Ditemukan 244176 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : merupakan
Penelusuran terkait : Merugikan keuangan negara Korupsi Merugikan keuangan negara korupsi Korupsi merugikan keuangan negara Narkotika; merugikan keuangan negara Merugikan keuangan negara korupsi Pasal 2 merugikan keuangan negara Indosat Merugikan kepentingan umum Privatisasi; divestasi Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 17-12-2009 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1429 K/PDT/2009
Tanggal 17 Desember 2009 — H. MAPPEDAPI Bin ABD. RAHIM, ; Lel. TANGGA ; bLel. LATIF; dkk.
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1429 K/Pdt/2009tidak dialinkan/dipindahtangankan kepada orang lain adalah perbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat ;4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perlakuan Tergugat , Il, Ill, IV,dan V yang bertahan dan tidak bersedia meninggalkan tanah perumahansengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengosongkan lokasi tanahsawah sengketa, sera menyerahkan kepada Penggugat secara tanpasyarat;6.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 06-08-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Lbb
Tanggal 8 Agustus 2014 — - YUWELGI ANANDA SAPUTRA Pgl. EGI ;
54 — 7
  • ;Halhal Memberatkan : Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;Halhal Meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum.;Mengingat Pasal 362 KUHP dan KUHAP, serta peraturan lain yang berhubungandengan perkara ini:MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa YUWELGI ANANDA SAPUTRA Pgl. EGI telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian.;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — POLTAK PL SILITONGA, dkk vs. JHON PITHER SIAGIAN, dkk
102 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selain Tergugat menjual sebagian tanah serobotannya (tanahKaveling Milik Penggugat) kepada Tergugat Il, Ill, IV dan Tergugat V,Tergugat VII juga menguasai tanah kaveling milik Penggugat dengan caramendirikan bangunan/gubuk tanpa hak yang merugikan Penggugat;Bahwa dalam Perkara a quo, Penggugat perlu menjelaskan arti Penggarapdan Penyerobot sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Dep.Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka yaitu sebagai berikut:Penggarap adalah mengerjakan,
    Kerugian Immateriil:Bahwa dengan adanya Perkara a quo, Penggugat merasa teraniayadan tidak nyaman atas Tanah Kaveling tersebut, sebab tidak sematamata hanya Penyerobot yang merugikan Penggugat, akan tetapidengan kewenangan Tergugat XIV dan Tergugat XV yang menyalahgunakan kewenangannya telah membantu para Penyerobot untukterbitnya Sertifikat yang bathil diatas sebahagian Tanah Kaveling MilikPenggugat, maka untuk Kerugian ini adalah layak dan patutPenggugat tetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
    Menyatakan Tergugat sampai dengan Tergugat XV telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;. Menyatakan Tergugat sampai dengan Tergugat XIII telah melakukanperbuatan melawan hukum karena melakukan Penyerobotan (menguasaitanpa hak) atas tanah kaveling milik Penggugat seluas 440 m? (empat ratusempat puluh meter persegi) yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;.
    Menyatakan Tergugat sampai dengan Tergugat XV telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;3. Menyatakan Tergugat sampai dengan Tergugat XIII telah melakukanperbuatan melawan hukum, karena menguasai tanpa hak atas tanahkaveling milik Penggugat seluas 440 m? (empat ratus empat puluhmeter persegi) yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;4.
