menyatakan bahwa PejabatPembuat Komitmen, Penyedia barang/jasa dan parapihak terkait dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikutmenghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentinganpribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan Negara ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006pasal 4 ayat (1) bahwa keuangan daerah dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Pasal 4 Ayat (1) bahwa keuangan daerah dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundang undangan,efektif, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan azaskeadilan, kepatutuan, dan manfaat untuk masyarakat.Pasal 4 Ayat (2) bahwa secara tertib sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Daerahdikelola secara tepat waktu) dan tepat guna yangdidukung dengan bukti bukti administrasi

No. 131 K/PID.SUS/2016823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, tanggal : 03/11/09, penerima : TSI Incorporated, sebesarDollar Amerika (USD) 5,515.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, tanggal efektif : 09/11/2009, sebesar Dollar Amerika (USD)3,480.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, tanggal efektif : 02/11/2009

23/12/2009.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri ; CASH IDR 12.921.916.665,00 DR ; EUR 907,117.00 CR ;tanggal efektif 03/12/2009.Hal. 180 dari 593 hal.

No. 131 K/PID.SUS/20161069.1070.1071.1072.1073.1074.1075.1076.1077.1078.1079.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri ; CASH IDR 5.530.803.350,00 DR ; 0910301000249407EUR 389,745.00 CD ; 321.800.00 1.0000000 14.190.0000000 ;tanggal efektif 22/10/2009.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri ; CASH IDR 3.006.021.640,00 DR ; 0907000006842607EUR 215,000.00 CD ; 321.640.00 1.0000000 13.980.0000000 ;tanggal efektif 15/

(satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ; EUR 1,058,303.00 CR ; tanggal efektif23/12/2009.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ; CASH IDR 12.921.916.665,00 DR ; EUR907,117.00 CR ; tanggal efektif 03/12/2009.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ; CASH IDR 5.530.803.350,00 DR ; 0910301000249407 EUR 389,745.00 CD ; 321.800.00 1.000000014.190.0000000 ; tanggal efektif

Dollar Amerika (USD)3,480.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, tanggal efektif : 02/11/2009, penerima : Sonics & Materials Inc,sebesar Dollar Amerika (USD) 4,730.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, tanggal : 18/11/09, penerima : Maor Science, sebesar DollarAmerika (USD) 31,312.80.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoMandiri, tanggal efektif : 05/11/2009, penerima :

tibatiba Tergugat memanggilPenggugat dan dengan sikap otoriter meminta stempel sekolah serta buku cekBos (Bantuan Operasional Sekolah) seraya menyampaikan kepada Penggugatbahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kepala SMP Kristen Almasih danakan ditugaskan sebagai Kepala Pembina Guru Sekolah Yayasan Almasih.Pada saat itu juga Tergugat memberikan kepada Penggugat Surat MutasiNo.002/YAL/VH/2013 tanggal 30 Juli 2013 (Bukti P5) yang isinya antara lainmenyatakan bahwa mutasi jabatn mulai berlaku efektif

Bahwa meskipun surat mutasi tersebut baru berlaku efektif tanggal 19Agustus 2013, dan serah terima jabatan Kepala Sekolah belum dilakukan(Bahkan sampai saat ini tidak pernah dilakukan), namun Tergugat telahmenyatakan memberhentikan Penggugat dan pada tanggal 2 Agustus 2013 itujuga semua Kelengkapan administrasi Kepala Sekolah seperti stempel dan bukucek BOS telah diambil Tergugat , sehingga sejak itu praktis Penggugat tidakbisa lagi menjalankan jabatannya sebagai Kepala Sekolah;12.

Bahwa tujuan dari Keputusan Presiden tersebut di atas adalah untukmengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai olehAPBN dan APBD, secara efisien, efektif dan terobuka (Pasal 2 ayat (1) (2)Keppres 80 Tahun 2003;3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003, Tergugatadalah pejabat yang ada pada lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenHal. 9 dari 25 hal. Put.

Karenanyaketentuan pasal 13 Perjanjian Kontrak efektif tidak dimungkinkanuntuk dipergunakan, dan dapat diabaikan serta mengingat BadanHal. 23 dari 25 hal. Put.

