Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)Koreksi positif penyerahan yang PPN nya harus dipungut sebesarRp. 67.783.429,dilakukan dengan alasan sebagai berikut :Halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 198/B/PK/PJK/2014a. Bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPN atas objek pajak yangdisengketakan adalah Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dimanaobjek pajak yang dipungut PPh Pasal 23 adalah hadiah ataupenghargaan.

merupakanpemberian jasa yang diserahkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) dan jasa tersebut tidaktermasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) UndangUndangNomor : 18 Tahun 2000.Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangansebagaimana tersebut diatas Majelis berkesimpulan terdapat cukupfakta untuk mempertahankan koreksi Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) atas koreksi positif penyerahan yangPPN nya harus dipungut

Bahwa koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali atas penyerahanyang PPNnya harus dipungut sebesar Rp. 67.783.429 berasal daripemotongan PPh Pasal 23 dimana obyek pajak yang dipungut PPh Pasal23 adalah hadiah/penghargaan yang diterima oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dari suppliercg. PT. Syngenta Indonesia.2. Bahwa antara Pemohon Banding selaku Dealer telah membuat :DealerAgreement 2009 dengan supplier cq PT.

sendiri24.768.785.204.81124.793.292.550.179(24.507.345.368) a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN6.287.268.863.9296.287.268.863.929 a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut449.588.766.385449.588.766.385 a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN1.072.625.5001.072.625.500 a.6 Jumlah (a1 + a2 +a3+a4+ a5)33.798.507.054.81433.823.014.400.182(24.507.345.368) b Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang tidak terutang PPN (24.507.345.368) Jumlah Seluruh Penyerahan 33.798.507.054.814

33.823.014.400.1822 Penghitungan PPN Kurang BayarA raat renal yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 476.878.520.481 2.479.329.255.018 (2.450.734.537)B Dikurangib.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 811.652.587.197 811.652.587.197 =b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.651.991.096.584 1.631.121.785.443 20.869.311.141b.5 Lainlain 182.377.790.196 182.377.790.196 b.6 Jumlah (b.2 + b5) 2.646.021.473.977 2.625.152.162.836 20.869.311.141D Jumlah Pajak Yang Dapat

Dirjen Permohonan Nilai Sengketa1540/WPJ.19/2013 Banding1 Dasar Pengenaan Pajak:a Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang terutang PPNa.1 Ekspor 2.291.791.594.189 2.291.791.594.189a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 24.793.292.550.179 24.793.292.550.179a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut olen Pemungut PPN 6.287.268.863.929 6.287.268.863.929a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 449.588.766.385 449.588.766.385a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 1.072.625.500 1.072.625.500a

.6 Jumlah (a1 + a2 +a3+a4+ a5) 33.823.014.400.182 33.823.014.400.182b Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang tidak terutang PPN : c Jumlah Seluruh Penyerahan 33.823.014.400.182 33.823.014.400.1822 Penghitungan PPN Kurang BayarA Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 2.479.329.255.018 2.479.329.255.018B Dikurangib.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 811.652.587.197 811.652.587.197 2b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.631.121.785.443

Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atauPenggantian, dan potongan harga;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yangdipungut;6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FakturPajak; dan7.

Menaruh/meninggalkan anak yang di bawah umur tujuh tahun di suatutempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud akanterbebas dari pemeliharaan anak itu;3. Menyebabkan Luka Berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.

