksi YUSIANA Als ANA Als MAMA BAIMBintti ANTON YUDION dan menanyakan kembali perihal lampu portaltersebut dan dijawab kembali oleh Saksi YUSIANA Als ANA Als MAMABAIM Binti ANTON YUDION tidak tahu sehingga Terdakwa menjadijengkel dan emosi dan langsung menarik baju yang dikenakan

mendalam bagi korban;

denda keterlambatan sesuai SSUKapabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaanpekerjaan dalam kontrak.Padahal PENGGUGAT telah menyampaikan Surat permohonanpenambahan waktu penyelesaian pada tanggal 8 Desember 2015dan menyatakan bersedia dikenakan denda dan memberikanjaminan bank sejumlah nilai proyek yang belum diselesaikandalam Suratnya tanggal 11 Desember 2015, namun TERGUGATmelakukan tindakan sewenangwenang dengan tidakmempertimbangkan dan tidak menanggapi dengan bijakpermohonan PENGGUGAT

dendaketerlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilaikontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hariketerlambatan.23.Bahwa berpedoman pada ketentuan di atas PENGGUGATjuga telah mengirimkan Surat permohonan penambahanwaktu penyelesaian pada tanggal 8 Desember 2015 danmenyatakan bersedia dikenakan denda dan memberikanjaminan bank sejumlah nilai proyek yang belum diselesaikandalam Suratnya tanggal 11 Desember 2015, namunTERGUGAT melakukan tindakan sewenangwenang dengantidak mempertimbangkan

SSUK angka 41 ayat (3) huruf b angka 1) PPK dapat memberikankesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50(lima puluh) hari kalender dengan ketentuan:1) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisapekerjaan paling paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;dan2) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai denganSSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masapelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.c.

Pasal 18 (Perka LKPP No. 18/2014) perihal Sanksi bagi PA/KPA, PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, SPI/APIPUT dalam hal tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (5),Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1), pasal 12 ayat(1), Pasal 14 ayat (2) terlampaui akan dikenakan sanksi.17.Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) (Perka LKPP No. 18/2014),SPI/APIPUT menindaklanjuti dengan cara melakukan pemeriksaandan klarifikasi. Proses pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan :a.

Biotek Graha Duta dikenakan sanksi adalah tidakmenyelesaikan kewajiban sesuai dalam kontrak terutama penyedia tidakmenyelesaikan pekerjaan yaitu benarbenar tidak menyelesaikan kontrak danmurni kesalahan penyedia kemudian telah diberikan Surat Peringatan 1,2,3tetap tidak menyelesaikan kontraknya maka dikenakan saksi diputus/diakhirikontraknya, dicairkan jaminan pelaksananya kemudian dimasukkan ke DaftarHitam;Bahwa apabila penyedia wanprestasi terhadap kontrak maka harus adaperbaikan;Bahwa apabila

Tanggapan Penggugat Terkait Hasil Pemeriksaan;Bahwa berdasarkan hasil pembahasan akhir (clossing conference) dimanapemeriksa telah mempertimbangkan Faktur Pajak (invoice) yang telah dibuatoleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dikenakan sanksi denda Pasal 14ayat (4) UndangUndang KUP seharusnya berdasarkan prinsip keadilansebagaimana dimaksud dalam memori penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang KUP, pemeriksa juga tidak mengenakan sanksi kenaikanPasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP sebesar

Atas bagian jumlah pajak yangtidak/kurang dibayar sebagai akibat pelanggaran Pasal 13 ayat (1)huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 12 ayat(2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983, sedangkan atas bagianjumlah pajak yang tidak/kurang dibayar sebagai akibat pelanggaranPasal 13 ayat (1) huruf b, c dan dikenakan sanksi administrasiberupa kenaikan sebesar 100% sesuai Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak

penyerahan yang belum dipungutPPNnya sebesar Rp448.293.683.355,00;Bahwa dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa disatu sisiTermohon Peninjauan Kembali setuju untuk dilakukandikoreksi atas penyerahan yang belum dipungut PPNnyasebesar Rp448.293.683.355,00 dan koreksi pajak masukansebesar Rp151.243.592,00 sehingga terdapat kekuranganpajak sebagai akibat dari kelebihan pajak yang tidakseharusnya dikompensasi sebesar Rp44.980.611.974,00,sementara disisi yang lain Termohon Peninjauan Kembalimenolak dikenakan