Pasal 12 Perjanjian maka secarategastegas dan nyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat dinyatakan telahwanprestasi;Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 telah dilakukan kunjungan ke kediamanTergugat Rekonvensi/Penggugat dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugatmemberikan pernyataan secara tertulis akan menyelesaikan sisa hutang padaakhir bulan Juni 2009;Bahwa sampai dengan bulan Juni 2009 Tergugat Rekonvensi/Penggugat hanyamelakukan realisasi pembayaran kewajibannya sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) efektif

pembayaran danpencabutan ijin, tidak menyelesaikan proyek dengan mengacu pada pasal12 Akad maka secara tegas dan nyata Termohon Kasasi I semulaPenggugat/Pembanding dinyatakan telah wanprestasi;d Setelah dilakukan kunjungan pada tanggal 29 Mei 2009 TermohonKasasi I semula Penggugat/Pembanding berjanji akan melunasi seluruhpembiayaan pada akhir bulan Juni 2009, namun demikian TermohonKasasi I semula Penggugat/Pembanding hanya melakukan pembayaransebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang efektif

Pasal 3 ayat (1) UU no.17 tahun 2003 tentangkeuangan negara yang menyatakan bahwakeuangan negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan ;D.

Pasal 3 ayat (1) UU no.17 tahun 2003 tentangkeuangan negara yang menyatakan bahwakeuangan negara dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan ;D.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungutc.l. tarif umum 0 0c.2. tarif efektif 0 0c.3. Jumlah 0 0d. Dikurangi: retur penjualan 0 0e. Jumlah 0 02. Pajak Keluarana. Pajak keluaran seluruhnyaa. 1. tarif umum 0 0a.2. tarif efektif 0 0a.3. Jumlah 0 0b. Dikurangi:b.I. Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan 0 0b.2. Pajak keluaran yg dipungut oleh pemungut PPN 0 0b.3. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg 0 0samab.4. Jumlah 0 0c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri 0 03.

Tarif Efektif 0,00c.3. Jumlah 0,00d. Dikurangi: Retur Penjualan 0,00e. Jumlah 10.764.110.190,00 2 Pajak Keluaran:a. Pajak Keluaran seluruhnya a.1. Tarif Umum 0,00a.2. Tarif Efektif 0,00a.3. Jumlah 0,00b.Dikurangi:b.1. PPN atas Retur Penjualan 0,00b.2. Pajak Keluaran yg dipungut oleh 0,00Pemungut PPNb.3. PPN yg disetor di muka dalam masa 0,00pajak yg samab.4.

rasa keadilan dankepatutan ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) : Penyertaan modal pemerintahdaerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapbkan dengan peraturandaerah ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah :a) Bab Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Azas Umum PengelolaanKeuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif

, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaskeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.b) Pasal 34 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif,efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.c) Pasal 75 : Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakanapabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaantelah ditetapbkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan ;2.

jawab dengan memperhatikan azaskeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Pasal 34 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif,efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 75 : Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakanapabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaantelah ditetapbkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modaldaerah berkenaan.Pasal

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secaratertib,taat pada peraturan perundangundangan,efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan. 1692. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) : Penyertaan modal pemerintahdaerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapbkan denganperaturan daerah.3.

mulai 3 Maret 2007 sampai dengan 3 Juni 2007.Amandemen VII, tanggal 16 April 2007, dengan menambah klausul pasal :adanya pekerjaan tambah sewa komunikasi/bulan mulai bulan Mei 2007sebesar Rp. 3.350.000, per bulan dan masa berlaku amandemen efektif mulai12 April 2007 sampai dengan tanggal 3 Juni 2007.Amandemen VIII, tanggal 31 Mei 2007, dengan menambah klausul pasal :besarnya biaya dukungan operasi dan pemeliharaan hardware, sewakomunikasi/bulan mulai penagihan bulan Juli 2007 sebesar Rp. 297.320.000

,dan masa berlaku efektif mulai 4 Juni 2007 sampai dengan tanggal 4 Desember2007.1414Amandemen IX, tanggal 3 Desember 2007, dengan memperpanjang masaberlaku efektif mulai tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan tanggal 5Desember 2008.Penerbitan amandemen kontrak I s/d IX oleh BUDI HARSONO bersamasamaGEORGIE KUMAAT dengan mendasarkan pada nota kesepahaman dankontrak yang ditandatangani terdakwa bersamasama GEORGIE KUMAAT,dengan memperpanjang jangka waktu kontrak lebih dari 1 (satu) tahunanggaran, bertentangan