Menaruh/meninggalkan anak yang di bawah umur tujuh tahun di suatutempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud akanterbebas dari pemeliharaan anak itu;Menimbang, bahwa menaruh anak sama dengan membuang anakyang artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur 7 (tujuh) tahun disuatu tempat, sehingga ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahuisiapa orang tuanya, maksudnya ialah untuk melepaskan tanggung jawab atasanak itu (Vide: R.

tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telahmembuang bayi yang baru saja dilahirkannya tersebut ke ke dalampenampungan kotoran di WC belakang rumah Terdakwa karena didorong rasatakut ketahuan oleh orang tuanya dimana Terdakwa telah hamil sementaraTerdakwa belum pernah menikah, apabila dihubungkan dengan pengertianunsur yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur Menaruh/meninggalkan anak yang di bawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut

Menaruh/meninggalkan anaknya di suatu tempat supaya dipungut olehorang lain tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karenatakut akan diketahui orang ia melahirkan anak atau dengan maksudakan terbebas dari pemeliharaan anak itu;Setelah Majelis Hakim mencermati unsurunsur tersebut di atas dihubungkandengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai ibu kandung dari bayi yangditemukan tersebut dan Terdakwa juga terbukti membuang

perbuatan sebagaimana diaturdalam Pasal 305, 306 dan 308 adalah sama, maka menurut Majelis HakimTerdakwa tetap dapat dijatuhi pidana karena syaratsyarat sebagaimana dalamYurisprudensi tersebut di atas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 308 KitabUndangUndang Hukum Pidana ternyata telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan, menaruh/meninggalkan anaknya disuatutempat supaya dipungut

ae Objek PPNUraian Surat Kepuitusan Permohonan Selisih Setu Yang Pemohon: Surat Keberatan 2 Tidak Setujui Banding MohonTerbanding jul(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)(2) (3)Penyerahan BKP: Ekspor 0 0 0 0 0 0 BKP yg PPN dipungut sendiri 55.354.715.175 46.810.752.675 8.543.962.500 0 8.543.962.500 46.810.752.675 BKP yg PPN dibebaskan 0 0 0 0 0 0Jumlah penyerahan BKP 55.354.715.175 46.810.752.675 8.543.962.500 0 8.543.962.500 46.810.752.675Perhitungan PPN: PPN Keluaran harus dipungut 5.535.471.518 4.681 .075.268

bahwa Pemohon Banding mohon Majelis menerima seluruh PPN Masukan yangPemohon Banding laporkan pada SPT PPN Masa November 2008 danmembatalkan/penolakan pengurangan PPN masukan oleh Terbanding sebesarRp.7.450.000,00;bahwa Pemohon Banding mohon Majelis dapat berkenan meninjau kembali SKKeberatan PPN Masa Pajak November 2008 dari Terbanding Nomor KEP1190/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan menetapkan sebagaiberikut: Uraian Objek PPN YangPemohon Banding MohonPenyerahan BKP: Ekspor 0 BKP yg PPN dipungut

sendiri 46.810.752.675 BKP yg PPN dibebaskan :Jumlah penyerahan BKP 46.810.752.675Perhitungan PPN: PPN Keluaran harus dipungut 4.681.075.268 Dikurangi: PPN Masukan 1.846.323.143 PPN dibayar sendiri 2.774.573.710(60.178.415)Dikompensasikan bulan berikut 0PPN Kurang Bayar 60.178.415Bunga Pasal 13 (2) KUP 28.885.639Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 0PPN yang masih harus dibayar 89.064.054 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put46212/PP/M.VI/16/2013, tanggal 12 Juli 2013, yang telah berkekuatan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 5.535.471.517,00b. Dikurangi: d. Jumlah pajak yang dapat di perhitungkan Rp 4.620.896.853,00e. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) Bayar Rp 914.574.664,003. Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 438.995.838,004.

Pabrik Gula sebagai mitra KSU juga berkewajiban menyediakan fasilitaskepada petani untuk menggunakan gudang milik PG untuk menyimpangula bagian petani sebelum terjual dan tanpa dipungut biaya. Pabrik Gula mempunyai andil dalam pengelolaan KSU:Biayabiaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Kerjasama Usaha (KSU)khususnya selama proses on farm antara lain biaya tenaga kerja, biayateknologi, biaya penyuluhan dll.2.

Permohonanbahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka dan II di atas dengan inidiusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor KEP58/WPJ.25/2015 tanggal 12Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor00002/207/08/102/13 tanggal 20 November 2013 Masa Pajak Desember 2008sebesar Rp254.759.985,00 dikurangkan menjadi Nihil dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 13.481.772.727,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.348.177.273,00Pajak Masukan yang dapat

Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/2017Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 13.481.772.727,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.348.177.273,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp = 1.348.177.273,00PPN yang kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~~ tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put70017/PP/M.IB/16/2016, tanggal 13 April 2016, diberitahukan

PPNadalah penyerahan BKP atau JKP, selanjutnya adanya PPN Keluaranatau PPN Masukan merupakan akibat dari adanya penyerahan BKPatau JKP yang dikenakan PPN, sedangkan dapat atau tidaknya PPNMasukan dikreditkan tergantung dari ada atau tidaknya PPN Keluaransebagai akibat adanya penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan ataudibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa dalam hal terjadi penyerahan TBS yang merupakan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,maka tidak ada PPN Keluaran yang dipungut

Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/2017penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakanpedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.Pasal 16B ayat (1):Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya ataudibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya, untuk:a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam DaerahPabean;b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan JasaKena Pajak tertentu;c. impor Barang Kena Pajak tertentu;d. pemanfaatan

Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/2017Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPN adalahPKP penjual namun diatur khusus ketika penyerahankepada Pemungut maka yang memungut PPN adalahPemungut PPN.Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangunsendir, umumnya PPN dipungut oleh PKP ataspenyerahan/ pemanfaatan Barang Kena Pajak/Jasa KenaPajak namun diatur khusus bahwa bukan PKP pun harusmenyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatanyang dilakukan.Bahwa Pasal 16D

;Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukdapat meninjau kembali koreksikoreksi yang masih dipertahankan dalamKeberatan tersebut, karena menurut Pemohon Banding perhitungan PPNHalaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 1566/B/PK/PJK/2017Kurang (Lebih) Bayar untuk Masa Pajak Desember 2007 seharusnya adalahsebagai berikut: Uraian SPTWPJumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (cfm WP) Menurut Pengusaha Kena Pajak : Jumlah Seluruh Penyerahan 52.841.682.090Pajak Keluaran yang harus dipungut

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 37.343.363.180,003. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 7.480.180.840,004.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 52.637.162.790,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.734.336.318,00 Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 9.470.428.326,00)PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp 5.736.092.008,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 5.736.092.008,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak

9 ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khususakan menyimpang dari ketentuan umumnya.Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya :Pasal 16A UndangUndang PPN mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPN adalah PKPpenjual namun diatur khusus ketika penyerahan kepadaPemungut maka yang memungut PPN adalah Pemungut PPN.Pasal 16C UndangUndang PPN mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut

Apabiladalam batang tubuh belum memberikan kejelasan bunyipasalnya maka dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat(1) UndangUndang PPN dan penjelasannya;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPN menyatakanbahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnyaatau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementarawaktu maupun selamanya, untuk:;b. penyerahan Barang Kena Pajak

Bahwa tindakan, pelaksanaan dan penyelenggaraan jaminanpemeliharaan kesehatan oleh Tergugat telah menimbulkankerugian bagi Penggugat dan Penggugat mempunyai kepentinganmengajukan gugatan kerugian kerugian tersebut adalah sebagaiberikut :3.1 Penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Tergugat telahMenimbulkan akibat dipungut iuran kepersertaan keluarga ;3.2 Penye........ hal.043.2 Penyelengaraan jaminan kesehatan oleh Tergugat telahmenimbulkan perselisihan Pemutusan Hubungan kerja yangmerugikan Tergugat