Bahwa sementara jika setelah dilakukan koreksi terhadapTermohon Peninjauan Kembali yang menghasilkankekurangan pembayaran pajak tanpa dikenakan sanksiadministrasi Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUPsebagaimana permohonan pembetulan TermohonPeninjauan Kembali maka akan tercipta moral hazard yaitudengan tidak mengisi SPT Masa PPN dengan benar;Bahwa jika tindakan Termohon Peninjauan Kembali inidibenarkan dan diikuti oleh seluruh Wajib Pajak di Indonesiamaka yang akan menderita adalah Rakyat Indonesia

Yang terjadi adalah adanya penggantian biaya tiket yangseharusnya beban dari client sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian atauPO;Bahwa Pemohon Banding banding atas koreksi Dasar Pengenaan PajakPertambahan Nilai sebesar Rp 963.756.287,00 karena sesuai dengan Pasal 4UndangUndang PPN dan PPnBM Nomor 18 Tahun 2000 dinyatakan bahwaPPN dikenakan atas :a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabeanyang dilakukan oleh Pengusaha;b. Impor Barang Kena Pajak;Halaman 3 dari 27 halaman.

Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;Bahwa dari bunyi pasal 4 huruf (c) UndangUndang PPN di atas ternyatapenyerahan jasa yang dikenakan atau terutang PPN adalah jasa kena pajakyang diserahkan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;Bahwa dengan kata lain: atas jasa yang diserahkan atau diberikan keLuar Daerah Pabean (Luar Negeri) tidak dikenakan atau terutang PPN atauPPN 0%.

Karena tidak merupakan objek PPNdan PPN jasa luar negeri dikenakan tarif 0%.

Bahwa Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN mengatur bahwa PajakPertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalamDaerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Selanjutnya penjelasan Pasal 4 huruf c menyebutkan Penyerahanjasa yang terutang pajak harus memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut:a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; danc. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha ataupekerjaannya;.

Penggugat, kerugianmana sangat wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat;Bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang tidak dapatPenggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat derita dengan perhitungansebagai berikut :e Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihaklain, denganjumlah sewa Rp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalam satu tahun x 10tahun = Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah);e Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar : denganasumsi per kamar dikenakan

Perubahan pada Posita angka 6, yang awalnya:Bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang tidak dapatPenggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat derita dengan perhitungan sebagaiberikut : Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihaklain, dengan jumlah sewaRp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalam satu tahun x 10 tahun =Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah); Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar : dengan asumsi perkamar dikenakan sewa sebesar Rp.800.000,/bulan

keluarga besar Penggugat derita dengan perhitungansebagai berikut : Tanah Tergugat yang dikuasai diserobot oleh Tergugatseluas 300 m2 denganperkiraan harga tanah Penggugat 300 m3 x Rp.1.000.000,/m2 jumlah totalRp.3.000.000.000, (tiga milyar Rupiah); Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihak lain, dengan jumlah sewaRp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalam satu tahun x 10 tahun = Rp.40.000.000,(empat puluh juta Rupiah); Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar : dengan asumsi perkamar dikenakan

