Penggugat:
1.LINDA TANUBRATA
2.SANDY TANUBRATA
3.FERA TANUBRATA
Tergugat:
3.COSTARISTO TEE
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG SURABAYA
5.MARIANI TANUBRATA
6.WELLY TANUBRATA

Bank Bukopin cabang Magelang
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Semarang

Penggugat:
Dian Hartini
Tergugat:
1.PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Persero Tbk Kantor Cabang Subang
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia Qq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta,
3.Budi Rahayu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG
3.MIFTAHUDIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CqKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SERANG, beralamat diJalan Raya Serang Cilegon KM. 03, Legok,Serang, Banten;Selanjutnya disebut sebagai ..............

Bank CIMB Niaga, Tbk No. 192/SA/SMEJKT/LWOMSME/VI/2017, tertanggal 21 Juni 2017 dan Surat PenetapanJadwal Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangSerang No. SPen167/WKN.06/KNL.01/2017, tertanggal 05 Juni 2017(Bukti P8), yang isi surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwaterhadap tanah dan bangunan milik PELAWANII yang dibebankan HakTanggungan oleh TERLAWAN (PT.

BANKCIMB NIAGA, Tbk) yang mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadaptanah dan bangunan milik PELAWAN II melalui TURUT TERLAWAN IIHalaman 6 dari 45 Putusan Perdata Nomor 54/Pat.Plw/2017/PN Srg(KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)SERANG) dengan menggunakan perusahaaan jasa pralelang PT.

JIMMY ANTON yang akan dilakukan untukdikemudian harioleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangSerang (TURUT TERLAWAN Il) melalui perantara PT. Citra LelangNasional (TURUT TERLAWAN I) tanpa fiat eksekusi dari Ketua PengadilanHalaman 10 dari 45 Putusan Perdata Nomor 54/Pat.Plw/2017/PN SrgNegeri harus dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM sertaTidak Mempunyai Kekuatan Hukum;5.

tanggal 6 Juli2017 dari Kantor Law Office Charlie Marpaung & Partners kepada BapakKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang(Turut Terlawan Il), sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P13;14.Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor 71/CM/VII/2017, tanggal 6 Juli 2017dari Kantor Law Office Charlie Marpaung and Partners (Kuasa Hukum ParaPelawan) kepada Bapak Direktur Utama PT.

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK

PUTUSANNomor 762 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Merek) dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., suatu Perseroan menurutUndangUndang Negara Swiss, beralamat di Routes des Biches 10,VillarsurGlane, Swiss, yang diwakili oleh Richard Lepeu selakuPresident & Managing Director dan Albert Kaufmann selaku VicePresident & Director, dalam hal ini memberi

DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CqDIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24Tangerang15119, BantenIndonesia;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 49 hal. Put.

dengan Merek terkenalPIAGET dan PIAGET POLO milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karenadilandasi niat untuk meniru Merek terkenal PIAGET dan PIAGET POLO milikPenggugat;6 Menyatakan bahwa Merek PIAGETPOLO Daftar nomor 563426 dan PIAGETPOLO Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat mempunyai persamaandengan nama orang terkenal;Membatalkan pendaftaran Merek PIAGETPOLO Daftar nomor 563426 dan*PIAGET POLO Daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dari DaftarUmum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat JenderalKekayaan Negara Surabaya cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurabaya selaku (Instansi) atasan Terlawan I, karena Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Surabaya bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila adatuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut ; Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya bukan merupakanbadan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian daribadan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat JenderalKekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurabaya...........Surabaya.

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya selaku instansi TerlawanI, karenaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya bukan organisasi/badan hukumyang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu Badan Hukum yang disebut Negara,oleh karena itu maka harus dikaitkan juga dengan unit atasan tersebut, setiap pada tuntutandan TerlawanI tidak mempunyai kwalitas untuk dituntut dalam perkara perdata, olehkarenanya

gugatan / Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 18Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Pelawan terhadap eksepsi tersebut, Majelismenilai bahwa meskipun TerlawanI ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danlelangSurabaya ) keberadaannya dalam naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia cq.Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Kantor Wilayah VI BUPLN, akan tetapi TerlawanI telah memliki Pimpman dan Kantor Berta urusan yang berdiri sendiri, dan mempunyaikewenangan untuk menentukan

BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk BTPN-UMK CABANG SRIBAWONOTergugat II- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) METROTurut Tergugat- KEPALA KANTOR AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) METRO, beralamat di JI. AH. Nasution No. 114 KotaMetro, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3.

Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Metro selaku (instansi) atasanTergugat Il, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Metro bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapimerupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara,oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan jugadengan unit atasannya tersebut. 3.2.Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metrobukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri melainkanbadan yang merupakan bagian dari badan hukum

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampungdan Bengkulu cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMetro.

. ~= nanan nnn anne nnn nnn cence cenceBahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II diatas,terbuktilan bahwa gugatan penggugat yang langsung ditujukankepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metrotanpa mengaitkan dengan instansi atasannya adalah keliru dantidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapatberakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurangsempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapatditerima seluruhnya (niet onvankelijk verklraad).