Blue Brid Group saksi tidak mendapat gajih bulanan,tapi dapat komisi, bonus dan insentIf atau uang hadir serta jaminan pemeliharaan kesehatan atauJPK3;Bahwa untuk JPK3 tersebut pengemudi tidak dipungut iuran, tapikalau untuk keluarga pengemudi harus membayar iuran JPK3sebesar Rp.10.000, per orang;Bahwa untuk JPK3 Keluarga pengemudi juga mendapatkan subsididari perusahaan Rp. 8.000, perorangnya;Bahwa saksi pernah menikmati pelayanan dari JPK3 tersebut,yaitupada waktu istri saksi sakit;Bahwa selain

SHOLEH menerangkan ;e Bahwa JPK3 dikelola oleh Tergugat dengan sudah disediakan klinik dandokter perusahaan ;Bahwa pengemudi tidak pernah di pungut iuran untuk JPK3 ;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugatyaitu HARTONO yang menerangkan :Bahwa, Keluarga Pengemudi dapat berobat di klinik pihak Tergugatdengan tidak dipungut biaya.

iuran sedangkan untukkeluarga pengemudi dipungut iuran perorang Rp.10.000, apabilauntuk penggantian pengobatan harus ada bukti kwintansi dari rumahsakit ;Bahwa, untuk JPK3 ada plafonya maksimal untuk rawatinapRp.300.000,/hari dan setiap pengemudi mempunyai jatah 30 hariuntuk rawat inap dalam satu tahun dan untuk keluarga pengemudisama seperti itu;Bahwa, pengemudi yang mengalami kecelakaan kerja biayapengobatan ditanggung perusahaan 100% tetapi apabila kecelakaankerja diluar jam kerja tidak akan

SHOLEH serta keterangan saksi daritergugat yaitu HARTONOI,KARNAWI,ALI IMRON dan WIDI RIYANTO tersebutdiatas Majelis Hakim Menarik Kesimpulan bahwa pemeliharaan kesehatanbagi pengemudi di kelola oleh JPK3 dengan tidak dipungut iuran yang dipotong dari uang insentif sebesar Rp.10.000/orang.

UU Nomor 28 Tahun2007 menyatakan :(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakanjumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugimenurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasarpenghitungan.bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d.

KOREKSI TERBANDING;Bahwa berdasarkan SKPKBT PPN Masa Pajak Maret 2008 Nomor00002/307/08/052/10 tanggal 18 Februari 2010 yang menambah jumlahpajak kurang bayar Pemohon Banding melalui KEP318/WPJ.07/2011tertanggal 10 Februari 2011, rincian koreksi adalah sebagai berikut: Uraian DPPEkspor 144.695.842.615Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 95.508.066.680Nota retur yang tidak diperhitungkan 330.574.650Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 34.680.979.610Total Penyerahan menurut terbanding 275.215.463.555

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4atau d.5 atau d.6) Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)9.550.806.668 a. Dikurangi: PPN yang disetor di muka dalam MasaPajak yang sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan13.176.761.658 STP (Pokok Kurang Bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri Lainlain Jumlah (b.1 + b.2+ 6.3+ b.4 + b.5)13.176.761.658 Diperhitungkan: c.1. SKPLB c.2. SKPPKP Jumlah yang seharusnya tidak terutang e.

Jenderal Sudirman Kav. 4546,Jakarta Selatan 12930, sehingga perhitungan pajak adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 274.884.888.905,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 9.550.806.668,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 13.176.761.658,00PPN yang kurang/ lebih dibayar (Rp 3.625.954.990,00)SKPLB (Rp 3.625.954.990,00)Jumlah perhitungan PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put

berdasarkan uraian tersebut pada angka dan Il di atas dengan inidiusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor: KEP236/WPUJ.25/2015 tanggal30 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor:00002/207/09/105/14 tanggal 20 Januari 2014 Masa Pajak Maret 2009sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP02/WPJ.25/KP.0508/2014 sebesar Rp.60.250.523,00 dikurangkan menjadi Nihildengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 22.881.294.236,00Pajak Keluaran yang harus dipungut