Posita angka 6, semula tertulis :Bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang tidak dapatPenggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat derita dengan perhitungan sebagaiberikut :Halaman 17 dari 32 Putusan No .74/PDT/2014/PT.SMR18 Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihaklain, dengan jumlah sewaRp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalam satu tahun x 10 tahun =Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah); Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar : dengan asumsi perkamar dikenakan

keluarga besar Penggugat derita dengan perhitungan sebagaiberikut : Tanah Tergugatyang dikuasai diserobot oleh Tergugat seluas 300 m2 denganperkiraan harga tanah Penggugat 300 m3 x Rp.1.000.000,/m2 jumlah totalRp.3.000.000.000, (tiga milyar Rupiah); Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihak lain, dengan jumlah sewaRp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalam satu tahun x 10 tahun =Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah); Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar : dengan asumsi perkamar dikenakan

Pada hari itu Penggugat dibebaskan daritahanan, akan tetapi tetap dikenakan wajib lapor 2 ( dua) kali seminggu terhadap diriPenggugat.6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 0O1/Pid.Pra/2013/PN.PKP tanggal 1 Pebruari 2013 Tentang Pra peradilan telahmemutuskan dan menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Tergugat (dahuluTermohon) terhadap Penggugat (dahulu Pemohon) adalah tidak sah............. ( BuktiP3 ).7.

(T.15).Wajib Lapor.Selanjutnya dalam rangka Pengawasan terhadap Penggugat selama perkaranyadalam proses penyidikan, maka kepada Penggugat dikenakan wajib lapor 2(dua) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin dan Kamis (Vide penjelasanpasal 31 KUHAP).

wibdatang Tergugat dan petugas lainnya menanyakan ijin dan suratsuratlainnya, kemudian penggugat menunjukkan suratsurat yang masih berlaku;namun Tergugat kemudian melakukan penggeledahan dan penyitaansebanyak 20 (dua puluh) drum berisi minyak tanah a 220 liter = 4.000 liter;1 (satu) drum minyak tanah 100 liter = 100 liter;e Bahwa kemudian Tergugat melakukan penangkapan terhadap Penggugatdan ditahan di kantor Polres Pangkalpinang, dan atas permohonan anakpenggugat penggugat dibebaskan dari tahanan dan dikenakan

tanggal 01 Nopember 2012 dan Berita acara penyitaan tanggal O01Nopember 2012 telah ditandatangani Penggugat;Bahwa Tergugat telah melaporkan dan mohon persetujuan Ketua Pengadilan NegeriPangkalpinang dan dengan penetapan No. 105/Pen.Pid/2012/PN.Pkp tanggal 17Desember 2012 telah mendapat Persetujuan atas penggeledahan tersebut dandengan penetapan No. 320/Pen.Pid/2012/PN.Pkp tanggal 14 Desember 2012 telahmendapat Persetujuan atas penggeledahan tersebut;Bahwa terhadap penggugat dalam proses penyidikan dikenakan

Majelis mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa dalam positanya penggugat mendalilkan Tergugat melakukanpenangkapan terhadap Penggugat dan ditahan di Polres Pangkalpinang, dan keesokanharinya atas permohonan anak Penggugat, Penggugat dibebaskan dari tahanan akan tetapidikenakan wajib lapor;Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil gugatanpenggugat tersebut, bahwa dalam rangka pengawasan terhadap Penggugat selamaperkaranya dalam proses penyidikan kepada Penggugat dikenakan

Melihat kondisi Penggugat yang sering konsultasi kedokter specialis kesehatan jiwa tersebut, merupakan indikasi bahwa selamaPenggugat ditempatkan di Kantor Cabang BRI Magelang dan tidak diberijob/pekerjaan sudah merupakan hukuman disiplin yang sangat berat, tapiTergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 112KCVIVLYV09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang pemutusanHubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukuman disiplin.

Oleh karenanyaPenggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda Surat KeputusanNomor : 112KCVIVLYV09/2010 tertanggal 30 September 2010 tentangPemutusan Hubungan Kerja sampai ada keputusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa Surat Keputusan Nomor : 112KCVIVLYV09/2010 tertanggal 30September 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Pemutusanhubungan Kerja karena pekerja dikenakan hukuman disiplin, dalamterapannya telah berlaku diskriminatif karena pada saat Penggugat masihbertugas

Bank Rakyat Indonesia Magelang Nomor : 112KCVIVLYV/09/2010tanggal 30 September 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karenaPekerja dikenakan hukuman disiplin atas nama Irma Adi Cahyani;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Pengguat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaansemula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sebesarRp. 11.822.550,00;6.

