Ditemukan 18146 data
63 — 40
Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada butir 10 dalam gugatannya,sebelum mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, sebenarnyatelah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (diwakili olehsaudara Tatang bagian Personalia) melalui musyawarah mufakat, yangmenghasilkan kesepakatan secara lisan, dan hasilnya adalah sebagaiberikut : bahwa permasalahan antara perusahaan (Tergugat) dan pekerja(Penggugat) sepakat masalahnya diselesaikan dengan musyawarah dankekeluargaan, kKemudian disepakati bahwa
63 — 6
Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada mempunyaisurat ijin dari pejabat yang berwenang dalam halsecara mufakat untuk memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika berupa sabutersebut.Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H.
25 — 5
pertimbangan hukum sebelumnya bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohontelah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen (murtad) sebagaimana yang dimaksudoleh ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasit Hukum Islam, maka dengan merujukpada pendapat Abdul Rahman Al Jaziri di dalam kitab Al Fighu Alaa Al Mazaahibi AlArbaah, Juz IV dari halaman 223 sampai dengan 236 yang selanjutnya diambil alihmenjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keempatmazhab mufakat
1.AGUNG RIYANTO, SH.,MH
2.BERNARD E.K. PURBA, SH
Terdakwa:
HADRI Alias BARON Bin IJAL
39 — 6
dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapuspertanggungjawaban pidana diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasanpembenar, maka atas kesalahannya itu terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapatdicapai mufakat
15 — 13
Mufakat RT.04 DesaKali Besar, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut ,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Putusan Nomor 215/ Pdt.G/2019 /PA.Bjb Halaman 1 dari 20 halamanTelah mempelajari berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;Telah memeriksa alat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19Maret 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 215/Pdt.G/
33 — 8
putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acarapersidangan sebagai bagian yang tak terpisahan dengan Putusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanaterurai di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak,bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telahmemberikan kesempatan yang seluasluasnya untuk menyelesaikan danmengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat
RIKI APRIYANSYAH, SH., MH.
Terdakwa:
ARSALNAA Als ARI Bin OSKAR ZANZIBAR
63 — 8
Utomo;Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena HakimAnggota tidak menemukan adanya motif atau alasan yang menyebabkanTerdakwa telah menyadari kemungkinan dapat melukai Saksi Prio Utomo danmenghendaki melukai Saksi Prio Utomo, maka tidak ada unsur kesengajaanpada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 6 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila tidaktercapai musyawarah mufakat
12 — 2
Urut 61Lampiran UU RI No.385 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa terdakwa danterdakwa Il tidak ad izin dari pihak yang berwenang untuk mufakat membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 114 Ayat A (1) jo Pasal 132 ayat (1) A Undangundang RI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.KeduaBahwa ia terdakwa Suryadi bersamasama dengan terdakwa Il IrfanSyahputra pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gianyar pihak Tergugat(Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar) belum juga menerbitkan sertifikatyang Penggugat mohon, maka pada tanggal 18 Juni 2007 Penggugatmelalui kuasanya mengajukan surat kepada Tergugat untuk mohonpenjelasan/ketegasan atas Permohonan Sertifikat Penggugat tersebut ;Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2007 Penggugat melalui kuasanyadatang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk dipertemukandengan pihak yang keberatan untuk menyelesaikan permasalahan secaramusyawarah untuk mufakat
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanNegeri belum berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, dikarenakanPenggugat tidak pernah berupaya atau beritikad baik untuk menyelesaikanpermasalahan ini secara internal partai terlebih dahulu melainkan Penggugatlangsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi dimana haltersebut sangat bertentangan dan menyalahi prosedur sebagaimana yang telahdiatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikPerselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat
419 — 51
,tanggal 5 Juli 2018 harus dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perobedaan pendapat (dissentingopinion) dalam Majelis Hakim walaupun Majelis Hakim telah berusahabermusyawarah dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, makaMajelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;Menimbang, bahwa sesuai
Terbanding/Tergugat I : Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Papaua
Terbanding/Tergugat II : BPN Kabupaten Jayapura
Turut Terbanding/Penggugat II : WILLEM KREUTA
29 — 18
Bahwa TergugatI yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar hukumadalah perbuatan melawan hukum (onrecthmatige daad) yang merugikanPenggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata karena TergugatI telah melakukan aktifitas di atas tanahtersebut tanpa musyawarah dan mufakat dengan Penggugat sebagai pemiliksah yang juga telah diatur dalam pasal 43 Ayat (4) UndangUndang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selengkapnyaberbunyi Penyediaan
78 — 34
1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak atas pengakuan,jJaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama dihadapan hukum ; dan pasal 28 ayat (2) UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhakuntuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layakdalam hubunganBahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dimana segalapersoalan yang menjadi masalah di masyarakat harus diselesaikan secaramusyawarah untuk mufakat
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 693 PK/Pdt/2010janjijanji bohong oleh para Tergugat, hingga pekerjaan Penggugat di PropinsiNTT selesai ;Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secaramusyawarah mufakat dengan para Tergugat di Hotel Lambitu.
75 — 4
kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2014 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2A4/21/HK.5/I/2014 tanggal 20Januari 2014telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majlis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan caramenasehati Penggugat agar menempuh cara musyawarah dan mufakat
25 — 6
Pasal 149 KompilasiHukum Islam), oleh karenanya kesediaan pemohon tersebut diambilalih oleh majelis hakim dan dicantumkan didalam amar putusansebagai pembebanan kepada pemohon sebagai seorang suami yangmenjatuhkan talak kepada isterinya (termohon).Dissenting OpinionMenimbang, bahwa namun demikian, dalam permusyawaratanMajelis tidak tercapai mufakat bulat, terdapat pendapat yang berbeda(dissenting opinion) dari Hakim Anggota II, yaitu Hamdani, S.E.I., danpendapat yang berbeda tersebut harus tetap
79 — 35
BapakMujais yang telah INKRAH memenuhi rasa keadilan sebagaimana irahirah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ denganMekanisme MUSYAWARAH MUFAKAT (sesuai Pasal 2 UU No. 48/2009tentang Kekuasaan Kehakiman).PETITUM :1.2.Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnyaMenetapkan Hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV TELAHLUNASMemerintahkan TERGUGAT IV untuk menyerahkan/ mengembalikandokumen SHM No: 114 Desa Kekeran Kec. Mengwi Kab.
21 — 7
No. 363/Pdt.G/2011/PA.Bktbahkan Penggugat telah mengajukan pinjamankepada isteri Om Tergugat tanpa sepengetahuanTergugat, akhirnya Tergugat yang membayarnya;Bahwa pengakuan dari Penggugat kalau dia sukaakan laki laki tersebut yang membuyarkan semuaini, jika soal KDRT, di wajah Tergugat masihada bekas cakaran akibat kejadian tanggal 10022011 tersebut dan tidak benar Penggugatmenghindar ke rumah saudaranya, tetapi pergikeluyuran semalaman, setelah kembali darikeluyuran dan setelah mufakat, Tergugatizinkan
367 — 340
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama Muslimin bin Tona dan Haruna bin Alimuddin ternyataketerangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksimenerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yangbegitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah pacaran sekitar 2tahun, keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri suami anak Pemohontelah bermusyawarah dan mufakat
35 — 21
Bahwa oleh karena Perkawinan antara Pihak Penggugat danTergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, walaupun telahdiadakan musyawarah mufakat secara kekeluargaan yang dilakukan olehKeluarga ataupun Pejabat Desa Setempat, akan tetapi tidak mendapatkansebuah hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak ;12.