Tergugat Il bukan sebagai pihak yang dapat dituntut gantirugi..Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Metro (Tergugat II) merupakan instansi vertikal Direktorat JenderalKekayaan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaanlelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan Juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Kekayaan

./2020/PT SMGMilik Negara (BUMN) yang modalnya berasal dari kekayaan negarasebagaimana dapat Turut Tergugat uraikan sebagai berikut:a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peratutan PemerintahNomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk PerusahaanUmum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero), menyatakan:Modal Perusahaan Persero (Persero) yang ditempatkan dandisetor pada saat pendiriannya berasal dari Kekayaan Negara yangtertanam dalam Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara;b.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g UndangUndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakanbahwa:Keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerahyang dikelola sendir atau oleh pihak lain berupa uang, suratberharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilaidengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/ perusahaan daerah;C.

Bahwa berdasarkan Penjelasan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidinyatakan bahwaKeuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segalaha dan kewayiban yang timbul karena:a) Berada dalam pengusaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat Lembaran Negara, baik ditingkatpusat maupun di daerah;b) Berada dalam pengusaan, pengurusan

danpertanggungjawaban Badan usaha Milik Negara/ Badan UsahaMilik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan pernanjiandengan Negara;Bahwa berdasarkan dalil Turut Tergugat tersebut di atas jelas danterbukti aset Turut Tergugat yang dimohonkan sita jaminan olehPenggugat yaitu kantor milik PT PLN (Persero) Area Purwokertoadalah merupakan kekayaan negara yang seluruhnya bersumberdari Kekayaan Negara dalam bentuk

Qivlan Makmur Abadi dengan biaya sendiri tidakhal ini tidak benar sama sekali karena bangunan ini mendapatbantuan dari Kementrian Pendidikan (Pemerintah).. bahwa mengenai kekayaan PT. Qivilan Makmur Abadi begitupulaharta kekayaan menjadi H. Makmur Malik, SE dan Hj. Rosliah Malik,SH yang Penggugat mohonkan disita sudah tidak diragukan lagikeberadaannya bahwa itu berasal atau keuntungankeuntunganyang diperoleh selama berdirinya PT.

Oleh karenaitu, mengetahui pula alatalat kantor serta kekayaan Hj. RosliahMalik, SH seperti antara lain perhiasanperhiasan yang digunakanserta kekayaan H. Makmur Malik, SE meningkat.9. bahwa seharusnya Hakim Majelis dalam Perkara ini dengan tidakterperincinya berupa milyaran kontrak yang dilakukan dankeuntungan yang diperoleh PT.

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadiJaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan yaitu berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya;e Dan suratsurat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Maslin

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam perkara a quo PengadilanNegeri Sibolga) untuk memerintahkan Kantor Lelang (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yangmemerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) yang menjualnya;.

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi haktanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya;e Dan suratsurat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Maslin Silaban kepada Pelaku

Apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 774/Gunung Kemala tanggal 3 September 2012, yang terdaftar atas nama Leksi Setiawan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat 1 dan

Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.1.2.Sumatera Selatan dengan perjanjian bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2tidak memenuhi kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketikahutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, maka terhadap agunanberupa sertifikat Hak Milik Nomor: 774 atas nama Leksi Setiawan seluas 596meter persegi, terletak di Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan PrabumulihBarat, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan dapat dilelang denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Apabila Tergugat & II tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak MilikNo. 774/Gunung Kemala tanggal 3 September 2012, terdaftar atas nama LeksiSetiawan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelangtersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat & Ilkepada Penggugat;4.

dalildalil Penggugat in casu danselain itu karena telah diperjanjikan sebelumnya apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2tidak memenuhi kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketika hutangTergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupasertifikat Hak Milik Nomor : 774 atas nama Leksi Setiawan seluas 596 meterpersegi, terletak di Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, KotaPrabumulih, Propinsi Sumatera Selatan dapat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan

Apabila Tergugat 1 danTergugat 2 tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga)Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan buktikepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 774/Gunung Kemala tanggal 3 September2012, yang terdaftar atas nama Leksi Setiawan yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan

Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Purwokerto, alamat Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, yang dalam hal ini diwakilioleh kuasanya Edy Suyanto, SH.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan,Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Palopo;Beralamat di Jin.

KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA c.q.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) KOTA MEDAN, Berkedudukan di JI. Pangeran Diponegoro No.30A, Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Madras Hulu, Medan Polonia, KotaMedan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Khususkepada Kesatria Purba, S.E., M. Si., dkk., kKesemuanya warga negaraIndonesia, untuk bersamasama atau sendirisendiri mewakili PemerintahRepublik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekeayaan Negara c.q.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan beralamat di jalan Pangeran Diponegoro No.30A Gedung Keuangan Negara II Lantai 2 Medan berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan Negeri Singkil tanggal O03 Maret 2021 #/NomorW1.U11./17/HK.O2/III/2021, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGATI;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA c.g. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA c.q.

KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTABANDA ACEH, Berkedudukan di JI. Tgk. Chik Ditiro Gedung KeuanganNegara, Gedung C Lt. 1, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, disebut sebagaiTURUT TERGUGATII;Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN SkI6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Berkedudukan di Jl.Jenderal Besar A.H.

Pasal 4: Penjamin atau Pihak Ketiga (lrianto Bauty/Tergugat IIIl dan Hanita Sentono,SH / Tergugat IV)menjaminkan kekayaan milik Penjamin untukketertiban pembayaran lunas dari pihak Pertama(Amir Soetjipto / Tergugat II);f.

Pasal 5: Penjamin atau Pihak Ketiga (lrianto Bauty /Tergugat III dan Hanita Sentono,SH / Tergugat IV)yang telah menjaminkan kekayaan milik penjaminmemberi kuasa kepada pihak kedua (BenjaminSulindro / Penggugat) untuk menjual hartakekayaan milik Penjamin sebagai pembayaranlunas hutang pihak Pertama (Amir Soetjipto/Tergugat Il) kepada pihak kedua (BenjaminSulindro/ Penggugat);g.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminanatas :a.Harta Kekayaan milik Tergugat dan / atau Tergugat Il;Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.2278/Lenteng Agung,Surat Ukur tanggal 30 Januari 1999No.09.04.09.03.04950/199, luas 455M2 (empat ratus limapuluh lima meter persegi), nama pemegang hakMUGIJANTO (Tergugat 1!)

terletak di Kelurahan lentangAgung Rt.011.Rw.009, Kecamatan Jagakarsa, KotamadyaJakarta Selatan dengan batasbatas disebelah :Utara : Jalan Durian;Timur : Jalan Raya Depok;Selatan : Tanah No.0491 ;Barat : Tanah No.4949;Harta kekayaan milik Tergugat III;Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiridiatasnya terletak di Jl.

Harta Kekayaan milik Tergugat IV : Sebidang tanah sertipikat hak milik atas satuan Rumah SusunNo.778/2006, Luas 48,76M2 (empat puluh delapan 76/100meter persegi) nama yang berhak HANITA SENTONO,SHterletak di Rumah Susun Hunian dan non Hunian TowerBeta Mediterania Gajah Mada Jakarta Business CenterJl.Gajah Mada No.174 It.UG No. R2 Jl. KelurahanKeagungan, Kecamatan Taman Sari Kotamadya JakartaBarat;7.

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yangtelah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran, berupa:a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yangada di atasnya;b.

Nomor 685 k/Pdt.SusBPSkK/2017undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypothek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Kisaran)memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yangmeminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui Fiat Ketua

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh PelakuUsaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangHalaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 685 kK/Pdt.SusBPSkK/201710.(KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminanKonsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada di atasnya;b.

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usahakepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepadaPelaku Usaha, yaitu berupa:a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada di atasnya;b. Beserta Sertifikat Hak Milik dan suratsurat lainnya yang menjadiagunan/jaminan Konsumen/Sayuti Shb kepada Pelaku Usaha/PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;C.

Bank Victoria, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) CIREBON, berkedudukan di Jalan DR.Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon:YULI YANTI, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Drajat,Gang Jepun, Nomor 28, RT. 003 RW. 009, KelurahanDrajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Jawa Barat;Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa

Bank Victoria Syariah Cabang Cirebon, Tergugat II selakuKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebondan Tergugat Ill selaku pemenang lelang tidak sah;e Menyatakan pembatalan eksekusi hak tanggungan di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon selakuTergugat Il, yang telah laku terjual sesuai dengan Risalah LelangNomor 751/35/2018, menyatakan batal demi hukum;Menghukum Tergugat dengan membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah

Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 88 atas nama Dwi Rini Cendrawari yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal

Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 88 atas nama Dwi Rini Cendrawari yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat

diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkaraa quo, karena untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan proses lebih lanjut, dan melibatkan pihak lain, yaitu KPKNL, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sementara dalam Pasal 1 Ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangTata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan

Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkaraa quo,khususnya padapetitumketiga, yaitu: Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 88 atas nama Dwi Rini Cendrawari yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Apabila Tergugat dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunantanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 88 atas namaDwi Rini Cendrawari yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilpenjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf

terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan buktikepemilikan SHM Nomor: 88 atas nama Dwi Rini Cendrawari yang dijaminkankepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakanuntuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat,Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatansederhana sebagaimana perkara a quo, karena untuk melakukan lelangdengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa formalitasgugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, khususnya padapetitum ketiga, yaitu: Apabila Tergugat dan Tergugat II tidak melunasi seluruhsisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadapagunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 88atas nama Dwi Rini Cendrawari yang dijaminkan kepada Penggugat dilelangdengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)dan hasil penjualan

Terbanding/Tergugat I : PT STANFORD TEKNOLOGI INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
Terbanding/Turut Tergugat : NOTARIS PUTRANTO NUR UTOMO