Putusan Nomor 189 K/TUN/2012.dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat sesuai SK Nokep: S.27DIR/SD/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 beserta aturan pelaksanaanya;Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, baik subyek Penggugat maupunsubyek Tergugat dalam gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2011adalah dua pihak yang masih terikat hubungan kerja/industrial.

Putusan Nomor 189 K/TUN/2012.EKSEPSIIIGUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL Bahwa Posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dengan terbitnya suratTergugat Nomor B dalam eksepsi diatas, objek gugatan adalah terbitnyasurat Tergugat Nomor B. 112KCVIVLYV/09/2010 tanggal 30 September 2010tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan hukumandisiplin atas nama Penggugat yang oleh Penggugat dianggap tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan merupakankeputusan Pejabat Tata Usaha

Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempattempatpemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undangundang Nomor 16 Tahun1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berbunyi: Setiap mediapembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa ataudikirim dari Suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayahnegara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah

terkait dengan membawaatau mengirimkan objek dimaksud, yaitu membawa atau mengirimkan objeksebagaimana dimaksud dari suatu area ke area lain di dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undangundang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan TumbuhanSetiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan,dibawa atau dikirim dari Suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkandari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan

penjara, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwatersebut tidak perlu dijalani, kKecuali terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalahdan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim lain sebelum masa percobaan berakhir,lamanya masa percobaan sendiri akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa kepada setiap orang yang melanggar Pasal 31 ayat(1) Undangundang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN BjbTumbuhan disamping dikenakan

pidana penjara juga dikenakan pula dendayaitu paling banyak Rp. 150.000.000, (Sertus lima puluh juta rupiah), sehinggaterhadap terdakwa diharuskan pula untuk dikenakan pidana denda, yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umumterkait dengan lamanya pidana dan akan menetapkan lamanya pidana dalamamar putusan ini, kemudian pidana tersebut menurut Majelis Hakim

Bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang tidakdapat Penggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat derita denganperhitungan sebagai berikut :Halaman 3 dari 32 Putusan No .74/PDT/2014/PT.SMRe Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihaklain,dengan jumlah sewa Rp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalamsatu tahun x 10 tahun = Rp.40.000.000, (empat puluh jutaRupiah);e Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar :dengan asumsi per kamar dikenakan sewa sebesar Rp.800.000,/bulan

Perubahan pada Posita angka 6, yang awalnya :Bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang tidak dapatPenggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat derita denganperhitungan sebagai berikut :Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihaklain, dengan jumlahsewa Rp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalam satu tahun x 10 tahun =Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah);Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar : denganasumsi per kamar dikenakan sewa sebesar Rp.800.000,/oulan :

sebagai berikut : Tanah Tergugat yang dikuasai diserobot oleh Tergugatseluas 300 m2dengan perkiraan harga tanah Penggugat 300 m3 x Rp.1.000.000,/m2jJumlah total Rp.3.000.000.000, (tiga milyar Rupiah);Halaman 7 dari 32 Putusan No .74/PDT/2014/PT.SMR Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihak lain, dengan jumlahsewa Rp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalam satu tahun x 10 tahun =Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah); Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar : denganasumsi per kamar dikenakan

Posita angka 6, semula tertulis :Bahwa besarnya kerugian akibat perobuatan para Tergugat yang tidakdapat Penggugat dan seluruh keluarga besar Penggugat derita denganperhitungan sebagai berikut : Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihaklain, denganjumlah sewa Rp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalam satu tahun x 10tahun = Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah); Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar : denganasumsi per kamar dikenakan sewa sebesar Rp.800.000,/oulan : 10kamar

sebagai berikut : Tanah Tergugatyang dikuasai diserobot oleh Tergugat seluas 300 m2dengan perkiraan harga tanah Penggugat 300 m3 x Rp.1.000.000,/m2jumlah total Rp.3.000.000.000, (tiga milyar Rupiah); Penggugat menyewakan lokasi tersebut kepada pihak lain, denganjumlah sewa Rp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dalam satu tahun x 10tahun = Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah);Halaman 20 dari 32 Putusan No .74/PDT/2014/PT.SMR Penggugat membuat rumah sewa dengan jumlah 10 kamar : denganasumsi per kamar dikenakan

tidak ditemukan adanyaNarkotika jenis sabu, kKemudian Tim Satuan Reserse Narkoba PolresMamasa membawa Terdakwa LEVINUS Alias BAPAK ANDIKA ke sebuahpenginapan untuk dilakukan penggeledahan terhdap seluruh badannya ; Setiba di Penginapan, kemudian dilakukan penggeledahan ulang terhadapbadan Terdakwa LEVINUS Alias BAPAK ANDIKA, ditemukanlah barangyang diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sachet plastikbersama dengan alat hisap berupa kaca pireks yang disimpan dalamcelana dalam warna biru yang dikenakan

tidak ditemukan adanyaNarkotika jenis sabu, kKemudian Tim Satuan Reserse Narkoba PolresMamasa membawa Terdakwa LEVINUS Alias BAPAK ANDIKA ke sebuahpenginapan untuk dilakukan penggeledahan terhdap seluruh badannya ;Setiba di Penginapan, kemudian dilakukan penggeledahan ulang terhadapbadan Terdakwa LEVINUS Alias BAPAK ANDIKA, ditemukanlah barangyang diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sachet plastikbersama dengan alat hisap berupa kaca pireks yang disimpan dalamcelana dalam warna biru yang dikenakan

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Pol.LEVINUS ke sebuah penginapan untuk dilakukan penggeledahanterhadap seluruh badannya ;Bahwa setiba di Penginapan, kemudian dilakukan penggeledahanulang terhadap badan Saudara LEVINUS, ditemukanlah barang yangdiduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sachet plastikbersama dengan alat hisap berupa kaca pireks yang disimpan dalamcelana dalam warna biru yang dikenakan oleh Saudara LEVINUSpada saat itu ;Bahwa yang menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabudan

perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukumanpidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dansetimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilanhukum dan keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwaditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan

PN Masukan terkait dengan kegiatan kebun sebesarRp505.805.995,00;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnyadisebut UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai), antara lain diatursebagai berikut:Pasal 1 angka 3:Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalamangka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan UndangUndang

ini,Pasal 1 angka 4:Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3;Pasal 4:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:a.

Pajak Pertambahan Nilai, sedangkandapat atau tidaknya Pajak Pertambahan Nilai Masukan dikreditkantergantung dari ada atau tidaknya Pajak Pertambahan NilaiKeluaransebagai akibat adanya penyerahan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang dikenakan atau dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Bahwa dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau JasaKene Pajak yang merupakan barang strategis yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka tidak adaPajak

Putusan Nomor 1820/B/PK/PJK/2017dikreditkan, karena terkait kegiatan untuk menghasilkan Barang KenaPajak atau Jasa Kene Pajak, tidak peduli aoakah Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang dihasilkan tersebut dijual atau diserahkanatau tidak;Bahwa simpulan Terbanding tersebut bertentangan dengan ketentuanyang diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaibahwa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah ataspenyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak bukan atasmenghasilkan Barang

Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutangpajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalahpenyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A danyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana dimaksud Pasal 16B....