Desember 2007, serta merubah Nilai Perjanjian, semula biaya outsourcingCIS berbasis IT, mencakup SIP3 per pelanggan per bulan (fixed unit price)diluar hardware sebesar Rp. 1.980, menjadi sebesar Rp. 1.320, sudahtermasuk PPN 10 %.19Amandemen V, tanggal 27 November 2007, dengan merubah berlakunya suratperjanjian, semula masa berlakunya Surat Perjanjian / Amandemen IV efektifmulai tanggal 04 Juni 2007 sampai dengan tanggal 04 Desember 2007, menjadimasa berlakunya Surat Perjanjian / Amandemen V ini efektif

mulai 3 Maret 2007 sampai dengan 3 Juni 2007.Amandemen VII, tanggal 16 April 2007, dengan menambah klausul pasal :adanya pekerjaan tambah sewa komunikasi/bulan mulai bulan Mei 2007 sebesarRp. 3.350.000, per bulan dan masa berlaku amandemen efektif mulai 12 April2007 sampai dengan tanggal 3 Juni 2007.Amandemen VIII, tanggal 31 Mei 2007, dengan menambah klausul pasal :besarnya biaya dukungan operasi dan pemeliharaan hardware, sewakomunikasi/bulan mulai penagihan bulan Juli 2007 sebesar Rp. 297.320.000

,dan masa berlaku efektif mulai 4 Juni 2007 sampai dengan tanggal 4 Desember2007.31Amandemen IX, tanggal 3 Desember 2007, dengan memperpanjang masaberlaku efektif mulai tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan tanggal 5Desember 2008.Penerbitan amandemen kontrak I s/d IX oleh BUDI HARSONO bersamasamaGEORGIE KUMAAT dengan mendasarkan pada nota kesepahaman dankontrak yang ditandatangani terdakwa bersamasama GEORGIE KUMAAT,dengan memperpanjang jangka waktu kontrak lebih dari 1 (satu) tahunanggaran, bertentangan

Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat1314pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; BagianKeempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah :e Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan KeuanganDaerah Pasal 4 ayat :(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat.(3) Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah bahwa pengelolaan

Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD;Pasal 122 ayat :(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.e Bab X.

Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat32pada33peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; BagianKeempat.

Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD;Pasal 122 ayat :(10)Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bab X.

Negara, Bab HIpasal 18 ayat (3) Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumenyang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiel dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah; bab IV Pelaksanaan APBD; pasal 54 ayat (2) Pelaksanaan Belanja Daerahsebagaimana imaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidakmewah, efektif

peraturan perundangundangan; pasal61 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;3 Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 tahun 2006 (yang telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007) tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah; Bab VII Pelaksanaan APBD; bagian keempa,Pelaksanaan Anggaran belanja daerah; pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanjadaerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif

pasal18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud;2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah; bab IV Pelaksanaan APBD; pasal 54 ayat (2) Pelaksanaan BelanjaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat,tidak mewah, efektif

peraturan perundangundangan; Pasal 61 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 (yang telah diubah denganPeraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007) tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah; Bab VII Pelaksanaan APBD; bagiankeempat, Pelaksanaan Anggaran belanja Daerah; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaranbelanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif

peraturan perundangundangan;Pasal 61 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 (yang telah diubah denganPeraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007) tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah; Bab VII Pelaksanaan APBD; bagian keempat,Pelaksanaan Anggaran belanja Daerah; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanjadaerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif

Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis. transparan dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat .b.

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2) ,yang menyebutkan: Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yangkarena perbuatannya melanggar hukum atau melakukan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib menggantikan kerugiantersebut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah pasal 4ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis. efektif

Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis. transparan dan bertanggung jawabdengan mempematikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat .b.

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis. efektif, transparan dan bertanggung jawab denganmemperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.3. Permendagti No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telahdisempumakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :a.

Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis. transparan dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;b.

(tujuh puluh tiga juta enamratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dengan perinciansebagai berikut :Nilai Cukai = Rp 245, x 261.240 batang = Rp 64.003.800,PPN = 8,4 % x Rp 440, x261.240 batang = Rp 9.655.431,Nilai tarif efektif berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 62/KMK.03/2002 Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran PajakPertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu 8,4%.Total Kerugian Negara :Rp 64.003.800, + Rp 9.655.431, =Rp. 73.659.231

(tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratustiga puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Nilai Cukai = Rp 245, x 261.240 batang = Rp 64.003.800,PPN = 8,4 % x Rp 440, x261.240 batang = Rp 9.655.431,Nilai tarif efektif berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 62/KMK.03/2002 Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran PajakPertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu 8,4%.Total Kerugian Negara :Rp 64.003.800, + Rp 9.655.431, =Rp. 73.659.231

(tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh saturupiah), dengan perincian sebagai berikut :Nilai Cukai = Rp 245, x 261.240 batang = Rp 64.003.800,PPN = 8,4 % x Rp 440, x261.240 batang = Rp 9.655.431,Nilai tarif efektif berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 62/KMK.03/2002 Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran PajakPertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu 8,4%.Total Kerugian Negara :Rp 64.003.800, + Rp 9.655.431, =Rp. 73.659.231

(tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratustiga puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Nilai Cukai = Rp 245, x 261.240 batang = Rp 64.003.800,PPN = 8,4 % x Rp 440, x261.240 batang = Rp 9.655.431,Nilai tarif efektif berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 62/KMK.03/2002 Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran PajakPertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu 8,4%.e Total Kerugian Negara :Rp 64.003.800, + Rp 9.655.431, =Rp.

(tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluhsembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :e NilaiCukai = Rp 245, x 261.240 batang = Rp64.003.800, PPN =8,4 %x Rp 440, x261.240 batang = Rp 9.655.431,87*) Nilai tarif efektif berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 62/KMK.03/2002 Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran PajakPertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu 8,4%.e Total Kerugian Negara :Rp 64.003.800, + Rp 9.655.431, =

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan.> Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah :e Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparandan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas

keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.e Pasal 54 ayat (2) pelaksanaan belanja daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidakmewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.e Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yangberbunyi Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi,hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 18 ayat (1) UU.

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparandan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.2. Pasal 54 ayat (2) pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah,efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.3.

harusmempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwaYOHWAN KRISBIYANTORO bin YAHMAN harus dinyatakan bersalah atastindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkanperbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal denganperbuatannya ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah membuat terpidanamenjadi sadar akan kesalahannya dan kembali menjadi manusia yangbermartabat mulia bukan sebagai sarana balas dendam sehingga dalam halini harus pula diperhatikan adanya aspek shoch theraphy yang efektif

bagiterpidana dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan bagipihak korban yang telah dirugikan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara Majelis Hakimtidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum denganpertimbangan bahwa lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud dalamtuntutan pidana terlalu berat sehingga kurang memiliki efek jera efektif bagiterpidana yang dalam hal ini adalah YOHWAN KRISBIYANTORO binYAHMAN ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa

Bahwa atas kejadian yang menimpa keluarga korban,Terdakwa telah berupaya untuk membantu secara materiil dan morilsebagai partisipasi Terdakwa ikut merasakan kesedihan darikeluarga korban sehingga antara Terdakwa dan keluarga korbantelah saling memaafkan dan telah terjalin hubungan silaturahmidengan baik.Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan halhal teruraidiatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baikdan efektif dijatunkan terhadap Terdakwa karena pidana bersyaratadalah salah

satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan ataupengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentudimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhatihati danmampu memperbaiki diri.Disaping itu tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuansehingga Majelis menilai Terdakwa tidak efektif apabila beradadalam tahanan.Bahwa tujuan Majelis bukanlah sematamata hanya memidanaOrangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

tersebut diatas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakankepada para Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak ataumelawan hukum;Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak atau melawan hukum ini tidak berdiri sendiri karena eratkaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan narkotika golongan , sehingga untuk menyusun suatuputusan yang efektif

tersebut diatas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakankepada para Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak ataumelawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak atau melawan hukum ini tidak berdiri sendiri karena eratkaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu. memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman,sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif

Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhanorganisasl.9. Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukandengan biaya seminimal mungkin.Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDIPerbuatan terdakwa Drs.

Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhanorganisasi.. Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukandengan biaya seminimal mungkin.Perbuatan terdakwa Drs.

, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yangditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindakpidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidanapenjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkanuntuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidanakepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepatdijatuhnkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif

untukmencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkanpemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atauuntuk menderitakan dan merendahkan martabat Para Terdakwa, karena tindakanyang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku jugaberfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Para Terdakwa tidakmengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agartidak meniru perbuatan Para Terdakwa ;Menimbang, bahwa