    hukum sehingga batal demi hukum yang berakibat putusan perkaraperdata a quo tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena sebelumnyapihakpihak yang berperkara termasuk Pemohon Kasasi telah hadirdipersidangan pada waktu pemeriksaan perkara berlangsung, adalahmerupakan kelalaian Judex Facti mengingat pemeriksaan ke tempat tersebutsangat dibutuhkan untuk menentukan letak bidang tanah objek perkara sertabatasbatasnya dan dihadiri oleh aparat pemerintahan setempat hal ini tidakdipenuhi Judex Facti sehingga merugikan
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bau
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
1.Hajjah KHADIJAH
2.MUH. IKBAL
Tergugat:
1.Hajjah BS. CAWANG
2.ANANG MUH. RIJAYADI, S.T
3.SAHARIA
80 — 23
  • dari Tergugat II (ANANG MUH.RIJAYADI, S.T.) yang secara bersamasama kini menempati rumah dan/atauruko berlantai dua tersebut di atas Tanah Objek Sengketa;Bahwa tindakan almarhum Haji ABDUL RASYID (Suami dari Tergugat serta orang tua (ayah) dari Tergugat II) yang semasa hidupnya beliau tidakmengembalikan dan/atau. menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepadaalmarhum Haji SYAMSUDDIN maupun kepada Para Penggugat selaku ahli warisalmarhum Haji SYAMSUDDIN adalah merupakan perbuatan melawan hukumdan sangat merugikan
    almarhum Haji SYAMSUDDIN atau kini Para Penggugatselaku ahli warisnya;Bahwa demikian pula dengan tindakan Para Tergugat yang kini tetapmenguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara menempati rumah permanendan/atau ruko berlantai dua yang pernah dibangun oleh almarhum Haji ABDULRASYID di atas Tanah Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawanhukum dan sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum HajiSYAMSUDDIN;Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang tetap menguasai TanahObjek
    memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/ataumenyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaankosong dan baik secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala suratsurat/dokumenyang terbit di atas Tanah Objek Sengketa yang tercantum atas nama almarhumHaji ABDUL RASYID dan/atau Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;Bahwa untuk tidak sampai merugikan
    Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yangdiletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau terhadap Tanah Objek Sengketa;Menyatakan hukum bahwa tindakan almarhum Haji ABDUL RASYID (Suami dariTergugat serta orang tua (ayah) dari Tergugat II) yang semasa hidupnya beliautidak mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepadaalmarhum Haji SYAMSUDDIN maupun kepada Para Penggugat selaku ahli warisalmarhum Haji SYAMSUDDIN adalah merupakan perbuatan melawan hukumdan sangat merugikan
    almarhum Haji SYAMSUDDIN atau kini Para Penggugatselaku ahli warisnya;Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat II bersama dengan Tergugat IIIyang kini tetap menguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara menempatirumah permanen dan/atau ruko berlantai dua yang pernah dibangun olehalmarhum Haji ABDUL RASYID di atas Tanah Objek Sengketa adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugatselaku ahli waris almarhum Haji SYAMSUDDIN;Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Pencurian
Putus : 28-07-2011 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 565/Pid.B/2011/PN.Sda.
Tanggal 28 Juli 2011 — SYAIFUL IKHWAN ARIFIN
12 — 1
  • putusan ini maka perluterdakwa dipermntahkan tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti Majelis Hakim sependapatdengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akandisebutkan dalam dictum putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanYang memberatkane Perbuatan Terdakwa merugikan
Pengadilan PA SUBANG Perdata Agama
Register : 02-08-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 30-05-2019
Putusan PA SUBANG Nomor 2130/Pdt.G/2017/PA.Sbg
Tanggal 24 Agustus 2017 — Penggugat:
Titi Mardiyati binti Rastiman
Tergugat:
Irvan T bin Efendi Taher
11 — 0
  • Pasal 82 UndangUndang NO. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undangundang nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang nomor 50 Tahun2009 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan atas upayaperdamaian tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya danmohon agar pencabutan perkaranya dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karenapencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari pihakTergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama Perceraian
Register : 12-09-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-08-2017
Putusan PA SLEMAN Nomor 1065/Pdt.G/2012/PA.Smn
Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
18 — 0
  • mempersingkat putusan ini, maka Berita AcaraPersidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patuttidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkansuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan,maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalamberperkara, dan untuk tidak merugikan
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Khusus
Putus : 07-11-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 202/Pid.SUS/2013/PN.SKG
Tanggal 7 Nopember 2013 — HAJI KAMARUDDIN Bin HAJI AMBO DAI
44 — 8
  • yang tata niaga BBM belum diatur Pemerintah setempat (SKPD) dapatmemberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk mengadakan penjualan BBM yangdibeli melalui titik serah (SPBU, APMS, SPBN dll) dengan volume maksimal 3 KL/Kecamatan/Bulan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor 541/1724/SJ tanggal 15 Agustus 2002;Penyalahgunaan Bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan yangdilakukan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan carayang merugikan
    Pengolahan, termasukpengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;e Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasilolahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;e Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari MinyakBumi; Dalam bagian Penjelasan pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksudkandengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan
    menyimpulkan bahwaperbuatan terdakwa melakukan Pengangkutan dengan cara pemindahan/mengangkut Jerigenberisi Bahan Bakar Minyak berupa Solar sebanyak 40 jerigen (1 Jerigen berisi 32 liter) yangdibelinya secara bertahap sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 dari SPBULarompong dengan tujuan Niaga (dijual kembali) dengan keuntungan Rp 500, / liter, dengandemikian majelis menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-01-2015 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 25/PDT.G/2014/PN.MRE
Tanggal 15 Januari 2015 — - ABDUL MUTALIB (PENGGUGAT) - NORMAN BIN KABIR (TERGUGAT)
54 — 4
  • Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai, memiliki,menanam pohon karet diatas tanah milik Penggugat tanpa alasan dandasar hukum yang jelas sangat merugikan Penggugat karena rencanaPenggugat untuk mengusahakan tanah tersebut gagal danterbengkalai;. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memiliki, menguasai tanpa hakdan dasar serta alasan yang jelas, tanah milik Penggugat tersebutdapatlah dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum karenasangat merugikan Penggugat;.
    tanah milik Penggugat akantetapi tanah tersebut sudah diluar dari program Komando DaerahMiliter (KODAM) IV Sriwijaya;Bahwa Tergugat tidak senang apa yang diutarakan oleh Penggugatdalam point 6 (enam) namun Tergugat minta dibuktikan lebih lanjut;8.Bahwa Tergugat tidak pernah ditegur oleh Penggugat pada saatmenggarap tanah tersebut namun apa yang diutarakan olehPenggugat dalam point 7 (tujuh) tersebut adalah tidak benar;Maksud kerugian materiil dan immateriil :Bahwa Tergugat tidak ada maksud untuk merugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-12-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2910 K/Pdt/2018
Tanggal 19 Desember 2018 — NY. MARGARETHA TJANDRA VS PIETER DAVID PHIE, DK
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memasuki secara paksatanah milik Penggugat tanpa alas hak dan tanpa izin yang sah dariPenggugat dan mengusir penjaga tanah milik Penggugat adalahperbuatan melanggar hukum dan hak yang merugikan Penggugat atauHalaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2910 K/Padt/2018onrechmatige daad;,.
    Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang masuk ke dalam tanahmilik Penggugat tanpa alas hak dan tanpa izin yang sah dariPenggugat dan mengusir penjaga tanah serta memasang papanbicara di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melanggarhukum dan hak yang merugikan Penggugat atau onrechmatige daad;. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memasang papan bicaradengan tulisan, tanah ini milik Piter David berdasarkan SHM Nomor7/Mangkura penerbitan kedua, adalah perbuatan melawan hukum;.
    Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang masuk ke dalam tanahmilik Penggugat tanpa alas hak dan tanpa izin yang sah dariPenggugat dan mengusir penjaga tanah serta memasang papanbicara di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melanggarhukum dan hak yang merugikan Penggugat atau onrechmatigedaad;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-09-2012 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2849 K/Pdt/2009
Tanggal 17 September 2012 — JULIEN LIWAN,dk vs Ibu JD. EVI LIWAN SONDAKH
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugatkedalam tanah kintal yang di dalamnya berdiri rumah panggung semi permanen,secara Hukum Tergugat Tergugat telah melanggar Etika dan melawan Hukum;17 Bahwa masuknya TergugatTergugat tersebut ke dalam bahagian atas rumahpanggung tersebut telah menimbulkan keributankeributan yang dibuat merekadan atas rumah tersebut, sehingga Penggugat yang tinggal di bahagian bawahterganggu Ketentraman;18 Bahwa mengingat akan Kasus Water Leadeng Arest, sekarang ini Terjaditerhadap Penggugat saat ini sehingga merugikan
    jelas bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbandingsekarang Termohon Kasasi, tidak ada kekuatan secara hukum dan tidak dapatdipertimbangkan secara hukum karena jelas surat bukti P2, P3, P4 dan P5 adalahsurat yang mengandung cacat hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan secarahukum pula, namun oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi secarasaksama menilai segala bukti yang diajukan sebagai fakta dalam persidangan,sehingga keputusan a quo adalah merupakan putusan yang sangat merugikan
    pihakTergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa selanjutnya Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding tidak memeriksa dantidak memberikan penilaian terhadap bukti dari Tergugat yaitu T1, tentang warisan/bahagian dari ibu Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, dan saksisaksi sehinggaatas putusan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah salah menerapkanhukum yang benar diambil alih lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehinggasangat merugikan bagi Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi; Bahwa Judex
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-12-2011 — Putus : 23-12-2011 — Upload : 25-10-2012
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 734/PID.B/2011/PN.Mkt
Tanggal 23 Desember 2011 — SUGIANTO
44 — 23
  • 24 (dua puluh empat) Quaker oat meal porridge perisa ayam cendawankadaluwarsa tanggal 19 Januari 2011 1 (satu) Quaker oat meal porridge perisa ayam cendawan kadaluwarsa tanggal 19Januari 2011Makanan dan minuman tersesbut tetap dipajang untuk dijual,padahal Terdakwa Isebagai Supervisor bagian fresh Carefour dan Terdakwa II selakuk Supervisorbagian Groseri Carefour mempunyai tugas dan kewenangan untuk memerintahkanStaf dibawahnya untuk menarik makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsaagar tidak merugikan
    24 (dua puluh empat) Quaker oat meal porridge perisa ayam cendawankadaluwarsa tanggal 19 Januari 2011 1 (satu) Quaker oat meal porridge perisa ayam cendawan kadaluwarsa tanggal 19Januari 2011.Makanan dan minuman tersesbut tetap dipajang untuk dijual,padahal Terdakwa Isebagai Supervisor bagian fresh Carefour dan Terdakwa II selakuk Supervisorbagian Groseri Carefour mempunyai tugas dan kewenangan untuk memerintahkanStaf dibawahnya untuk menarik makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsaagar tidak merugikan
    yang diajukan di muka persidangan akanditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ; Menimbang, bahwaoleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP. ; Menimbang, bahwa sebelum Majelismenjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya halhal yangmemberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu Hal hal yang memberatkan : e Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 24/PDT/2021/PT BGL
Tanggal 29 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : M YUSUF IDRIS
Pembanding/Tergugat III : ROSMI
Pembanding/Tergugat IV : SUSIANA
Pembanding/Tergugat V : TUNZALMA
Terbanding/Penggugat I : DEWI MURNANI
Terbanding/Penggugat II : WIRA HARTONO
Terbanding/Penggugat III : WENNY HARTATI
Turut Terbanding/Tergugat II : SUMNAH
132 — 35
  • telah dikuasai secara Melawanhukum oleh Sumnah (Tergugat II), Rosmi (Tergugat III), Susiana (Tergugat IV) dan Tunzalma (Tergugat V);Bahwa atas sebagian Tanah yang dikuasa oleh Sumnah (Tergugat II), didirikan bangunan sebuah bangunan rumah oleh Sumnah (Tergugat II) yang terletak diatas Tanah milik DEWI MURNANI (Penggugat 1);Bahwa atas Perbuatan M.Yusuf Idris (Tergugat I) dalam hal menguasai sebagian Tanah Milik DEWI MURNANI (Penggugat I) maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan
    DEWI MURNANI (Penggugat I), baik secara formil maupun materil sebagai pemilik Hakatas Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini;hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2021/PT BGL10.11.12.Bahwa atas perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan TergugatV dalam hal menguasai sebagian tanah milik, DEWI MURNANI (Penggugat ), milik WIRA HARTONO (Penggugat II) dan milik WENNY HARTATI(Penggugat III) maka perbuatan tersebut adalah Perbuatan melawan hukum dan telah merugikan DEWI MURNANI
    Bahwa tindakan dari M.Yusuf Idris (Tergugat I), Sumnah (Tergugat II),Rosmi (Tergugat Ill), Susiana (Tergugat IV) dan Tunzalma (TergugatV) menguasai Tanah milik para Penggugat secara tanpa Hak adalahPerbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat baik secara Materil dan Formil;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan faktafakta hukum di atas,maka ParaPenggugat bermohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA cq Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili, dan memutus perkaraa quo berkenan memutus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2011
Tanggal 7 September 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN ; WIWIN SAFITR
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugatselaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan SuratKeputusan yang sangat merugikan Penggugat ;2.
    yaitu tanggal12 Oktober 2009 ;Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Resort Pelalawan danmelalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)nya tertanggal 24 Februari 2010, diketahui jika di atas tanah kaplingansawit tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 196/2005 atas namaSamsi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan(Tergugat) ;Bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik atas nama Samsi pada lahankaplingan milik Penggugat, jelas hal tersebut merugikan
    sembilan puluh) harisebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha NegaraJuncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikiangugatan Penggugat menurut hukum patut untuk diterima ;Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 196/2005 atas namaSamsi pada lahan milik Penggugat kaplingan Nomor 728 oleh Tergugat,jelas penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut merugikan
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 05-04-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT PALU Nomor 27/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 9 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : ISHAK BASIR, Sos
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Palu
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu
368 — 53
  • (Sembilan ratusjuta rupiah);Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan permohonan penjualan secaralelang atas Jaminan Penggugat kepada Turut Tergugat sebagaimanadimaksud pada angka .7. tersebut adalah sangat merugikan Penggugatkarena tidak sesuai dengan nilai limit harga yang berlaku umum, yaitu hargalelang atas jaminan Penggugat ditetapkan Tergugat dengan harga sebesarRp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan hargayang berlaku umum kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000.
    jaminan Penggugat tersebut selainmerugikan Penggugat juga bertentangan dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia tentang perubahan Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang yang mengharuskan penetapan nilai limit harga berdasarkanpenilaian oleh penilai atau penaksir;Bahwa selain itu, tindakan Tergugat yang melakukan permohonan penjualansecara lelang atas Jaminan Penggugat kepada Turut Tergugat sebagaimanadimaksud pada angka I.7. tersebut yang merugikan
    Lere, Kec.Palu Barat,Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;Bahwa oleh karena Tergugat, telah nyata melanggar proses, dan prosedursebelum pelaksanaan tahapan lelang sebagaimana di uraikan tersebut diatas, sehingga pelaksanaan lelang yang pelaksanaannya dilakukan olehTurut Tergugat, berimplikasi merugikan kepentingan Penggugat, dan olehKarena itu adalah patut dan beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan NegeriPalu, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalamprovisi menghentikan pelaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — ARIS SUPARMAN VS KEPALA DESA KAMULYAN,
78 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aris Suparman dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi DesaKamulyan, Kecamatan Bantarsari, telah merugikan Penggugat baik secaramoril maupun materil, kKarena Surat Keputusan tersebut bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan AsasasasUmum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor:7Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa,sehingga
    Putusan Nomor 49 PK/TUN/2015Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kamulyan, KecamatanBantarsari, Kabupaten Cilacap;Bahwa Penggugat telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaiKepala Dusun Mulyadadi sejak tanggal 26 Desember 2001 sampaidengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugattidak pernah berurusan dengan masalah hukum, baik hukum negaramaupun norma hukum adat yang berkembang di Masyarakat;Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yang telahdikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan
    pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatu peraturanperundangundangan tertentu yang mendasari gugatan Penggugat.Selanjutnya Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas dan tegasmengenai Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana yangbertentangan dengan Keputusan a quo;Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita gugatannyayang tercantum dalam halaman 3 Romawi IV, angka 3 yang menyatakanbahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yang telahdikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 986 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Desember 2014 — PETRUS SUMIYONO ; PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Cq. BANK DANAMON CABANG JEPARA,DKK
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pelaksanaan lelang atas kedua objek perkara yang dilaksanakanoleh Tergugat Il atas permohonan Tergugat dengan Tergugat Ill sebagaipembeli lelang, sangat merugikan Penggugat, karena itu tindakan Tergugat dan Tergugat II bertentangan dengan hukum, maupun betentangan dengankepatutan dan nilainilai keadilan;8.
    Bahwa tindakan Tergugat sebagai perusahaan yang telah go public, telahmemperkosa hak dan kepentingan Penggugat sebagai pihak yang lemahkarena mengalami usaha bangkrut, dimana Tergugat melaksanakan lelangatas objek perkara hanya mengambil enaknya saja sekedar melunasihutang Penggugat yang telah disepakati Tergugat sebesarRp40.000.000,00 tindakan tersebut sangat merugikan Penggugat karenaobjek sengketa adalah rumah tempat tinggal keluarga Penggugat danmertua Penggugat;Hal. 4 dari 12 hal. Put.
    Bahwa disamping itu tindakan Tergugat dan II tersebut telah bertentangandengan hukum serta melanggar prinsip kecermatan dan kehatihatian dalambertindak, sehingga telah merugikan Penggugat sebagai pihak debitur dariTergugat I, demikian juga Tergugat Ill sebagai pembeli lelang dianggapsungguhsungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya,mengetahui nilai limit objek perkara oleh Tergugat tidak wajar, akan tetapiTergugat III tetap membelinya tanoa memikirkan kerugian yang akan dideritaoleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-05-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 29 Mei 2012 — ABRIANSYAF VS PT. ANUGRAH BUDIMAN PRATAMA
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam jawaban Tergugat aturan itudibuat secara lisan dan Penggugat tidak berhak atas insetif dimaksudkarena Penggugat belum memenuhi syarat untuk mendapatkan insentiftersebut;Pokok PerkaraBahwa dalam keterangan Putusan Pengadilan Industrial di poin 1Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak tanggal 29Desember sampai adanya mediasi di Disnaker kota Pekanbaru dari keteranganPutusan Pengadilan Industrial ini sangatlah merugikan
    Kepada Disnaker Kota Pekanbaru atas diberhentikanya Penggugatsecara sepihak tanpa adanya surat peringatan atau skorsing dari Tergugat bilaPenggugat melakukan tindak kesalahan, namun inti dari permasalahan iniPenggugat meminta hak gaji pokok Penggugat jangan dipotong setelahHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 23 K/Pdt.Sus/2012Tergugat memotong uang makan dan uang transpot Penggugat waktuPenggugat tidak masuk kerja dikarenakan sakit, maka dalam keputusanPengadilan Industrial di poin 1 sangatlah merugikan
    Dariketerangan Putusan Pengadilan Industrial ini sangatlah merugikan Penggugatdikarenakan Peraturan Perusahaan yang dibuat tidak pernah ada diberitahukankepada Penggugat sebagai karyawan selama Penggugat berkerja dan bila adakaryawan tetap (staf) yang sakit dan tidak dapat berkerja dengan adanya SuratKeterangan Sakit dari intansi pemerintah atau dokter dan gaji pokoknyakaryawan tersebut tetap dipotong maka dimana perlindungan perusahaankepada karyawannya (jangankan untuk mengganti biaya pengobatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-10-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 829 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 6 Oktober 2016 — PT. HAKADIKON BETON PRATAMA VS TJAN MULYA SANTOSA TJANDRA
95 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terakhir sebagai General Manager pada PT Hakadikon Beton Pratamayang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Area Mangrove Pamogan,DenpasarProvinsi Bali;Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (PT.Hakadikon) dengan jabatansebagai General Manager dengan upah terakhir sebesar Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah);Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2014 Penggugatselalu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan tidak pernah melakukansuatu kesalahan yang merugikan
    Hakadikon BetonPratama, dikarenakan selama bekerja di Hakadikon, Penggugat merasa tidak pernahberbuat kesalahan apapun yang merugikan PT.Hakadikon Beton Pratama;Bahwa selanjutnya secara Sepihak Mereka Tergugat I Dan Tergugat Ill, yangmengatasnamakan PT.Hakadikon Beton Pratama secara mendadak menerbitkanSurat Pemecatan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, tanpa dasar yang jelasdengan sengaja menerbitkan SK.
    Nomor 01/SKep/HKD/X/2015 yang isinyamemberhentikan secara sepihak Penggugat pada tanggal 12Oktober2015 tanpamemberikan pesangon kepada Penggugat;Hal ini sangat merugikan Penggugat oleh karena itu Penggugat mencoba berundingmelakukan perundingan Bipatrite melalui Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Bali (Disnaker) di Jalan Raya Puputan Nitimandala Denpasar;Meski telah Diundang oleh Disnaker pada tanggal 17 November 2015 PihakHakadikon dengan secara sengaja tidak mau menghadiri perundingan
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 12-02-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 16/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 20 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat : OTNIEL ESAU MAMBAY
Terbanding/Penggugat : BUDI WIDANA PURBA
30 — 15
  • kantor Penggugatdengan cara melakukan tindakan yang tidak etis.Bahwa setelah adanya surat pembatalan perjanjian pendahuluan ternyataTergugat tidak beritikad baik untuk mengembalikan 1 (Satu) unit rumah milikPenggugat yang masih hinggga sekarang ini bahkan sebelumnya juga sudahdisampaikan surat somasi oleh Kuasa Hukum Penggugat tetapi tidakdiindahkan.Bahwa tindakan Tergugat yang masih menempati rumah milik Penggugatsampai sekarang ini sedangkan Tergugat tidak melaksanakan akat kredit jelassangat merugikan
    sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARAA,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan Perjanjian Pendahuluan tanggal 2 Juli 2013 adalah batal setelahadanya surat pembatalan dari Penggugat.Menyatakan perbuatan Tergugat yang masih menguasai 1 (Satu) unit rumah tipe36 yang beralamat di Jalan Biak belakang SMA Abepura Perumahan Puri KotaBaru Permai Abepura Nomor : A.03 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura KotaJayapura Provinsi Papua milik Penggugat adalan merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang merugikan
    Menyatakan perbuatan tergugat yang masih menguasai 1 (Satu) unit rumah tipe36 yang beralamat di Jalan Biak belakang SMA I Abepura Perumahan PuriKota Baru Permai Abepura Nomor : A.03 Kelurahan Kota Baru Distrik AbepuraKota Jayapura Provinsi Papua milik Penggugat adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang merugikan bagi penggugat.4.