SAVANA.15Bahwa masyarakat dikenakan biaya terdiri dari BiayaPenyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL),namun selain itu dikenakan pula biaya jasa instalasi. Adapununtuk BP, UJL dan biaya jasa instalasi yang saya pungut darimasyarakat di Kecamatan Nanga Taman adalah sbb : Daya 900VA biaya yang saya pungut sebesar Rp. 4.400.000..

MIU sebagaiperusahaan yang menyediakan tenaga outsourching bagi PLN Ranting Sekadau.Bahwa masyarakat yang melakukan penyambungan listrik baru pada GSSS tahun2010 dikenakan biaya antara lain ; BP (Biaya Penyambungan) dan UJL (UangJaminan Langganan) yang besarnya berdasarkan perintah dari Sdr. M.

SITORUS,Untuk daya 900 VA dikenakan biaya instalasi sebesar Rp. 3.800.000. ( tigajutadelapan ratus ribu rupiah ), daya 1.300 VA dikenakan biaya instalasi sebesar Rp.4.200.000. ( empat juta duaratus ribu rupiah ) sedangkan untuk daya 2.200 VAdikenakan biaya instalasi sebesar Rp. 5.000.000. ( lima juta rupiah ). denganrincian pembagian biaya sbb : Jasa instalasi yang menjadi hak saksi Rp. 1.000.000.. BP dan UJL sesuai dengan segmen dan daya. Diserahkan ke Sdr.

Pekerjaaan tersebut37dilakukan atas dasar kebijakan saksi selaku penganggung jawab PLN sub RantingNanga Belitang yang mengikuti kebijakan petugas yang lama di Sub Ranting NangaBelitang.Bahwa untuk penyambungan listrik baru dalam pelaksanaan GSSS tahun 2010 calonpelanggan yang akan melakukan penyambungan listrik baru dikenakan baiayapenyambungan berupa BP (Biaya Penyambungan) dan UJL (Uang JaminanLangganan).Bahwa biaya yang dikenakan kepada calon pelanggan PLN Subranting KecamatanNanga Belitang ketika

Unsur Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling).Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyebutkan Jika antara beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,maka hanya dikenakan (satu) aturan pidana, jika berbedabeda, yang dikenakan menurutancaman pidana pokok yang paling berat ;Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang jika ada beberapaperbuatan yang satu sama

2019, anak yang saat itu sedang berada dirumah nenekmereka di Kalimantan Tengah bersama dengan sepupunya yakni Anak Korban 1dan karena rumah dalam keadaan sepi karena nenek mereka sedang bekerjadikebun sawit maka timbul niat anak untuk menyetubuhi Anak Korban 1 dengancara saat anak mendatangi Anak Korban 1 yang saat itu sedang membersihkankamar nenek mereka dan mendorong tubuh Anak Korban 1 hingga terebah kekasur kemudian anak menindih tubuh Anak Korban 1 dan membuka celana dancelana dalam yang dikenakan

keadaan sepi, kemudian Anak langsungmenarik tangan Anak Korban 2 dan memaksanya masuk ke dalam kamarHalaman 17 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2021/PN KIkAnak Korban 1 di kamar Anak Korban 1 di rumah nenek di Desa LamuntiPermai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi KalimantanTengah dan memaksanya masuk ke dalam kamar Anak Korban 1 kemudianAnak menyuruh Anak Korban 2 duduk di atas ranjang neng, duduk ja kamudikasur situ kemudian Anak membuka baju kaos serta celana dan celanadalam yang dikenakan

Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atauperbuatan yang akan dikenakan pada diri Anak hanya salah satu dari dakwaandakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satudakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkanlagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilihdakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya,namun pilinan tersebut haruslan mengacu

penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, dan setelahmemperhatikan dan mempelajari penahanan tersebut ternyata Majelis Hakimmendapati penahanan tersebut tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sehingga tidak dapatdikurangkan, namun demikian oleh karena Anak telah dikenakan penahanan,dan agar penahanan tersebut tidak merugikan kepentingan terbaik bagi Anakmaka sebagaimana diisyaratkan dalam