Aceh Tamiang24477, alamat korespondensi di Eighty Eight Kasablanka Lt.5 Unit D, Jl.Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, sehingga perhitungan pajakyang masih harus dibayar Masa Pajak Maret 2009 yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 22.881.294.236,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 2.288.129.424,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp =. 2.288.129.424,00PPN yang kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi

adalah penyerahan BKP atauJKP, selanjutnya adanya PPN Keluaran atau PPN Masukan merupakanakibat dari adanya penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan PPN,sedangkan dapat atau tidaknya PPN Masukan dikreditkan tergantung dariada atau tidaknya PPN Keluaran sebagai akibat adanya penyerahan BKPatau JKP yang dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan PPN;Bahwa dalam hal terjadi penyerahan TBS yang merupakan barang strategisyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka tidak adaPPN Keluaran yang dipungut

ayat (3) UndangUndang PPN akan tetapi bredasarkan faktapersidangan terbukti produk akhir Pemohon Banding adalah CPO danKernel yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannyaterutang PPN, maka Majelis berpendapat Pajak Masukannya dapatdikreditkan;Bahwa karena berdasarkan fakta persidangan Pemohon Banding tidakmelakukan penyerahan TBS, Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuanPasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16 B ayat (3) UndangUndangPPN, maka tidak ada Pajak Masukan yang telah dipungut

Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khususakan menyimpang dari ketentuan umumnya;Bahwaberikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepada PemungutPPN, umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjualnamun diatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungutmaka yang memungut PPN adalah Pemungut PPN;Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangunsendiri, umnumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak

Surat Banding ini diajukan ditandatangani oleh seorangpengurus perusahaan yaitu Direktur;Ketentuan Material Banding;Bahwa berdasarkan tabel diatas, berikut ini adalah penjelasan atas koreksiyang dipertahankan oleh Terbanding dan alasan serta penjelasan PemohonBanding atas pengajuan banding Pemohon Banding:(a) Koreksi DPP atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut dengantarif unum sebesar Rp 3.084.434.221,00Menurut Terbanding:Bahwa dasar dilakukannya koreksi menurut daftar temuan pemeriksaanpajak

adalah berdasarkan equalisasi omzet/peredaran usaha di SPT PPhBadan Tahun 2006 dan jumlah penyerahan di SPT masa PPN Januari s.d.Desember 2006 terdapat selisin sejumlah Rp 3.084.434.221,00;Menurut Pemohon Banding: Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi penyerahan yangPPNnya harus dipungut dengan tarif umum sebesar Rp. 3.084.434.221,00.Berdasarkan daftar temuan pemeriksa selisih ini timbul dari equalisasiomzet/peredaran usaha di SPI PPh Badan Tahun 2006 dan jumlahpenyerahan di SPT masa PPN

Kesimpulan dan Usulan;Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, PemohonBanding mohon Keputusan Terbanding Nomor: KEP546/WPJ.04/2008tanggal 5 Mei 2008 agar dibatalkan dan dilakukan perhitungan kembali atasSKPLB PPN masa Desember 2006 dengan perincian sebagai berikut: Menurut Uraian SKPLB PPN MasaDesember 2006Usulan Bandina Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya tidak dipungut/Ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ditanggung pemerintahPenyerahan yang PPNnya harus dipungut17.776.483.250

Tentang sengketa atas Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajakatas penyerahan yang PPN nya harus dipungut dengan tarifumum sebesar Rp3.084.434.221,00;Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1728/B/PK/PJK/2016D.

