Ditemukan 79006 data
7 — 4
Namun demikian,untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundangmenetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapisudah baligh, Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmembolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon telah menjalincinta dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmaniyang
6 — 6
Namundemikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, makaundangundang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belummencapai 19 tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlgtentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin daripengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon telahmenjalin hubungan
47 — 14
hukum perkawinan suamiistri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang,bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukurrumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
31 — 5
tidak ada manfaatnya lagiuntuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut diatas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangansesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugatbersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga sepertiyang tersebut di atas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa konsep
9 — 5
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkanmereka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, telahterbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suamiisteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga sepertiterurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep
20 — 6
persidangan dalam perkara ini,Majelis tidak menemukan halhal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harusdinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena ituharus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa konsep
42 — 12
hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankanPutusan Nomor 011/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 8 dari 14tugas dan kewajiban sebagai suami istri,kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakanbentuk penyimpangan dari konsep
16 — 16
Namun demikian,untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon. telahmenjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakanperwujudan kematangan
26 — 9
hukum perkawinan suami istridiperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidakdibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugasdan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkanoleh hukum.Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakanbentuk penyimpangan dari konsep
32 — 7
perkawinan suamiisteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kKecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempattinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep
96 — 19
ketentuan hukum perkawinan suami istridiperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidakdibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugasdan kewajiban sebagai suami istri, Kecuali ada alasan yang dapat dibenarkanoleh hukum;Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakanbentuk penyimpangan dari konsep
512 — 93
Suratmo No.171 Semarang.e Bahwa tugas pokok saya adalah Bahwa tugaspokok dan tanggungjawab saya adalah Menelaahdata pemanfaatan dan pelayanan KonservasiSumber Daya Alam (KSDA) dengan caramenginventarisasi, mengumpulkan, memilah,mengecek, membuat konsep hasil penelaahan datapemanfaatan dan pelayanan KSDA sesuai denganprosedur yang berlaku untuk bahan pertimbangankebijakan.Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara HERU TRIBin SUJUD HARYADI dan saya tidak memilikihubungan keluarga maupun famili.Bahwa Konservasi
7 — 5
Termohon tidak ada harapan untuk rukunkembali, di mana meskipun pihak keluarga telah berusahamerukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil serta tidakindikasi keduanya berkeinginan untuk rukun kembali;Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap perkawinan adalahmempunyai tujuan, dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa Islam telah menggambarkan perkawinandengan konsep
30 — 20
Sedangkan Pemohon telahmembuktikan selama ini melaksanakan amanah tersebut dengan baik, makamenurut Majelis Hakim pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohonbukan saja telah terbukti telah memberikan yang terbaik bagi anak angkatnya,tetapi telah pula melaksanakan konsep taawun antara sesama orang tua,sebagaimana maksud Alquran surat al Maidah ayat 2: "Wataawanu alal birriwat taqwa (bertolongtolonglan kamu dalam kebaikan dan dalammelaksanakan taqwa).Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum
28 — 7
Oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembagaHalaman 9 dari 12 Put.
11 — 5
Namun demikian, untukmemberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundangmenetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapisudah baligh, Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmembolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keponakan Pemohon telahmenjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudankematangan
24 — 15
hukum perkawinan suamiisteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempattinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep
60 — 7
Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh manakualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi deauditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian /stifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengahtengahHIm.8 dari 14 hlm. Put. No. 0292/Pdt.G/2016/PA. Bkomasyarakat.
388 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konsep bentukanyang dibawa oleh Bab Ill (Pasal 5 sampai dengan Pasal 11) UU No.21/2000bersifat mengikat. Dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Bangil(halaman 28 dan halaman 29) juncto Pengadilan Tinggi Surabaya telahsalah menerapkan UU No.21/2000, dengan penegasannya oleh karena ituHal. 6 dari 11 hal. Put.
27 — 10
cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (sepertipernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang yang sudahhalaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 2177/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlgagil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dankewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;Menimbang, bahwa untuk menentukan baligh itu tidak denganperhitungan usia, tapi mengukur aspekaspek kesiapan fisik dan mental.Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep