Dasar dan alasannya adalah asas pemeriksaan perkarapidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (materielwaarheid), asas keyakinan Hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuanpasal 183 KUHAP, serta ajaran system pembuktian yang dianut dalam pasal183 KUHAP menganut ajaran system pembuktian menurut undangundangsecara negatif (asas minimum pembuktian), namun nilai Kesempurnaan yangmelekat pada alat bukti yang surat tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri,tetapi tetap memerlukan

yang melekat pada alat bukti yang bersangkutantidak mendukungnya untuk berdiri sendiri, akan tetapi tetap memerlukan alatbukti lainya, sehingga Hakim bebas menilai kekuatan pembuktianya.Menimbang, bahwa atas dasar alasan ketidakterikatan Hakim atas alatbukti surat tersebut oleh karena tetap memerlukan alat bukti lainya didasarkanpada beberapa asas pemeriksaan perkara pidana yang mencari kebenaranmateriil atau kebenaran sejati (materiel waarheid), asas keyakinan hakim(Pasal 183 KUHAP), dan asas minimum

dengan suratPerjanjian Kerjasama Nomor : E.9/41/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, yangmenentukan bahwa sharing adalah bagian dari Revenue per bulan yangdialokasikan oleh Tergugat kepada Debitur pailit setelah dikurangi PPN danIWJR, berdasarkan kesepakatan kedua pihak, adapun jumlah total minimumsharing yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 9.663.777.900, (sembilanmilyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribusembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Minimum

No. 538 K/Pdt.Sus/20121616Kasasi berupa sharing minimum sebesar Rp. 357.917.700, (tiga ratuslima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah)per bulan ditambah dengan pengembalian dana Kerjasama Operasisebesar Rp. 15.000.000.000, Cima belas milyar rupiah), maka akanmenjadi hal yang sangat tidak wajar secara bisnis di dunia airlines yangmargin/keuntungannya sangat kecil, mengingat apabila dihitung secarakeseluruhan, Pemohon Kasasi harus membayar sebesar Rp.32.180.049.600, dan

terhadap anakharus lebih ringan dari pada orang dewasa, maka oleh karena itu putusanyang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah lebih ringan daripada putusan yangdikenakan terhadap Terdakwa yang sudah dewasa;Menimbang, bahwa UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakadalah UU yang sangat melindungi anak dalam kapasitas anak sebagai korbanbukan sebagai Terdakwa sehingga bagi pelaku dewasa terutama pasal 81(Persetubuhan) dan 82 (Cabul) sudah tepat kiranya dikenakan sanksi pidanamaksmimum 15 tahun dan minimum

denda paling banyakRp.300 juta dan paling sedikit Rp.30 juta;Menimbang, bahwa dalam perkara perlindungan anak yangTerdakwanya orang dewasa terutama yang terkait dengan pasal 81 dan 82 UUNo.23 Tahun 2002 tersebut, tak jarang Para Terdakwa divonis dengan pidanaminimum, maka oleh karena itu, karena dalam perkara ini Terdakwanya adalahanak berusia 13 (Tiga belas) tahun yang tidak pernah menyadari akibat dariperbuatannya, maka sudah sepantasnyalah terhadap Terdakwa dikenai pidanadibawah ancaman pidana minimum

Majelis Hakim untukmenyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yangmengakibatkan orang lain meninggal dunia dan lukluka sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dari dakwaan kesatudan kedua telah terpenuhi, maka pertimbangan dakwaan kesatu dan keduaHalaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sdktersebut telah memenuhi batas minimum

prinsip pembuktian sebagaimana yangdimaksud di dalam ketentuan pasal 183 KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dari dakwaan kesatudan dakwaan kedua telah terpenuhi, maka pertimbangan dakwaan kesatu dandakwaan kedua tersebut telah memenuhi batas minimum prinsip pembuktiansebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 183 KUHAP;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat melepaskan atau menghapuspertanggungjawaban pidana dari

SMGterpidana kasus narkotika yang lain baik di kota Salatiga maupun dikotakota lain di luar salatiga di Seluruh Republik Indonesia tercinta.Dari putusan hakim tersebut jelas tidak dibenarkan berdasarkan asaslegalitas (nullum delictum, nulla poena sine pravia legi poenali)yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum, apalagikejahatan narkorika merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luarbiasa sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untukmemberantasnya.Bahwa sistem penjatuhan pidana minimum

Hal ini didasari akan bahaya yang ditumbulkan dari kejahatannarkotika yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindakpidana narkotika sudah seharusnya penangannya dilakukan secaraserius, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ancamanpidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untukmenimbulkan efek jera. oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya ancaman pidana minumum khusus dalam UdangUndang nomor

berhadapan dengan hukumdilaksanakan melalui perlakuan anak dengan manusiawi, pendampingan olehpetugas, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yangtepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan perkembangananak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan keluargaserta perlindungan dari pemberitaan media massa ;Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengaturmengenai ancaman pidana minimum

dan pidana denda yang penerapannyabersifat limitatif ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini termasuk anakanak dan berhak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakkhususnya penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagianak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang tidak berpatokan padapidana minimum serta pidana denda, mengingat Hakim bukanlah corongundangundang yang harus menerapkan hukum

EKASAFIRA SANGAJI, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya serta alatalat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhiketentuan minimum alat bukti (bewis minimum), maka Hakim Tersebutberkeyakinan bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan PenganiayaanTerhadap Anak Secara BersamaSama sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo Pasal

632.000, Rp79.843, 10 Rp 798.430 Rp 407.199,19 Agus Juni 1996 Rp 711.843, Rp 632.000, Rp79.843, 10 Rp 798.430 Rp 407.199,Sugianto20 Taryim 25 Mei 1996 Rp 711.843, Rp 632.000, Rp 79.843, 10 Rp 798.430, Rp 407.199,Jumlah Rp15.968.600 Rp 8.143.980,Total Jumlah Rp24.112.580Total kekurangan upah dari bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Oktober2005 adalah sebesar Rp 38.445.500, (tiga puluh delapan juta empat ratusempat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa selain Tergugat membayar upah di bawah Minimum

Selanjutnya surat tersebut mendapattanggapan tertulis dari Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kodya Jakarta Utara melalui surat No.: 7975/085.1 tanggal 6Desember 2005 yang ditujukan kepada Tergugat perihal : Kekurangan UMPDKI Jakarta yang isinya antara lain : "mewajibkan untuk menghitungkekurangan minimum yang berlaku surut 2 tahun dan membayarkankekurangan UMP tersebut kepada masingmasing Operator Head Truck sertamelaporkan bukti pembayaran, dan surat No.: 8068/085.1 tanggal 8

Menyatakan tindakan Tergugat yang membayar upah dibawahketentuan Minimum Propinsi terhitung sejak bulan Januari 2004sampai dengan bulan Oktober 2005 dan tidak membayar upahpara Penggugat pada saat dirumahkan terhitung sejak bulanNovember 2005 sampai dengan bulan Mei 2007 adalahbertentangan dengan ketentuan Pasal 88, Pasal 90 ayat (1), Pasal91 dan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan jo.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung rentengmembayar seluruh kekurangan upah akibat membayar upahdibawah ketentuan Upah Minimum Propinsi terhitung sejak bulanJanuari 2004 sampai dengan bulan Oktober 2005 sebesar Rp.25.460.600, (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribuenam ratus rupiah) ditambah denda seluruhnya sebesar Rp12.984.900, (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empatribu sembilan ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;.

ayat 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, maka anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitetap memiliki hubungan perdata dengan Tergugat Rekonvensi, yangmenimbulkan hak bagi anak tersebut untuk mendapatkan nafkah dari TergugatRekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutannafkah anak Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum, dan perludipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakimmenilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum

TergugatRekonvensi menikah secara resmi, dengan demikian anak tersebut lahir padaOktober 2013, sehingga saat ini berumur 3 tahun 3 bulan;Menimbang, bahwa kebutuhan hidup minimal bagi anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mencakup susu, makanan, vitamin,pakaian, dan pampers;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomiTergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer, dengan gaji sejumlahRp3.492.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) perbulan, dan kebutuhan hidup minimum

Termohon tidak pernahmenelantarkan anakanaknya;Bahwa Termohon setahu saksi saat ini tidak bekerja, ia adalah seorangiobu rumah tangga;Bahwa Pemohon bekerja disebuah perusahaan swasta di Kota Batam;Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai gaji diatas upah minimum kotaBatam;Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikanPemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tanggaHal. 8 dari 25 Hal.

Rekonvensi mengakui penghasilannya setiap bulansejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), maka MajelisHakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang sanggup memberikannafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan yangmemenuhi rasa keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan Bahwaapabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkansesuai dengan kebutuhan hidup minimum

No 959/Pdt.G/2019/PA.SmgMenimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agungnomor 280/K/Ag/2004 yang menerangkan Bahwa apabila telah terjadiperceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhanhidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, ..... , sehingga MajelisHakim dalam mempertimbangkan nafkah iddah perlu mempertimbangkan biayahidup minimum yang berlaku berdasakan kepatutan dan keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonpensidan kepatutan kebutuhan

Menurut12.Pasal 88 ayat (1) UU 13 tahun 2003, setiap pekeija/ouruh berhakmemperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layakbagi Kemanusiaan dan pasal 89 dalam hal pengusaha yang tidakmampu membayar upah minimum yang telah ditentukan, dapatdilakukan penangguhan yang tata cara penangguhannya diaturmenurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2u03 tentang Tata CaraPenangguhan Pe'iaksanaan Upah Minimum, tetapi tergugat tidakmenunjukkan sikap pengusaha

Rp7.484.393,00;Jumlah upah lembur pada hari kerja Penggugat dan tahun 2010 sampai tahun2015, yaitu: Rp2.867.052,00 (Tahun 2010) + Rp5.290.173,00 (Tahun 2011)+ Rp6.083.699,00 (Tahun 2012) + Rp7.213.872,00 (Tahun 2013) +Rp9.137.572,00 (Tahun 2014) + Rp7.484.393,00 (Tahun 2015) =Rp38.076.761,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratusenam puluh satu rupiah);Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penangguhan upah yangmembuktikan bahwa Tergugat mampu untuk melaksanakan pembayaranupah minimum

Pada Tahun 2011Upah Minimum = Rp 1.100.000,00;Upah Pokok yang diterima Rp 725.000,00; Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt.SusPHI/2017Selisin Upah Yang wajib dibayarkanc. Pada Tahun 2012Upah MinimumUpah Pokok yang diterimaSelisin Upah Yang wajib dibayarkand. Pada Tahun 2013Upah MinimumUpah Pokok yang diterimaSelisin Upah Yang wajib dibayarkane. Pada Tahun 2014Upah MinimumUpah Pokok yang diterimaSelisin Upah Yang wajib dibayarkanf.

atau yang disebutplong maka akan mendapat bayaran 1 kelipatan uang taruhan, tapi kalau gambaryang keluar kembar 2 akan mendapat kelipatan 2 dan bila kelaur kembar 3 akanmendapat kelipatan 3, jadi kalau tidak ada yang cocok gambarnya maka penombokkalah dan uang milik terdakwa;> Apabila uang taruhan dipasang di 2 gambar berbeda atau yang disebut danamaka akan mendapat kelipatan 5, namun bila yang benar hanya 1 gambar makapenombok kalah dan uang menjadi milik terdakwa;wonnn Bahwa besarnya tombokan minimum

atau yang disebutplong maka akan mendapat bayaran 1 kelipatan uang taruhan, tapi kalau gambaryang keluar kembar 2 akan mendapat kelipatan 2 dan bila kelaur kembar 3 akanmendapat kelipatan 3, jadi kalau tidak ada yang cocok gambarnya maka penombokkalah dan uang milik terdakwa;v Apabila uang taruhan dipasang di 2 gambar berbeda atau yang disebut danamaka akan mendapat kelipatan 5, namun bila yang benar hanya 1 gambar makapenombok kalah dan uang menjadi milik terdakwa;wonn Bahwa besarnya tombokan minimum

ribu rupiah) setiap bulannya.Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dankesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) joPasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurutkemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhanhidup minimum

nafkah kepada anaknya;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikanseluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalampertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhankebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk ke tiga orang anaktersebut untuk masa yang akan datang sekurangkurangnya sampai anakanaktersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka denganmemperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagaikaryawan

BASRIN AliasCIDINA BIN LA BEI, serta alatalat bukti yang diajukan dalam persidanganperkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs minimum), makaMajelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I.

mempertimbangkan hukum, sebagaiberikut;Akad (68 Ls at Ugilal Gye atl afArtinya : Kemudian ketika seorang suami tidak memenuhi nafkah isterimaka jadilah nafkah tersebut sebagai hutang dalam tanggungan suami;Menimbang, bahwa dengan memperhitungkan Tergugat yang tidakmemiliki penghasilan tetap akan tetapi di dalam jawabannya Tergugatmenyanggupi akan memberikan nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah) selama berpisah, menurut pendapat majelis hakim jumlah tersebuttidak memenuhi standar kebutuhan minimum

sehingga Majelis cukup beralasanhukum dengan membebani Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepadaPenggugat, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum, asaskepatutan dan keadilan, nafkah lampau patut diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat selama 15 bulan sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluhribu rupiah) setiap bulan x 15 bulan keseluruhan sejumlah Rp. 6.750.000,(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 34ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974

tersebutadalah milik HAPU NDAPA MURI yang telah saksi DOANGGA HIWAL usir dari Lawunga menuju ke kebun Matawai;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang diketahuinya atausepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 480 ke1 KUHP,telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa DOANGGA LALUPANDA, serta alatalat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhiketentuan minimum

alat bukti (bewijs minimum), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwaterdakwa DOANGGA LALU PANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal480 ke1 KUHP, dan telah didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut umum;Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwaadalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut

karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4)Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rayatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal:Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alatbukti minimum

(bewi/s minimum), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untukmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidi atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakimberharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan initelah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akanmengulangi kesalahannya

semestinya judex facti Pengadilan Tinggi mengkoreksi denganseksama dan memperbaiki Putusan judex facti Pengadilan Negeri tersebut,karena pada fakta persidangan perbuatan Pembanding terbukti yang lebihrelevan adalah ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009, akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 03 Tahun 2015, Hakim dapat memutus sesuai pasal surat Dakwaanakan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum

,Dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 223/PID/2021/PT SMR10.11.Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilanmaupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim perkara a quo didalam memutus terbukti Terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi harusmenyimpangi ketentuan pidana minimum khusus