Tentang sengketa atas Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajakatas penyerahan yang PPN nya harus dipungut dengan tarifumum sebesar Rp3.084.434.221,00;1.Bahwa dalildalil, faktafakta serta dasar hukum (fundamentumpetendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakanbagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengandalildalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada uraian berikut ini.Bahwa jika

sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Kosambi menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai (GKPKB PPN) Pasal 13 ayat (1) huruf c UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor00055/207/08/418/10 sebesar Rp 154.576.002,00 sebagai hasil pemeriksaanSurat Pemberitahuan Masa Lebih Bayar Kompensasi PPN Masa Pajak Oktober2008 dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp)Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut

sendiri 1.258.683.560,00PPN yang harus dipungut sendiri 125.868.356,00Kompensasi bulan yang lalu 1.073.488.059,00Pajak Masukan bulan ini 107.175.425,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.180.663.484,00Kelebihan bayar PPN (1.054.795. 128,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 1.132.083.129,00PPN yang kurang dibayar 77.288.001 ,00Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Ketentuan 77.288.001 ,00Umum dan Tata Cara PerpajakanPPN yang masih harus dibayar 154.576.002,00 Bahwa lebih lanjut atas

uang masuk pada sisi kredit rekeningkoran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa1.258.683.560,00 Penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN MasaPajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding485.803.550,00 Koreksi positif penyerahan BKP 772.880.010,00 Sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya menjadi sebagai berikut: UraianMenurutPemohon Banding(Rp)MenurutPemeriksa(Rp)Koreksi Positif(Rp) Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri485.803.550,001.258.683.560,00772.880.010,00 PPN yang harus dipungut

UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7Juni 2010 sebesar Rp154.576.002,00 dan menolak keberatan PemohonBanding sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Nomor KEP718/WPJ.08/2011 tanggal 4 Agustus 2011 sehingga harus dibatalkan;Bahwa sehubungan dengan penjelasan di atas, menurut Wajib Pajakseharusnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008adalah sebagai berikut: Uraian Menurut WP(Rp)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut

sendiri 485.803.550,00PPN yang harus dipungut sendiri 48.580.355,00Kompensasi bulan yang lalu 1.073.488.059,00Pajak Masukan bulan ini 107.175.425,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.180.663.484,00Kelebihan PPN (1.132.083.129,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 1.132.083.129,00PPN yang kurang dibayar Kenaikan Pasal 13 (3) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan :PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut43104/PP/M.XIII/16/2013

Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnyaldipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnyatidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskandari pengenaan PPNa.6. Jumlahb. Atas Penyerahan Barang dan Jasayang tidak terutang PPNc. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)d.

Dengan demikian, karena perhitungan koreksiberdasarkan data yang salah, maka koreksi yang dilakukan oleh Terbanding juga salahsehingga menurut Pemohon Banding seharusnya koreksi tersebut dibatalkan;Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding memohon koreksiDPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp4.162.509.856,00 yang telah dilakukan oleh Terbanding dapat dibatalkan karena tidakdidasarkan Pada Peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa

pada pokoknya sebagai berikut :10111 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut:Halaman 53 alinea 5 dan alinea 6 bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebutdi atas, Majelis berpendapat bahwa penjualan/penyerahan garam yang dilakukanoleh Pemohon Banding tidak terutang PPN sehingga Koreksi positif Terbanding atasPenyerahan yang PPNnya harus dipungut

sendiri untuk masa Mei tahun 2009sebesar Rp4.162.509.856,00 tidak dapat dipertahankan;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta, buktibukti, penjelasanTerbanding dan Pemohon Banding yang terungkap dalam persidangan, penelitianterhadap berkas banding, selanjutnya Majelis berkesimpulan Koreksi positifTerbanding atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk masa Meitahun 2009 sebesar Rp4.162.509.856,00 tidak dapat dipertahankan oleh Majelis;2 Bahwa Pasal 78 serta penjelasannya

Blitarmendapat jatah sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribnu rupiah) perbidang tanahyang disertifikatkan yang mengikuti program ajudikasi.Berdasarkan hasil rapat/ pertemuan tersebut diatas camat atau para kepaladesa melaksanakan sosialisasi kepada masing masing warga masyarakatnyabahwa ada program pensertifikatan tanah (ajudikasi) dengan biaya murah tiappemohon perbidang tanah hanya dipungut biaya Rp. 195.000, (seratussembilan puluh lima ribu rupiah) atas program pensertifikatan tanah(ajudikasi) dengan

biaya murah dan apabila warga masyarakat mengajukanpermohonan pensertifikatan tanah tidak membayar Rp. 195.000, (seratussembilan puluh lima ribu rupiah) maka oleh kepala desa/ aparat desa tidakakan dilayani, para kepala desa dalam mensosialisasikan kepada wargamasyarakatnya tidak pernah menyampaikan bahwa program pensertifikatantanah (ajudikasi) adalah program dari BPN tidak dipungut biaya Rp. 0,00 (nolrupiah), dimasing masing desa pensertifikatan tanah (ajudikasi) denganbiaya Rp. 195.000, (seratus

biaya di BPN., adalah gratis, saksi mengetahuihal tersebut dari BPN;Bahwa, dalam ajudikasi (sertifikasi tanah), saksi adalah sebagai KetuaPelaksana;26Bahwa, setelah (program ajudikasi sertifikasi tanah) hampir selesai saksidiberi honor sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Bahwa, rincian dari (peruntukan) dana Rp. 195.000,00 (seratus sembilanpuluh lima ribu rupiah) yang menentukan dari masing masing kecamatan;Bahwa, pada saat diadakan rapat di kecamatan, pos pos rincian (dari danayang dipungut

Zenal MuminBahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangantersebut saksi benarkan;Bahwa, saksi memberikan keterangan yang berkenaan dengan pelaksanaanprogram ajudikasi (sertifikasi tanah) tahun 2006;Bahwa, pada tahun 2006, saksi adalah Pelaksana Harian Lurah Kaweron;Bahwa, di Kelurahan Kaweron pada tahun 2006, melaksanakan programajudikasi (sertifikasi tanah);Bahwa, peserta ajudikasi (sertifikasi tanah) dipungut biaya sebesar Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah

,dibiayai Bank Dunia, sedangkan untuk persyaratan yang harus dipenuhioleh pemohon untuk mendaftar biayanya dibebankan kepada pemohonajudikasi (sertifikasi tanah);Bahwa, dalam rapat itu disampaikan juga biaya pendaftaran untuk tanahyang sudah ada akta biaya yang dipungut Rp. 139.000,00 (seratus tigapuluh sembilan ribu rupiah); untuk tanah yang belum ada aktanyadipungut biaya sebesar Rp. 195.000.00 (seratus sembilan puluh riburupiah); untuk patok Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), untukmaterai

Menyatakan Terdakwa Saji Harjosuwono Bin Ridin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan membeli, memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saji Harjosuwono Bin Ridin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5<

Menyatakan terdakwa SAJI HARJOSUWONO Bin RIDIN bersalahmelakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau. yang turut serta melakukan yang dengan sengajamembeli,memasarkan, dan / atau mengolah hasil hutan kayu yangberasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sesuai kedua Pasal 87 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf UndangUndang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo PAsal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.

setidaktidaknya pada bulanMei dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung,Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 914/Pid.B/LH/2020/PN TjkAtau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan yang dengan sengajamembeli,memasarkan, dan / atau mengolah hasil hutan kayu yang berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutserta melakukan dengan sengaja membeli, memasarkan, dan / ataumengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalahwilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalahhasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu

Edi aliasDidik yang membeli kayu sonokeling dari Sugeng Rianto bahwa kayutersebut berasal dari kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung yangdiambil atau dipungut secara tidak sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (1)huruf b jo Pasal 12 huruf Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP telah

Menyatakan Terdakwa Saji Harjosuwono Bin Ridin terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan membeli, memasarkan hasil hutan kayu yang berasal darikawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sahsebagaimana diatur dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;2.