Ditemukan 79006 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 8 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
74
  • Namun demikian,untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundangmenetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapisudah baligh, Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmembolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon telah menjalincinta dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmaniyang
Register : 18-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA KAB MALANG Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
66
  • Namundemikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, makaundangundang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belummencapai 19 tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlgtentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin daripengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon telahmenjalin hubungan
Register : 19-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Plj
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4714
  • hukum perkawinan suamiistri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang,bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukurrumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
Register : 16-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA SORONG Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Srog
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
315
  • tidak ada manfaatnya lagiuntuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut diatas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangansesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugatbersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga sepertiyang tersebut di atas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa konsep
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PA UNAAHA Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Una
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
95
  • Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkanmereka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, telahterbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suamiisteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga sepertiterurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep
Putus : 07-10-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 390/Pid.B/2014/PN. Psp.-
Tanggal 7 Oktober 2014 — IBRAHIM LUBIS
206
  • persidangan dalam perkara ini,Majelis tidak menemukan halhal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harusdinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena ituharus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa konsep
Register : 01-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PA TAHUNA Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Thn
Tanggal 5 Juli 2018 — Pemohon Vs Termohon
4212
  • hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankanPutusan Nomor 011/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 8 dari 14tugas dan kewajiban sebagai suami istri,kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakanbentuk penyimpangan dari konsep
Register : 23-12-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 03-01-2022
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2280/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 3 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
1616
  • Namun demikian,untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon. telahmenjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakanperwujudan kematangan
Register : 26-09-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA TILAMUTA Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Tlm
Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
269
  • hukum perkawinan suami istridiperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidakdibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugasdan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkanoleh hukum.Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakanbentuk penyimpangan dari konsep
Register : 25-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Plj
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
327
  • perkawinan suamiisteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kKecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempattinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep
Register : 16-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA TILAMUTA Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Tlm
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9619
  • ketentuan hukum perkawinan suami istridiperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidakdibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugasdan kewajiban sebagai suami istri, Kecuali ada alasan yang dapat dibenarkanoleh hukum;Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakanbentuk penyimpangan dari konsep
Putus : 14-07-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 14 Juli 2016 — HERU TRI Bin SUJUD HARYADI
51293
  • Suratmo No.171 Semarang.e Bahwa tugas pokok saya adalah Bahwa tugaspokok dan tanggungjawab saya adalah Menelaahdata pemanfaatan dan pelayanan KonservasiSumber Daya Alam (KSDA) dengan caramenginventarisasi, mengumpulkan, memilah,mengecek, membuat konsep hasil penelaahan datapemanfaatan dan pelayanan KSDA sesuai denganprosedur yang berlaku untuk bahan pertimbangankebijakan.Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara HERU TRIBin SUJUD HARYADI dan saya tidak memilikihubungan keluarga maupun famili.Bahwa Konservasi
Register : 27-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PA TENGGARONG Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Tgr
Tanggal 2 Mei 2017 — -Pemohon -Termohon
75
  • Termohon tidak ada harapan untuk rukunkembali, di mana meskipun pihak keluarga telah berusahamerukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil serta tidakindikasi keduanya berkeinginan untuk rukun kembali;Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap perkawinan adalahmempunyai tujuan, dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa Islam telah menggambarkan perkawinandengan konsep
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Mrk
Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
3020
  • Sedangkan Pemohon telahmembuktikan selama ini melaksanakan amanah tersebut dengan baik, makamenurut Majelis Hakim pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohonbukan saja telah terbukti telah memberikan yang terbaik bagi anak angkatnya,tetapi telah pula melaksanakan konsep taawun antara sesama orang tua,sebagaimana maksud Alquran surat al Maidah ayat 2: "Wataawanu alal birriwat taqwa (bertolongtolonglan kamu dalam kebaikan dan dalammelaksanakan taqwa).Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum
Register : 06-03-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan MS SINABANG Nomor 28/Pdt.G/2019/MS.Snb
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
287
  • Oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembagaHalaman 9 dari 12 Put.
Register : 14-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 671/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 26 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
115
  • Namun demikian, untukmemberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundangmenetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapisudah baligh, Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmembolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keponakan Pemohon telahmenjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudankematangan
Register : 24-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA JAYAPURA Nomor 333/Pdt.G/2017/PA.Jpr
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
2415
  • hukum perkawinan suamiisteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempattinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep
Register : 08-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA BANGKO Nomor 0292/Pdt.G/2016/PA.Bko
Tanggal 14 Desember 2016 — Pemohon dan Termohon
607
  • Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh manakualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi deauditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian /stifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengahtengahHIm.8 dari 14 hlm. Put. No. 0292/Pdt.G/2016/PA. Bkomasyarakat.
Putus : 05-06-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038K/PID.SUS/2009
Tanggal 5 Juni 2009 — Ir.PATHONI PRAWATA BIN ATJE PRAWATA
388358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsep bentukanyang dibawa oleh Bab Ill (Pasal 5 sampai dengan Pasal 11) UU No.21/2000bersifat mengikat. Dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Bangil(halaman 28 dan halaman 29) juncto Pengadilan Tinggi Surabaya telahsalah menerapkan UU No.21/2000, dengan penegasannya oleh karena ituHal. 6 dari 11 hal. Put.
Register : 08-12-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2177/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 20 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
2710
  • cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (sepertipernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang yang sudahhalaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 2177/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlgagil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dankewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;Menimbang, bahwa untuk menentukan baligh itu tidak denganperhitungan usia, tapi mengukur aspekaspek kesiapan fisik dan mental.Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep